Seperti Ini Sosok dan Mekanisme Tarif Pajak Minimum Global

Kamis, 08 April 2021 | 23:06 WIB
Seperti Ini Sosok dan Mekanisme Tarif Pajak Minimum Global
[ILUSTRASI. Menteri Keuangan AS Janet Yellen saat menghadiri acara di Washington, AS. 13 Desember 2017. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - PARIS/WASHINGTON.  Gagasan pemberlakuan kisaran minimal untuk tarif pajak penghasilan badan yang berlaku global kembali bergabung. Adalah Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang kembali menghidupkan wancana yang dipercaya bisa menghentikan kecenderungan di banyak negara untuk berlomba memangkas tarif pajak penghasilan

Menteri Keuangan AS Janet Yellen, awal pekan ini, menyatakan Negeri Paman Sam akan bekerjasama dengan negara-negara anggota G20 untuk merumuskan tarif pajak penghasilan minimum bagi perusahaan berskala global. Rencana ini bisa membuka jalan bagi kesepakatan yang telah lama dinanti-nanti, yaitu pembaruan aturan pajak internasional.

Baca Juga: Kadin optimistis ekonomi Indonesia tumbuh positif tahun ini, apa alasannya?

Mengapa tarif minimum diperlukan?

Negara-negara ekonomi besar ingin mencegah perusahaan multinasional mengalihkan laba, dan tentu, pendapatan kena pajaknya, ke negara-negara yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah. Pengalihan itu dilakukan tanpa melihat tempat di mana penghasilan tersebut dicetak.

Semakin banyak pendapatan korporasi global, yang berasal dari aset tidak berwujud, seperti paten obat, perangkat lunak, dan royalti atas kekayaan intelektual, yang bermigrasi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Langkah ini dilakukan korporasi global untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak yang lebih tinggi di negeri asal mereka.

Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden berharap tarif pajak minimum yang disepakati banyak negara akan menghentikan kecenderungan erosi basis pajak. Dan di saat bersamaan, perusahaan global asal AS tidak mengalami kerugian finansial, sehingga tetap dapat bersaing dalam inovasi, infrastruktur dan atribut lainnya.

Upaya AS untuk menangkap pendapatan yang hilang ke surga pajak sudah dimulai sejak era Donald Trump, yang memberlakukan tarif pajak yang lebih rendah bagi perusahaan AS yang beroperasi secara global pada tahun 2017. Tarif pajak Global Intangible Low Taxed Income (GILTI) hanya 10,5%, setengah dari tarif pajak untuk perusahaan domestik .

Baca Juga: Pandemi dan stimulus ekonomi tentukan besaran defisit anggaran pada 2023

Apa saja cakupan pajak global?

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris telah mengupayakan negosiasi pajak di antara 140 negara selama bertahun-tahun. Proses yang dimotori OECD itu berupaya untuk menetapkan aturan pajak bagi layanan digital lintas batas berikut upaya mengekang erosi basis pajak, dan menetapkan kisaran tarif pajak penghasilan minimum bagi perusahaan global.

Negara-negara OECD dan G20 menargetkan kedua tujuan tersebut bisa tercapai di pertengahan tahun. Pembahasan tentang tarif minimum untuk perusahaan global secara teknis lebih sederhana dan tidak menimbulkan perdebatan politik.

OECD memperkirakan tambahan pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan-perusahaan global berada di kisaran US$ 50 miliar – US$ 80 miliar, apabila kedua tujuan tersebut tercapai. Dan, pajak minimum akan menyumbang bagian terbesar dari tambahan pajak tersebut.

Seperti apa  mekanisme pajak minimum?

Negara yang menyetujui tarif minimum global, tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak bagi perusahaan di skala lokal. Namun pemerintah di sebuah negara berhak mengenakan pajak tambahan, sesuai tarif minimum yang disepakati, terhadap perusahaan global yang membayar tarif lebih rendah di yurisdiksi tertentu. Pengenaan pajak tambahan ini akan menghilankan keuntungan yang bisa dikantongi perusahaan global dengan mengalihkan labanya ke tax haven.

Pemerintahan Biden mengatakan akan menolak pengecualian pajak yang dibayarkan ke negara-negara yang tidak menyetujui tarif minimum.

OECD bulan lalu mengatakan bahwa banyak negara telah menyetujui desain dasar pajak minimum. Namun kesepakatan tarif pajak, pembahasan yang menurut pakar pajak paling pelik, belum tercapai.

Hal lain yang masih harus dinegosiasi, misalnya apakah industri seperti dana investasi dan perwalian investasi real estat harus dicakup. Atau, kapan harus menerapkan tarif baru dan memastikannya sesuai dengan reformasi pajak di AS yang bertujuan untuk mencegah erosi basis pajak.

