Realisasi Belanja APBN Tumbuh Cepat, Namun Belanja Modal Berjalan Perlahan

Senin, 24 Juni 2019 | 06:50 WIB
Realisasi Belanja APBN Tumbuh Cepat, Namun Belanja Modal Berjalan Perlahan
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 semakin kencang. Namun, realisasi belanja modal yang diharapkan bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi masih tersendat selama lima bulan pertama tahun ini.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi anggaran belanja per akhir Mei 2019 mencapai Rp 855,9 triliun atau setara 34,8% dari target di APBN 2019. Realisasi ini tumbuh 9,8% year on year (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan per Mei 2018 yang sebesar 7,9% yoy.

Perinciannya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 530,8 triliun atau naik 15,9% yoy. Sementara, realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 325,1 triliun, hanya tumbuh 1,1% yoy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos) merupakan pendorong utama pertumbuhan belanja pemerintah pusat. Belanja pegawai tumbuh hingga 26,8% yoy menjadi Rp 163,5 triliun. Di periode yang sama tahun lalu, belanja pegawai hanya tumbuh 6%.

"Belanja pegawai tumbuh signifikan dibandingkan tahun lalu karena adanya kenaikan gaji sebesar 5% sesuai Undang-Undang APBN, pencairan THR (tunjangan hari raya), dan nanti juga pembayaran gaji ke-13," kata Sri Mulyani akhir pekan lalu.

Sementara itu, realisasi anggaran bansos mencapai Rp 60,33 triliun atau tumbuh 53,7% yoy. Bahkan, realisasi anggaran bansos ini telah memenuhi 62,16% dari target dalam APBN 2019.

Tingginya realisasi anggaran bansos ini didorong oleh penyerapan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai Rp 19,4 triliun, lebih tinggi ketimbang 2018 yang hanya Rp 17 triliun. "Karena memang jumlahnya dinaikkan, sehingga realisasi pasti lebih tinggi," tambah Sri Mulyani.

Selain itu, pencairan anggaran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga telah mencapai Rp 24,3 triliun atau 90,9% dari pagu tahun ini. Pencairan PBI tersebut meliputi iuran untuk 11 bulan yaitu Januari–November 2019.

Tumbuh lebih rendah

Sayangnya, di tengah tingginya realisasi belanja ini, realisasi belanja modal justru mencatatkan penurunan. Padahal, anggaran belanja modal turut berkontribusi untuk komponen investasi dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Belanja modal tercatat merosot 5,9% dari setahun lalu menjadi Rp 29,06 triliun. Namun menurut Sri Mulyani, pagu yang ditetapkan tahun ini memang lebih kecil, yaitu Rp 189,3 trilun. Pada tahun 2018, pagu belanja modal mencapai Rp 203,9 triliun.

"Jadi, sampai Desember nanti, walaupun belanja modal direalisasi semuanya, tetap akan tumbuh negatif karena memang (pagu) lebih rendah," tambahnya.

Sementara, Peneliti Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan, realisasi belanja pemerintah pada kuartal kedua tahun ini bakal lebih tinggi. Ini didorong oleh anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menghadapi persiapan mudik Lebaran dan pembayaran bunga utang, selain untuk membayar THR dan bansos.

Bhima memperkirakan, konsumsi pemerintah sebagai komponen penyumbang PDB pada kuartal kedua tahun ini akan tumbuh sekitar 5,1%–5,3% yoy. Kuartal pertama tahun ini, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 5,21% yoy.

Meski demikian, "Tingginya konsumsi pemerintah belum mampu menopang keseluruhan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua," kata Bhima. Sebab, kontribusi konsumsi pemerintah hanya sekitar 7%–9% terhadap PDB. Konsumsi pemerintah berada di urutan keempat sebagai penyumbang PDB setelah konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

Bagikan

Berita Terbaru

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:04 WIB

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya

Rupiah masih sulit diprediksi karena liburan. "Namun dengan indeks dolar AS yang masih naik, rupiah berpotensi tertekan,

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:00 WIB

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban

Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor fundamental dalam negeri. Maka, rupiah masih dalam tren pelemahan.

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:42 WIB

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang berpotensi mempengaruhi arah IHSG ke depan.

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:38 WIB

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi

Permintaan kredit untuk jangka panjang memberi sinyal masih ada ruang pertumbuhan.                        

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:35 WIB

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura

Perusahaan akan terus mengejar peluang pertumbuhan yang sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:21 WIB

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta

Sejak H-7 (18 Desember) hingga H+5 Natal (30 Desember), total pergerakan penumpang mencapai 14.951.649 orang.

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:20 WIB

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen

Saham emiten berkapitalisasi besar atau blue chip cenderung menawarkan yield dividen rendah sekitar 2% bahkan di bawah level tersebut. ​

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:17 WIB

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat

Kuota haji khusus 2026 ditetapkan sebanyak 17.680 jemaah. Dari jumlah itu, 16.396 merupakan jemaah berdasarkan urut nomor porsi

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:14 WIB

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025

Pekerja swasta masih mendominasi penyerapan dengan total 205.311 unit (73,63%), kemudian diikuti kelompok wiraswasta sebanyak 39.218 unit

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:09 WIB

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK

Pemutusan hubungan kerja akan berlanjut akibat kelesuan daya beli dan ketidakpastian ekonomi dimestik dan global

INDEKS BERITA

Terpopuler