Prediksi Kurs Rupiah: Dipengaruhi Susunan Kabinet Jokowi

Senin, 21 Oktober 2019 | 05:29 WIB
Prediksi Kurs Rupiah: Dipengaruhi Susunan Kabinet Jokowi
[ILUSTRASI. JAKARTA,05/09-KURS DOLLAR. Karyawan penukaran mata uang asing menunjukan dollar Amerika Serikat di Masayu Agung, Jakarta, Rabu (05/09). Kurs jual dollar AS di tempat penukaran valuta asing atau money changer telah berada di sekitar di atas Rp 15.000. Mone]
Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergerakan rupiah di awal pekan ini bergantung pada pilihan menteri dalam kabinet Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sentimen eksternal juga masih mempengaruhi kurs rupiah.

Direktur Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, kini pelaku pasar fokus pada susunan menteri dalam pemerintahan Jokowi selanjutnya. "Nama menteri yang sudah beredar seperti Sri Mulyani langsung direspons positif oleh pasar," kata Ibrahim, Jumat (18/10).

Selain itu, kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat (AS) dan Turki dalam serangan di Suriah menjadi sentimen eksternal yang menopang mata Uang Garuda.

Baca Juga: Review Kurs Rupiah: Ditopang Sentimen Eksternal

Tapi, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan, kurs rupiah berpeluang tertekan karena pertumbuhan ekonomi China di kuartal dua tahun ini.

Ekonomi China cuma tumbuh 6%. "Overall pergerakan rupiah di akhir pekan bergerak cukup stabil," kata Josua.

Baca Juga: Proyeksi IHSG: Ditopang dari Dalam Negeri

Josua memperkirakan nilai tukar rupiah hari ini masih bergerak stabil dalam rentang Rp 14.100-Rp 14.200 per dollar AS.

Sementara menurut hitungan Ibrahim, kurs rupiah hari ini akan bergerak dengan kisaran pergerakan Rp 14.110-Rp 14.160 per dollar AS.

 

Bagikan

Berita Terbaru

TPIA Menjual Peralatan ke Anak Usaha Rp 84 Miliar
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:15 WIB

TPIA Menjual Peralatan ke Anak Usaha Rp 84 Miliar

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menjual sejumlah peralatan berupa tangki dan kapal, mesin, SKIDS, dan peralatan lainnya ke entitas anak usaha.

Hari Perdana Tahun 2026, Transaksi di ICDX Rp 130 Triliun
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:12 WIB

Hari Perdana Tahun 2026, Transaksi di ICDX Rp 130 Triliun

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) mencatat, pada transaksi perdana di 2 Januari 2026, total volume mencapai 28.621 lot. 

Dapat Pinjaman Jumbo, Kimia Farma (KAEF) Berharap Kinerja Tak Lagi Loyo
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:06 WIB

Dapat Pinjaman Jumbo, Kimia Farma (KAEF) Berharap Kinerja Tak Lagi Loyo

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) siap memperbaiki kinerjanya di tahun 2026. Ini setelah KAEF mendapatkan dana pinjaman Rp 846 miliar dari Bio Farma.​

Ganti Pengendali, Austindo Nusantara (ANJT) Kejar Efisiensi Lewat Aksi Korporasi
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:01 WIB

Ganti Pengendali, Austindo Nusantara (ANJT) Kejar Efisiensi Lewat Aksi Korporasi

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) melakukan sejumlah aksi korporasi usai ganti pengendali saham. Apa saja?

Poles-poles Produksi Keramik Nasional
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:00 WIB

Poles-poles Produksi Keramik Nasional

Rata-rata utilisasi meningkat dari 66% pada 2024 menjadi 73% di tahun 2025. Peningkatan utilisasi ini mendongkrak produksi sekitar 62 juta m²

Menakar Potensi Rotasi Sektor Saham di Tahun 2026
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:53 WIB

Menakar Potensi Rotasi Sektor Saham di Tahun 2026

Sejumlah analis menilai, rotasi pemuncak indeks sektor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih terbuka pada tahun 2026​.

DPK Valas Tumbuh Tipis, Tekanan Likuiditas Perbankan Kian Terasa
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:49 WIB

DPK Valas Tumbuh Tipis, Tekanan Likuiditas Perbankan Kian Terasa

Bank Indonesia (BI) mencatat, dana pihak ketiga (DPK) valas per November 2025 mencapai Rp 1.357 triliun.

Tahun Kuda Api Jadi Pembuktian Target BEI
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:42 WIB

Tahun Kuda Api Jadi Pembuktian Target BEI

Meskipun euforia pasar terus muncul, risiko koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetap terbuka.​

Insentif Pajak Properti Perlu Lebih Lentur
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:35 WIB

Insentif Pajak Properti Perlu Lebih Lentur

Kebijakan tersebut diperpanjang hingga Desember 2026. Adapun ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 

Tambal Sulam Si Koboi
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:10 WIB

Tambal Sulam Si Koboi

Pengakuan Menkeu Purbaya dana SAL kurang optimal menegaskan bahwa kebijakan itu sejak awal salah sasaran.

INDEKS BERITA

Terpopuler