KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) minta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Tugas Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kembali menggulirkan proyek pengukur alat monitor lifting minyak dan gas bumi (migas) alias flow meter.
Proyek tersebut sempat terhenti karena flow meter dianggap tidak akurat. Namun Kementerian ESDM meminta agar proyek flow meter tetap diselesaikan pada tahun ini.
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar menyampaikan, proses pengadaan menjadi tanggung jawab SKK Migas. "Intinya Permen (Peraturan Menteri) ESDM masih berlaku," ungkap dia, Senin (10/6) lalu.
Aturan yang dimaksud adalah Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis Online Real Timepada Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Arcandra memang tidak menampik bahwa proses pemasangan flow meter ini terkendala. Hanya saja, dia enggan memerinci kendalanya. Namun ia bilang proses pemasangan flow meter membutuhkan kontraktor yang kredibel serta berpengalaman.
Mengacu dokumen yang diterima KONTAN sebelumnya, lelang proyek flow meter bernomor BAC-148/012A-ULP/2017 itu tercantum nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 59,54 miliar dengan sumber APBN 2017.
Adapun pemenang lelang flow meter itu adalah PT Global Haditech, yang berani menawarkan harga Rp 58,19 miliar atau 97,72% nilai HPS.
Setidaknya ada 68 perusahaan yang ikut lelang selama kurun waktu 6 Februari 2017 hingga dengan 16 Februari 2017. Namun peserta yang memasukkan dokumen penawaran hanya sembilan perusahaan. Pemenangnya adalah Global Haditech.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah, apakah akan mengganti vendor pemasang flow meter tersebut atau tetap Global Haditech.
Sebelumnya Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyebutkan pihaknya digugat oleh vendor pemenang proyek lantaran proyek flow meter tersebut dihentikan.
Alasan SKK Migas menghentikan proyek itu lantaran tingkat akurasi dan kinerja flow meter tidak sesuai harapan. "Sudah masuk ke ranah hukum. SKK Migas tentu saja akan mendukung proses hukum yang berlaku," imbuh Dwi.
