Terhadap Usulan Pengabaian Paten atas Vaksin Covid-19, Uni Eropa Belum Satu Suara

Jumat, 07 Mei 2021 | 22:38 WIB
Terhadap Usulan Pengabaian Paten atas Vaksin Covid-19, Uni Eropa Belum Satu Suara
[ILUSTRASI. Pemandu wisata dan operator perjalanan antre untuk menerima vaksin penyakit virus korona (COVID-19) AstraZeneca/Oxford dalam program COVAX, di Nairobi, Kenya, Selasa (27/4/2021). REUTERS/Monicah Mwangi]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  PORTO. Uni Eropa belum satu suara terhadap usulan pengabaian hak paten untuk vaksin Covid-19. Banyak pemimpin negara Eropa yang menilai usulan yang telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS) itu memerlukan waktu pembahasan selama bertahun-tahun. Jadi, usulan itu tidak membantu mempercepat proses vaksinasi yang dibutuhkan dunia untuk mengakhiri pandemi.

Para pemimpin dari blok yang beranggotakan 27 negara itu, akan membahas usul pengabaian paten dalam pertemuan selama dua hari di Porto. Namun pertemuan yang dimulai sejak Jumat (7/5), diperkirakan tidak akan menghasilkan pernyataan sikap yang bulat dari blok tersebut.

Beberapa pejabat Uni Eropa berpendapat, proses pengabaian hak kekayaan intelektual atas vaksin Covid-19 di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membutuhkan waktu hingga dua tahun. Jadi, pengabaian itu tidak relevan untuk mengendalikan pandemi dengan cepat.

Baca Juga: Pemerintah India dituntut untuk mempercepat vaksinasi Covid-19

Para ahli hukum perdagangan menyebut, jangka waktu melepaskan hak paten bisa bervariasi, tergantung pada metode yang digunakan dalam pengembangan vaksin. Bahkan, vaksin yang dikembangkan dengan mRNA, yang merupakan teknologi terbaru, sangat kecil kemungkinannya untuk dibebaskan dari paten.

Para pemimpin Uni Eropa kemungkinan akan mendengar nasihat dari komisi eksekutif blok itu bahwa pengabaian tidak akan membantu peningkatan produksi vaksin, terutama di negara-negara miskin. Alasannya, peningkatan produksi membutuhkan teknologi dan fasilitas canggih, yang tidak tersedia di negara-negara berpendapatan rendah.

"Kami membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi di Uni Eropa. Kami tidak yakin apakah pembebasan paten akan efektif membantu meningkatkan dosis vaksinasi, karena hambatan utama saat ini adalah kapasitas produksi," kata seorang pejabat dari sebuah negara UE.

"Produksi perlu ditingkatkan. Paten saat ini bukan hambatan utama. Namun kami terbuka untuk membahas semua solusi yang mungkin," ujar pejabat itu.

Baca Juga: Rusia rilis vaksin Covid-19 Sputnik Light, kemanjurannya 79,4% dengan satu dosis

Jerman diketahui menentang pengabaian hak paten, sementara Italia mendukungnya, tutur seorang pejabat Uni Eropa. Jerman merupakan negeri asal BionTech, yang memiliki paten atas vaksin yang dikembangkan dengan teknologi mRNA bersama dengan Pfizer.

Pejabat Uni Eropa percaya bahwa cara terbaik untuk mengakhiri pandemi dengan cepat adalah mencegah munculnya varian baru virus korona. Dan itu bisa tercapai dengan meningkatkan produksi suntikan di dunia, dengan cara menjual atau menyumbangkan vaksin ke negara-negara di seluruh dunia.

"Kami terbuka untuk membahas gagasan, opsi mengenai paten, untuk melihat bagaimana hal ini dapat membantu kami mencapai tujuan percepatan produksi dan pengiriman di seluruh dunia," kata seorang juru bicara Komisi dalam jumpa pers reguler.

