Siapkan Aturan Uang Kripto, Regulator di AS Jaring Masukan dari Pebisnis Keuangan

Sabtu, 11 September 2021 | 12:19 WIB
Siapkan Aturan Uang Kripto, Regulator di AS Jaring Masukan dari Pebisnis Keuangan
[ILUSTRASI. Representations of cryptocurrencies Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, Ripple, Litecoin are placed on PC motherboard in this illustration taken, June 29, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) bertemu dengan sejumlah pemain di industri keuangan, minggu ini, untuk menjaring masukan mengenai risiko dan manfaat yang ditimbulkan stablecoin. Demikian penuturan tiga orang yang mengetahui langsung pertemuan yang membahas cryptocurrency yang sedang berkembang pesat, yang nilainya dipatok ke mata uang tradisional.

Pembuat kebijakan di Washington merisaukan pasar cryptocurrency yang berkembang pesat, dengan telah melampaui rekor tertinggi US$ 2 triliun pada bulan April lalu. Pada Jumat (10/9), nilai kapitalisasi pasar stablecoin mencapai sekitar $125 miliar, menurut situs data industri CoinMarketCap. Produk yang relatif baru itu, saat ini tidak memiliki rujukan aturan yang jelas.

Regulator keuangan di AS berupaya memahami risiko dan peluang yang ditimbulkan cryptocurrency ke sistem keuangan tradisional dan berencana untuk mengeluarkan sejumlah laporan tentang masalah ini dalam beberapa bulan mendatang, kata mereka.

Baca Juga: Melchore Group yang dipimpin Peter Gontha luncurkan crypto utility

Pada bulan Juli, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan pemerintah AS harus bergerak cepat untuk menetapkan kerangka peraturan untuk stablecoin. Dan pemerintah AS sudah mulai bergerak, dengan pertemuan pejabat Kementerian Keuangan dan eksekutif industri keuangan yang membahas potensi regulasi stablecoin, kata tiga sumber.

Dua orang sumber mengatakan, dalam pertemuan pada hari Jumat, pejabat pemerintah AS bertanya apakah stablecoin memerlukan pengawasan langsung jika mereka menjadi sangat populer. Mereka juga membahas bagaimana regulator harus mencoba mengurangi risiko terlalu banyak orang yang mencoba menguangkan stablecoin mereka pada saat yang sama. Dan, apakah stablecoin utama harus didukung oleh aset tradisional.

Pejabat juga bertanya tentang bagaimana stablecoin harus disusun, bagaimana mereka dapat digunakan, apakah kerangka peraturan saat ini cukup, dan masalah keselamatan dan kesehatan lainnya, kata salah satu orang.

Pejabat keuangan juga bertemu awal pekan ini dengan sekelompok bank dan serikat kredit untuk membahas masalah serupa, kata orang lain. Pejabat keuangan tampaknya mengumpulkan informasi dan tidak membagikan pemikiran mereka tentang bagaimana stablecoin harus diatur, orang ini menambahkan.

Informasi yang dikumpulkan pada pertemuan minggu ini kemungkinan akan membantu membentuk laporan Treasury yang luas tentang stablecoin yang diharapkan dalam beberapa bulan mendatang.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Keuangan John Rizzo mengatakan departemen sedang memeriksa “potensi manfaat dan risiko stablecoin bagi pengguna, pasar, atau sistem keuangan.”

Baca Juga: USDT menjadi aset kripto bervolume paling tinggi

"Seiring pekerjaan ini berlanjut, Kementerian Keuangan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk advokat konsumen, anggota Kongres, dan pelaku pasar," tambahnya.

Pembuat kebijakan Washington khawatir kenaikan mata uang yang dioperasikan secara pribadi dapat merusak kendali mereka terhadap sistem keuangan dan moneter, meningkatkan risiko sistemik, mempromosikan kejahatan keuangan, dan merugikan investor.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, Federal Reserve, dan Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang juga sedang membahas aturan tentang crypto.

Selanjutnya: Harga Masih Tinggi, Beijing Minta Pebisnis Tetapkan Harga Komoditas secara Wajar

 

Bagikan

Berita Terbaru

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 08:15 WIB

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba

Rugi bersih INTA terpangkas 31,48% secara tahunan atau year on year (yoy), dari Rp 72,49 miliar jadi Rp 49,67 miliar per September 2025.

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:48 WIB

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah tengah menyusun aturan berupa rancangan peraturan menteri keuangan terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:45 WIB

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur

Untuk tahun depan, ADHI memasang target agresif dengan membidik kontrak baru senilai Rp 23,8 triliun.

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:30 WIB

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja

Mengupas prospek bisnis PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) pasca merampungkan akuisisi PT Sawit Mandiri Lestari

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:24 WIB

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global

Cadangan devisa Indonesia akhir November naik tipis ke level US$ 150,1 miliar                       

Outflow Deras
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:10 WIB

Outflow Deras

Arus keluar asing bersamaan dengan ketergantungan pemerintah terhadap dana domestik menyimpan risiko jangka menengah.

Beban Demografi di Era Revolusi AI
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:05 WIB

Beban Demografi di Era Revolusi AI

Bonus demografi dan revolusi kecerdasan buatan atau AI bermakna bila dikelola dengan sungguh-sungguh.​

Deny Ong, Direktur Keuangan HRTA Menyukai Investasi Emas
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:00 WIB

Deny Ong, Direktur Keuangan HRTA Menyukai Investasi Emas

Mengupas strategi investasi Direktur Keuangan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), Deny Ong dalam mengelola asetnya.

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:20 WIB

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri

Sinergi ini untuk mendorong penguatan perencanaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas dalam RPJMN 2025–2029

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:16 WIB

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN

PTPP mempertegas posisi sebagai kontraktor nasional dan pemain kunci dalam pembangunan Ibukota Nusantara

INDEKS BERITA