Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahasiswa kembali turun ke jalan, kemarin. Ini adalah aksi besar kedua mahasiswa selama dua tahun terakhir, setelah aksi protes menolak pemberlakuan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, pada Oktober 2020.
Kini, para mahasiswa mengusung tuntutan, menolak penundaan pemilu dan menolak wacana tiga periode pemerintahan Joko Widodo. Tuntutan lainnya, mahasiswa mendesak pemerintah mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng serta kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan energi yang meresahkan.
Aksi protes mahasiswa adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi. Protes mahasiswa sudah tepat. Apalagi, wacana penundaan pemilu dan tiga periode tak sejalan semangat reformasi.
Selayaknya pejabat yang sedang memimpin negeri ini kembali ke konstitusi. Suara dari jalanan memang diperlukan saat suara parlemen dan oposisi tak terdengar.
Sepatutnya, pejabat introspeksi melihat gerakan mahasiswa saat ini. Toh, isu yang diusung mahasiswa sejalan dengan amanat rakyat. Mari kita kembali mengenang gerakan mahasiswa dari masa ke masa.
Di zaman Presiden Soekarno, mahasiswa turun ke jalan mengusung tiga tuntutan rakyat yang dikenal sebagai Tritura. Satu dari tiga tuntutan itu mendesak Soekarno menurunkan harga barang-barang yang sudah naik selangit.
Kala itu, mahasiswa menilai kebijakan ekonomi Kabinet Dwikora yang salah menyebabkan harga barang-barang naik.
Di zaman Presiden Soeharto, semangat gerakan mahasiswa sama, menyuarakan keluh kesah rakyat. Lengsernya Soeharto akibat krisis ekonomi dan moneter, rupiah melemah, harga-harga naik tinggi-termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.
Reformasi bergulir, Indonesia berjuang bangkit dari krisis. Esensi perjuangan dan gerakan mahasiswa pun tak berubah. Mereka menyuarakan keresahan publik, termasuk kenaikan harga barang-barang.
Demikian pula saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika SBY menaikkan harga BBM, sontak mahasiswa memprotes dan turun ke jalan. Bahkan, oposisi saat itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyokong gerakan mahasiswa.
Saat ini, menunda pemilu, apalagi memperpanjang pemerintahan menjadi tiga periode, tak relevan. Masyarakat cuma ingin harga barang dan kebutuhan pokok terjangkau. Sebaiknya Presiden fokus mengevaluasi kinerja kabinet, terutama tim ekonomi. Bila perlu, ganti menteri yang berkinerja buruk.
