Tenggat Waktu kian Dekat, AS Masih Butuh Satu UU untuk Menaikkan Batas Utang
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Senat Amerika Serikat pada Kamis (9/10) meloloskan satu dari dua rancangan undang-undang (RUU) yang diperlukan untuk menaikkan batas utang pemerintah federal US$ 28,9 triliun. RUU yang telah mendapat persetujuan senat akan diteken Presiden Joe Biden untuk diberlakukan, dan mencegah AS terjerumus ke status default.
Senat memberikan suara 59-35 untuk draft aturan tersebut. Sebanyak 10 anggota senat dari Partai Republik, termasuk Pemimpin Minoritas, Mitch McConnell, mendukung RUU tersebut.
Hasil itu memungkinkan mekanisme kenaikan plafon utang didasarkan atas pemungutan suara dengan mayoritas sederhana. McConnell, awal pekan ini, mengatakan prosedur itu merupakan yang terbaik untuk kepentingan negara, demi menghindari default.
DPR yang dipimpin kubu Demokrat menyetujui rancangan undang-undang pada Rabu malam dengan suara 222-212. Hanya ada seorang anggota DPR dari kubu Republik yang mendukung rancangan itu.
Baca Juga: AS memperluas suntikan booster COVID-19 Pfizer bagi anak berusia 16-17 tahun
Biden diharapkan segera menandatangani tindakan prosedural yang tidak biasa yang membuka jalan bagi RUU kedua. Rancangan ini yang sebenarnya akan meningkatkan otoritas pinjaman pemerintah, untuk disahkan dalam beberapa hari mendatang.
“Saya ingin memperjelas, ini tentang membayar utang yang diakumulasikan oleh kedua belah pihak. Jadi saya senang kami dapat memfasilitasi proses dengan anggota yang mendukung dari kedua belah pihak yang menghindari default yang tidak perlu dan bencana,” tutur anggota dewan dari Partai Demokrat sekaligus Pimpinan Mayoritas, Chuck Schumer.
“Ini adalah proses bipartisan, dan saya berharap akan ada lebih banyak lagi dan saya ingin berterima kasih kepada Pemimpin McConnell karena bekerja dengan kami dengan itikad baik untuk sampai ke titik ini," kata Schumer.
Menteri Keuangan Janet Yellen telah mendesak Kongres untuk menaikkan batas sebelum Rabu depan dan Kongres sekarang tampaknya berada di jalur untuk memenuhi permintaan Yellen.
Pemungutan suara terakhir pada RUU pelaksanaan batas utang kedua diharapkan berlangsung di Senat dan DPR pada hari Selasa.
Partai Republik telah bermanuver selama berbulan-bulan untuk mencoba memaksa Demokrat menaikkan batas utang mereka sendiri, yang berusaha menghubungkan langkah itu dengan RUU pengeluaran domestik "Bangun Kembali Lebih Baik" yang diusulkan Biden senilai $1,75 triliun.
Demokrat mencatat bahwa undang-undang tersebut diperlukan untuk membiayai utang besar yang timbul selama pemerintahan Donald Trump. Kala itu Partai Republik dengan sukarela mendongkrak tagihan dari Washington sekitar US$ 7,85 triliun, sebagian berupa pemotongan pajak dan pengeluaran untuk memerangi pandemi Covid-19.
Babak baru dari pertempuran legislasi yang berkepanjangan adalah pengungkapan jumlah dolar aktual untuk batas baru pinjaman Kementerian Keuangan. Nilai itu diperkirakan akan mampu memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah hingga pemilihan paruh waktu 2022 yang akan menentukan kendali Kongres.
Baca Juga: Wall Street turun akibat profit taking setelah naik 3 hari berturut-turut
Senator Republik Lisa Murkowski, yang akan dipilih kembali di Alaska tahun depan, mengatakan kepada wartawan bahwa dia dan 13 anggota Partai Republik yang lain sebelumnya memilih untuk mengajukan RUU pertama. “Karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan,” ujar dia.
Dia menambahkan bahwa pada saat Rusia mengumpulkan pasukan di perbatasannya dengan Ukraina, "kita tidak perlu mengirim sinyal ke mana pun di dunia bahwa kita tidak akan mendukung pemberian kepercayaan penuh dan penghargaan bagi AS."
Beberapa anggota Partai Republik, termasuk Senator Shelley Moore Capito, mengatakan mereka mendukung tindakan tersebut karena termasuk ketentuan untuk menghindari pemotongan yang akan dilakukan tahun depan dalam program perawatan kesehatan Medicare untuk orang tua.
Baca Juga: Menanti data inflasi AS, rupiah berpotensi melemah pada Jumat (10/12)
Tapi Senator Republik Mike Rounds mengatakan dia memilih tidak karena “Mereka (Demokrat) telah menghabiskan uang secara partisan tanpa masukan dari Partai Republik. Jadi mereka memiliki kewajiban untuk meningkatkan plafon utang pada saat ini.”
Pemecahan kebuntuan legislatif terjadi hanya dua bulan setelah Kongres menyetujui kenaikan jangka pendek ke plafon utang. Persetujuan itu untuk mencegah utang pemerintah federal AS menyandang status default, sesuatu yang akan memiliki implikasi mengerikan bagi ekonomi dunia.
Dalam beberapa tahun terakhir, anggota parlemen cenderung ragu-ragu menaikkan batas utang negara, karena menghindari reaksi negatif dari pemilih.
