Siapkan Aturan Uang Kripto, Regulator di AS Jaring Masukan dari Pebisnis Keuangan

Sabtu, 11 September 2021 | 12:19 WIB
Siapkan Aturan Uang Kripto, Regulator di AS Jaring Masukan dari Pebisnis Keuangan
[ILUSTRASI. Representations of cryptocurrencies Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, Ripple, Litecoin are placed on PC motherboard in this illustration taken, June 29, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) bertemu dengan sejumlah pemain di industri keuangan, minggu ini, untuk menjaring masukan mengenai risiko dan manfaat yang ditimbulkan stablecoin. Demikian penuturan tiga orang yang mengetahui langsung pertemuan yang membahas cryptocurrency yang sedang berkembang pesat, yang nilainya dipatok ke mata uang tradisional.

Pembuat kebijakan di Washington merisaukan pasar cryptocurrency yang berkembang pesat, dengan telah melampaui rekor tertinggi US$ 2 triliun pada bulan April lalu. Pada Jumat (10/9), nilai kapitalisasi pasar stablecoin mencapai sekitar $125 miliar, menurut situs data industri CoinMarketCap. Produk yang relatif baru itu, saat ini tidak memiliki rujukan aturan yang jelas.

Regulator keuangan di AS berupaya memahami risiko dan peluang yang ditimbulkan cryptocurrency ke sistem keuangan tradisional dan berencana untuk mengeluarkan sejumlah laporan tentang masalah ini dalam beberapa bulan mendatang, kata mereka.

Baca Juga: Melchore Group yang dipimpin Peter Gontha luncurkan crypto utility

Pada bulan Juli, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan pemerintah AS harus bergerak cepat untuk menetapkan kerangka peraturan untuk stablecoin. Dan pemerintah AS sudah mulai bergerak, dengan pertemuan pejabat Kementerian Keuangan dan eksekutif industri keuangan yang membahas potensi regulasi stablecoin, kata tiga sumber.

Dua orang sumber mengatakan, dalam pertemuan pada hari Jumat, pejabat pemerintah AS bertanya apakah stablecoin memerlukan pengawasan langsung jika mereka menjadi sangat populer. Mereka juga membahas bagaimana regulator harus mencoba mengurangi risiko terlalu banyak orang yang mencoba menguangkan stablecoin mereka pada saat yang sama. Dan, apakah stablecoin utama harus didukung oleh aset tradisional.

Pejabat juga bertanya tentang bagaimana stablecoin harus disusun, bagaimana mereka dapat digunakan, apakah kerangka peraturan saat ini cukup, dan masalah keselamatan dan kesehatan lainnya, kata salah satu orang.

Pejabat keuangan juga bertemu awal pekan ini dengan sekelompok bank dan serikat kredit untuk membahas masalah serupa, kata orang lain. Pejabat keuangan tampaknya mengumpulkan informasi dan tidak membagikan pemikiran mereka tentang bagaimana stablecoin harus diatur, orang ini menambahkan.

Informasi yang dikumpulkan pada pertemuan minggu ini kemungkinan akan membantu membentuk laporan Treasury yang luas tentang stablecoin yang diharapkan dalam beberapa bulan mendatang.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Keuangan John Rizzo mengatakan departemen sedang memeriksa “potensi manfaat dan risiko stablecoin bagi pengguna, pasar, atau sistem keuangan.”

Baca Juga: USDT menjadi aset kripto bervolume paling tinggi

"Seiring pekerjaan ini berlanjut, Kementerian Keuangan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk advokat konsumen, anggota Kongres, dan pelaku pasar," tambahnya.

Pembuat kebijakan Washington khawatir kenaikan mata uang yang dioperasikan secara pribadi dapat merusak kendali mereka terhadap sistem keuangan dan moneter, meningkatkan risiko sistemik, mempromosikan kejahatan keuangan, dan merugikan investor.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, Federal Reserve, dan Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang juga sedang membahas aturan tentang crypto.

Selanjutnya: Harga Masih Tinggi, Beijing Minta Pebisnis Tetapkan Harga Komoditas secara Wajar

 

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah & Lebaran
| Kamis, 22 Januari 2026 | 06:10 WIB

Rupiah & Lebaran

Pelemahan rupiah saat ini harus menjadi alarm dalam dua bulan ke depan, alarm kenaikan harga pangan.

Investor Panik, Duit Asing Kabur Rp 1,9 Triliun, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:48 WIB

Investor Panik, Duit Asing Kabur Rp 1,9 Triliun, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Tekanan jual lintas sektor, dengan sektor industri, properti, dan transportasi menjadi penekan utama pergerakan indeks.

Pabrik Cat Baru di Cirebon Jadi Amunisi AVIA Tahun Ini
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:47 WIB

Pabrik Cat Baru di Cirebon Jadi Amunisi AVIA Tahun Ini

Emiten cat bangunan milik pengusaha Hermanto Tanoko, PT Avia Avian Tbk (AVIA) bersiap mengoperasikan pabrik cat baru pada pertengahan 2026. 

Reli Harga Emas Berlanjut, Ambil Untung Atau Beli Lagi?
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:45 WIB

Reli Harga Emas Berlanjut, Ambil Untung Atau Beli Lagi?

Reli harga emas ditopang sentimen global yang kuat. Investor perlu tetap disiplin mengelola investasi di tengah level harga yang sudah tinggi.

Pemerintah Bersiap Garap Tanggul Laut Raksasa
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:40 WIB

Pemerintah Bersiap Garap Tanggul Laut Raksasa

Pemerintah mulai membangun proyek tanggul laut raksasa yang dimulai dari wilayah pesisir Jakarta pada tahun ini. 

INCO Dibayangi Tantangan Pemangkasan Kuota Nikel, Simak Prospek Sahamnya
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:40 WIB

INCO Dibayangi Tantangan Pemangkasan Kuota Nikel, Simak Prospek Sahamnya

Keterbatasan kuota ini dikhawatirkan menghambat pasokan bijih nikel untuk tiga proyek hilirisasi utama INCO

Imbal JHT & JP Berhasil Bangkit di Tahun 2025
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:25 WIB

Imbal JHT & JP Berhasil Bangkit di Tahun 2025

BPJS Ketenagakerjaan mencetak yield program JHT sebesar 7,03% di tahun 2025, meningkat dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 6,87%. 

Chitose Internasional (CINT) Pacu Segmen Pendidikan & Perkantoran
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:20 WIB

Chitose Internasional (CINT) Pacu Segmen Pendidikan & Perkantoran

CINT optimistis target kinerja yang ditetapkan sepanjang 2025 dapat tercapai dan menjadi pijakan untuk melanjutkan momentum pertumbuhan di 2026.​

Indonesia Sepakati Kerjasama Maritim dengan Inggris
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:10 WIB

Indonesia Sepakati Kerjasama Maritim dengan Inggris

Kerajaan Inggris bakal terlibat dalam pengadaan sebanyak 1.500 kapal yang diperuntukkan bagi nelayan Indonesia.

Target Masih Berat Meski Domestik Dinilai Kuat
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:10 WIB

Target Masih Berat Meski Domestik Dinilai Kuat

Bank Indonesia meramal pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 dan kuartal I-2026 lebih tinggi          

INDEKS BERITA

Terpopuler