Siapkan Aturan Uang Kripto, Regulator di AS Jaring Masukan dari Pebisnis Keuangan

Sabtu, 11 September 2021 | 12:19 WIB
Siapkan Aturan Uang Kripto, Regulator di AS Jaring Masukan dari Pebisnis Keuangan
[ILUSTRASI. Representations of cryptocurrencies Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, Ripple, Litecoin are placed on PC motherboard in this illustration taken, June 29, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) bertemu dengan sejumlah pemain di industri keuangan, minggu ini, untuk menjaring masukan mengenai risiko dan manfaat yang ditimbulkan stablecoin. Demikian penuturan tiga orang yang mengetahui langsung pertemuan yang membahas cryptocurrency yang sedang berkembang pesat, yang nilainya dipatok ke mata uang tradisional.

Pembuat kebijakan di Washington merisaukan pasar cryptocurrency yang berkembang pesat, dengan telah melampaui rekor tertinggi US$ 2 triliun pada bulan April lalu. Pada Jumat (10/9), nilai kapitalisasi pasar stablecoin mencapai sekitar $125 miliar, menurut situs data industri CoinMarketCap. Produk yang relatif baru itu, saat ini tidak memiliki rujukan aturan yang jelas.

Regulator keuangan di AS berupaya memahami risiko dan peluang yang ditimbulkan cryptocurrency ke sistem keuangan tradisional dan berencana untuk mengeluarkan sejumlah laporan tentang masalah ini dalam beberapa bulan mendatang, kata mereka.

Baca Juga: Melchore Group yang dipimpin Peter Gontha luncurkan crypto utility

Pada bulan Juli, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan pemerintah AS harus bergerak cepat untuk menetapkan kerangka peraturan untuk stablecoin. Dan pemerintah AS sudah mulai bergerak, dengan pertemuan pejabat Kementerian Keuangan dan eksekutif industri keuangan yang membahas potensi regulasi stablecoin, kata tiga sumber.

Dua orang sumber mengatakan, dalam pertemuan pada hari Jumat, pejabat pemerintah AS bertanya apakah stablecoin memerlukan pengawasan langsung jika mereka menjadi sangat populer. Mereka juga membahas bagaimana regulator harus mencoba mengurangi risiko terlalu banyak orang yang mencoba menguangkan stablecoin mereka pada saat yang sama. Dan, apakah stablecoin utama harus didukung oleh aset tradisional.

Pejabat juga bertanya tentang bagaimana stablecoin harus disusun, bagaimana mereka dapat digunakan, apakah kerangka peraturan saat ini cukup, dan masalah keselamatan dan kesehatan lainnya, kata salah satu orang.

Pejabat keuangan juga bertemu awal pekan ini dengan sekelompok bank dan serikat kredit untuk membahas masalah serupa, kata orang lain. Pejabat keuangan tampaknya mengumpulkan informasi dan tidak membagikan pemikiran mereka tentang bagaimana stablecoin harus diatur, orang ini menambahkan.

Informasi yang dikumpulkan pada pertemuan minggu ini kemungkinan akan membantu membentuk laporan Treasury yang luas tentang stablecoin yang diharapkan dalam beberapa bulan mendatang.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Keuangan John Rizzo mengatakan departemen sedang memeriksa “potensi manfaat dan risiko stablecoin bagi pengguna, pasar, atau sistem keuangan.”

Baca Juga: USDT menjadi aset kripto bervolume paling tinggi

"Seiring pekerjaan ini berlanjut, Kementerian Keuangan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk advokat konsumen, anggota Kongres, dan pelaku pasar," tambahnya.

Pembuat kebijakan Washington khawatir kenaikan mata uang yang dioperasikan secara pribadi dapat merusak kendali mereka terhadap sistem keuangan dan moneter, meningkatkan risiko sistemik, mempromosikan kejahatan keuangan, dan merugikan investor.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, Federal Reserve, dan Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang juga sedang membahas aturan tentang crypto.

Selanjutnya: Harga Masih Tinggi, Beijing Minta Pebisnis Tetapkan Harga Komoditas secara Wajar

 

Bagikan

Berita Terbaru

Diskon Tarif Tol Jelang Libur Nataru Tidak Menjadi Beban Bagi JSMR dan CMNP
| Kamis, 11 Desember 2025 | 11:00 WIB

Diskon Tarif Tol Jelang Libur Nataru Tidak Menjadi Beban Bagi JSMR dan CMNP

Kebijakan pemberian diskon tarif tol di momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diproyeksi menyumbang kenaikan volume atau trafik.

Industri Semen Tertekan, Menakar Prospek Saham Semen Baturaja (SMBR)
| Kamis, 11 Desember 2025 | 10:00 WIB

Industri Semen Tertekan, Menakar Prospek Saham Semen Baturaja (SMBR)

Kinerja industri semen yang lesu, dipengaruhi oleh lemahnya permintaan pasar domestik, terutama penyelesaian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Agar Nonkaryawan Patuh Urusan Pajak
| Kamis, 11 Desember 2025 | 08:34 WIB

Agar Nonkaryawan Patuh Urusan Pajak

Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan merosot ke 27,96%, terendah dalam lima tahun terakhir

Perusahaan Milik Hashim Djojohadikusumo Mengungkap Motif di Balik Pencaplokan COIN
| Kamis, 11 Desember 2025 | 08:10 WIB

Perusahaan Milik Hashim Djojohadikusumo Mengungkap Motif di Balik Pencaplokan COIN

Investasi ini bukan hanya nilai ekonomi, tapi membangun kedaulatan digital Indonesia yang menghasilkan inovasi dan nilai tambah ekonomi nasional.

Bahaya Batalnya Tarif Resiprokal AS terhadap RI
| Kamis, 11 Desember 2025 | 08:09 WIB

Bahaya Batalnya Tarif Resiprokal AS terhadap RI

AS tuding Indonesia mengingkari komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian tarif Juli          

Sah, The Fed Pangkas Suku Bunga 25 bps, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 11 Desember 2025 | 07:29 WIB

Sah, The Fed Pangkas Suku Bunga 25 bps, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Analis memperkirakan, pasar mulai priced in terhadap pemangkasan suku bunga The Fed. Dari domestik, pasar berharap pada momentum akhir tahun.

AGII Menanti Kenaikan Permintaan Gas Industri di 2026
| Kamis, 11 Desember 2025 | 07:07 WIB

AGII Menanti Kenaikan Permintaan Gas Industri di 2026

AGII memproyeksikan bakal menyediakan capital expenditure (capex) atau belanja modal sekitar Rp 350 miliar pada 2026. 

Dana Kelolaan Reksadana Bisa Tembus Rp 800 Triliun di 2026
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:45 WIB

Dana Kelolaan Reksadana Bisa Tembus Rp 800 Triliun di 2026

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total dana kelolaan reksadana mencapai Rp 656,96 triliun per November 2025. 

Trafik Naik, Kinerja Jasa Marga (JSMR) Berpeluang Membaik
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:40 WIB

Trafik Naik, Kinerja Jasa Marga (JSMR) Berpeluang Membaik

Trafik jalan tol PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) bakal lebih ramai, sehingga bisa memoles kinerja JSMR

Cermat Memilih Saham Selera Pasar
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:37 WIB

Cermat Memilih Saham Selera Pasar

Saham BUMI, DEWA, GOTO, hingga BKSL menjadi saham dengan volume perdagangan saham terbesar tahun ini

INDEKS BERITA

Terpopuler