Saksi Ahli Nasabah Wanaartha: Penyitaan Tidak Sah dan Harus Dikembalikan Segera

Kamis, 25 Maret 2021 | 14:49 WIB
Saksi Ahli Nasabah Wanaartha: Penyitaan Tidak Sah dan Harus Dikembalikan Segera
[ILUSTRASI. Karangan bunga di depan gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (27/10/2020), sebagai bentuk dukungan dan dorongan bagi Kejagung untuk mengusut tuntas kasus gagal bayar WanaArtha. KONTAN/Fransiskus Simbolon]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha) untuk memperjuangkan haknya tak pernah surut. Lewat permohonan dengan nomor perkara 02/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Forum Nasabah Wanaartha Bersatu (Forsawa Bersatu) meminta aset Wanaartha yang disita Kejaksaan Agung karena diduga terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, dilepaskan.

Selasa (23/3) kemarin, persidangan perkara tersebut menghadirkan Irvan Rahardjo saksi ahli dari kubu pemohon. Dalam keterangannya di muka sidang, Irvan menyatakan sangat menyayangkan terhadap apa yang terjadi pada para pemegang polis Wanaartha.

Menurut Irvan, seharusnya dana premi yang ada di dalam perusahaan asuransi seperti Wanaartha, tidak bisa begitu saja disita. "Hal ini karena pemegang polis sudah melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi dan kemudian dicatat sebagai penerimaan premi. Tidak bisa serta-merta kemudian dana tersebut menjadi aset milik Wanaartha dan kemudian bisa disita," tutur Irvan.

Jika kemudian perusahaan perusahaan asuransi bersalah, lanjut Irvan, seharusnya yang menjatuhkan sanksi adalah Otoritas Jasa keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dan mengawasi perusahaan asuransi, bukan lembaga lainnya.

Lebih lanjut Irvan menyayangkan tindakan penyitaan aset Wanaartha yang dilakukan bukan oleh OJK sebagai instansi yang mengawasi industri keuangan.

Lebih khusus, lanjut Irvan, yang berwenang pun OJK bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB), bukan OJK Pasar Modal. Yang terjadi, OJK bidang IKNB tidak mengetahui tindakan tersebut, dan seharusnya keputusan yang dilakukan harus secara kolektif kolegial.

"Oleh karena itu, penyitaan yang telah terjadi tidak sah dan harus dikembalikan segera untuk kepentingan pemegang polis dan bagi kesehatan perusahaan asuransi," tukas Irvan.

Parulian Sipahutar Ketua Forum Nasabah Wanaartha Bersatu (Forsawa Bersatu) berharap, apa yang telah disampaikan Irvan di muka persidangan, dapat menjadi pertimbangan majelis hakim. “Hari ini kami mengharapkan agar pendapat saksi ahli yang dihadirkan dapat memberikan gambaran yang baik, dan seharusnya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku di dalam dunia asuransi," tutur Parulian.

Henry Lukito salah seorang perwakilan pemegang polis Wanaartha lainnya mengatakan, hari ini sudah lebih dari 1 tahun sejak para pemegang polis tidak bisa mencairkan pokok dan juga manfaat dari polisnya. Manajemen Wanaartha, lanjut Henry, juga terkesan pasif dan tidak berdaya terhadap penyitaan ini.

"Saya dan seluruh pemegang polis lainnya mengharapkan dalam sidang keberatan ini, majelis hakim dapat melihat ketulusan pemegang polis bahwa kami bukanlah nominee dari terdakwa Jiwasraya, dan dana kami agar dikembalikan segera," tandas Henry.

Bagikan

Berita Terbaru

Nasib Emiten Indonesia
| Rabu, 11 Februari 2026 | 06:10 WIB

Nasib Emiten Indonesia

Ketika biaya pendanaan naik dan akses kredit jadi lebih selektif, sektor riil akan menghadapi tekanan dari sisi investasi dan kapasitas produksi.

Rupiah pada Rabu (11/2) Menanti Data Ekonomi
| Rabu, 11 Februari 2026 | 06:05 WIB

Rupiah pada Rabu (11/2) Menanti Data Ekonomi

Di pasar spot rupiah ditutup pada level Rp 16.811 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,04% dari sehari sebelumnya

KAEF Bidik Pertumbuhan High Single Digit
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:40 WIB

KAEF Bidik Pertumbuhan High Single Digit

KAEF akan memperkuat sinergi antar-entitas dalam grup serta mendorong percepatan digitalisasi guna pertumbuhan yang berkelanjutan.​

Proyek Tanggul Laut Mulai di Jakarta dan Semarang
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:35 WIB

Proyek Tanggul Laut Mulai di Jakarta dan Semarang

Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa memastikan proyek tanggul laut segera dibangun mengantisipasi ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob.

KIJA Membidik Penjualan Rp 3,75 Triliun
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:25 WIB

KIJA Membidik Penjualan Rp 3,75 Triliun

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) mengandalkan kontribusi marketing sales dari lahan industri di Kendal dan Cikarang.

Industri Bersiap Pelabelan Makanan
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:15 WIB

Industri Bersiap Pelabelan Makanan

Tekanan terbesar penerapan pelabelan makanan akan dirasakan oleh industri yang bergantung pada gula.

Pasang Kuda-Kuda Hadapi Tekanan NPF
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:10 WIB

Pasang Kuda-Kuda Hadapi Tekanan NPF

Pola belanja bergeser, kualitas pembiayaan diuji.                                                       

Pemerintah Buka Opsi Reaktivasi BPJS Kesehatan
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:05 WIB

Pemerintah Buka Opsi Reaktivasi BPJS Kesehatan

Pemerintah sudah mereaktivasi 106.000 PBI BPJS Kesehatan penderita penyakit katastropik untuk memastikan layanannya tidak terganggu.

DSI Terjerat, Dana Lender Makin Terancam
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:00 WIB

DSI Terjerat, Dana Lender Makin Terancam

Dana Rp 2,48 triliun milik 11.151 lender DSI masih terancam. Penahanan Dirut dan Komisaris DSI ungkap modus proyek fiktif yang merugikan.

IHSG Menguat Meski Ada Net Sell asing, Ini Saham Pilihan untuk Rabu (11/2)
| Rabu, 11 Februari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Menguat Meski Ada Net Sell asing, Ini Saham Pilihan untuk Rabu (11/2)

IHSG mengakumulasi kenaikan 0,11% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG turun 5,96%.

INDEKS BERITA