Sanksi AS Membuat Huawei Berpotensi Kehilangan Pendapatan US$ 30 Miliar

Selasa, 18 Juni 2019 | 12:19 WIB
Sanksi AS Membuat Huawei Berpotensi Kehilangan Pendapatan US$ 30 Miliar
[]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Larangan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Huawei Technologies Co Ltd berdampak besar terhadap pendapatan perusahaan asal China tersebut. Pendiri dan CEO Huawei Ren Zhengfei mengatakan, target pendapatan di tahun ini harus dipangkas lebih besar. 

Menurut Ren, larangan itu akan menurunkan pendapatan Huawei sebesar US$ 30 miliar. Ini pertama kalinya perusahaan itu menghitung dampak dari tindakan AS. 

Seperti diketahui, AS telah menempatkan Huawei dalam daftar hitam ekspor AS karena tuduhan masalah keamanan nasional. AS melarang pemasok untuk menjual produk perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di dunia itu. 

Larangan itu juga telah membuat perusahaan AS seperti Google Alphabet Inc dan perancang chip Inggris ARM, mulai membatasi atau menghentikan hubungan dagang dengan Huawei.

"Kami tak menyangka bahwa mereka akan menyerang kami dalam begitu banyak aspek," ujar Ren, seperti dikutip Reuters, Selasa (18/6). 

Ia mengatakan, Huawei tidak dapat memperoleh pasokan komponen, tak dapat berpartisipasi dalam banyak organisasi internasional, dan tidak dapat bekerja sama dengan banyak universitas. Selain itu, Huawei tak dapat menggunakan komponen apapun dari AS. "Bahkan tidak dapat membuat koneksi dengan jaringan yang menggunakan komponen tersebut," ujarnya. 

Huawei, yang menghasilkan pendapatan 721,2 miliar yuan atau setara US$ 104 miliar di tahun lalu, hanya berharap bisa menuai pendapatan sekitar US$ 100 miliar tahun ini dan tahun selanjutnya. Angka ini turun jika dibandingkan dengan target Huawei di awal tahun ini, yang sebesar US$ 125 miliar hingga US$ 130 miliar. 

Huawei juga harus meluncurkan sistem operasi (OS) Hongmeng yang saat ini sedang dalam tahap uji coba. Pasalnya, ponsel Huawei akan terputus dari pembaruan OS Android Google setelah larangan tersebut.

Negroponte, pendiri Lab Media Institut Teknologi Massachusetts, mengatakan larangan AS adalah suatu kesalahan. “Trump telah mengatakan di depan umum bahwa dia akan mempertimbangkan kembali Huawei jika kita dapat membuat kesepakatan perdagangan. Jadi jelas sanksi ini bukan tentang keamanan nasional,” katanya.

Penjualan ponsel pintar Huawei juga dilanda ketidakpastian. Ren mengatakan, pengiriman ponsel internasional anjlok 40% di bulan lalu.

Meski demikian, Ren mengatakan Huawei tidak akan memangkas ongkos penelitian dan pengembangan meskipun larangan AS berdampak terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, ia mengatakan tidak akan banyak melakukan PHK dalam skala besar.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Obligasi Jatuh Tempo Membludak, Fiskal Masih Aman
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:15 WIB

Obligasi Jatuh Tempo Membludak, Fiskal Masih Aman

Jatuh tempo obligasi pemerintah mencapai puncak di Juli 2026, sebesar Rp 194,51 triliun, dilanjut pada September sebesar Rp 165,87 triliun

Tim Khusus Kejagung  Kawal Kasus Febrie
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:15 WIB

Tim Khusus Kejagung Kawal Kasus Febrie

Kejaksaan Agung menerima pelimpahan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Utak-atik Skema Biaya Haji 2027 Menuai Polemik
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:00 WIB

Utak-atik Skema Biaya Haji 2027 Menuai Polemik

Usulan subsidi biaya haji hingga mencapai 60% dari total biaya haji dinilai membebani keberlanjutan pengelolaan dana haji.

Skandal KUR Picu Evaluasi BNI
| Rabu, 15 Juli 2026 | 05:00 WIB

Skandal KUR Picu Evaluasi BNI

BNI menegaskan perkara yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan sejak 2024.

Skema Pembayaran Manfaat Lebih Fleksibel, Dapen Siap Akomodasi Aturan
| Rabu, 15 Juli 2026 | 04:35 WIB

Skema Pembayaran Manfaat Lebih Fleksibel, Dapen Siap Akomodasi Aturan

OJK merilis keputusan baru sebagai tindak lanjut putusan MK yang memberi keleluasaan peserta dapen memilih skema pembayaran manfaat.

Kredit Pajak untuk Zakat, Adil bagi Siapa?
| Selasa, 14 Juli 2026 | 10:59 WIB

Kredit Pajak untuk Zakat, Adil bagi Siapa?

Pendekatan yang lebih layak ditempuh adalah kredit pajak berjenjang dengan batas persentase maksimum terhadap pajak terutang.

Melestarikan Budaya
| Selasa, 14 Juli 2026 | 10:47 WIB

Melestarikan Budaya

Kekayaan budaya bukan sekadar identitas masa lalu, tapi bagian dari jati diri bangsa. Jangan sampai hilang karena kita terlambat sadar.

Belajar dari EMAS dan TLKM, Akankah Gelombang Dual Listing Emiten RI Berlanjut?
| Selasa, 14 Juli 2026 | 10:13 WIB

Belajar dari EMAS dan TLKM, Akankah Gelombang Dual Listing Emiten RI Berlanjut?

Dual listing tak selalu jadi pilihan terbaik jika manfaat tidak lagi sebanding dengan biaya dan kompleksitas yang harus ditanggung.

MBMA Perkuat Rantai Pasok Nikel Terintegrasi, Ekspansi Tambang Jadi Penopang Kinerja
| Selasa, 14 Juli 2026 | 09:08 WIB

MBMA Perkuat Rantai Pasok Nikel Terintegrasi, Ekspansi Tambang Jadi Penopang Kinerja

MBMA akan tetap fokus pada efisiensi operasional, disiplin alokasi modal, serta melanjutkan pengembangan hilirisasi sebagai motor pertumbuhan.

SMCB Resmi Likuidasi Anak Usaha SBI Bangun Nusantara
| Selasa, 14 Juli 2026 | 09:07 WIB

SMCB Resmi Likuidasi Anak Usaha SBI Bangun Nusantara

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) melakukan pembubaran disertai dengan likuidasi PT SBI Bangun Nusantara (SBN).

INDEKS BERITA

Terpopuler