Program Tax Amnesty Jilid III Diprediksi Membidik Pelaku Shadow Economy

Senin, 25 November 2024 | 03:37 WIB
Program Tax Amnesty Jilid III Diprediksi Membidik Pelaku Shadow Economy
[ILUSTRASI. Wajib pajak mencari informasi mengenai program PPS di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (7/3/2022). Pemerintah menetapkan 332 sektor kegiatan usaha sektor yang dapat menjadi tujuan investasi dari program pengungkapan sukarela atau PPS. Berbagai jenis dan skala yang tercantum sangat beragam, mulai dari skala besar hingga kecil, baik manufaktur hingga ekonomi kreatif dapat menjadi tujuan investasi. Hal tersebut diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 52/KMK.010/2022 tentang Kegiatan Usaha Sektor Pengolahan Sumber Daya Alam dan Sektor Energi Terbarukan sebagai Tujuan Investasi Harta Bersih Dalam Rangka Pelaksanaan PPS. KONTAN/Fransiskus Simbolon]
Reporter: Dendi Siswanto, Shifa Nur Fadila | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan parlemen sepakat melanjutkan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III melalui revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasukkan revisi beleid tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. 

Tax amnesty jilid III rencananya mulai diterapkan pada 2025 mendatang. Saat dikonfirmasi, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan belum mengungkapkan apa saja ketentuan yang dimuat dalam RUU tersebut. Hal ini lantaran RUU Pengampunan Pajak merupakan inisiasi dari Komisi XI DPR RI. "Selain merupakan perubahan dari undang-undang itu, juga yang mengajukan RUU adalah Komisi XI," ujar dia kepada KONTAN, Minggu (24/11).

Baca Juga: Pasar Saham & Obligasi Masih Menantang di 2025, Analis Menyebut era The Waiting Game

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Izin Impor Belum Keluar, Stok BBM SPBU Shell Habis
| Rabu, 15 April 2026 | 07:02 WIB

Izin Impor Belum Keluar, Stok BBM SPBU Shell Habis

Shell Indonesia masih berupaya maksimal untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam permohonan impor bahan bakar minyak.

Bank Swasta Siap Tebar Dividen
| Rabu, 15 April 2026 | 07:00 WIB

Bank Swasta Siap Tebar Dividen

​Bank swasta KBMI III bersiap menebar dividen dari laba 2025, dengan variasi rasio pembayaran yang mencerminkan strategi masing-masing emiten

Tambah Modal Kerja, Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) Tarik Kredit Rp 2,56 Triliun
| Rabu, 15 April 2026 | 06:59 WIB

Tambah Modal Kerja, Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) Tarik Kredit Rp 2,56 Triliun

PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) meraih tambahan likuiditas melalui kredit sindikasi perbankan US$ 150 juta atau setara Rp 2,56 triliun. 

PGEO dan PLN IP Sepakati Tarif PLTP Lahendong
| Rabu, 15 April 2026 | 06:57 WIB

PGEO dan PLN IP Sepakati Tarif PLTP Lahendong

Direktur Utama PGEO Ahmad Yani mengungkapkan, pihaknya menyambut baik perkembangan proyek PLTP Lehendong

Orang-Orang Kaya di Indonesia Semakin Kaya
| Rabu, 15 April 2026 | 06:55 WIB

Orang-Orang Kaya di Indonesia Semakin Kaya

​Kenaikan porsi simpanan nasabah kaya di perbankan mencerminkan semakin terpusatnya dana pada kelompok dengan saldo di atas Rp 5 miliar

Harga Acuan Nikel dan Bauksit Diubah
| Rabu, 15 April 2026 | 06:53 WIB

Harga Acuan Nikel dan Bauksit Diubah

Beleid anyar yang mengatur perubahan formula hingga satuan harga ini mulai berlaku efektif pada 15 April 2026.

Marak Produk Dumping Asal China, Kinerja Emiten Baja Belum Perkasa
| Rabu, 15 April 2026 | 06:51 WIB

Marak Produk Dumping Asal China, Kinerja Emiten Baja Belum Perkasa

Di 2026, kinerja emiten baja dihantui produk dumping asal China​. Dus, pemulihan kinerja emiten baja sangat bergantung pada intervensi pemerintah

Likuiditas Valas Tetap Terjaga di Tengah Pelemahan Rupiah
| Rabu, 15 April 2026 | 06:45 WIB

Likuiditas Valas Tetap Terjaga di Tengah Pelemahan Rupiah

​Likuiditas valas perbankan masih dalam kondisi cukup longgar, meski permintaan kredit valas cenderung melandai di tengah volatilitas rupiah

Daya Beli Belum Pulih, Emiten Konsumer Harus Rajin Efisiensi
| Rabu, 15 April 2026 | 06:42 WIB

Daya Beli Belum Pulih, Emiten Konsumer Harus Rajin Efisiensi

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia turun tipis pada Maret 2026. Penurunan IKK diproyeksi bisa berpengaruh ke prospek emiten konsumer.

 Catatan Pebisnis untuk Revisi Aturan DHE-SDA
| Rabu, 15 April 2026 | 06:36 WIB

Catatan Pebisnis untuk Revisi Aturan DHE-SDA

Kementerian Keuangan menyebutkan peraturan baru terkait DHE-SDA telah mendapat persetujuan Presiden dan bakal terbit bulan ini

INDEKS BERITA

Terpopuler