Berita Regulasi

RUU Omnibus Law; Penentuan Upah Berdasar Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Selasa, 21 Januari 2020 | 07:22 WIB
RUU Omnibus Law; Penentuan Upah Berdasar Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Petugas kepolisian berjaga di depan spanduk aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. KONTAN/Frans

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akhirnya menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja.

Calon undang-undang sapu jagad itu memastikan upah minimum yang berlaku saat ini tidak akan turun dan tidak bisa ditangguhkan.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini,
pastikan Anda sudah mendaftar dan login.
Reporter: Bidara Pink, Vendi Yhulia Susanto
Editor: Tedy Gumilar


Baca juga