Baca Juga: Aktivitas pengawasan lewat SP2DK dan LHP2DK hasilkan Rp 66,8 triliun penerimaan pajak

Serendah apa tingkat minimum yang diinginkan?

Pemerintahan Biden ingin menaikkan tarif pajak perusahaan di AS menjadi 28%, karena itu ia mengusulkan tarif minimum global 21% atau dua kali lipat dari tarif pajak GILTI yang berlaku saat ini. Ia juga menginginkan nilai minimum diterapkan ke perusahaan AS, di mana pun pendapatan kena pajak diperoleh.

Proposal tersebut jauh di atas tarif pajak minimum 12,5% yang dibahas OECD sebelumnya. Angka itu, secara kebetulan, setara dengan tarif pajak perusahaan di Irlandia.

Ekonomi Irlandia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir berkat mengalirnya investasi dari perusahaan multinasional bernilai miliaran dollar AS. Bisa ditebak, Dublin, yang telah menolak upaya Uni Eropa untuk menyelaraskan tarif pajak di antara negara anggotanya selama lebih dari satu dekade, tidak mungkin menerima tarif minimum yang lebih tinggi tanpa perlawanan.

Selanjutnya: Program infrastruktur Biden kemungkinan hadapi tantangan

 

Bagikan

Berita Terbaru

Diborong Asing, Harga BRIS Menanjak di Tengah Potensi Naik ke KBMI 4
| Kamis, 19 November 2026 | 14:40 WIB

Diborong Asing, Harga BRIS Menanjak di Tengah Potensi Naik ke KBMI 4

BRIS baru saja mengantongi restu pemegang saham untuk melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu alias rights issue.

RI Mau Kembangkan Pembangkit Nuklir, Saham Apa yang Bakal Menyala?
| Kamis, 19 November 2026 | 10:00 WIB

RI Mau Kembangkan Pembangkit Nuklir, Saham Apa yang Bakal Menyala?

Hashim Djojohadikusumo Utusan Khusus Presiden menyebut, pemerintah membidik 7 GW kapasitas PLTN dalam 15 tahun ke depan.

Publik Tuntut Transparansi RUU Perampasan Aset
| Kamis, 19 November 2026 | 09:24 WIB

Publik Tuntut Transparansi RUU Perampasan Aset

Koalisi menilai ketiadaan akses terhadap draf RUU, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah (DIM) menghambat partisipasi publik

Usai Keputusan BI Rate, Tekanan Eksternal Masih Membayangi Pergerakan Rupiah
| Kamis, 19 November 2026 | 08:56 WIB

Usai Keputusan BI Rate, Tekanan Eksternal Masih Membayangi Pergerakan Rupiah

Tekanan eksternal masih membayangi sehingga arah pergerakan rupiah pada perdagangan Kamis (19/11/2026) diperkirakan cenderung terbatas.

Suku Bunga The Fed Berpeluang Naik, Harga Logam Mulia Lesu
| Kamis, 19 November 2026 | 08:42 WIB

Suku Bunga The Fed Berpeluang Naik, Harga Logam Mulia Lesu

Peluang penguatan harga emas dan perak dunia masih terbatas menjelang keputusan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) pada Desember 2026

Setelah BI Rate Naik 6%, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (19/11)
| Kamis, 19 November 2026 | 08:25 WIB

Setelah BI Rate Naik 6%, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (19/11)

Kenaikan BI rate bisa memengaruhi persepsi investor terkait prospek pertumbuhan emiten. Terutama, emiten yang sensitif terhadap suku bunga. 

Anak Usaha MEDC Merilis Surat Utang US$ 300 Juta
| Kamis, 19 November 2026 | 08:21 WIB

Anak Usaha MEDC Merilis Surat Utang US$ 300 Juta

 PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan surat utang senilai US$ 300 juta dengan tingkat bunga 8,875% dan jatuh tempo pada 2032.

Dapat Restu RUPSLB, RDTX Stock Split di Rasio 1:20
| Kamis, 19 November 2026 | 08:18 WIB

Dapat Restu RUPSLB, RDTX Stock Split di Rasio 1:20

PT Roda Vivatex Tbk (RDTX) bersiap melaksanakan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:20.

Suku Bunga Acuan BI Naik, Pasar Saham Tercekik
| Kamis, 19 November 2026 | 08:12 WIB

Suku Bunga Acuan BI Naik, Pasar Saham Tercekik

Saat tren suku bunga masih tinggi, dana asing bisa mengalir ke instrumen selain saham. Alhasil, pasar saham semakin tertekan.

INDY dan PTRO Masuk Tambang Emas, Simak Prospeknya
| Kamis, 19 November 2026 | 08:00 WIB

INDY dan PTRO Masuk Tambang Emas, Simak Prospeknya

Investor perlu mencermati sejumlah risiko, mulai dari keterlambatan proyek, hingga ketidakpastian regulasi pertambangan.

INDEKS BERITA

Terpopuler