Realisasi Belanja APBN Tumbuh Cepat, Namun Belanja Modal Berjalan Perlahan

Senin, 24 Juni 2019 | 06:50 WIB
Realisasi Belanja APBN Tumbuh Cepat, Namun Belanja Modal Berjalan Perlahan
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 semakin kencang. Namun, realisasi belanja modal yang diharapkan bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi masih tersendat selama lima bulan pertama tahun ini.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi anggaran belanja per akhir Mei 2019 mencapai Rp 855,9 triliun atau setara 34,8% dari target di APBN 2019. Realisasi ini tumbuh 9,8% year on year (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan per Mei 2018 yang sebesar 7,9% yoy.

Perinciannya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 530,8 triliun atau naik 15,9% yoy. Sementara, realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 325,1 triliun, hanya tumbuh 1,1% yoy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos) merupakan pendorong utama pertumbuhan belanja pemerintah pusat. Belanja pegawai tumbuh hingga 26,8% yoy menjadi Rp 163,5 triliun. Di periode yang sama tahun lalu, belanja pegawai hanya tumbuh 6%.

"Belanja pegawai tumbuh signifikan dibandingkan tahun lalu karena adanya kenaikan gaji sebesar 5% sesuai Undang-Undang APBN, pencairan THR (tunjangan hari raya), dan nanti juga pembayaran gaji ke-13," kata Sri Mulyani akhir pekan lalu.

Sementara itu, realisasi anggaran bansos mencapai Rp 60,33 triliun atau tumbuh 53,7% yoy. Bahkan, realisasi anggaran bansos ini telah memenuhi 62,16% dari target dalam APBN 2019.

Tingginya realisasi anggaran bansos ini didorong oleh penyerapan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai Rp 19,4 triliun, lebih tinggi ketimbang 2018 yang hanya Rp 17 triliun. "Karena memang jumlahnya dinaikkan, sehingga realisasi pasti lebih tinggi," tambah Sri Mulyani.

Selain itu, pencairan anggaran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga telah mencapai Rp 24,3 triliun atau 90,9% dari pagu tahun ini. Pencairan PBI tersebut meliputi iuran untuk 11 bulan yaitu Januari–November 2019.

Tumbuh lebih rendah

Sayangnya, di tengah tingginya realisasi belanja ini, realisasi belanja modal justru mencatatkan penurunan. Padahal, anggaran belanja modal turut berkontribusi untuk komponen investasi dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Belanja modal tercatat merosot 5,9% dari setahun lalu menjadi Rp 29,06 triliun. Namun menurut Sri Mulyani, pagu yang ditetapkan tahun ini memang lebih kecil, yaitu Rp 189,3 trilun. Pada tahun 2018, pagu belanja modal mencapai Rp 203,9 triliun.

"Jadi, sampai Desember nanti, walaupun belanja modal direalisasi semuanya, tetap akan tumbuh negatif karena memang (pagu) lebih rendah," tambahnya.

Sementara, Peneliti Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan, realisasi belanja pemerintah pada kuartal kedua tahun ini bakal lebih tinggi. Ini didorong oleh anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menghadapi persiapan mudik Lebaran dan pembayaran bunga utang, selain untuk membayar THR dan bansos.

Bhima memperkirakan, konsumsi pemerintah sebagai komponen penyumbang PDB pada kuartal kedua tahun ini akan tumbuh sekitar 5,1%–5,3% yoy. Kuartal pertama tahun ini, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 5,21% yoy.

Meski demikian, "Tingginya konsumsi pemerintah belum mampu menopang keseluruhan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua," kata Bhima. Sebab, kontribusi konsumsi pemerintah hanya sekitar 7%–9% terhadap PDB. Konsumsi pemerintah berada di urutan keempat sebagai penyumbang PDB setelah konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

Bagikan

Berita Terbaru

Bidik Peluang Aset Produktif, Agresif Terukur Meracik Portofolio 2026
| Minggu, 28 Desember 2025 | 07:20 WIB

Bidik Peluang Aset Produktif, Agresif Terukur Meracik Portofolio 2026

Prospek investasi 2026 digadang lebih menjanjikan, meski risiko ketidakpastian belum sirna. Simak saran racikan portofolio 2026!

Dirut Puri Sentul Permai Tbk (KTDN) 100% Pilih Investasi di Sektor Riil
| Minggu, 28 Desember 2025 | 06:00 WIB

Dirut Puri Sentul Permai Tbk (KTDN) 100% Pilih Investasi di Sektor Riil

Bagi Xaverius Nursalim, uang bukan tujuan akhir dari sebuah usaha tapi sebagai alat kerja, agar memberi nilai dan menjaga keberlanjutan.

Meneropong Bisnis yang Merayap dan Berlari di 2026
| Minggu, 28 Desember 2025 | 05:15 WIB

Meneropong Bisnis yang Merayap dan Berlari di 2026

Pemulihan industri menjelang akhir tahun 2025 belum sepenuhnya merata. Namun di 2026, industri kembali berhadapan dengan sejumlah tantangan.

 
Langkah UMKM Menyusun Harapan
| Minggu, 28 Desember 2025 | 05:10 WIB

Langkah UMKM Menyusun Harapan

Di tengah gejolak harga bahan baku dan ketatnya akses permodalan, pelaku UMKM berusaha mencari cara agar tetap bertahan.

 
Digital Penambal Cuan
| Minggu, 28 Desember 2025 | 05:10 WIB

Digital Penambal Cuan

Proyeksi ekonomi 2026 menunjukkan pertumbuhan digital akan melesat. Temukan strategi diversifikasi pendapatan lewat platform digital.

Keberlanjutan Korporasi di Tengah Ancaman Ekologi
| Minggu, 28 Desember 2025 | 05:05 WIB

Keberlanjutan Korporasi di Tengah Ancaman Ekologi

Bencana ekologis di Sumatera menguji jargon keberlanjutan industri. Komitmen yang kerap tersandera oleh cuan jangka pend

Mengekor Emas, Perak Menuju US$ 100 per troi ons
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 22:59 WIB

Mengekor Emas, Perak Menuju US$ 100 per troi ons

Harga logam putih ini naik tajam demi mengejar ketertinggalan rasio terhadap emas akibat lonjakan permintaan industri yang masif.

Strategi Samator Indo Gas Tbk (AGII) Ekspansi Sektor Pasar Gas
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 22:56 WIB

Strategi Samator Indo Gas Tbk (AGII) Ekspansi Sektor Pasar Gas

Mengupas profil dan strategi bisnis PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) untuk menggenjot kinerja pada tahun depan 

Penetapan UMP 2026: Pengusaha Teriak, Buruh Menggugat
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 19:15 WIB

Penetapan UMP 2026: Pengusaha Teriak, Buruh Menggugat

Serikat pekerja akan menggugat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 di DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kewajiban B50 Menjadi Dasar Ekspansi Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 19:05 WIB

Kewajiban B50 Menjadi Dasar Ekspansi Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit

Sawit Watch mencium aroma ekspansi lahan secara massif, di balik ambisi pemerintah membidik implementasi B50 pada pertengahan 2026.

INDEKS BERITA

Terpopuler