Pertumbuhan Bakal Terhadang Perang Dagang yang Tak Kunjung Padam

Jumat, 17 Mei 2019 | 07:53 WIB
Pertumbuhan Bakal Terhadang Perang Dagang yang Tak Kunjung Padam
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang kembali memanas bakal menyulitkan ekonomi Indonesia. Perseteruan itu memicu lesunya ekspor, hingga berimbas ke pertumbuhan ekonomi yang sulit melaju di atas 5%.

Ekspor yang lesu mengakibatkan neraca dagang per April 2019 defisit. Bahkan, nilai defisit itu mencapai US$ 2,5 miliar, atau terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Selama empat bulan pertama tahun ini, total ekspor hanya US$ 53,20 miliar, turun 9,39% dibanding periode sama tahun 2018 yang sebesar US$ 58,71 miliar. Impor juga melemah 7,24% menjadi US$ 55,77 miliar. Defisit neraca dagang empat bulan pertama tahun ini pun membengkak dari US$ 1,40 miliar menjadi US$ 2,56 miliar.

Pembengkakan defisit neraca dagang mendorong Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi defisit neraca transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) dari 2,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 3%. "Perlambatan global semakin lama semakin berat untuk ekspor jadi kami realistis CAD 2,5%–3% dari PDB," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo, (16/5).

Bersamaan dengan itu, BI juga memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Semula, BI cukup optimistis pertumbuhan ekonomi 2019 di kisaran 5%–5,4%. "BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5%–5,4%," papar Perry.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan pemerintah terus mewaspadai eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan China. Menkeu melihat situasi saat ini mirip 2014-2015, ketika ekspor dan impor merosot. "Kami harus mulai waspada faktor eksternal ekspor impor pertumbuhannya negatif," katanya.

Dampak langsungnya, pendapatan negara dari kegiatan ekspor impor tahun ini tidak akan seperti tahun lalu. Selain itu hal ini sebagai akibat harga komoditas cenderung murah. Walhasil penerimaan negara dari perpajakan per April 2019 sebesar Rp 436,4 triliun, atau turun 4,7% secara year on year (yoy).

Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri menganalisa, perang dagang membawa dampak yang rumit bagi Indonesia. Neraca transaksi berjalan akan meningkat, sehingga menyulitkan perekonomian nasional. BI merespon hal ini dengan menahan suku bunga acuan.

Di sisi lain, perang dagang menyebabkan harga komoditas di pasar global susah naik. Ini mengancam penerimaan negara, sehingga kemampuan fiskal untuk mendorong perekonomian juga terbatas.

Akibatnya investasi juga terganggu. "Padahal, kunci utama untuk mengatasi efek perang dagang bagi Indonesia adalah investasi. Pemerintah harus mempercepat investasi langsung dari luar negeri (foreign direct investment)," kata Chatib, (16/5).

Tapi, upaya mendorong investasi tidak gampang. Ada masalah principal agent problem antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat tidak bisa mengontrol pemda, sehingga timbul banyak aturan penghambat investasi.

Karena itu perlu skema insentif kepada daerah yang bisa menjaga iklim investasi dengan memanfaatkan dana lokasi khusus (DAK).

Bagikan

Berita Terbaru

BRIS Makin Tertekan Usai Muncul Kabar Rencana Rights Issue 6,8 Miliar Saham
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:10 WIB

BRIS Makin Tertekan Usai Muncul Kabar Rencana Rights Issue 6,8 Miliar Saham

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham Seri B untuk memperkuat permodalan.

Laba TAPG Masih Kencang, Tapi El Niño dan Biaya Pupuk Menguji 2027
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:00 WIB

Laba TAPG Masih Kencang, Tapi El Niño dan Biaya Pupuk Menguji 2027

Produksi yang lebih rendah oleh TAPG dapat tetap diimbangi oleh volume penjualan yang lebih tinggi melalui pelepasan persediaan.

Akhir Tahun Trafik Bakal Naik, Prospek Emiten Jalan Tol JSMR dan CMNP Kian Menarik
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:30 WIB

Akhir Tahun Trafik Bakal Naik, Prospek Emiten Jalan Tol JSMR dan CMNP Kian Menarik

Selain trafik yang akan naik seiring mobilitas masyarakat yang meninggi jelang pergantian tahun, kenaikan tarif tol juga memberi angin segar.

Percepatan Penyaluran FLPP Menjadi Katalis Pendorong Kinerja BBTN
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 20:50 WIB

Percepatan Penyaluran FLPP Menjadi Katalis Pendorong Kinerja BBTN

Prospek BBTN masih cukup positif, tetapi akan bergantung pada percepatan FLPP, kondisi pendanaan, dan kualitas aset.

Indeks Keyakinan Konsumen Menurun, Pola Konsumsi Jadi Faktor Penentu Sektor Ritel
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 16:21 WIB

Indeks Keyakinan Konsumen Menurun, Pola Konsumsi Jadi Faktor Penentu Sektor Ritel

Penurunan tipis Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2026 ke level 118,1 dari 118,5 menempatkan persepsi masyarakat di zona optimistis.

Perdagangan Obat di Minimarket Diperketat, Bagaimana Dampaknya ke Emiten Farmasi?
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 15:45 WIB

Perdagangan Obat di Minimarket Diperketat, Bagaimana Dampaknya ke Emiten Farmasi?

Emiten farmasi besar seperti KLBF, KAEF, SIDO dan TPSC masih memiliki banyak pilihan kanal distribusi sehingga tidak bergantung dengan minimarket.

Ada Perpindahan Dana, Total Kelolaan Industri Reksadana Turun pada September 2026
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 12:02 WIB

Ada Perpindahan Dana, Total Kelolaan Industri Reksadana Turun pada September 2026

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total dana kelolaan reksadana pada September 2026 tercatat sebesar Rp 641,10 triliun.

Pengembangan Industri Pusat Data di Kawasan Barelang
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 08:46 WIB

Pengembangan Industri Pusat Data di Kawasan Barelang

Industri ini membutuhkan dukungan utilitas dan konektivitas yang kuat, mulai dari pasokan listrik, air, jaringan telekomunikasi,

11 Proyek Hilirisasi  Rp 180 Triliun Diresmikan
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 08:38 WIB

11 Proyek Hilirisasi Rp 180 Triliun Diresmikan

Presiden Prabowo Subianto menyebut realisasi investasi di Kawasan IWIP mencapai lebih dari US$ 20 miliar

Beragam Respons Parpol di Parlemen
| Jumat, 09 Oktober 2026 | 08:28 WIB

Beragam Respons Parpol di Parlemen

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menuturkan, tindak lanjut putusan MK akan berada di ranah politik

INDEKS BERITA

Terpopuler