Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksikan Masih Lesu hingga 2024

Jumat, 18 Januari 2019 | 08:07 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksikan Masih Lesu hingga 2024
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir tumbuh lambat. Perlambatan ini berpotensi berlanjut hingga 2024. Walhasil harapan untuk mencapai pertumbuhan di atas 6% lima tahun ke depan, sulit terealisasi.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang lesu selama lima tahun mendatang. Itu terlihat dalam target yang dipasang di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2014.

Pertumbuhan ekonomi di periode itu berkisar 5,4%-6% per tahunnya dengan angka rata-rata sebesar 5,7% per tahun. Namun, target yang dipasang untuk angka kemiskinan dan pengangguran melandai.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, target pertumbuhan ekonomi ke depan sulit tumbuh lebih besar seperti sebelum 2013, yang di atas 6%. Apalagi pencapaian 1968 - 1979 saat ekonomi Indonesia tumbuh 7,5% per tahun. "Sekarang tumbuh 5% sudah bagus dan sulit mencapainya," ujar Bambang, Kamis (17/1).

Bambang menyebut Indonesia mengalami permasalahan struktural yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Misalnya produktivitas industri, khususnya manufaktur, dan tenaga kerja.

Ia menyebut tantangan industri manufaktur ke depan ialah meningkatkan nilai tambah agar bisa mendorong daya saing. Hal ini bakal mendorong kemampuan produk dalam negeri untuk bersaing dengan produk negara lain di pasar ekspor.

Untuk itu, ke depan Pemerintah harus melanjutkan reformasi struktural untuk membangkitkan sektor manufaktur. "Jika kita tidak melakukan reformasi struktural perekonomian, bahayanya annual growth rate akan semakin rendah. Dalam skenario if we do nothing, pertumbuhan hanya mencapai 4,8% - 4,9% hingga 2024," tutur pria yang pernah menjabat Menteri Keuangan ini.

Bappenas telah menyiapkan RPJMN untuk memfasilitasi reformasi struktural 2020-2014. Misalnya untuk meningkatkan produktivitas industri dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, maka harus meningkatkan kemampuan SDM dengan keahlian lebih. "Industri manufaktur memiliki nilai tambah yang lebih lagi dan SDM bisa punya skill tinggi dan spesifik untuk mengakomodasi kebutuhan pasar di masa depan, bukan hanya sekarang," katanya.

Fokus pemerintah di sektor ketenagakerjaan dalam RPJMN 2020-2024 ialah mencetak tenaga kerja berkemampuan tinggi (high skill) dan spesifik melalui sistem vokasi. Pemerintah juga berharap tenaga kerja juga mesti dipersiapkan menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Di sektor ekonomi digital, Bappenas, diproyeksi bakal tercipta sekitar 26 juta pekerjaan baru seiring bangkitnya online commerce (e-commerce) pada 2022. Indonesia juga diprediksi menguasai 52% pangsa pasar e-commerce di ASEAN pada 2025.

"Ini adalah salah satu peluang di revolusi industri 4.0. Kalau tenaga kerja tidak siap, pasti akan tertinggal dibanding negara tetangga, misalnya tenaga kerja India yang sudah masuk kategori high-skill dan spesifik," katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Rekor Emas Dorong Saham Tambang Naik Tajam
| Selasa, 13 Januari 2026 | 10:00 WIB

Rekor Emas Dorong Saham Tambang Naik Tajam

Selain faktor moneter, lonjakan harga emas juga sangat dipengaruhi oleh eskalasi risiko geopolitik global, dari Venezuela kini bergeser ke Iran.

Menakar Semarak Imlek, Ramadan, dan Lebaran 2026 Kala Konsumen Tengah Tertekan​
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30 WIB

Menakar Semarak Imlek, Ramadan, dan Lebaran 2026 Kala Konsumen Tengah Tertekan​

Ruang konsumsi barang non-esensial diprediksi kian terbatas dan pola belanja masyarakat cenderung menjadi lebih selektif.

Indikasi Kuat Belanja Masyarakat Awal Tahun Masih Tertahan
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:04 WIB

Indikasi Kuat Belanja Masyarakat Awal Tahun Masih Tertahan

Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember 2025 diperkirakan tumbuh melambat menjadi 4,4% secara tahunan  

Tekanan Kas Negara di Awal Tahun
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:01 WIB

Tekanan Kas Negara di Awal Tahun

Kebutuhan belanja pemerintah di kuartal pertama tahun ini diperkirakan mencapai Rp 700 triliun, namun penerimaan belum akan optimal

Skandal Pajak Menggerus Kepatuhan dan Penerimaan
| Selasa, 13 Januari 2026 | 08:30 WIB

Skandal Pajak Menggerus Kepatuhan dan Penerimaan

Dalam jangka panjang, kasus korupsi pajak bakal menyeret rasio perpajakan Indonesia                 

BUVA Volatil: Reli Lanjut atau Profit Taking?
| Selasa, 13 Januari 2026 | 08:16 WIB

BUVA Volatil: Reli Lanjut atau Profit Taking?

Dengan kecenderungan uptrend yang mulai terbentuk, investor bisa menerapkan strategi buy on weakness saham BUVA yang dinilai masih relevan.

Saham Bakrie Non-Minerba Ikut Naik Panggung, Efek Euforia BUMI-BRMS & Narasi Sendiri
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:53 WIB

Saham Bakrie Non-Minerba Ikut Naik Panggung, Efek Euforia BUMI-BRMS & Narasi Sendiri

Meski ikut terimbas flash crash IHSG, hingga 12 Januari 2026 persentase kenaikan saham Bakrie non-minerba masih berkisar antara 15% hingga 83%.

Industri Kemasan Berharap dari Lebaran
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:39 WIB

Industri Kemasan Berharap dari Lebaran

Inaplas belum percaya diri dengan prospek industri plastik keseluruhan pada 2026, lantaran barang jadi asal China membanjiri pasar lokal.

Laju Kendaraan Niaga Masih Terasa Berat
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:33 WIB

Laju Kendaraan Niaga Masih Terasa Berat

Sektor logistik hingga tambang masih jadi penopang terhadap penjualan kendaraan niaga pada tahun ini

Menakar Kilau Dividen UNVR 2026 Pasca Divestasi Sariwangi dan Spin Off Bisnis Es Krim
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:33 WIB

Menakar Kilau Dividen UNVR 2026 Pasca Divestasi Sariwangi dan Spin Off Bisnis Es Krim

Dividen PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) diprediksi makin menarik usai spin off es krim dan lepas Sariwangi.

INDEKS BERITA