ILUSTRASI. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berpidato di kediaman resminya di Tokyo, Jepang, 4 Oktober 2021. Toru Hanai/Pool via REUTERS
Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Jumat (26/11), mendesak perusahaan yang pendapatannya telah pulih ke tingkat prapandemi untuk menaikkan upah paling sedikit 3% pada musim semi mendatang. Kishida beralasan kenaikan upah perlu untuk mencapai siklus pertumbuhan dan distribusi kekayaan yang lebih baik
Kishida mengatakan pada pertemuan panel "kapitalisme baru" bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan pekerja sosial, seperti perawat anak, perawat dan pengasuh sebesar 3% secara terus menerus.
Ekonomi terbesar ketiga di dunia itu mengalami pemulihan yang tidak merata di seluruh sektor. Kishida pun berjanji untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil membebankan biaya bahan baku, energi dan biaya tenaga kerja kepada pelanggan.
Baca Juga: Minyak tergelincir lebih dari 1% di tengah kekhawatiran meningkatnya pasokan global
Kishida memilih mengatasi kesenjangan kekayaan dan mendistribusikan kembali kekayaan sebagai prioritas politiknya. Usulan kenaikan upah merupakan bagian dari agenda tersebut, sekaligus membantu meringankan penderitaan konsumen akibat kenaikan harga minyak dan makanan.
"Saya berharap, pada pembicaraan perburuhan tahun depan, perusahaan-perusahaan yang keuntungannya telah pulih ke tingkat pra-corona akan menaikkan upah sebesar 3% atau lebih untuk memulai kapitalisme baru," kata Kishida. "Pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan lingkungan untuk mendukung kenaikan upah di antara sektor swasta."
Perusahaan besar Jepang dan serikat pekerja telah menyepakati kenaikan upah sebesar 2,18% pada 2019, 2% pada 2020 dan 1,86% di tahun ini.
"Saya ingin membalikkan tren penurunan kenaikan upah," ujar Kishida.
Selama empat tahun terakhir, ini merupakan pertama kalinya pemerintah menetapkan secara spesifik target kenaikan upah yang harus dipenuhi perusahaan.
Banyak perusahaan mempertahankan pertumbuhan upah rendah untuk melindungi pekerjaan dan menghadapi pukulan dari pandemi virus corona. Tidak jelas apakah perusahaan akan mengindahkan permintaan kenaikan upah yang tersebut, mengingat sifatnya yang sukarela.
"Dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi, perusahaan akan sangat berhati-hati dalam menaikkan upah," kata Takumi Tsunoda, ekonom senior di Shinkin Central Bank Research Institute.
"Akan sangat sulit untuk mencapai kenaikan upah 3% karena ekonomi tidak pulih sekuat yang diharapkan pemerintah."
Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe kurang beruntung dalam upayanya meningkatkan upah pekerja, kendati berulang kali mengajukan permintaan ke perusahaan untuk menyalurkan kembali keuntungan besar yang mereka peroleh dari kebijakan stimulus pemerintahannya.
Baca Juga: Efek Konversi Pinjaman Jadi Saham, Porsi Mitsubishi Materials di PT Smelting Turun
Dalam negosiasi upah tahun lalu untuk menetapkan gaji untuk 2021, perusahaan Jepang menawarkan kenaikan upah terendah dalam delapan tahun karena pandemi merugikan keuntungan perusahaan.
Pertumbuhan upah yang lambat telah menjadi salah satu faktor yang membuat Bank of Japan tidak mencapai target inflasi 2%. Kenaikan upah yang berjalan perlahan melemahkan daya beli rumah tangga dan membuat perusahaan enggan membebankan biaya lebih untuk barang-barang mereka.
Sebagai bagian dari upaya untuk menopang ekonomi yang masih stagnan, Jepang pekan lalu meluncurkan paket pengeluaran senilai $490 miliar, melawan tren global menuju penarikan langkah-langkah stimulus mode krisis.
Paket tersebut termasuk dana untuk meningkatkan upah yang ditetapkan pemerintah untuk perawat dan pekerja perawatan sosial sebesar 3%.
