Seperti Ini Sosok dan Mekanisme Tarif Pajak Minimum Global

Kamis, 08 April 2021 | 23:06 WIB
Seperti Ini Sosok dan Mekanisme Tarif Pajak Minimum Global
[ILUSTRASI. Menteri Keuangan AS Janet Yellen saat menghadiri acara di Washington, AS. 13 Desember 2017. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - PARIS/WASHINGTON.  Gagasan pemberlakuan kisaran minimal untuk tarif pajak penghasilan badan yang berlaku global kembali bergabung. Adalah Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang kembali menghidupkan wancana yang dipercaya bisa menghentikan kecenderungan di banyak negara untuk berlomba memangkas tarif pajak penghasilan

Menteri Keuangan AS Janet Yellen, awal pekan ini, menyatakan Negeri Paman Sam akan bekerjasama dengan negara-negara anggota G20 untuk merumuskan tarif pajak penghasilan minimum bagi perusahaan berskala global. Rencana ini bisa membuka jalan bagi kesepakatan yang telah lama dinanti-nanti, yaitu pembaruan aturan pajak internasional.

Baca Juga: Kadin optimistis ekonomi Indonesia tumbuh positif tahun ini, apa alasannya?

Mengapa tarif minimum diperlukan?

Negara-negara ekonomi besar ingin mencegah perusahaan multinasional mengalihkan laba, dan tentu, pendapatan kena pajaknya, ke negara-negara yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah. Pengalihan itu dilakukan tanpa melihat tempat di mana penghasilan tersebut dicetak.

Semakin banyak pendapatan korporasi global, yang berasal dari aset tidak berwujud, seperti paten obat, perangkat lunak, dan royalti atas kekayaan intelektual, yang bermigrasi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Langkah ini dilakukan korporasi global untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak yang lebih tinggi di negeri asal mereka.

Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden berharap tarif pajak minimum yang disepakati banyak negara akan menghentikan kecenderungan erosi basis pajak. Dan di saat bersamaan, perusahaan global asal AS tidak mengalami kerugian finansial, sehingga tetap dapat bersaing dalam inovasi, infrastruktur dan atribut lainnya.

Upaya AS untuk menangkap pendapatan yang hilang ke surga pajak sudah dimulai sejak era Donald Trump, yang memberlakukan tarif pajak yang lebih rendah bagi perusahaan AS yang beroperasi secara global pada tahun 2017. Tarif pajak Global Intangible Low Taxed Income (GILTI) hanya 10,5%, setengah dari tarif pajak untuk perusahaan domestik .

Baca Juga: Pandemi dan stimulus ekonomi tentukan besaran defisit anggaran pada 2023

Apa saja cakupan pajak global?

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris telah mengupayakan negosiasi pajak di antara 140 negara selama bertahun-tahun. Proses yang dimotori OECD itu berupaya untuk menetapkan aturan pajak bagi layanan digital lintas batas berikut upaya mengekang erosi basis pajak, dan menetapkan kisaran tarif pajak penghasilan minimum bagi perusahaan global.

Negara-negara OECD dan G20 menargetkan kedua tujuan tersebut bisa tercapai di pertengahan tahun. Pembahasan tentang tarif minimum untuk perusahaan global secara teknis lebih sederhana dan tidak menimbulkan perdebatan politik.

OECD memperkirakan tambahan pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan-perusahaan global berada di kisaran US$ 50 miliar – US$ 80 miliar, apabila kedua tujuan tersebut tercapai. Dan, pajak minimum akan menyumbang bagian terbesar dari tambahan pajak tersebut.

Seperti apa  mekanisme pajak minimum?

Negara yang menyetujui tarif minimum global, tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak bagi perusahaan di skala lokal. Namun pemerintah di sebuah negara berhak mengenakan pajak tambahan, sesuai tarif minimum yang disepakati, terhadap perusahaan global yang membayar tarif lebih rendah di yurisdiksi tertentu. Pengenaan pajak tambahan ini akan menghilankan keuntungan yang bisa dikantongi perusahaan global dengan mengalihkan labanya ke tax haven.

Pemerintahan Biden mengatakan akan menolak pengecualian pajak yang dibayarkan ke negara-negara yang tidak menyetujui tarif minimum.

OECD bulan lalu mengatakan bahwa banyak negara telah menyetujui desain dasar pajak minimum. Namun kesepakatan tarif pajak, pembahasan yang menurut pakar pajak paling pelik, belum tercapai.

Hal lain yang masih harus dinegosiasi, misalnya apakah industri seperti dana investasi dan perwalian investasi real estat harus dicakup. Atau, kapan harus menerapkan tarif baru dan memastikannya sesuai dengan reformasi pajak di AS yang bertujuan untuk mencegah erosi basis pajak.

Baca Juga: Aktivitas pengawasan lewat SP2DK dan LHP2DK hasilkan Rp 66,8 triliun penerimaan pajak

Serendah apa tingkat minimum yang diinginkan?

