KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pendapatan negara, baik yang berupa penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak (PNBP) jauh dari harapan. Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, realisasi pendapatan negara hingga 30 April 2019 mencapai Rp 530,7 triliun.
Angka itu hanya naik tipis 0,49% secara year on year (yoy). Khusus untuk penerimaan pajak, pertumbuhan di periode yang sama sebesar 1,02%. Padahal kontribusi pajak lebih dari 70% terhadap seluruh pendapatan negara. Sedang setoran PNBP turun 14,86% dibanding setahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, ada sejumlah penyebab penerimaan pajak melambat. Misalnya, efek beleid percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku tahun ini. Pembayaran restitusi empat bulan pertama tahun ini mencapai Rp 63 triliun. Efeknya, realisasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) hanya Rp 129,9 triliun, turun 4,35%.
Dia menambahkan, secara umum, penerimaan pajak melambat. Sebagai contoh, penerimaan PPh Pasal 21 atau pajak penghasilan karyawan memang masih naik 12,1%. Tapi, kenaikannya lebih rendah dari sebelumnya yang sebesar 14,8%. "Sementara PPh 22 bagi importir turun drastis karena pemerintah ingin mengendalikan impor," kata dia, akhir pekan lalu.
Setoran PPh orang pribadi non-pekerja cuma tumbuh 14,4%, lebih lambat dibanding periode sebelumnya yang naik 19,8%. Begitu pula setoran PPh perusahaan, tahun ini naik 4,9%, sementara tahun lalu naik 23,6%. "Laba emiten hanya tumbuh 7,12% tahun lalu. Sebelumnya naik 22,7%. Korporasi tak menikmati laba seperti sebelumnya," katanya. Alhasi, pajak dividen juga turun.
Dia menambahkan, perlambatan pertumbuhan pajak ini tak lepas dari kelesuan ekonomi global. Indikatornya, nilai ekspor sebesar 2,08%, dan nilai impor turun 7,75%. "Permintaan dari pasar penting Indonesia melemah, harga komoditas juga masih rendah," tandas Sri Mulyani.
Melihat tren penerimaan pajak ini, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysys (Cita) Yustinus Prastowo memproyeksikan, penerimaan pajak hingga akhir tahun ini sekitar Rp 1.403,5 triliun, atau 88,9% dari target APBN. "Defisit anggaran akan melebar," ujar Yustinus.
