KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menerapkan cukai plastik masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP). Dengan PP tersebut maka pemerintah tak perlu lagi mendapatkan restu DPR.
Perluasan barang kena cukai (BKC) tertuang dalam Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang beberapa waktu lalu telah disahkan oleh DPR. Dalam UU tersebut, mengatur bahwa dalam menyusun kebijakan cukai, pemerintah tidak perlu persetujuan DPR, melainkan hanya berkonsultasi dengan parlemen.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
