Realisasi Belanja APBN Tumbuh Cepat, Namun Belanja Modal Berjalan Perlahan

Senin, 24 Juni 2019 | 06:50 WIB
Realisasi Belanja APBN Tumbuh Cepat, Namun Belanja Modal Berjalan Perlahan
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 semakin kencang. Namun, realisasi belanja modal yang diharapkan bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi masih tersendat selama lima bulan pertama tahun ini.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi anggaran belanja per akhir Mei 2019 mencapai Rp 855,9 triliun atau setara 34,8% dari target di APBN 2019. Realisasi ini tumbuh 9,8% year on year (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan per Mei 2018 yang sebesar 7,9% yoy.

Perinciannya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 530,8 triliun atau naik 15,9% yoy. Sementara, realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 325,1 triliun, hanya tumbuh 1,1% yoy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos) merupakan pendorong utama pertumbuhan belanja pemerintah pusat. Belanja pegawai tumbuh hingga 26,8% yoy menjadi Rp 163,5 triliun. Di periode yang sama tahun lalu, belanja pegawai hanya tumbuh 6%.

"Belanja pegawai tumbuh signifikan dibandingkan tahun lalu karena adanya kenaikan gaji sebesar 5% sesuai Undang-Undang APBN, pencairan THR (tunjangan hari raya), dan nanti juga pembayaran gaji ke-13," kata Sri Mulyani akhir pekan lalu.

Sementara itu, realisasi anggaran bansos mencapai Rp 60,33 triliun atau tumbuh 53,7% yoy. Bahkan, realisasi anggaran bansos ini telah memenuhi 62,16% dari target dalam APBN 2019.

Tingginya realisasi anggaran bansos ini didorong oleh penyerapan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai Rp 19,4 triliun, lebih tinggi ketimbang 2018 yang hanya Rp 17 triliun. "Karena memang jumlahnya dinaikkan, sehingga realisasi pasti lebih tinggi," tambah Sri Mulyani.

Selain itu, pencairan anggaran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga telah mencapai Rp 24,3 triliun atau 90,9% dari pagu tahun ini. Pencairan PBI tersebut meliputi iuran untuk 11 bulan yaitu Januari–November 2019.

Tumbuh lebih rendah

Sayangnya, di tengah tingginya realisasi belanja ini, realisasi belanja modal justru mencatatkan penurunan. Padahal, anggaran belanja modal turut berkontribusi untuk komponen investasi dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Belanja modal tercatat merosot 5,9% dari setahun lalu menjadi Rp 29,06 triliun. Namun menurut Sri Mulyani, pagu yang ditetapkan tahun ini memang lebih kecil, yaitu Rp 189,3 trilun. Pada tahun 2018, pagu belanja modal mencapai Rp 203,9 triliun.

"Jadi, sampai Desember nanti, walaupun belanja modal direalisasi semuanya, tetap akan tumbuh negatif karena memang (pagu) lebih rendah," tambahnya.

Sementara, Peneliti Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan, realisasi belanja pemerintah pada kuartal kedua tahun ini bakal lebih tinggi. Ini didorong oleh anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menghadapi persiapan mudik Lebaran dan pembayaran bunga utang, selain untuk membayar THR dan bansos.

Bhima memperkirakan, konsumsi pemerintah sebagai komponen penyumbang PDB pada kuartal kedua tahun ini akan tumbuh sekitar 5,1%–5,3% yoy. Kuartal pertama tahun ini, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 5,21% yoy.

Meski demikian, "Tingginya konsumsi pemerintah belum mampu menopang keseluruhan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua," kata Bhima. Sebab, kontribusi konsumsi pemerintah hanya sekitar 7%–9% terhadap PDB. Konsumsi pemerintah berada di urutan keempat sebagai penyumbang PDB setelah konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

Bagikan

Berita Terbaru

Bitcoin Terjun Bebas: Rekor Terendah Sejak Oktober 2024, Cek Dampaknya!
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 07:30 WIB

Bitcoin Terjun Bebas: Rekor Terendah Sejak Oktober 2024, Cek Dampaknya!

Bitcoin anjlok di bawah US$60.000, tekanan jual dari investor jumbo picu likuidasi. Cek alasan utama di balik penurunan drastis ini

Kabar Gembira, Duet Emiten Salim Ini Segera Menebar Dividen
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 07:12 WIB

Kabar Gembira, Duet Emiten Salim Ini Segera Menebar Dividen

Raksasa sawit LSIP dan SIMP mengumumkan dividen besar tahun buku 2025. Kalkulasi terbaru menunjukkan ada potensi keuntungan.

Kita Kalah Saing
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 07:10 WIB

Kita Kalah Saing

Dengan tingkat daya saing yang jauh lebih rendah dari negara lain, makin sulit mengajak investor asing membenamkan investasi di Indonesia.

Negara Pengusaha di Balik MBG Libur
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 07:05 WIB

Negara Pengusaha di Balik MBG Libur

Kepentingan swasta di program yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak boleh mengalahkan kepentingan publik.​

Daya Beli Lesu, Suku Bunga Tinggi: Bagaimana HBAT Bertahan di 2026?
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 07:00 WIB

Daya Beli Lesu, Suku Bunga Tinggi: Bagaimana HBAT Bertahan di 2026?

PT Minahasa Membangun Hebat (HBAT) siapkan strategi khusus untuk 2026. Tantangan daya beli dan suku bunga tinggi jadi tantangan

Penurunan Harga Emas Berpotensi Tekan Bisnis Gadai
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 06:40 WIB

Penurunan Harga Emas Berpotensi Tekan Bisnis Gadai

Bisnis gadai emas diperkirakan berpotensi tertekan seiring tren penurunan harga emas. Tapi, perusahaan menyakini dampaknya masih bisa dikelola

Intervensi BI Penopang Rupiah, Tapi Rupiah Tetap Melemah Sepekan Penuh
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 06:35 WIB

Intervensi BI Penopang Rupiah, Tapi Rupiah Tetap Melemah Sepekan Penuh

Rupiah menguat tipis di akhir pekan, tapi melemah sepekan. Cermati proyeksi dua analis pada pekan depan

Himbara Lega, Dana SAL Tak Jadi Ditarik
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 06:30 WIB

Himbara Lega, Dana SAL Tak Jadi Ditarik

Kementerian Keuangan urung menarik kembali dana SAL pemerintah yang ditempatkan di bank. Sebaliknya, dana justru ditambah jadi Rp 400 triliun. ​

Laris, Menkeu Tunda Penerbitan Panda Bond
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 05:40 WIB

Laris, Menkeu Tunda Penerbitan Panda Bond

Penerbitan Panda Bond ditunda hingga akhir Juli. Ini justru membuka peluang besar bagi Indonesia menjaring 21 investor institusi China.

Anggaran Dipangkas, Tapi Belum Tentu Optimal
| Sabtu, 27 Juni 2026 | 05:30 WIB

Anggaran Dipangkas, Tapi Belum Tentu Optimal

Pemerintah siapkan efisiensi MBG Rp 40 triliun demi memperkuat disiplin fiskal​.                         

INDEKS BERITA

Terpopuler