Skema Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana Akan Tuntas Dibahas Tahun Ini

Senin, 13 Mei 2019 | 05:53 WIB
Skema Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana Akan Tuntas Dibahas Tahun Ini
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyiapkan skema pembiayaan dan asuransi risiko bencana (PARB). Skema tersebut ditargetkan rampung pada tahun ini.

Untuk diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mencantumkan kerentanan bencana dan perubahan iklim sebagai program pengarusutamaan serta penguatan infrastruktur dan ketahanan bencana sebagai salah satu program prioritas dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2020. "Unsur kebencanaan harus masuk dalam aspek perencanaan kita di setiap kementerian dan lembaga yang berkaitan maupun tidak berkaitan," kata Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu.

Selama ini, kesenjangan pembiayaan (financing gap) bencana di Indonesia masih tinggi. Penyebabnya, masih belum memadainya kemampuan pemerintah dalam menanggung (retain) pembiayaan bencana dari sumber APBN/APBD, serta masih rendahnya pembiayaan untuk transfer risiko baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu mencatat, rata-rata kerugian ekonomi langsung akibat bencana alam di Indonesia sepanjang tahun 2000–2016 mencapai Rp 22,8 triliun per tahun. Namun, pemerintah hanya mampu menyediakan dana cadangan bencana rata-rata sebesar Rp 3,1 triliun per tahun.

"Indonesia tahun ini memperkenalkan public asset insurance, membentuk pooling fund dan melibatkan pemda," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wira Sakti.

Adapun pembentukan pooling fund, dapat dilakukan dengan dua opsi. Pertama, pembentukan institusi baru, misalnya lembaga dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Kedua, menugaskan institusi pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pengelola dana.

Nufransa bilang, skema pembentukan pooling fund bencana ditargetkan selesai tahun ini. Hal ini juga sesuai dengan rencana jangka pendek strategi PARB.

Selain itu, pembentukan pooling fund pada tahun ini juga dilakukan bersamaan dengan penguatan dan pengembangan instrumen asuransi perlindungan masyarakat, eksplorasi kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, eksplorasi skema pembiayaan alternatif, serta edukasi dan penguatan kapasitas SDM terkait pembiayaan dan asuransi risiko bencana.

Bagikan

Berita Terbaru

Anak Usaha TPIA di Singapura Gaet Fasilitas Kredit Sindikasi US$ 1 Miliar
| Selasa, 16 September 2025 | 11:00 WIB

Anak Usaha TPIA di Singapura Gaet Fasilitas Kredit Sindikasi US$ 1 Miliar

Partisipasi bank-bank internasional ini diklaim mencerminkan kepercayaan terhadap kualitas kredit, strategi pertumbuhan Aster.

Menakar Strategi Berkebun Pohon Emas
| Selasa, 16 September 2025 | 08:37 WIB

Menakar Strategi Berkebun Pohon Emas

Misalnya uang kita hanya cukup membeli sebatang emas lebih sedikit. Setelah membeli batang emas pertama kita bisa menggadaikan

Menkeu Sebut Perlu Analisa Tarif Cukai Rokok
| Selasa, 16 September 2025 | 08:25 WIB

Menkeu Sebut Perlu Analisa Tarif Cukai Rokok

Pemerintah belum mengambil keputusan terkait tarif cukai hasil tembakau dan akan melakukan kajian lapangan menyeluruh sebelum bergerak

Saham Komoditas Ini Berpotensi Menguat Seiring Potensi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
| Selasa, 16 September 2025 | 07:43 WIB

Saham Komoditas Ini Berpotensi Menguat Seiring Potensi Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Potensi pemangkasan suku bunga acuan The Fed cuma salah satu faktor yang memengaruhi harga komoditas.

Profit Taking Saham ASII Seiring Pengumuman Akuisisi Tambang Emas PSAB Oleh UNTR
| Selasa, 16 September 2025 | 07:32 WIB

Profit Taking Saham ASII Seiring Pengumuman Akuisisi Tambang Emas PSAB Oleh UNTR

ASII berencana mempertimbangkan aspek kinerja saham agar menghasilkan return yang optimal bagi pemegang saham.

Badan Penerimaan Negara Muncul dalam RKP 2025
| Selasa, 16 September 2025 | 06:30 WIB

Badan Penerimaan Negara Muncul dalam RKP 2025

BPN  tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025                              

Kemampuan Membayar Utang Menurun
| Selasa, 16 September 2025 | 06:26 WIB

Kemampuan Membayar Utang Menurun

Jika DSR semakin besar maka beban utang yang ditanggung pun semakin besar. Kenaikan DSR justru menandakan bahwa kemampuan membayar utang menurun.​

Kredit Menganggur Tinggi Tanda Likuiditas Aman
| Selasa, 16 September 2025 | 06:20 WIB

Kredit Menganggur Tinggi Tanda Likuiditas Aman

Kebijakan Kemenkeu mengalihkan dana negara Rp 200 triliun yang sebelumnya tersimpan di BI ke bank-bank milik Danantara menuai pro kontra

Rupiah Pada Selasa (16/9) Akan Dipengaruhi Data Ekonomi
| Selasa, 16 September 2025 | 06:20 WIB

Rupiah Pada Selasa (16/9) Akan Dipengaruhi Data Ekonomi

Berdasarkan Bloomberg, rupiah melemah 0,25% secara harian ke posisi Rp 16.416 per dolar AS pada Senin (15/9)

Bergizi dan Transparan
| Selasa, 16 September 2025 | 06:16 WIB

Bergizi dan Transparan

Jangan lupa, bahwa program makan bergizi gratis (MBG) ini sebenarnya tidak gratis, karena dibiayai oleh duit masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler