Seperti Ini Penyelidikan Impor Minyak Mentah yang Berlangsung di China

Jumat, 28 Mei 2021 | 20:58 WIB
Seperti Ini Penyelidikan Impor Minyak Mentah yang Berlangsung di China
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Logo China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) terlihat saat pemaparan kinerja perusahaan itu di Hong Kong, China 23 Maret 2017. REUTERS/Bobby Yip/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD SEARCH GLOBAL BUSINESS 24 APR FOR ALL IMAGES]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. China secara bertahap meningkatkan pengawasan terhadap industri minyaknya yang luas sepanjang tahun ini. Tidak hanya mengenakan pajak baru atas produk penyulingan, Beijing juga menelisik impor minyak mentah yang dilakukan perusahaan milik negara dan perusahaan penyuling independen.

Badan pusat perencanaan ekonomi di negara itu, Selasa (25/5), memberi waktu dua hari bagi lima perusahaan milik negara untuk melaporkan penggunaan historis minyak impor mereka. Permintaan itu merupakan bagian dari upaya negeri pemimpor minyak terbesar di dunia itu, untuk mengendalikan pengiriman masuk seiring dengan membanjirnya pasokan di dalam negeri. 

Baca Juga: China longgarkan batas pendanaan ke luar negeri untuk bank asing

Seperti apa posisi China di pasar minyak dunia?

China merupakan negeri pengimpor minyak mentah terbesar di dunia sekaligus negara konsumen nomor dua, setelah Amerika Serikat (AS). Impor minyak mentah China melonjak 7,3% pada tahun 2020, menjadikannya sebagai satu-satunya negara yang mengalami pertumbuhan permintaan minyak di masa pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat, pertumbuhan kapasitas penyulingan dan perubahan pajak bahan bakar dapat memicu impor minyak mentah naik 7,2% di tahun ini, atau setara 775.000 barel per hari, kata Seng Yick Tee, analis SIA Energy.

Namun sektor penyulingan di negara itu sudah mengalami kelebihan kapasitas. Situasi ini yang ingin ditangani Beijing. Pihak berwenang juga bermaksud menekan penggelapan pajak, serta pencampuran dan penjualan bahan bakar yang tidak memenuhi standar emisi.

Penyelidikan terhadap perdagangan gelap bahan bakar campuran bermula di Provinsi Guangdong, yang merupakan wilayah dengan konsumsi minyak tertinggi di China. Pada Februari lalu, otoritas menahan beberapa orang sehubungan dengan penyelidikan tersebut.

Baca Juga: Kemenkeu sudah surati Menteri ESDM soal tender pembangkit Blok Rokan

Apa yang disasar oleh investigasi impor minyak mentah?

Beijing sedang mencari tahu apakah Sinopec Group, China National Offshore Oil Corp (CNOOC), Sinochem Group, ChemChina, dan China North Industries Group, yang bersama-sama menyumbang lebih dari 60% dari total impor China, telah menjual kembali minyak ke perusahaan lain di negara itu. Yang juga diperiksa adalah apakah impor mereka telah diproses di kilang dengan skema maklon yang mengurangi beban pajak perusahaan.

Permintaan informasi tersebut merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih luas yang dimulai Beijing awal tahun ini terhadap surplus bahan bakar domestik yang meningkat dan pendapatan pajak yang hilang. Sebagian penyebabnya adalah aliran minyak mentah impor yang tidak terkendali ke pabrik penyulingan yang berada di luar sistem kuota resmi negara itu.

Sebelum penyidikam impor bergulir, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China (NDRC) pada bulan April melakukan inspeksi atas penyuling independen di provinsi timur Shandong. Perusahaan penyuling itu mendapatkan kuota impor setelah berjanji untuk menutup fasilitas yang sudah tua dan tidak efisien.

Pemeriksaan juga mencakup penggunaan kuota impor. Beberapa pabrik independen di Shandong ditemukan telah menjual kuota ke penyuling lain yang tidak memenuhi syarat untuk memproses minyak mentah impor.

Apa yang dimaksud dengan sistim kuota?

China sejak akhir 2015 mengizinkan lebih dari 40 penyuling independen untuk memproses minyak mentah impor di bawah sistem kuota. Namun di sejumlah fasilitas penyulingan berskala kecil, Beijing menemukan minyak mentah tambahan, dan bahan baku lain, seperti bitumen yang diencerkan, di luar batas kuota. Ini yang menyebabkan China kebanjiran bahan bakar.

Beijing akan mulai memungut pajak besar untuk impor light cycle oil (LCO), aromatik campuran, dan bitumen encer mulai 12 Juni. Pengenaan pajak bertujuan untuk mengekang impor bahan bakar dan meningkatkan penjualan domestik sekligus keuntungan penyuling lokal. 

Baca Juga: Sah! Pertamina tawarkan proyek senilai US$ 92 miliar ke investor lewat SWF

Bagaimana proses penyidikan ini akan mempengaruhi pasar minyak?

