Skema Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana Akan Tuntas Dibahas Tahun Ini

Senin, 13 Mei 2019 | 05:53 WIB
Skema Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana Akan Tuntas Dibahas Tahun Ini
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyiapkan skema pembiayaan dan asuransi risiko bencana (PARB). Skema tersebut ditargetkan rampung pada tahun ini.

Untuk diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mencantumkan kerentanan bencana dan perubahan iklim sebagai program pengarusutamaan serta penguatan infrastruktur dan ketahanan bencana sebagai salah satu program prioritas dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2020. "Unsur kebencanaan harus masuk dalam aspek perencanaan kita di setiap kementerian dan lembaga yang berkaitan maupun tidak berkaitan," kata Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu.

Selama ini, kesenjangan pembiayaan (financing gap) bencana di Indonesia masih tinggi. Penyebabnya, masih belum memadainya kemampuan pemerintah dalam menanggung (retain) pembiayaan bencana dari sumber APBN/APBD, serta masih rendahnya pembiayaan untuk transfer risiko baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu mencatat, rata-rata kerugian ekonomi langsung akibat bencana alam di Indonesia sepanjang tahun 2000–2016 mencapai Rp 22,8 triliun per tahun. Namun, pemerintah hanya mampu menyediakan dana cadangan bencana rata-rata sebesar Rp 3,1 triliun per tahun.

"Indonesia tahun ini memperkenalkan public asset insurance, membentuk pooling fund dan melibatkan pemda," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wira Sakti.

Adapun pembentukan pooling fund, dapat dilakukan dengan dua opsi. Pertama, pembentukan institusi baru, misalnya lembaga dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Kedua, menugaskan institusi pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pengelola dana.

Nufransa bilang, skema pembentukan pooling fund bencana ditargetkan selesai tahun ini. Hal ini juga sesuai dengan rencana jangka pendek strategi PARB.

Selain itu, pembentukan pooling fund pada tahun ini juga dilakukan bersamaan dengan penguatan dan pengembangan instrumen asuransi perlindungan masyarakat, eksplorasi kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, eksplorasi skema pembiayaan alternatif, serta edukasi dan penguatan kapasitas SDM terkait pembiayaan dan asuransi risiko bencana.

Bagikan

Berita Terbaru

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN
| Jumat, 22 November 2024 | 07:30 WIB

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN

Sampai saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum juga menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu
| Jumat, 22 November 2024 | 07:20 WIB

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu

Minat masyarakat untuk membeli sepeda tampak menyusut paska pandemi dan diperparah dengan pelemahan daya beli masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler