Seperti Ini Penyelidikan Impor Minyak Mentah yang Berlangsung di China

Jumat, 28 Mei 2021 | 20:58 WIB
Seperti Ini Penyelidikan Impor Minyak Mentah yang Berlangsung di China
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Logo China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) terlihat saat pemaparan kinerja perusahaan itu di Hong Kong, China 23 Maret 2017. REUTERS/Bobby Yip/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD SEARCH GLOBAL BUSINESS 24 APR FOR ALL IMAGES]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. China secara bertahap meningkatkan pengawasan terhadap industri minyaknya yang luas sepanjang tahun ini. Tidak hanya mengenakan pajak baru atas produk penyulingan, Beijing juga menelisik impor minyak mentah yang dilakukan perusahaan milik negara dan perusahaan penyuling independen.

Badan pusat perencanaan ekonomi di negara itu, Selasa (25/5), memberi waktu dua hari bagi lima perusahaan milik negara untuk melaporkan penggunaan historis minyak impor mereka. Permintaan itu merupakan bagian dari upaya negeri pemimpor minyak terbesar di dunia itu, untuk mengendalikan pengiriman masuk seiring dengan membanjirnya pasokan di dalam negeri. 

Baca Juga: China longgarkan batas pendanaan ke luar negeri untuk bank asing

Seperti apa posisi China di pasar minyak dunia?

China merupakan negeri pengimpor minyak mentah terbesar di dunia sekaligus negara konsumen nomor dua, setelah Amerika Serikat (AS). Impor minyak mentah China melonjak 7,3% pada tahun 2020, menjadikannya sebagai satu-satunya negara yang mengalami pertumbuhan permintaan minyak di masa pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat, pertumbuhan kapasitas penyulingan dan perubahan pajak bahan bakar dapat memicu impor minyak mentah naik 7,2% di tahun ini, atau setara 775.000 barel per hari, kata Seng Yick Tee, analis SIA Energy.

Namun sektor penyulingan di negara itu sudah mengalami kelebihan kapasitas. Situasi ini yang ingin ditangani Beijing. Pihak berwenang juga bermaksud menekan penggelapan pajak, serta pencampuran dan penjualan bahan bakar yang tidak memenuhi standar emisi.

Penyelidikan terhadap perdagangan gelap bahan bakar campuran bermula di Provinsi Guangdong, yang merupakan wilayah dengan konsumsi minyak tertinggi di China. Pada Februari lalu, otoritas menahan beberapa orang sehubungan dengan penyelidikan tersebut.

Baca Juga: Kemenkeu sudah surati Menteri ESDM soal tender pembangkit Blok Rokan

Apa yang disasar oleh investigasi impor minyak mentah?

Beijing sedang mencari tahu apakah Sinopec Group, China National Offshore Oil Corp (CNOOC), Sinochem Group, ChemChina, dan China North Industries Group, yang bersama-sama menyumbang lebih dari 60% dari total impor China, telah menjual kembali minyak ke perusahaan lain di negara itu. Yang juga diperiksa adalah apakah impor mereka telah diproses di kilang dengan skema maklon yang mengurangi beban pajak perusahaan.

Permintaan informasi tersebut merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih luas yang dimulai Beijing awal tahun ini terhadap surplus bahan bakar domestik yang meningkat dan pendapatan pajak yang hilang. Sebagian penyebabnya adalah aliran minyak mentah impor yang tidak terkendali ke pabrik penyulingan yang berada di luar sistem kuota resmi negara itu.

Sebelum penyidikam impor bergulir, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China (NDRC) pada bulan April melakukan inspeksi atas penyuling independen di provinsi timur Shandong. Perusahaan penyuling itu mendapatkan kuota impor setelah berjanji untuk menutup fasilitas yang sudah tua dan tidak efisien.

Pemeriksaan juga mencakup penggunaan kuota impor. Beberapa pabrik independen di Shandong ditemukan telah menjual kuota ke penyuling lain yang tidak memenuhi syarat untuk memproses minyak mentah impor.

Apa yang dimaksud dengan sistim kuota?

China sejak akhir 2015 mengizinkan lebih dari 40 penyuling independen untuk memproses minyak mentah impor di bawah sistem kuota. Namun di sejumlah fasilitas penyulingan berskala kecil, Beijing menemukan minyak mentah tambahan, dan bahan baku lain, seperti bitumen yang diencerkan, di luar batas kuota. Ini yang menyebabkan China kebanjiran bahan bakar.

Beijing akan mulai memungut pajak besar untuk impor light cycle oil (LCO), aromatik campuran, dan bitumen encer mulai 12 Juni. Pengenaan pajak bertujuan untuk mengekang impor bahan bakar dan meningkatkan penjualan domestik sekligus keuntungan penyuling lokal. 

Baca Juga: Sah! Pertamina tawarkan proyek senilai US$ 92 miliar ke investor lewat SWF

Bagaimana proses penyidikan ini akan mempengaruhi pasar minyak?

China diperkirakan akan merilis kuota impor minyak mentah batch kedua dalam beberapa bulan mendatang. Dan hasil penyelidikan impor bisa memicu Beijing untuk memangkas volume yang dialokasikan ke perusahaan independen.

Meski hal ini dapat membatasi keinginan pembeli independen untuk mendapatkan lebih banyak kuota, tidak demikian halnya dengan perusahaan milik negara. Karena tidak tunduk pada manajemen kuota, perusahaan negara diperkirakan akan memimpin pembelian.

Pada Desember tahun lalu, China mengeluarkan kuota impor minyak mentah batch pertama untuk perusahaan non-negara sebesar 122,59 juta ton pada tahun 2021, naik 18% dari putaran pertama untuk tahun 2020.

Selanjutnya: Seperti Ini Realisasi Investasi Langsung Versi Neraca Pembayaran Indonesia

 

Bagikan

Berita Terbaru

Sampoerna Agro (SGRO) Siap Merambah ke Bisnis Hilir Sawit dan Energi Terbarukan
| Jumat, 19 Desember 2025 | 09:34 WIB

Sampoerna Agro (SGRO) Siap Merambah ke Bisnis Hilir Sawit dan Energi Terbarukan

PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) akan menjalin sinergi dengan pemegang saham baru, Posco International, yang akan masuk ke sektor hilir kelapa sawit.

Strategi Mengail Cuan Saham Menjelang Tutup Tahun
| Jumat, 19 Desember 2025 | 09:24 WIB

Strategi Mengail Cuan Saham Menjelang Tutup Tahun

Memilih strategi yang bisa dimanfaatkan investor untuk mendulang cuan investasi saham di momen libur akhir tahun​.

Kenaikan Harga Dongkrak Nilai Ekspor CPO Indonesia
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:50 WIB

Kenaikan Harga Dongkrak Nilai Ekspor CPO Indonesia

Hingga Oktober 2025, nilai ekspor sawit mencapai US$ 30,605 miliar, lebih tinggi 36,19% dibanding periode yang sama tahun 2024 US$ 22,472 miliar.

Aturan Baru Pupuk Bersubsidi Menjadi Titik Balik Industri
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:40 WIB

Aturan Baru Pupuk Bersubsidi Menjadi Titik Balik Industri

Regulasi ini memberikan kerangka kebijakan yang lebih adaptif dalam pelaksanaan subsidi pupuk, sekaligus membuka ruang bagi peningkatan efisiensi.

Central Proteina Prima (CPRO) Kian Serius di Bisnis Pet Food
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:25 WIB

Central Proteina Prima (CPRO) Kian Serius di Bisnis Pet Food

Industri pet food Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya jumlah pemilik hewan.

SKB Food (RAFI) Transformasi ke Bisnis Agrifood
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:15 WIB

SKB Food (RAFI) Transformasi ke Bisnis Agrifood

Sebagai pijakan awal transformasi, RAFI mengusung tema “More Impactful and More Valuable” yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis

Ancaman Dari Jepang Bisa Bikin IHSG & Rupiah Anjlok, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:11 WIB

Ancaman Dari Jepang Bisa Bikin IHSG & Rupiah Anjlok, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Jika perkiraan ini terjadi, ada potensi akan meningkatnya volatilitas saham dan mata uang di pasar global.

Pan Brothers (PBRX) Merajut Pemulihan Kinerja
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:10 WIB

Pan Brothers (PBRX) Merajut Pemulihan Kinerja

Sepanjang 2025 hingga 2026 perseroan masih akan fokus memenuhi kewajiban dalam putusan homologasi, terutama pembayaran bunga utang.

Diskon Pajak Dicabut, Pasar Mobil Listrik Indonesia Juga Bakal Diuji Tarif PPN 12%
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:00 WIB

Diskon Pajak Dicabut, Pasar Mobil Listrik Indonesia Juga Bakal Diuji Tarif PPN 12%

Pemerintah hentikan insentif PPN DTP 10% untuk mobil listrik mulai 2026. Harga mobil listrik rakitan lokal diprediksi naik.

Mengungkit Konsumsi Lewat Wisata Belanja
| Jumat, 19 Desember 2025 | 07:50 WIB

Mengungkit Konsumsi Lewat Wisata Belanja

Program ini menargetkan transaksi hingga Rp 30 triliun selama periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, 

INDEKS BERITA

Terpopuler