Pertahankan Kebijakan Jangka Menengah, POBC Diharap Lakukan Pelonggaran Tambahan

Senin, 16 Mei 2022 | 10:29 WIB
Pertahankan Kebijakan Jangka Menengah, POBC Diharap Lakukan Pelonggaran Tambahan
[ILUSTRASI. Pejalan kaki melintas di depan kantor bank sentral China, 3 Februari 2020. REUTERS/Jason Lee/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Bank sentral China pada Senin mempertahankan pinjaman jangka menengah yang telah jatuh tempo sekaligus mempertahankan suku bunga untuk bulan keempat berturut-turut. Selain kebijakan moneter tersebut, pasar berharap otoritas moneter mengambil langkah-langk ah pelonggaran ekstra untuk menopang perekonomian.

People's Bank of China (PBOC) mengatakan akan mempertahankan bunga pinjaman fasilitas pinjaman jangka menengah (MLF) berjangka setahun senilai 100 miliar yuan ke beberapa lembaga keuangan tetap sebesar 2,85%. Fasilitas itu mengimbangi bagian dari pinjaman bernilai sama yang jatuh tempo pada hari yang sama.

Selain menjaga MLF stabil, pasar mengharapkan otoritas melakukan beberapa pelonggaran lain dan langkah-langkah stimulus untuk menahan ekonomi domestik yang melambat akibat lockdown Covid-19. Data resmi terbaru juga menunjukkan output industri berkontraksi pada bulan April dan meleset dari perkiraan pasar dengan selisih yang besar. 

Baca Juga: Lusinan Kota Lakukan Lockdown, Ekonomi China Lumpuh Sepanjang April

Langkah likuiditas Senin dirancang untuk "menjaga likuiditas sistem perbankan cukup memadai", kata PBOC dalam sebuah pernyataan online.

Tiga puluh satu dari 39 pedagang dan analis, atau hampir 80% dari semua peserta dalam jajak pendapat Reuters, memperkirakan tidak ada perubahan pada tingkat MLF. Bank sentral mendapat ruang untuk melonggarkan kebijakan moneter dari pelemahan nilai tukar yuan dan kenaikan harga konsumen.

Yuan China telah kehilangan lebih dari 6% terhadap dolar dalam empat minggu terakhir. Itu adalah penurunan paling tajam dalam beberapa dekade. Penguatan dolar yang persisten dan lonjakan imbal hasil AS mungkin terus menekan mata uang China.

Pelonggaran moneter yang agresif di China, seperti menurunkan rasio persyaratan cadangan (RRR) dan suku bunga kebijakan utama, akan semakin memisahkan sikap kebijakannya dari ekonomi utama lainnya, yang telah mulai mengetatkan, dan berpotensi memicu lebih banyak arus keluar modal.

Namun, beberapa bank investasi, termasuk UBS, memperkirakan suku bunga pinjaman acuan pinjaman (LPR), yang secara longgar dipatok ke tingkat MLF, dapat diturunkan pada penetapan bulanan pada hari Jumat, karena pemotongan RRR bank pada bulan April dan deposito plafon tarif secara efektif mengurangi biaya kewajiban pemberi pinjaman. 

Analis Citi mengatakan data pinjaman kredit yang lamban pada bulan April juga memperkuat kasus untuk pemotongan moderat untuk penetapan LPR yang akan datang. 

"Secara keseluruhan, kami masih berpikir PBOC kemungkinan akan lebih mengandalkan perangkat struktural dan kuantitas serta tinjauan penilaian makroprudensial (MPA) dan panduan jendela untuk mendorong pertumbuhan kredit," kata mereka dalam sebuah catatan pada hari Minggu.

Baca Juga: Shanghai Targetkan Kembali ke Kehidupan Normal Mulai 1 Juni

Secara terpisah, otoritas keuangan China pada hari Minggu mengizinkan pemotongan lebih lanjut dalam suku bunga pinjaman hipotek untuk beberapa pembeli rumah, dalam dorongan lain untuk menopang pasar propertinya dan menghidupkan kembali mesin lesu dari ekonomi terbesar kedua di dunia.

Larry Hu, kepala ekonom China di Macquarie, mengatakan penurunan tingkat suku bunga hipotek masih jauh dari cukup untuk mengubah sektor properti dan dia memperkirakan lebih banyak pelonggaran properti akan menyusul.

"Selain itu, mengingat data ekonomi yang lemah, pemotongan LPR lain bisa terjadi segera, setelah pemotongan pada Januari," kata Hu dalam sebuah catatan.

Di bawah mekanisme tarif saat ini, LPR lima tahun mempengaruhi harga hipotek, sementara sebagian besar pinjaman baru dan pinjaman di Cina didasarkan pada LPR satu tahun.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler