Proses Revisi UU Cipta Kerja Harus Melibatkan Publik

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) Selasa (24/5).

Revisi beleid ini sekaligus menjadi tanda bakal dimulainya proses pembahasan revisi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pasalnya, sejumlah poin di UU PPP ini bakal menjadi landasan hukum formil pada revisi UU Cipta Kerja, seperti poin omnibus law serta partisipasi atau keterlibatan publik dalam pembahasan undang-undang.