China diperkirakan akan merilis kuota impor minyak mentah batch kedua dalam beberapa bulan mendatang. Dan hasil penyelidikan impor bisa memicu Beijing untuk memangkas volume yang dialokasikan ke perusahaan independen.

Meski hal ini dapat membatasi keinginan pembeli independen untuk mendapatkan lebih banyak kuota, tidak demikian halnya dengan perusahaan milik negara. Karena tidak tunduk pada manajemen kuota, perusahaan negara diperkirakan akan memimpin pembelian.

Pada Desember tahun lalu, China mengeluarkan kuota impor minyak mentah batch pertama untuk perusahaan non-negara sebesar 122,59 juta ton pada tahun 2021, naik 18% dari putaran pertama untuk tahun 2020.

Selanjutnya: Seperti Ini Realisasi Investasi Langsung Versi Neraca Pembayaran Indonesia

 

Bagikan

Berita Terbaru

Membandingkan Kinerja dan Aset Bank Syariah, Mana yang Lebih Kuat?
| Selasa, 24 Maret 2026 | 16:00 WIB

Membandingkan Kinerja dan Aset Bank Syariah, Mana yang Lebih Kuat?

Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, Indonesia diproyeksikan memiliki industri perbankan syariah yang bertumbuh.

DBS Rekomendasikan Diversifikasi Portofolio, Tambah Saham EM dan Emas
| Selasa, 24 Maret 2026 | 13:00 WIB

DBS Rekomendasikan Diversifikasi Portofolio, Tambah Saham EM dan Emas

DBS melihat adanya pergeseran preferensi investor dari aset berbasis AS yang dinilai sudah terlalu padat menuju kawasan lain, terutama Asia.

Dividen PGAS Dipertanyakan, Manajemen Tetap Percaya Diri
| Selasa, 24 Maret 2026 | 13:00 WIB

Dividen PGAS Dipertanyakan, Manajemen Tetap Percaya Diri

J.P. Morgan dan UBS sama-sama melihat adanya tekanan terhadap kinerja keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) ke depan.

Emiten Rokok 2026 di Persimpangan: Margin Membaik, Risiko Regulasi Mengintai
| Selasa, 24 Maret 2026 | 09:00 WIB

Emiten Rokok 2026 di Persimpangan: Margin Membaik, Risiko Regulasi Mengintai

Emiten rokok di satu sisi mendapat angin segar dari tak adanya kenaikan cukai, namun di sisi lain dibayangi risiko regulasi kadar tar dan nikotin.

Di Tengah Tekanan Minyak, Prospek Discretionary 2026 Masih Tarik Ulur
| Selasa, 24 Maret 2026 | 08:00 WIB

Di Tengah Tekanan Minyak, Prospek Discretionary 2026 Masih Tarik Ulur

Analis menilai kenaikan harga minyak berisiko menekan konsumsi, termasuk kalangan di segmen menengah-atas.

Lonjakan Laba BUKA Sarat Faktor Non Operasional
| Selasa, 24 Maret 2026 | 07:00 WIB

Lonjakan Laba BUKA Sarat Faktor Non Operasional

Analis memperkirakan BUKA akan mulai mencatatkan adjusted EBITDA positif Rp 124 miliar di 2026 dan terus meningkat hingga Rp 230 miliar di 2027.

CORE Indonesia: Perang Iran VS Israel-AS Berpotensi Gerus Ekspor Indonesia
| Selasa, 24 Maret 2026 | 04:00 WIB

CORE Indonesia: Perang Iran VS Israel-AS Berpotensi Gerus Ekspor Indonesia

Indonesia mengekspor produk-produknya ke Uni Arab Emirat (UAE), Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, Iran, Kuwait, dan Bahrain.

Daya Tarik Emas Memudar? Terjun 8% dalam Sehari, Terburuk 43 Tahun
| Senin, 23 Maret 2026 | 17:27 WIB

Daya Tarik Emas Memudar? Terjun 8% dalam Sehari, Terburuk 43 Tahun

Harga emas turun lebih dari 10% minggu lalu. Ini adalah penurunan mingguan tercuram sejak Februari 1983.

Peluang Saham ICBP di Tengah Isu Daya Beli dan Kenaikan Harga Bahan Baku
| Senin, 23 Maret 2026 | 15:00 WIB

Peluang Saham ICBP di Tengah Isu Daya Beli dan Kenaikan Harga Bahan Baku

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diproyeksikan masih akan melanjutkan tren kinerja keuangan yang solid di tahun ini.

Kenaikan Harga Ayam Broiler dan Impor Bahan Baku Jadi Penentu Kinerja CPIN
| Senin, 23 Maret 2026 | 14:50 WIB

Kenaikan Harga Ayam Broiler dan Impor Bahan Baku Jadi Penentu Kinerja CPIN

Pemerintah berencana memperluas cakupan MBG hingga 83 juta penerima pada Mei 2026, naik signifikan dibandingkan 55 juta penerima di Januari 2026.

INDEKS BERITA

Terpopuler