Setelah Naik Tinggi di Kuartal I, Restitusi Pajak Diprediksi Tumbuh Melambat

Rabu, 24 April 2019 | 08:03 WIB
Setelah Naik Tinggi di Kuartal I, Restitusi Pajak Diprediksi Tumbuh Melambat
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Restitusi pajak sepanjang tiga bulan pertama tahun ini berlari kencang. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi restitusi pajak selama kuartal pertama meningkat 47,83% dibanding periode yang sama tahun lalu atau year-on-year (yoy) menjadi Rp 50,65 triliun.

Pengembalian kelebihan (restitusi) pajak yang naik tinggi merupakan salah satu sebab realisasi penerimaan pajak di awal tahun loyo. Penerimaan pajak per akhir Maret 2019, hanya mampu tumbuh 1,8% year on year (yoy) menjadi Rp 248,98 triliun, melambat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 9,9% yoy.

Jika restitusi dirinci berdasar jenisnya, total pembayaran restitusi pajak penghasilan (PPh) non migas mencapai Rp 12,13 triliun atau tumbuh 61,6% yoy. Ini didominasi oleh PPh badan yang mencapai Rp 8,53 triliun, naik 29,3% yoy.

Sementara restitusi PPh orang pribadi mencapai Rp 32,12 triliun, melonjak 155,8% yoy. Adapun restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp 38,21 triliun atau tumbuh 46,2% yoy.

"Secara sektoral, perkebunan dan industri sawit serta pertambangan termasuk yang terbesar (restitusi pajaknya)," kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal, Selasa (23/4). Demikian pula dengan industri pengolahan.

Di sektor pertambangan, Kemkeu mencatat terjadi peningkatan restitusi pajak 43,5% yoy. Makanya, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini turun 16,2% yoy menjadi Rp 9,9 triliun.

Sedangkan pada sektor industri pengolahan, pertumbuhan restitusi pajak melonjak 60,6% yoy, ditambah faktor adanya pembayaran PPN BBM bersubsidi yang tak sebesar kuartal-I 2018 lalu. Penerimaan pajak dari sektor ini pun turun 8,8% yoy menjadi Rp 60,43 triliun.

"Tapi, denyut ekonomi masih oke. Berbeda ceritanya kalau penurunan ini karena yang membayar secara umum berhenti," tandas Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan, Senin (22/4).

Kendati begitu, ia memproyeksi pertumbuhan restitusi pajak di bulan-bulan berikutnya tahun ini akan mulai melambat, tepatnya memasuki Mei atau Juni mendatang. Hingga akhir tahun, otoritas pajak mematok pertumbuhan restitusi Sekitar 18%-20%, dari yang biasanya hanya tumbuh 10% saban tahunnya.

Artinya, perkiraan pembayaran restitusi pajak secara nominal sepanjang tahun ini akan mencapai Rp 130 triliun-Rp 140 triliun. Sementara itu, nilai restitusi pajak sepanjang tahun 2018 mencapai Rp 118 triliun.

"Kalau sampai akhir tahun restitusi tumbuh 20%, sementara tiga bulan pertama ini growth-nya sudah sampai 47,83%, seyogyanya bulan-bulan ke depan growth restitusi akan slowing down sehingga penerimaan pajak secara neto bisa membaik," tambah dia.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, kebijakan percepatan restitusi pajak sejatinya bagus untuk arus kas wajib pajak yang lebih baik. Namun pemerintah perlu mengantisipasi kecenderungan peningkatan restitusi sepanjang tahun ini. "Ini dapat diantisipasi dengan strategi penggalian potensi yang lain agar pertumbuhan tetap terjaga," kata dia.

Yustinus juga melihat, kinerja penerimaan pajak kuartal pertama tahun ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor pemilu. Sebab, pada tahun 2014 lalu penerimaan pajak juga hanya tumbuh 6,89% yoy, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,3% maupun tahun sesudahnya yang tumbuh 7,7%.

Bagikan

Berita Terbaru

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:04 WIB

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya

Rupiah masih sulit diprediksi karena liburan. "Namun dengan indeks dolar AS yang masih naik, rupiah berpotensi tertekan,

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:00 WIB

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban

Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor fundamental dalam negeri. Maka, rupiah masih dalam tren pelemahan.

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:42 WIB

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang berpotensi mempengaruhi arah IHSG ke depan.

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:38 WIB

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi

Permintaan kredit untuk jangka panjang memberi sinyal masih ada ruang pertumbuhan.                        

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:35 WIB

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura

Perusahaan akan terus mengejar peluang pertumbuhan yang sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:21 WIB

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta

Sejak H-7 (18 Desember) hingga H+5 Natal (30 Desember), total pergerakan penumpang mencapai 14.951.649 orang.

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:20 WIB

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen

Saham emiten berkapitalisasi besar atau blue chip cenderung menawarkan yield dividen rendah sekitar 2% bahkan di bawah level tersebut. ​

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:17 WIB

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat

Kuota haji khusus 2026 ditetapkan sebanyak 17.680 jemaah. Dari jumlah itu, 16.396 merupakan jemaah berdasarkan urut nomor porsi

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:14 WIB

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025

Pekerja swasta masih mendominasi penyerapan dengan total 205.311 unit (73,63%), kemudian diikuti kelompok wiraswasta sebanyak 39.218 unit

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:09 WIB

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK

Pemutusan hubungan kerja akan berlanjut akibat kelesuan daya beli dan ketidakpastian ekonomi dimestik dan global

INDEKS BERITA

Terpopuler