Revisi UU Ketenagakerjaan Terganjal Protes Buruh

Senin, 23 Desember 2019 | 10:38 WIB
Revisi UU Ketenagakerjaan Terganjal Protes Buruh
[ILUSTRASI. Ribuan buruh pulang kerja di salah satu pabrik di Jalan Kiaracondong, Kota Bandung, Sabtu (29/4/2017). Meski ditetapkan sebagai hari libur nasional, Hari Buruh Internasional atau biasa disebut May Day akan dimanfaatkan buruh di seluruh Indonesia untuk men]
Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keinginan pemerintah merevisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan atau UU Nomor 13 tahun 2003, dan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan masih mengalami ganjalan. Pemerintah belum menemukan aturan yang pas yang tidak memicu protes buruh.

Padahal revisi dua beleid ini akan dimasukkan dalam aturan sapu jagat atawa omnibus law Cipta Lapangan Kerja.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Meraup Cuan dari Emiten Dividen
| Senin, 14 April 2025 | 06:05 WIB

Meraup Cuan dari Emiten Dividen

Dari 12 emiten yang menyebar dividen, yield dividen PT Matahari Departement Store Tbk (LPPF) paling besar. 

Tahun 2024, Laba Bersih Emiten Menara Telekomunikasi Menjulang
| Senin, 14 April 2025 | 05:35 WIB

Tahun 2024, Laba Bersih Emiten Menara Telekomunikasi Menjulang

Segmen sewa menara telekomunikasi masih mendominasi struktur pendapatan emiten menara telekomunikasi pada tahun 2024. 

Ketua PN Jakarta Selatan Tersangka Suap Kasus CPO
| Senin, 14 April 2025 | 05:35 WIB

Ketua PN Jakarta Selatan Tersangka Suap Kasus CPO

Ketua PN Jakarta Selatan diduga menerima suap sebesar Rp 60 miliar untuk membebaskan para terdakwa korporasi di kasus perizinan ekspor CPO.

Pinjaman Fintech Kian Tambun di Awal Tahun
| Senin, 14 April 2025 | 05:25 WIB

Pinjaman Fintech Kian Tambun di Awal Tahun

Tingginya permintaan pasar dimanfaatkan penyelenggara pinjaman daring dengan memperkuat ekspansi jaringan dan distribusi.

Kasus Korupsi PGN Tantangan Danantara
| Senin, 14 April 2025 | 04:14 WIB

Kasus Korupsi PGN Tantangan Danantara

KPK sudah menetapkan dua tersangka di kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PGN dengan Inti Alasindo Energi.

Sikapi Tarif AS, Indonesia Rangkul Banyak Negara
| Senin, 14 April 2025 | 04:14 WIB

Sikapi Tarif AS, Indonesia Rangkul Banyak Negara

Pemerintah memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk menghadapi kebijakan resiprokal Amerika Serikat (AS).

Tak Melulu Tarif Trump, Kebijakan Fiskal Domestik Jadi Penentu Utama Arah Rupiah
| Senin, 14 April 2025 | 04:14 WIB

Tak Melulu Tarif Trump, Kebijakan Fiskal Domestik Jadi Penentu Utama Arah Rupiah

Jalan menukik rupiah terlihat sejak awal Oktober 2024. Rupiah ada di Rp 15.140 di 30 September 2024, melemah 3,61% dalam sepekan dan terus lemah 

Ekonomi Tak Pasti, Multifinance Tingkatkan Efisiensi
| Senin, 14 April 2025 | 04:14 WIB

Ekonomi Tak Pasti, Multifinance Tingkatkan Efisiensi

Upaya efisiensi yang dilakukan perusahaan pembiayaan tak lepas dari tren kenaikan BOPO sejak tahun lalu. 

Tarif Impor AS Mencekik, Emiten CPO Bidik Pasar Domestik
| Senin, 14 April 2025 | 04:12 WIB

Tarif Impor AS Mencekik, Emiten CPO Bidik Pasar Domestik

Penerapan tarif impor AS akan menambah biaya ekspor emiten minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Konglomerat Kabur, Potensi Pajak Berpotensi Lenyap
| Senin, 14 April 2025 | 04:12 WIB

Konglomerat Kabur, Potensi Pajak Berpotensi Lenyap

Tahun lalu, kontribusi PPh dari kelompok orang kaya alias konglomerat hampir Rp 19 triliun. Jika setengahnya dialihkan, maka potensi PPh hilang

INDEKS BERITA

Terpopuler