Pertumbuhan Bakal Terhadang Perang Dagang yang Tak Kunjung Padam

Jumat, 17 Mei 2019 | 07:53 WIB
Pertumbuhan Bakal Terhadang Perang Dagang yang Tak Kunjung Padam
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang kembali memanas bakal menyulitkan ekonomi Indonesia. Perseteruan itu memicu lesunya ekspor, hingga berimbas ke pertumbuhan ekonomi yang sulit melaju di atas 5%.

Ekspor yang lesu mengakibatkan neraca dagang per April 2019 defisit. Bahkan, nilai defisit itu mencapai US$ 2,5 miliar, atau terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Selama empat bulan pertama tahun ini, total ekspor hanya US$ 53,20 miliar, turun 9,39% dibanding periode sama tahun 2018 yang sebesar US$ 58,71 miliar. Impor juga melemah 7,24% menjadi US$ 55,77 miliar. Defisit neraca dagang empat bulan pertama tahun ini pun membengkak dari US$ 1,40 miliar menjadi US$ 2,56 miliar.

Pembengkakan defisit neraca dagang mendorong Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi defisit neraca transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) dari 2,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 3%. "Perlambatan global semakin lama semakin berat untuk ekspor jadi kami realistis CAD 2,5%–3% dari PDB," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo, (16/5).

Bersamaan dengan itu, BI juga memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Semula, BI cukup optimistis pertumbuhan ekonomi 2019 di kisaran 5%–5,4%. "BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5%–5,4%," papar Perry.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan pemerintah terus mewaspadai eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan China. Menkeu melihat situasi saat ini mirip 2014-2015, ketika ekspor dan impor merosot. "Kami harus mulai waspada faktor eksternal ekspor impor pertumbuhannya negatif," katanya.

Dampak langsungnya, pendapatan negara dari kegiatan ekspor impor tahun ini tidak akan seperti tahun lalu. Selain itu hal ini sebagai akibat harga komoditas cenderung murah. Walhasil penerimaan negara dari perpajakan per April 2019 sebesar Rp 436,4 triliun, atau turun 4,7% secara year on year (yoy).

Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri menganalisa, perang dagang membawa dampak yang rumit bagi Indonesia. Neraca transaksi berjalan akan meningkat, sehingga menyulitkan perekonomian nasional. BI merespon hal ini dengan menahan suku bunga acuan.

Di sisi lain, perang dagang menyebabkan harga komoditas di pasar global susah naik. Ini mengancam penerimaan negara, sehingga kemampuan fiskal untuk mendorong perekonomian juga terbatas.

Akibatnya investasi juga terganggu. "Padahal, kunci utama untuk mengatasi efek perang dagang bagi Indonesia adalah investasi. Pemerintah harus mempercepat investasi langsung dari luar negeri (foreign direct investment)," kata Chatib, (16/5).

Tapi, upaya mendorong investasi tidak gampang. Ada masalah principal agent problem antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat tidak bisa mengontrol pemda, sehingga timbul banyak aturan penghambat investasi.

Karena itu perlu skema insentif kepada daerah yang bisa menjaga iklim investasi dengan memanfaatkan dana lokasi khusus (DAK).

Bagikan

Berita Terbaru

Langkah Konsolidasi Akan Berlanjut, Taji KPR Syariah Bank BTN (BBTN) Kian Kuat
| Kamis, 23 Januari 2025 | 08:26 WIB

Langkah Konsolidasi Akan Berlanjut, Taji KPR Syariah Bank BTN (BBTN) Kian Kuat

Ketimbang IPO entitas hasil merger UUS BTN Syariah dan Bank Victoria Syariah, BBTN membuka peluang untuk mengakuisisi bank syariah lain.

Tarik Minat Masyarakat di Program 3 Juta Rumah, Kementerian BUMN Gunakan Konsep TOD
| Kamis, 23 Januari 2025 | 08:09 WIB

Tarik Minat Masyarakat di Program 3 Juta Rumah, Kementerian BUMN Gunakan Konsep TOD

Pemerintah akan menyisir dan mendata developer nakal agar tidak bisa berpartisipasi dalam Program Tiga Juta Rumah. 

Diam-Diam Sahamnya Sudah Terbang 45%, SMKL Rupanya Berkongsi dengan Perusahaan China
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:53 WIB

Diam-Diam Sahamnya Sudah Terbang 45%, SMKL Rupanya Berkongsi dengan Perusahaan China

PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (SMKL) dan Ghuangzhou Yi Song berkongsi masuk ke bisnis paper pulp mold. ​

PK Ditolak, Subagio Wirjoatmodjo Mesti Melepas Kepemilikannya di Trimata Benua
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:41 WIB

PK Ditolak, Subagio Wirjoatmodjo Mesti Melepas Kepemilikannya di Trimata Benua

Data terbaru menunjukkan, kepemilikan Subagio Wirjoatmodjo di perusahaan batubara PT Trimata Benua sebanyak 25 persen.

Gara-Gara Perintah Donald Trump, Arus Masuk Dana ke Obligasi Domestik Tersendat
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:02 WIB

Gara-Gara Perintah Donald Trump, Arus Masuk Dana ke Obligasi Domestik Tersendat

Peluang pemangkasan suku bunga acuan alias BI rate dapat mendukung valuasi yield obligasi domestik. 

Bank Indonesia Siap Borong SBN di Pasar Sekunder
| Kamis, 23 Januari 2025 | 07:00 WIB

Bank Indonesia Siap Borong SBN di Pasar Sekunder

Langkah borong SBN oleh Bank Indonesia sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program ekonomi pemerintah.

Indonesia Menawarkan Investasi Baterai Listrik
| Kamis, 23 Januari 2025 | 06:45 WIB

Indonesia Menawarkan Investasi Baterai Listrik

Pada September nanti Indonesia secara keseluruhan bisa memenuhi standar besar seperti Exponential Moving Average (EMA).

Asing Mulai Kembali, IHSG Menguat di Hari Keenam, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 23 Januari 2025 | 06:44 WIB

Asing Mulai Kembali, IHSG Menguat di Hari Keenam, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Indeks menguat di hari keenam. Investor asing mulai kembali melakukan aksi beli alias net buy sebesar Rp 293,03 miliar. 

Makan Bergizi Gratis Baru Menjangkau 650.000 Anak
| Kamis, 23 Januari 2025 | 06:30 WIB

Makan Bergizi Gratis Baru Menjangkau 650.000 Anak

Prabowo bilang, untuk Januari hingga April 2025, pemerintah akan menyalurkan sebanyak 3 juta paket makan bergizi gratis

Pemerintah Atur Pajak Lain Terkait PPN 12%
| Kamis, 23 Januari 2025 | 06:20 WIB

Pemerintah Atur Pajak Lain Terkait PPN 12%

Pemerintah sedang menggodok RPMK  penerapan  PPN besaran tertentu di era penerapan kebijakan tarif PPN 12%.​

INDEKS BERITA

Terpopuler