Siapkan Aturan Uang Kripto, Regulator di AS Jaring Masukan dari Pebisnis Keuangan

Sabtu, 11 September 2021 | 12:19 WIB
Siapkan Aturan Uang Kripto, Regulator di AS Jaring Masukan dari Pebisnis Keuangan
[ILUSTRASI. Representations of cryptocurrencies Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, Ripple, Litecoin are placed on PC motherboard in this illustration taken, June 29, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) bertemu dengan sejumlah pemain di industri keuangan, minggu ini, untuk menjaring masukan mengenai risiko dan manfaat yang ditimbulkan stablecoin. Demikian penuturan tiga orang yang mengetahui langsung pertemuan yang membahas cryptocurrency yang sedang berkembang pesat, yang nilainya dipatok ke mata uang tradisional.

Pembuat kebijakan di Washington merisaukan pasar cryptocurrency yang berkembang pesat, dengan telah melampaui rekor tertinggi US$ 2 triliun pada bulan April lalu. Pada Jumat (10/9), nilai kapitalisasi pasar stablecoin mencapai sekitar $125 miliar, menurut situs data industri CoinMarketCap. Produk yang relatif baru itu, saat ini tidak memiliki rujukan aturan yang jelas.

Regulator keuangan di AS berupaya memahami risiko dan peluang yang ditimbulkan cryptocurrency ke sistem keuangan tradisional dan berencana untuk mengeluarkan sejumlah laporan tentang masalah ini dalam beberapa bulan mendatang, kata mereka.

Baca Juga: Melchore Group yang dipimpin Peter Gontha luncurkan crypto utility

Pada bulan Juli, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan pemerintah AS harus bergerak cepat untuk menetapkan kerangka peraturan untuk stablecoin. Dan pemerintah AS sudah mulai bergerak, dengan pertemuan pejabat Kementerian Keuangan dan eksekutif industri keuangan yang membahas potensi regulasi stablecoin, kata tiga sumber.

Dua orang sumber mengatakan, dalam pertemuan pada hari Jumat, pejabat pemerintah AS bertanya apakah stablecoin memerlukan pengawasan langsung jika mereka menjadi sangat populer. Mereka juga membahas bagaimana regulator harus mencoba mengurangi risiko terlalu banyak orang yang mencoba menguangkan stablecoin mereka pada saat yang sama. Dan, apakah stablecoin utama harus didukung oleh aset tradisional.

Pejabat juga bertanya tentang bagaimana stablecoin harus disusun, bagaimana mereka dapat digunakan, apakah kerangka peraturan saat ini cukup, dan masalah keselamatan dan kesehatan lainnya, kata salah satu orang.

Pejabat keuangan juga bertemu awal pekan ini dengan sekelompok bank dan serikat kredit untuk membahas masalah serupa, kata orang lain. Pejabat keuangan tampaknya mengumpulkan informasi dan tidak membagikan pemikiran mereka tentang bagaimana stablecoin harus diatur, orang ini menambahkan.

Informasi yang dikumpulkan pada pertemuan minggu ini kemungkinan akan membantu membentuk laporan Treasury yang luas tentang stablecoin yang diharapkan dalam beberapa bulan mendatang.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Keuangan John Rizzo mengatakan departemen sedang memeriksa “potensi manfaat dan risiko stablecoin bagi pengguna, pasar, atau sistem keuangan.”

Baca Juga: USDT menjadi aset kripto bervolume paling tinggi

"Seiring pekerjaan ini berlanjut, Kementerian Keuangan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk advokat konsumen, anggota Kongres, dan pelaku pasar," tambahnya.

Pembuat kebijakan Washington khawatir kenaikan mata uang yang dioperasikan secara pribadi dapat merusak kendali mereka terhadap sistem keuangan dan moneter, meningkatkan risiko sistemik, mempromosikan kejahatan keuangan, dan merugikan investor.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, Federal Reserve, dan Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang juga sedang membahas aturan tentang crypto.

Selanjutnya: Harga Masih Tinggi, Beijing Minta Pebisnis Tetapkan Harga Komoditas secara Wajar

 

Bagikan

Berita Terbaru

Akuisisi DATA oleh TOWR, Fixed Broadband Merambah Pasar dengan Harga Terjangkau
| Jumat, 31 Januari 2025 | 09:23 WIB

Akuisisi DATA oleh TOWR, Fixed Broadband Merambah Pasar dengan Harga Terjangkau

Dengan memanfaatkan harga kompetitif DATA sebesar Rp 200 ribu/bulan per koneksi, TOWR bermaksud meningkatkan skala bisnis FTTH-nya.

Fed Tahan Suku Bunga, Aksi Jual Asing di Pasar Saham Bisa Berlanjut
| Jumat, 31 Januari 2025 | 08:32 WIB

Fed Tahan Suku Bunga, Aksi Jual Asing di Pasar Saham Bisa Berlanjut

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpukul ke zona merah usai keputusan Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve  menahan suku bunga acuan.

Emiten Poultry Masih Berkotek Kendati Ada Hantu Daya Beli
| Jumat, 31 Januari 2025 | 07:16 WIB

Emiten Poultry Masih Berkotek Kendati Ada Hantu Daya Beli

Meskipun masih menghadapi persoalan daya beli, kinerja emiten unggas atau poultry berpeluang didorong sejumlah katalis positif. 

Nada Hawkish Fed Menekan IHSG
| Jumat, 31 Januari 2025 | 07:13 WIB

Nada Hawkish Fed Menekan IHSG

Kinerja IHSG yang cenderung tertekan disebabkan keputusan Federal Reserve yang menahan suku bunga acuan

Anggaran Renovasi Sekolah Dipatok Rp 20 Triliun
| Jumat, 31 Januari 2025 | 07:05 WIB

Anggaran Renovasi Sekolah Dipatok Rp 20 Triliun

Anggaran renovasi sekolah diperuntukan untuk perbaikan sekolah, toilet termasuk juga untuk sekolah keagamaan.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Belum Merata
| Jumat, 31 Januari 2025 | 07:00 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Belum Merata

Indonesia berada di perinkat 36 di negara kawasan untuk skor inclusive development index (IDI) sebesar 3,95.

Pemerintah Baru Cabut  50 Sertifikat di Pagar Laut
| Jumat, 31 Januari 2025 | 06:20 WIB

Pemerintah Baru Cabut 50 Sertifikat di Pagar Laut

Kejaksaan Agung sedang menyigi perkara pagar laut di perairan Tangerang yang diduga ada tindak pidana korupsi

Presiden Prabowo Minta Investigasi
| Jumat, 31 Januari 2025 | 06:15 WIB

Presiden Prabowo Minta Investigasi

Prabowo sudah membahas perkara ini dengan Anwar Ibrahim dan berharap ada investigasi secara menyeluruh.

Plafon Naik, Fintech Bakal Perluas Pasar
| Jumat, 31 Januari 2025 | 06:15 WIB

Plafon Naik, Fintech Bakal Perluas Pasar

Kini fintech lending bisa memberi pinjaman produktif hingga  Rp 5 miliar dari sebelumnya yang dibatasi hanya Rp 2 miliar.

Trumponomics
| Jumat, 31 Januari 2025 | 06:11 WIB

Trumponomics

Trumponomics yang berbasis kebijakan tarif impor tinggi ini dikhawatirkan menyulut inflasi di AS lantaran membebankan biaya tambahan ke konsumen.

INDEKS BERITA

Terpopuler