Pertumbuhan Bakal Terhadang Perang Dagang yang Tak Kunjung Padam

Jumat, 17 Mei 2019 | 07:53 WIB
Pertumbuhan Bakal Terhadang Perang Dagang yang Tak Kunjung Padam
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang kembali memanas bakal menyulitkan ekonomi Indonesia. Perseteruan itu memicu lesunya ekspor, hingga berimbas ke pertumbuhan ekonomi yang sulit melaju di atas 5%.

Ekspor yang lesu mengakibatkan neraca dagang per April 2019 defisit. Bahkan, nilai defisit itu mencapai US$ 2,5 miliar, atau terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Selama empat bulan pertama tahun ini, total ekspor hanya US$ 53,20 miliar, turun 9,39% dibanding periode sama tahun 2018 yang sebesar US$ 58,71 miliar. Impor juga melemah 7,24% menjadi US$ 55,77 miliar. Defisit neraca dagang empat bulan pertama tahun ini pun membengkak dari US$ 1,40 miliar menjadi US$ 2,56 miliar.

Pembengkakan defisit neraca dagang mendorong Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi defisit neraca transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) dari 2,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 3%. "Perlambatan global semakin lama semakin berat untuk ekspor jadi kami realistis CAD 2,5%–3% dari PDB," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo, (16/5).

Bersamaan dengan itu, BI juga memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Semula, BI cukup optimistis pertumbuhan ekonomi 2019 di kisaran 5%–5,4%. "BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5%–5,4%," papar Perry.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan pemerintah terus mewaspadai eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan China. Menkeu melihat situasi saat ini mirip 2014-2015, ketika ekspor dan impor merosot. "Kami harus mulai waspada faktor eksternal ekspor impor pertumbuhannya negatif," katanya.

Dampak langsungnya, pendapatan negara dari kegiatan ekspor impor tahun ini tidak akan seperti tahun lalu. Selain itu hal ini sebagai akibat harga komoditas cenderung murah. Walhasil penerimaan negara dari perpajakan per April 2019 sebesar Rp 436,4 triliun, atau turun 4,7% secara year on year (yoy).

Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri menganalisa, perang dagang membawa dampak yang rumit bagi Indonesia. Neraca transaksi berjalan akan meningkat, sehingga menyulitkan perekonomian nasional. BI merespon hal ini dengan menahan suku bunga acuan.

Di sisi lain, perang dagang menyebabkan harga komoditas di pasar global susah naik. Ini mengancam penerimaan negara, sehingga kemampuan fiskal untuk mendorong perekonomian juga terbatas.

Akibatnya investasi juga terganggu. "Padahal, kunci utama untuk mengatasi efek perang dagang bagi Indonesia adalah investasi. Pemerintah harus mempercepat investasi langsung dari luar negeri (foreign direct investment)," kata Chatib, (16/5).

Tapi, upaya mendorong investasi tidak gampang. Ada masalah principal agent problem antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat tidak bisa mengontrol pemda, sehingga timbul banyak aturan penghambat investasi.

Karena itu perlu skema insentif kepada daerah yang bisa menjaga iklim investasi dengan memanfaatkan dana lokasi khusus (DAK).

Bagikan

Berita Terbaru

Pelemahan Rupiah Berlanjut: Dampak Korupsi dan Daya Saing Ambruk
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:45 WIB

Pelemahan Rupiah Berlanjut: Dampak Korupsi dan Daya Saing Ambruk

Peringkat utang Indonesia stabil, cadangan devisa kuat. Namun rupiah justru melemah. Apa yang terjadi?

Paradise Indonesia (INPP) Kebut Ekspansi Bisnis ke Daerah Potensial
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:42 WIB

Paradise Indonesia (INPP) Kebut Ekspansi Bisnis ke Daerah Potensial

Manajemen Paradise Indonesia menargetkan recurring income tetap berada di kisaran 70% sepanjang 2026.

Prodia Widyahusada (PRDA) Kejar Pertumbuhan Kinerja pada Tahun Ini
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:36 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Kejar Pertumbuhan Kinerja pada Tahun Ini

Meski rupiah melemah, PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) memastikan tidak akan menaikkan tarif layanan hingga akhir 2026.

Menebak Arah Kebijakan PPN
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:32 WIB

Menebak Arah Kebijakan PPN

Arah kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke depan seharusnya memperkuat kepastian hukum, bukan menggerusnya.

Dorongan Terhadap Bank untuk Berkonsolidasi Semakin Kuat
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:30 WIB

Dorongan Terhadap Bank untuk Berkonsolidasi Semakin Kuat

OJK desak bank KBMI 1 perkuat modal via konsolidasi. Tanpa merger, daya saing bisa menurun drastis. Cari tahu alasannya sekarang.

Tekanan ke Rupiah Masih Akan Terasa pada Rabu (15/7)
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:30 WIB

Tekanan ke Rupiah Masih Akan Terasa pada Rabu (15/7)

Berdasarkan Jisdor Bank Indonesia (BI), rupiah menguat 0,17% secara harian ke Rp 18.099 per dolar AS.

Sinyal Pemulihan Industri Kaca dan Gelas
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:27 WIB

Sinyal Pemulihan Industri Kaca dan Gelas

Dari sisi utilisasi, AKLP memperkirakan tingkat utilisasi industri kaca lembaran pada Juni 2026 berada di kisaran 75%

Saling Sandera
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:26 WIB

Saling Sandera

Kita tidak boleh membiarkan "asas kekeluargaan" melunturkan akuntabilitas kejahatan kerah putih ini.

Ganjalan Produk Sawit Masuk Eropa
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:21 WIB

Ganjalan Produk Sawit Masuk Eropa

Uni Eropa sebelumnya menunda penerapan kebijakan tersebut selama dua tahun setelah mendapat penolakan dari Brasil, Indonesia dan (AS

S&P Pertahankan Rating, Net Sell Asing Tetap Deras, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 15 Juli 2026 | 06:20 WIB

S&P Pertahankan Rating, Net Sell Asing Tetap Deras, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Investor asing membutuhkan konfirmasi tambahan: stabilitas nilai tukar rupiah, perbaikan arus dana asing dan kepastian arah kebijakan ekonomi.

INDEKS BERITA

Terpopuler