Rentan Terhadap Covid-19, Lansia Harus Diprioritaskan Menerima Vaksinasi

Jumat, 10 September 2021 | 14:43 WIB
Rentan Terhadap Covid-19, Lansia Harus Diprioritaskan Menerima Vaksinasi
[ILUSTRASI. Pemerintah daerah diminta menyusun strategi untuk menggenjot vaksinasi Covid-19 pada lansia. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc.]
Reporter: Herry Prasetyo | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kelompok masyarakat berusia lanjut alias lansia merupakan salah satu kelompok dengan risiko dampak kesehatan paling tinggi jika terpapar virus corona alias Covid-19. 

Itu sebabnya, vaksinasi pada kelompok lanjut usia harus terus didorong. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi khusus untuk menggenjot vaksinasi bagi kalangan lansia. 

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, per 8 September 2021 pukul 17.00 WIB, tingkat kematian akibat Covid-19 paling tinggi terjadi pada kelompok lansia. Dari total pasien yang meninggal akibat Covid-19, 46,6% di antaranya merupakan lansia. 

Baca Juga: Percantik Neraca Keuangan, SMGR Akan Mempercepat Pelunasan Utang

Sementara itu, realisasi vaksinasi kelompok lansia per 8 September pukul 18.00 WIB baru mencapai 5,4 juta orang untuk dosis 1 dan 3,9 juta orang untuk dosis 2. 

Untuk dosis pertama, realisasi vaksinasi kelompok lansia baru mencapai 25% dari target sebesar 21,5 juta sementara realisasi vaksinasi dosis 2 baru mencapai 18,1% dari target. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong kelompok lansia untuk segera vaksinasi. Kelompok lansia harus diprioritaskan untuk mencegah kasus berat yang memerlukan perawatan di rumah sakit.

"Generasi lansia merupakan kelompok yang memiliki risiko kesehatan yang paling tinggi apabila terpapar COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah mengajak semua lansia segera melakukan vaksinasi. Semua jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia sudah dipastikan aman dan berkhasiat," ujar Johnny dalam keterangan resmi.

Baca Juga: Pemberian Bantuan Tunai PKL dan Warung Dimulai

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi berharap, pemerintah daerah bisa menyusun strategi untuk mendorong vaksinasi bagi kalangan lansia. Selain itu, pemda juga perlu melakukan alokasi khusus untuk penduduk lansia di setiap pelaksanaan vaksinasi, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di tempat lain. 

Menurut Nadia, kelompok lansia harus diprioritaskan untuk menerima vaksinasi. “Kita memahami saat ini tengah meningkatkan cakupan vaksinasi untuk semua populasi, tetapi kami berharap dan berupaya supaya populasi lansia yang memiliki kerentanan untuk mendapatkan gejala parah dan bahkan kematian dapat diprioritaskan,” kata Nadia.

Vaksinasi COVID-19 untuk lansia tercantum dalam Surat Edaran (SE) nomor HK.02.02/I/368/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid, penyintas COVID-19, dan sasaran tunda.

Baca Juga: Usai Arbitrase Internasional, Garuda Indonesia (GIAA) Jajaki Upaya Restrukturisasi

Secara umum, syarat untuk vaksinasi lansia sama dengan yang lain. Namun, ada beberapa ada pertanyaan tambahan yang perlu diperhatikan terkait kondisi kesehatan yang meliputi kemampuan fisik dan potensi komorbid. Misalnya, apakah mengalami kesulitan menaiki 10 anak tangga, apakah punya 5 penyakit dari 11 penyakit kronik dan komorbid, dan apakah mudah merasa kelelahan.

Pertanyaan lainnya, apakah mengalami penurunan berat badan secara signifikan dan apakah mengalami kesulitan dalam berjalan sejauh 100-200 meter. Jika ada tiga jawaban ya atau lebih pada pertanyaan tersebut, maka lansia terkait tidak bisa menerima vaksin Covid-19. 

#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun

 

Selanjutnya: Diskon PPnBM Berkurang, Penjualan Mobil Hingga Akhir Tahun Bakal Melandai

 

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler