Proses Revisi UU Cipta Kerja Harus Melibatkan Publik

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) Selasa (24/5).

Revisi beleid ini sekaligus menjadi tanda bakal dimulainya proses pembahasan revisi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pasalnya, sejumlah poin di UU PPP ini bakal menjadi landasan hukum formil pada revisi UU Cipta Kerja, seperti poin omnibus law serta partisipasi atau keterlibatan publik dalam pembahasan undang-undang.

Ini Artikel Spesial

Segera berlangganan sekarang untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.

Rp 20K

 

PAKET 1 Bulan

BERLANGGANAN

Rp 99K

HEMAT 17%

PAKET 6 Bulan

BERLANGGANAN

POPULER

Rp 190K

HEMAT 21%

PAKET 12 Bulan

BERLANGGANAN

PAKET LAIN

Rp 120K

KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS

• Business Insight
• Epaper Harian + Mingguan
• Arsip Epaper 30 Hari

BERLANGGANAN

LOGIN atau