HOME

Setelah UU Infrastruktur Disepakati, Demokrat Perjuangkan Resolusi Anggaran

Rabu, 11 Agustus 2021 | 10:59 WIB

Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Senat Amerika Serikat (AS) yang dikendalikan Partai Demokrat, Selasa (10/8), mengesahkan undang-undang infrastruktur. Setelah pengesahan tersebut, senat segera memulai pembahasan tentang rancangan pengeluaran bernilai US$ 3,5 triliun, sesuai dengan agenda prioritas utama Presiden Joe Biden, yang mencakup perubahan iklim, pendidikan prasekolah universal, serta perumahan yang terjangkau.

UU infrastruktur senilai US$ 1 triliun yang didukung dua kubu, diloloskan oleh 100 anggota dewan dengan suara 69-30. Persetujuan ini memungkinkan AS melakukan investasi terbesarnya selama beberapa dekade terakhir dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, bandara dan saluran air.

Kabar tentang persetujuan itu disambut meriah di bursa, dengan indeks saham menuju ke rekor tertingginya yang baru.

Dengan keunggulan suara yang tipis di Senat, Partai Demokrat dengan cepat bergerak ke pembahasan resolusi anggaran yang berisi instruksi pengeluaran untuk paket tindak lanjut bernilai multi-triliun dolar.

Mereka berencana untuk mendorong pengesahan rancangan tersebut dalam beberapa bulan ke depan, menggunakan proses yang disebut "rekonsiliasi anggaran." Proses ini memotong aturan pengesahan undang-undang yang biasa berlaku di senat, yaitu mendapatkan 60 suara setuju.

Ketua DPR Nancy Pelosi telah berulang kali mengatakan akan mengusahakan undang-undang infrastruktur dan paket pengeluarannya disepakati. Itu berarti, para pemimpin kongres dari kubu Demokrat harus mampu menyatukan suara di partainya agar Presiden Biden bisa menggulirkan program unggulannya.

“Hari ini kita mengarahkan negara ini ke jalur yang sangat berbeda. Rencana anggaran akan meminta orang-orang terkaya di negara kita untuk mulai membayar bagian pajak yang adil,” ujar Ketua Komite Anggaran Senat Bernie Sanders, salah satu anggota senat dari kubu Demokrat yang paling liberal, pada awal pembahasan, Selasa (10/8).

Senator Lindsey Graham, anggota komite anggaran dari Partai Republik, mencerca rencana pengeluaran, dengan mengatakan itu akan memicu inflasi, menaikkan tarif pajak dan biaya energi untuk pekerja Amerika dan membuka perbatasan bagi imigran gelap.

“Pada tahun 2022, ide ini akan ada dalam pemungutan suara, dan tujuan saya dan rekan-rekan Republik saya adalah bertarung habis-habisan,” kata Graham, merujuk pada pemilihan kongres yang berlangsung tahun depan.

Senat pada hari Selasa memulai "vote-a-rama," sebuah proses yang memberi para senator kesempatan untuk mengusulkan amandemen resolusi anggaran. Debat dapat berlangsung selama berhari-hari kecuali para pemimpin partai menyetujui periode yang lebih pendek.

Pemimpin Mayoritas DPR Steny Hoyer, seorang Demokrat, mengatakan DPR akan kembali dari liburan musim panas lebih awal pada 23 Agustus untuk mempertimbangkan resolusi anggaran, jika Senat meloloskannya.

Jajak pendapat menunjukkan dorongan untuk meningkatkan infrastruktur AS, yang dilakukan selama berbulan-bulan oleh para senator dari kedua partai, sangat populer di masyarakat. RUU tersebut mencakup pengeluaran baru senilai US$ 550 miliar, serta investasi infrastruktur yang disetujui sebelumnya sejumlah US$450 miliar.

Biden memuji persetujuan UU infrastruktur dalam sambutannya di Gedung Putih, dengan mengatakan investasi yang akan digulirkan memungkinkan AS untuk bersaing dengan seluruh dunia.

Presiden juga memuji keberanian 19 anggota senat dari Partai Republik yang menyetujui RUU tersebut. Ia mengatakan, persetujuan RUU itu menunjukkan bahwa bipartisan bukanlah “masa lalu.”

Namun lusinan senator dari kubu Republik berniat menjegal pembahasan anggaran pengeluaran yang diajukan Demokrat. Mereka meneken ikrar untuk tidak meningkatkan batas utang negara, yang akan kadaluwarsa di musim gugur.

“Mereka (Demokrat) seharusnya tidak mengharapkan Partai Republik menaikkan pagu utang untuk mengakomodasi pengeluaran defisit mereka,” ujar Ron Johnson, senator Republikan yang mempelopori gerakan penolakan, kepada Wall Street Journal.

Kegagalan untuk meningkatkan atau menangguhkan batas utang, yang menurut undang-undang sekarang sebesar US$ 28,5 triliun, dapat memicu penutupan pemerintah federal atau default utang.

Menteri Keuangan Janet Yellen, minggu ini, mendesak Kongres untuk menaikkan batas utang dalam pemungutan suara bipartisan. Pada hari Selasa, Yellen juga mendukung gagasan paket pengeluaran lanjutan, dengan mengatakan rencana infrastruktur senilai US$ 1 triliun harus memiliki tahap lanjutan.

"Karena jika kita benar-benar ingin membangun ekonomi yang lebih kuat, kita harus berinvestasi tidak hanya di infrastruktur, tetapi juga di barang publik lainnya seperti pengasuhan anak, pendidikan, dan perumahan yang terjangkau," katanya dalam sebuah pernyataan.

Kantor Anggaran Kongres (CBO), yang tidak terafiliasi dengan partai, pekan lalu, mengatakan RUU infrastruktur senilai US$ 1,2 triliun akan meningkatkan defisit anggaran federal sebesar US$ 256 miliar selama 10 tahun. Penilaian itu ditolak oleh negosiator yang mengatakan CBO meremehkan berapa banyak pendapatan yang akan dihasilkannya.

Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, yang memberikan suara untuk RUU infrastruktur, menyebut paket bernilai US$ 3,5 triliun yang diinginkan Demokrat sebagai sesuatu yang radikal. Dia mengatakan, itu akan mengubah AS menjadi sosialis untuk selamanya, sekaligus mengantar kenaikan tarif pajak tertinggi dalam masa damai, sepanjang sejarah AS.

Setelah resolusi anggaran diadopsi, Demokrat akan mulai menyusun paket rekonsiliasi.

Rencana anggaran akan menyediakan berbagai komite Senat dengan tingkat pengeluaran tertinggi untuk berbagai inisiatif federal, termasuk pendidikan anak usia dini dan investasi untuk mengurangi emisi karbon yang dipersalahkan sebagai penyebab perubahan iklim.