Realisasi Belanja APBN Tumbuh Cepat, Namun Belanja Modal Berjalan Perlahan

Senin, 24 Juni 2019 | 06:50 WIB
Realisasi Belanja APBN Tumbuh Cepat, Namun Belanja Modal Berjalan Perlahan
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 semakin kencang. Namun, realisasi belanja modal yang diharapkan bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi masih tersendat selama lima bulan pertama tahun ini.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi anggaran belanja per akhir Mei 2019 mencapai Rp 855,9 triliun atau setara 34,8% dari target di APBN 2019. Realisasi ini tumbuh 9,8% year on year (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan per Mei 2018 yang sebesar 7,9% yoy.

Perinciannya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 530,8 triliun atau naik 15,9% yoy. Sementara, realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 325,1 triliun, hanya tumbuh 1,1% yoy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos) merupakan pendorong utama pertumbuhan belanja pemerintah pusat. Belanja pegawai tumbuh hingga 26,8% yoy menjadi Rp 163,5 triliun. Di periode yang sama tahun lalu, belanja pegawai hanya tumbuh 6%.

"Belanja pegawai tumbuh signifikan dibandingkan tahun lalu karena adanya kenaikan gaji sebesar 5% sesuai Undang-Undang APBN, pencairan THR (tunjangan hari raya), dan nanti juga pembayaran gaji ke-13," kata Sri Mulyani akhir pekan lalu.

Sementara itu, realisasi anggaran bansos mencapai Rp 60,33 triliun atau tumbuh 53,7% yoy. Bahkan, realisasi anggaran bansos ini telah memenuhi 62,16% dari target dalam APBN 2019.

Tingginya realisasi anggaran bansos ini didorong oleh penyerapan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai Rp 19,4 triliun, lebih tinggi ketimbang 2018 yang hanya Rp 17 triliun. "Karena memang jumlahnya dinaikkan, sehingga realisasi pasti lebih tinggi," tambah Sri Mulyani.

Selain itu, pencairan anggaran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga telah mencapai Rp 24,3 triliun atau 90,9% dari pagu tahun ini. Pencairan PBI tersebut meliputi iuran untuk 11 bulan yaitu Januari–November 2019.

Tumbuh lebih rendah

Sayangnya, di tengah tingginya realisasi belanja ini, realisasi belanja modal justru mencatatkan penurunan. Padahal, anggaran belanja modal turut berkontribusi untuk komponen investasi dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Belanja modal tercatat merosot 5,9% dari setahun lalu menjadi Rp 29,06 triliun. Namun menurut Sri Mulyani, pagu yang ditetapkan tahun ini memang lebih kecil, yaitu Rp 189,3 trilun. Pada tahun 2018, pagu belanja modal mencapai Rp 203,9 triliun.

"Jadi, sampai Desember nanti, walaupun belanja modal direalisasi semuanya, tetap akan tumbuh negatif karena memang (pagu) lebih rendah," tambahnya.

Sementara, Peneliti Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan, realisasi belanja pemerintah pada kuartal kedua tahun ini bakal lebih tinggi. Ini didorong oleh anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menghadapi persiapan mudik Lebaran dan pembayaran bunga utang, selain untuk membayar THR dan bansos.

Bhima memperkirakan, konsumsi pemerintah sebagai komponen penyumbang PDB pada kuartal kedua tahun ini akan tumbuh sekitar 5,1%–5,3% yoy. Kuartal pertama tahun ini, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 5,21% yoy.

Meski demikian, "Tingginya konsumsi pemerintah belum mampu menopang keseluruhan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua," kata Bhima. Sebab, kontribusi konsumsi pemerintah hanya sekitar 7%–9% terhadap PDB. Konsumsi pemerintah berada di urutan keempat sebagai penyumbang PDB setelah konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

Bagikan

Berita Terbaru

Biaya Stabilisasi Rupiah Berisiko Makin Mahal
| Jumat, 15 Mei 2026 | 07:09 WIB

Biaya Stabilisasi Rupiah Berisiko Makin Mahal

Outstanding SRBI mencapai Rp 957 triliun dengan porsi kepemilikan asing naik menjadi 20%            

Strategi Investasi Emas: Jangka Pendek & Panjang, Mana Pilihan Anda?
| Jumat, 15 Mei 2026 | 06:55 WIB

Strategi Investasi Emas: Jangka Pendek & Panjang, Mana Pilihan Anda?

Permintaan emas batangan dan koin global melonjak 42% di Q1-2026. Ketahui faktor utama di balik tren ini dan potensi keuntungan investasi Anda

Proyeksi Bursa Asia di Tengah Ancaman Volatilitas dan Suku Bunga Amerika
| Jumat, 15 Mei 2026 | 06:48 WIB

Proyeksi Bursa Asia di Tengah Ancaman Volatilitas dan Suku Bunga Amerika

Pasar saham Asia kembali dibayangi volatilitas. Optimisme AI tak cukup menahan tekanan global, terutama dari suku bunga tinggi AS.

Pendapatan Berulang Jadi Penopang Kinerja Pakuwon Jati (PWON)
| Jumat, 15 Mei 2026 | 06:45 WIB

Pendapatan Berulang Jadi Penopang Kinerja Pakuwon Jati (PWON)

Pendapatan berulang PWON jadi kunci utama. Temukan strategi ekspansi Rp 2,2 T dan proyeksi pertumbuhan laba hingga 2028.

Pertumbuhan 5,61%
| Jumat, 15 Mei 2026 | 06:10 WIB

Pertumbuhan 5,61%

Efek lain pertumbuhan ekonomi tinggi pada kuartal pertama pertama tahun ini, nilai tukar rupiah justru tumbang.

Nasib Rupiah: Pertemuan Xi-Trump Jadi Penentu Arah Selanjutnya
| Jumat, 15 Mei 2026 | 06:00 WIB

Nasib Rupiah: Pertemuan Xi-Trump Jadi Penentu Arah Selanjutnya

Rupiah melemah 0,3% ke Rp 17.529 per dolar AS pada Kamis (14/5). Ketahui proyeksi pergerakan rupiah Senin (18/5).

Saham Pilihan Pemberi Cuan Semakin Tertekan
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:45 WIB

Saham Pilihan Pemberi Cuan Semakin Tertekan

Indeks MSCI mendepak keluar saham-saham asal BEI dari konstituennya. Indeks FTSE Russell juga memberikan sinyal menghapus saham HSC. ​

DHE SDA Dongkrak Likuiditas Himbara Besar
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30 WIB

DHE SDA Dongkrak Likuiditas Himbara Besar

Mulai 1 Juni 2026, 100% DHE SDA wajib parkir di Himbara. Bank Mandiri dan BSI siap, tapi ada potensi risiko likuiditas jika salah kelola. 

Dapen Masih Tumbuh Meski Pasar Tertakan
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:20 WIB

Dapen Masih Tumbuh Meski Pasar Tertakan

Aset dapen sukarela mencapai Rp 408,8 triliun hingga kuartal I-2026, alias meningkat 6,71% secara tahunan

Nadiem Makarim Terancam Hukuman Lebih Lama
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:15 WIB

Nadiem Makarim Terancam Hukuman Lebih Lama

Jaksa menuntut Nadiem dengan pidana 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan di dugaan korupsi pengadaan TIK.

INDEKS BERITA

Terpopuler