Pemerintahan Biden ingin menaikkan tarif pajak perusahaan di AS menjadi 28%, karena itu ia mengusulkan tarif minimum global 21% atau dua kali lipat dari tarif pajak GILTI yang berlaku saat ini. Ia juga menginginkan nilai minimum diterapkan ke perusahaan AS, di mana pun pendapatan kena pajak diperoleh.

Proposal tersebut jauh di atas tarif pajak minimum 12,5% yang dibahas OECD sebelumnya. Angka itu, secara kebetulan, setara dengan tarif pajak perusahaan di Irlandia.

Ekonomi Irlandia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir berkat mengalirnya investasi dari perusahaan multinasional bernilai miliaran dollar AS. Bisa ditebak, Dublin, yang telah menolak upaya Uni Eropa untuk menyelaraskan tarif pajak di antara negara anggotanya selama lebih dari satu dekade, tidak mungkin menerima tarif minimum yang lebih tinggi tanpa perlawanan.

Selanjutnya: Program infrastruktur Biden kemungkinan hadapi tantangan

 

Bagikan

Berita Terbaru

Laba Tumbuh 23%, Prospek Kinerja PGAS Dipengaruhi Keandalan Pasokan Jangka Panjang
| Minggu, 01 November 2026 | 10:00 WIB

Laba Tumbuh 23%, Prospek Kinerja PGAS Dipengaruhi Keandalan Pasokan Jangka Panjang

PGAS menawarkan potensi dividend yield yang menarik sekitar 16% sampai 19%, dengan asumsi dividend payout ratio (DPR) sebesar 80%.

Disorot BEI karena Kas Rp 15,5 Triliun Numpuk di Deposito, Begini Penjelasan BUKA
| Minggu, 01 November 2026 | 09:00 WIB

Disorot BEI karena Kas Rp 15,5 Triliun Numpuk di Deposito, Begini Penjelasan BUKA

BUKA dinilai perlu memperkuat bisnis inti dengan prospek pertumbuhan dan margin lebih baik, khususnya segmen gaming.

Kantongi Kredit Baru dari Bank, EMAS Anggarkan US$ 11,4 Juta untuk Eksplorasi 2027
| Minggu, 01 November 2026 | 06:23 WIB

Kantongi Kredit Baru dari Bank, EMAS Anggarkan US$ 11,4 Juta untuk Eksplorasi 2027

EMAS siapkan anggaran eksplorasi tahun 2027 sebesar US$ 11,4 juta, setara Rp 205,2 miliar dengan asumsi kurs Rp 18.000 per dolar AS.

Bisnis Sulih Suara Drama China Makin Ramai
| Minggu, 01 November 2026 | 06:10 WIB

Bisnis Sulih Suara Drama China Makin Ramai

Tren drama vertikal turut mendorong kebutuhan jasa sulih suara (dubber). Namun, bagaimana memulai profesi ini agar bisa cuan?

Bukan Janji, tapi Kompetensi
| Minggu, 01 November 2026 | 06:10 WIB

Bukan Janji, tapi Kompetensi

Perilaku yang dikesankan pada saat kampanye, berbeda seratus delapan puluh derajat dengan perilaku sehari-hari. 

MTEL Sukses Cetak  Laba Bersih Rp 1,55 Triliun di Kuartal III 2026, Simak Rahasianya
| Minggu, 01 November 2026 | 06:05 WIB

MTEL Sukses Cetak Laba Bersih Rp 1,55 Triliun di Kuartal III 2026, Simak Rahasianya

Kinerja Mitratel didukung oleh pengelolaan operasional yang disiplin, optimalisasi pemanfaatan aset dan penerapan prinsip kehati-hatian.  

Bersaing Himpun Dana dengan Bunga Tinggi
| Minggu, 01 November 2026 | 06:05 WIB

Bersaing Himpun Dana dengan Bunga Tinggi

Penawaran bunga hingga 9% per tahun menjadi strategi bank digital menghimpun dana, di tengah tantangan likuiditas.

Babak Baru Sistem Pengadaan Energi Nasional
| Minggu, 01 November 2026 | 05:50 WIB

Babak Baru Sistem Pengadaan Energi Nasional

Pemerintah mengubah cara mengimpor minyak mentah dan BBM. Bisa memperkuat ketahanan energi nasional?

Tidak Cukup Diskon Tiket
| Minggu, 01 November 2026 | 05:50 WIB

Tidak Cukup Diskon Tiket

​Lewat pemberian insentif ini, pemerintah memperkirakan, harga tiket pesawat selama periode Nataru bisa turun sekitar 11%13%. 

Potensi Gula Nipah
| Minggu, 01 November 2026 | 05:35 WIB

Potensi Gula Nipah

Tiap hektar nipah menghasilkan 4,5 ton gula palma per tahun. Dari 700.000 hektare nipah itu Indonesia berpotensi menghasilkan 3,15 juta ton gula.

INDEKS BERITA

Terpopuler