Realisasi Belanja APBN Tumbuh Cepat, Namun Belanja Modal Berjalan Perlahan

Senin, 24 Juni 2019 | 06:50 WIB
Realisasi Belanja APBN Tumbuh Cepat, Namun Belanja Modal Berjalan Perlahan
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 semakin kencang. Namun, realisasi belanja modal yang diharapkan bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi masih tersendat selama lima bulan pertama tahun ini.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi anggaran belanja per akhir Mei 2019 mencapai Rp 855,9 triliun atau setara 34,8% dari target di APBN 2019. Realisasi ini tumbuh 9,8% year on year (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan per Mei 2018 yang sebesar 7,9% yoy.

Perinciannya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 530,8 triliun atau naik 15,9% yoy. Sementara, realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 325,1 triliun, hanya tumbuh 1,1% yoy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos) merupakan pendorong utama pertumbuhan belanja pemerintah pusat. Belanja pegawai tumbuh hingga 26,8% yoy menjadi Rp 163,5 triliun. Di periode yang sama tahun lalu, belanja pegawai hanya tumbuh 6%.

"Belanja pegawai tumbuh signifikan dibandingkan tahun lalu karena adanya kenaikan gaji sebesar 5% sesuai Undang-Undang APBN, pencairan THR (tunjangan hari raya), dan nanti juga pembayaran gaji ke-13," kata Sri Mulyani akhir pekan lalu.

Sementara itu, realisasi anggaran bansos mencapai Rp 60,33 triliun atau tumbuh 53,7% yoy. Bahkan, realisasi anggaran bansos ini telah memenuhi 62,16% dari target dalam APBN 2019.

Tingginya realisasi anggaran bansos ini didorong oleh penyerapan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai Rp 19,4 triliun, lebih tinggi ketimbang 2018 yang hanya Rp 17 triliun. "Karena memang jumlahnya dinaikkan, sehingga realisasi pasti lebih tinggi," tambah Sri Mulyani.

Selain itu, pencairan anggaran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga telah mencapai Rp 24,3 triliun atau 90,9% dari pagu tahun ini. Pencairan PBI tersebut meliputi iuran untuk 11 bulan yaitu Januari–November 2019.

Tumbuh lebih rendah

Sayangnya, di tengah tingginya realisasi belanja ini, realisasi belanja modal justru mencatatkan penurunan. Padahal, anggaran belanja modal turut berkontribusi untuk komponen investasi dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Belanja modal tercatat merosot 5,9% dari setahun lalu menjadi Rp 29,06 triliun. Namun menurut Sri Mulyani, pagu yang ditetapkan tahun ini memang lebih kecil, yaitu Rp 189,3 trilun. Pada tahun 2018, pagu belanja modal mencapai Rp 203,9 triliun.

"Jadi, sampai Desember nanti, walaupun belanja modal direalisasi semuanya, tetap akan tumbuh negatif karena memang (pagu) lebih rendah," tambahnya.

Sementara, Peneliti Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan, realisasi belanja pemerintah pada kuartal kedua tahun ini bakal lebih tinggi. Ini didorong oleh anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menghadapi persiapan mudik Lebaran dan pembayaran bunga utang, selain untuk membayar THR dan bansos.

Bhima memperkirakan, konsumsi pemerintah sebagai komponen penyumbang PDB pada kuartal kedua tahun ini akan tumbuh sekitar 5,1%–5,3% yoy. Kuartal pertama tahun ini, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 5,21% yoy.

Meski demikian, "Tingginya konsumsi pemerintah belum mampu menopang keseluruhan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua," kata Bhima. Sebab, kontribusi konsumsi pemerintah hanya sekitar 7%–9% terhadap PDB. Konsumsi pemerintah berada di urutan keempat sebagai penyumbang PDB setelah konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

Bagikan

Berita Terbaru

Pemerintah Kebut Revisi Perpres 35 Tahun 2018, OASA Geber Proyek Pengolahan Sampah
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 17:53 WIB

Pemerintah Kebut Revisi Perpres 35 Tahun 2018, OASA Geber Proyek Pengolahan Sampah

Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 kabarnya memuat penghapusan skema tipping fee yang selama ini membebani pemerintah daerah.

Pesaing Masih Gencar Promosi Bikin Bisnis ODS Melambat, GOTO Andalkan Bisnis Fintech
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 16:13 WIB

Pesaing Masih Gencar Promosi Bikin Bisnis ODS Melambat, GOTO Andalkan Bisnis Fintech

Penurunan kerugian dari Tokopedia-TikTok Shop memberi sinyal positif bahwa GOTO berpeluang mencetak laba bersih lebih cepat dari perkiraan awal.

Ada Rumor Anak Usaha MDKA di Tambang Emas Bakal IPO September 2025, Begini Profilnya
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 15:37 WIB

Ada Rumor Anak Usaha MDKA di Tambang Emas Bakal IPO September 2025, Begini Profilnya

Proyek Emas Pani digadang-gadang akan menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia dan Asia Pasifik.

Berencana Liburan, Timbang Metode Pembayaran di Luar Negeri
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 12:00 WIB

Berencana Liburan, Timbang Metode Pembayaran di Luar Negeri

Berbagai alat pembayaran saat berlibur di luar negeri tersedia saat ini. Tapi, ada cara agar kemudahan bertransaksi tak bikin boros.

Penjualan Semen Bulan Juli Membaik & Diklaim bisa Berlanjut, Simak Prospek Saham INTP
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 11:01 WIB

Penjualan Semen Bulan Juli Membaik & Diklaim bisa Berlanjut, Simak Prospek Saham INTP

Prospek emiten semen, termasuk INTP sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan otoritas moneter.

Dua Tahun Terakhir ITMG Membagikan Dividen Interim pada September, bisa Dilirik?
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 09:41 WIB

Dua Tahun Terakhir ITMG Membagikan Dividen Interim pada September, bisa Dilirik?

Meski peluang cuan dari dividen menarik, investor mesti mencermati risiko dari sisi harga saham ITMG yang masih tertekan harga batubara.

Perdana, India Impor CPO dari Kolombia dan Guatemala, Begini Dampaknya buat Indonesia
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 08:45 WIB

Perdana, India Impor CPO dari Kolombia dan Guatemala, Begini Dampaknya buat Indonesia

Pembelian minyak sawit dari Amerika Latin diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan.​

Ambisi Prabowo Mengerek Tax Ratio Pupus
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 08:44 WIB

Ambisi Prabowo Mengerek Tax Ratio Pupus

Dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, di 2029 mendatang, tax ratio ditargetkan hanya sekitar 11,52%-15,01% dari PDB

Valuasi Harga Saham DKFT bisa Terkerek Jika Ekspansi ke Hilirisasi Nikel Terwujud
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 08:38 WIB

Valuasi Harga Saham DKFT bisa Terkerek Jika Ekspansi ke Hilirisasi Nikel Terwujud

Harga saham PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) sudah melambung ratusan persen sejak awal tahun 2025.

Metrodata Electronics (MTDL) Pacu Bisnis Data dan Akal Imitasi
| Rabu, 27 Agustus 2025 | 08:30 WIB

Metrodata Electronics (MTDL) Pacu Bisnis Data dan Akal Imitasi

Manajemen MTDL memproyeksikan bisnis data dan akal imitasi yang dijalani perusahaan dapat bertumbuh setidaknya 50% pada tahun ini

INDEKS BERITA

Terpopuler