Ratingnya dipangkas Pefindo, Begini Profil Utang dan Likuiditas Wijaya Karya (WIKA)

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:45 WIB
Ratingnya dipangkas Pefindo, Begini Profil Utang dan Likuiditas Wijaya Karya (WIKA)
[ILUSTRASI. Proyek pembangunan gedung yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Tbk  (WIKA) dan PT PTPP Tbk di Jakarta, Senin (14/10/2024). (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)]
Reporter: Muhammad Julian | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengeluarkan laporan pemeringkatan terbaru untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) pada Senin (10/2/2025). Sayangnya, isinya bukan berita bagus bagi Manajemen WIKA: Pefindo menurunkan corporate rating WIKA menjadi idCCC dengan label credit watch with negative implication.

Tidak hanya itu, Pefindo juga menurunkan rating (peringkat) Obligasi Berkelanjutan I, II, dan III menjadi idCCC dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, II, dan III menjadi idCCC(sy). Biang keroknya ialah pengumuman hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) 4 Februari 2025 dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) WIKA pada 5 Februari 2025 lalu.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi
| Selasa, 21 April 2026 | 07:26 WIB

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi

Jika ditelisik, kinerja emiten konstruksi swasta, baik dari sisi top line maupun bottom line lebih unggul dibandingkan emiten BUMN karya.

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas
| Selasa, 21 April 2026 | 07:06 WIB

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas

BEI mengklaim, liquidity provider dapat meningkatkan kualitas perdagangan melalui penyempitan bid-ask spread.

 Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN
| Selasa, 21 April 2026 | 07:05 WIB

Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN

​Wacana pendanaan OJK dari APBN menggantikan iuran industri menuai sorotan, dinilai berisiko memicu intervensi politik 

Kinerja ICBP Ditekan Kenaikan Harga Bahan Baku
| Selasa, 21 April 2026 | 07:00 WIB

Kinerja ICBP Ditekan Kenaikan Harga Bahan Baku

Manajemen ICBP targetkan pertumbuhan penjualan 5%-7% di 2026 dan margin EBIT 20%-22%. Cek potensi cuan sahamnya!

Laba 2025 Meroket 949%, Intip Jurus Jitu Emiten Periklanan DOOH Bertumbuh di 2026
| Selasa, 21 April 2026 | 06:54 WIB

Laba 2025 Meroket 949%, Intip Jurus Jitu Emiten Periklanan DOOH Bertumbuh di 2026

Bauran dari diversifikasi, ekspansi digital, efisiensi biaya, serta penguatan ekosistem via e-commerce menjadi amunisi DOOH untuk berlari.

Dana Korporasi Menumpuk di Bank
| Selasa, 21 April 2026 | 06:50 WIB

Dana Korporasi Menumpuk di Bank

Dana perusahaan menumpuk di bank karena ekspansi tertahan usaha tertahan, alhasil simpanan tumbuh tinggi

 Ekspor Kopi Indonesia Menyusut
| Selasa, 21 April 2026 | 06:44 WIB

Ekspor Kopi Indonesia Menyusut

Produksi kopi indonesia turut terdampak gejolak geopolitik global dan terjadi penurunan produksi pada tahun ini akibat cuaca

Curah Hujan Tinggi Mengusik Panen Hortikultura
| Selasa, 21 April 2026 | 06:37 WIB

Curah Hujan Tinggi Mengusik Panen Hortikultura

Mengacu data Pusat Informasi Harga Pangan Nasional Bank Indonesia, beberapa harga bahan pangan menigkat.

Target Sengketa Pajak di Pengadilan Meleset
| Selasa, 21 April 2026 | 06:33 WIB

Target Sengketa Pajak di Pengadilan Meleset

Ke depan, Ditjen Pajak akan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penanganan sengketa   

Dua Regulasi Baru Koperasi Merah Putih
| Selasa, 21 April 2026 | 06:32 WIB

Dua Regulasi Baru Koperasi Merah Putih

Zulhas menyatakan, meski regulasinya belum jadi, pemerintah memastikan adanya tata kelola yang baik dalam operasional Kopdes

INDEKS BERITA

Terpopuler