Uni Eropa merupakan produsen vaksin terbesar di dunia, sekaligus pengekspor utama suntikan. Sebanyak 200 juta dosis sudah dikirim Uni Eropa ke luar wilayahnya. Sedang AS atau Inggris, tidak mengekspor vaksin yang dibuat di dalam negerinya.

Selanjutnya: Ekspektasi Investor Tinggi, The Fed Peringatkan Kemungkinan Peningkatan RIsiko di AS

 

Bagikan

Berita Terbaru

Wamenkeu Ikut Koordinasi Fiskal Moneter
| Kamis, 20 November 2025 | 09:45 WIB

Wamenkeu Ikut Koordinasi Fiskal Moneter

Kementerian Keuangan akan turut hadir dalam setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan yang digelar Bank Indonesia

Setoran Pajak Masih Loyo, Target Berisiko Jebol
| Kamis, 20 November 2025 | 09:27 WIB

Setoran Pajak Masih Loyo, Target Berisiko Jebol

Hingga akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat masih terkontraksi 3,92%                         

Agresif Menambah Armada, Seberapa Menarik Saham MBSS Untuk Dilirik?
| Kamis, 20 November 2025 | 08:15 WIB

Agresif Menambah Armada, Seberapa Menarik Saham MBSS Untuk Dilirik?

Kinerja MBSS diprediksi membaik dengan penambahan kapal. Diversifikasi ke nikel dan utilisasi armada jadi sorotan.

Ekspansi RAJA Kian Agresif di Bisnis Energi, Lewat Jalur Organik dan Non-Organik
| Kamis, 20 November 2025 | 07:50 WIB

Ekspansi RAJA Kian Agresif di Bisnis Energi, Lewat Jalur Organik dan Non-Organik

Seiring rencana akuisisi dan pendirian anak usaha, ekspektasi terhadap saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) tetap terjaga. 

BEI Mengkaji Penyesuaian Efek Redenominasi Rupiah Ke Pasar Saham
| Kamis, 20 November 2025 | 07:34 WIB

BEI Mengkaji Penyesuaian Efek Redenominasi Rupiah Ke Pasar Saham

Saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengkaji dampak penerapan redenominasi rupiah terhadap perdagangan saham.

Menakar Prospek Saham BNGA Seiring Kinerja Keuangan yang Diprediksi Makin Sehat
| Kamis, 20 November 2025 | 07:33 WIB

Menakar Prospek Saham BNGA Seiring Kinerja Keuangan yang Diprediksi Makin Sehat

Mulai tahun buku 2024, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA( telah menaikkan dividend payout ratio (DPR) menjadi 60%.

ADMR Ekspansi Smelter Aluminium
| Kamis, 20 November 2025 | 07:32 WIB

ADMR Ekspansi Smelter Aluminium

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) akan mengoperasikan smelter aluminium fase pertama berkapasitas 500.000 ton per tahun

Setoran PNBP TINS Meningkat di Kuartal III
| Kamis, 20 November 2025 | 07:25 WIB

Setoran PNBP TINS Meningkat di Kuartal III

TINS tidak hanya menjalankan peran sebagai penghasil produk mineral strategis, tetapi juga memastikan  dampak nyata bagi negara.

DEPO Siapkan Strategi Bisnis di Tahun 2026
| Kamis, 20 November 2025 | 07:22 WIB

DEPO Siapkan Strategi Bisnis di Tahun 2026

Perseroan melihat momentum ini sebagai peluang untuk meningkatkan penjualan ritel bahan bangunan, sekaligus memperluas basis pelanggan.

Ubah Skema Pembayaran, Angkat Beban Pertamina & PLN
| Kamis, 20 November 2025 | 07:16 WIB

Ubah Skema Pembayaran, Angkat Beban Pertamina & PLN

Kebijakan ini barang tentu bisa memperbaiki arus kas Pertamina dan PLN, sekaligus mengurangi beban pembiayaan jangka pendek.

INDEKS BERITA

Terpopuler