Rezim Putin Berlakukan Sanksi Pidana, Media Global Tangguhkan Pemberitaan di Rusia

KONTAN.CO.ID. - LONDON/LOS ANGELES. Berbagai kantor berita global mengatakan akan menangguhkan pemberitaan dari Rusia untuk melindungi jurnalis mereka. Kebijakan itu diambil setelah Moskow memberlakukan undang-undang baru yang mengancam mereka yang dianggap sebagai pembuat dan penyebar berita palsu dengan hukuman penjara hingga 15 tahun.

BBC Inggris pada Jumat mengatakan telah menghentikan sementara pemberitaan di Rusia. Di sore hari yang sama, Canadian Broadcasting Company (CBC) dan Bloomberg News mengatakan bahwa jurnalis mereka juga berhenti untuk sementara. CNN dan CBS News mengatakan mereka akan menghentikan siaran di Rusia, dan kantor berita lain memilih untuk menghapus byline jurnalis mereka di Rusia, sejalan dengan semakin berbahayanya situasi.

Setelah menuai kecaman dari berbagai penjuru dunia akibat aksinya di Ukraina, Moskow berupaya membalas dalam perang informasi. Lembaga pengatur komunikasi di negara itu, Roskomnadzor, memblokir akses ke Facebook.

 Baca Juga: Dampak Invasi Rusia ke Ukraina, Harga Komoditas Melambung Tinggi

Pembatasan itu dilakukan karena platform milik Meta Platform Inc itu dinilai melakukan diskriminasi terhadap media Rusia. Kantor berita TASS melaporkan bahwa Rusia juga membatasi akses ke Twitter.

Para pejabat Rusia mengatakan bahwa informasi palsu telah disebarkan oleh musuh-musuh Rusia seperti Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa Barat dalam upaya untuk menabur perselisihan di antara orang-orang Rusia.

Anggota parlemen meloloskan amandemen undang-undang pidana yang membuat penyebaran informasi "palsu" menjadi pelanggaran yang dapat dihukum dengan denda atau hukuman penjara. Mereka juga mengenakan denda bagi siapa pun yang menyerukan sanksi terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina.

Kremlin tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk mengomentari langkah perusahaan media untuk menangguhkan pelaporan.

Baca Juga: Rusia Blokir Facebook Karena Dituduh Batasi Akses ke Media Pemerintah  

Eksekutif berita mengatakan undang-undang baru akan menghambat pelaporan independen dan membahayakan jurnalis, dan bahwa organisasi mereka harus menyeimbangkan kewajiban kepada audiens untuk melaporkan berita dengan melindungi jurnalis dari pembalasan.

"Perubahan hukum pidana yang tampaknya dirancang untuk menyudutkan reporter independen menjadi kriminal murni semata-mata karena asosiasi, membuat mustahil untuk tetap melanjutkan kegiatan jurnalistik yang seharusnya di dalam negeri," tulis Pemimpin Redaksi Bloomberg John Micklethwait dalam sebuah pesan kepada stafnya. "Kami tidak akan melakukan itu pada reporter kami."

Direktur Jenderal BBC Tim Davie mengatakan undang-undang baru itu tampaknya mengkriminalisasi proses jurnalisme yang independen.

"Kami tidak memiliki pilihan lain selain menangguhkan sementara pekerjaan semua jurnalis BBC News dan staf pendukung mereka di Federasi Rusia sementara kami menilai implikasi penuh dari perkembangan yang tidak diinginkan ini," katanya dalam sebuah pernyataan. 

Dia menambahkan bahwa BBC News Service dalam bahasa Rusia akan terus beroperasi dari luar Rusia. Jonathan Munro, direktur sementara BBC News, mengatakan perusahaan itu tidak "menarik" wartawan dari Moskow tetapi menilai dampak dari undang-undang baru tersebut.

CBC, lembaga penyiar publik di Kanada, mengatakan untuk sementara menangguhkan pelaporan secara langsung dari Rusia, hingga mendapat kejelasan tentang undang-undang baru tersebut.

Penyiar berita televisi AS ABC News mengatakan akan menghentikan sementara siaran dari Rusia untuk menilai situasi yang akan terjadi. The Washington Post, Dow Jones dan Reuters mengatakan mereka sedang mengevaluasi undang-undang media baru dan situasinya.

"Prioritas utama kami adalah keselamatan karyawan kami dan meliput kisah penting ini secara adil dan lengkap," kata juru bicara Dow Jones Steve Severinghaus. "Berada di Moskow, bebas berbicara dengan pejabat dan menangkap suasana, adalah kunci misi itu."

 Baca Juga: Wall Street Melemah, Kekhawatiran Ukraina Lampaui Data Pekerjaan yang Kuat

Dengan memerintahkan pasukannya ke Ukraina, Presiden Vladimir Putin telah memicu krisis terburuk antara Rusia dan Barat sejak akhir Perang Dingin, menghancurkan pasar keuangan dan komoditas, mengirim rubel ke dalam kejatuhan dan memicu isolasi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara-negara seperti itu. ekonomi yang besar.

Pemerintah Barat dan platform teknologi juga telah melarang jaringan berita Rusia RT, dengan Uni Eropa menuduhnya melakukan disinformasi sistematis atas invasi Rusia ke Ukraina.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa media Barat menawarkan pandangan parsial - dan seringkali anti-Rusia - tentang dunia sementara gagal meminta pertanggungjawaban para pemimpin mereka sendiri atas korupsi atau perang asing yang menghancurkan seperti Irak.

Para pemimpin Barat termasuk Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan mantan Presiden AS Barack Obama telah lama menyuarakan keprihatinan tentang dominasi media pemerintah di Rusia. Kebebasan yang muncul ketika Uni Soviet runtuh, telah dipunahkan pemerintahan Putin.

 Baca Juga: Sony dan Honda Resmi Bekerja Sama Mengembangkan Kendaraan Listrik Bertenaga Baterai

Undang-undang baru dirancang oleh majelis tinggi parlemen Rusia dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Putin, TASS melaporkan. Aturan ini akan memungkinkan Pemerintah Rusia menindak pemberitaannya, dengan menjadikannya pelanggaran pidana untuk menyebarkan informasi palsu, dengan hukuman penjara.

"Jika pemalsuan menyebabkan konsekuensi serius, maka ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun," majelis rendah parlemen, yang dikenal sebagai Duma dalam bahasa Rusia, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Rusia sebelumnya telah memotong akses ke beberapa situs web organisasi berita asing, termasuk BBC, Voice of America dan Deutsche Welle. Mereka menyatakan itu dilakukakn karena media tersebut menyebarkan informasi palsu tentang perang di Ukraina.

BBC mengatakan akan mulai menyiarkan berita dalam bahasa Inggris selama empat jam sehari melalui radio gelombang pendek di Ukraina dan sebagian Rusia. Frekuensi short wave merupakan teknologi masa lalu, yang lazim digunakan di masa perang dingin, untuk menghindari sensor negara.