Saat Tepat Kembali Masuk ke Pasar Modal Indonesia

Senin, 22 April 2019 | 05:50 WIB
Saat Tepat Kembali Masuk ke Pasar Modal Indonesia
[]
Reporter: Danielisa Putriadita, Dimas Andi | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyeksi hasil pemilihan umum (pemilu) pekan lalu memberi isyarat positif: time to buy Indonesia. Inilah saat tepat masuk ke pasar modal dalam negeri.

Tanda tersebut sudah tampak. Kamis (18/4), investor asing kembali membukukan net buy Rp 1,43 triliun. Kurs spot rupiah juga sempat menguat mencapai Rp 13.975 per dollar Amerika Serikat (AS) usai hitung cepat menunjukkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangkan pemilu.

Persepsi investor terhadap risiko investasi di Indonesia juga membaik. Membaiknya persepsi risiko investasi ini tercermin dari pergerakan credit default swap (CDS).

CDS Indonesia tenor 10 tahun sempat mencapai 157,85 pada Rabu (17/4). Ini merupakan level terendah selama setahun terakhir. Akhir pekan lalu (19/4), CDS kembali naik ke level 160,73.

Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail menilai, stabilnya CDS Indonesia menunjukkan para investor, khususnya investor asing, sudah priced in dengan segala risiko di Indonesia selama pemilu. Fundamental Indonesia yang solid juga positif bagi persepsi risiko investasi.

Apalagi, beberapa hari sebelum pemilu, pemerintah mengumumkan neraca dagang Indonesia Maret lalu surplus US$ 540 juta. Sebelumnya, cadangan devisa Indonesia Maret juga naik menjadi US$ 124,53 miliar.

Analis Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) Nicodimus Anggi Kristiantoro menambahkan, stabilnya kurs rupiah, dengan kecenderungan menguat, juga memberi sentimen positif.

Analis Mirae Asset Sekuritas Hariyanto Wijaya menilai, fundamental Indonesia yang oke membuat pasar keuangan Indonesia kian menarik. "Indonesia jadi salah satu dari sedikit negara yang mampu menjaga kestabilan PDB di tengah perlambatan ekonomi global," tulis dia di risetnya, Jumat (18/4).

Anushka Shah, VP Senior Analyst Moody's Investor Service, menyebut, kembali terpilihnya petahana berdampak positif bagi peringkat utang Indonesia. "Hal ini baik bagi kesinambungan kebijakan, terutama bauran kebijakan yang berdampak positif bagi pertumbuhan dan investasi," tulis dia, dalam riset Jumat lalu.

Yield surat utang negara (SUN) juga cenderung turun. Kamis lalu, yield SUN acuan 10 tahun di level 7,56%. Seminggu sebelumnya yield SUN 10 tahun masih di 7,65%.

Memang, di April ini hingga Selasa (16/4), kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) turun Rp 14,43 triliun jadi Rp 952,69 triliun hingga 16 April lalu. Senior VP & Head of Investment Recapital Asset Management Rio Ariansyah menganggap fenomena ini wajar, lantaran sebelum pemilu investor masih wait and see.

Ia optimistis persepsi investor atas risiko investasi di Indonesia akan terus membaik dan diikuti masifnya dana asing ke pasar obligasi Indonesia. "Dana asing kemungkinan masuk setelah rekap suara di KPU," ujar Rio.

I Made Adi Saputra, Analis Fixed Income MNC Sekuritas, menilai, SUN tenor pendek akan lebih banyak diburu investor. Sebab, investor masih khawatir ada tekanan dari proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi global.

Sejumlah analis memprediksi IHSG bisa mencapai 6.800–7.000 tahun ini. Syaratnya, tidak ada konflik dan gejolak usai pemilu.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

MSCI Soroti Transparansi Pasar Indonesia, Risiko Turun ke Frontier Market Tetap Ada
| Rabu, 24 Juni 2026 | 13:26 WIB

MSCI Soroti Transparansi Pasar Indonesia, Risiko Turun ke Frontier Market Tetap Ada

MSCI menyoroti kualitas aksesibilitas pasar modal Indonesia dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada 23 Juni 2026. 

Stock Split RAJA Disetujui, Paling Minimal bisa Jadi Sentimen Positif Jangka Pendek
| Rabu, 24 Juni 2026 | 09:31 WIB

Stock Split RAJA Disetujui, Paling Minimal bisa Jadi Sentimen Positif Jangka Pendek

Pergerakan harga saham RAJA setelah stock split sangat bergantung pada kondisi fundamental dan momentum pasar secara keseluruhan.

Kondisi Ekonomi dan Bisnis Tak Pasti, GTRA Mengincar Pendapatan Rp 1 Triliun di 2026
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:14 WIB

Kondisi Ekonomi dan Bisnis Tak Pasti, GTRA Mengincar Pendapatan Rp 1 Triliun di 2026

GTRA siap capai pendapatan Rp 1 triliun 2026. Fokus pada FMCG, e-commerce, dan peningkatan layanan jadi alasan Anda harus tahu.

Indonesia Tetap di Emerging Market, MSCI Beri Sorotan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:06 WIB

Indonesia Tetap di Emerging Market, MSCI Beri Sorotan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Kemarin investor asing mencatatkan aksi jual bersih alias net sell Rp 311,55 miliar. Empat hari terakhir net sell menyentuh Rp 4,73 triliun.

King Tyre Indonesia (TYRE) Kejar Target Penjualan Tumbuh 5%
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:02 WIB

King Tyre Indonesia (TYRE) Kejar Target Penjualan Tumbuh 5%

Pada tahun ini, TYRE juga berupaya mengoptimalkan penjualan ban untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

GGRM Bakal Bagi Dividen Rp 800 Per Saham, Blackrock Hingga WisdomTree Akumulasi
| Rabu, 24 Juni 2026 | 08:00 WIB

GGRM Bakal Bagi Dividen Rp 800 Per Saham, Blackrock Hingga WisdomTree Akumulasi

RUPST menyetujui penggunaan Rp 1,54 triliun atau setara Rp 800 per saham dari keuntungan tahun buku 2025 sebagai dividen tunai.

Kawasan GBK Bakal Menjadi Pusat Sport Tourism
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:29 WIB

Kawasan GBK Bakal Menjadi Pusat Sport Tourism

Danantara juga berpeluang merobohkan Hotel Sultan yang selama ini dikelola oleh pihaaaak PT Indobuildco.

Optimalisasi Dana Haji Kian Mendesak
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:24 WIB

Optimalisasi Dana Haji Kian Mendesak

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong BPKH agar semakin independen dan mandiri dalam mengelola dana haji

Daya Beli Masyarakat Loyo, Jakarta dan Jawa Masih Jadi Penopang Penjualan ACES
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:22 WIB

Daya Beli Masyarakat Loyo, Jakarta dan Jawa Masih Jadi Penopang Penjualan ACES

SSSG ACES tumbuh 2,1% hingga Mei 2026. Wilayah Jakarta dan Jawa jadi penopang utama, sedangkan luar Jawa masih tertekan. 

Regulasi Koperasi Saat Ini Sudah Tidak Relevan
| Rabu, 24 Juni 2026 | 07:19 WIB

Regulasi Koperasi Saat Ini Sudah Tidak Relevan

Parlemen sedang menggodok revisi UU Koperasi agar sesuai dengan tuntutan ekonomi modern dan teknologi digital

INDEKS BERITA

Terpopuler