Terhadap Usulan Pengabaian Paten atas Vaksin Covid-19, Uni Eropa Belum Satu Suara

Jumat, 07 Mei 2021 | 22:38 WIB
Terhadap Usulan Pengabaian Paten atas Vaksin Covid-19, Uni Eropa Belum Satu Suara
[ILUSTRASI. Pemandu wisata dan operator perjalanan antre untuk menerima vaksin penyakit virus korona (COVID-19) AstraZeneca/Oxford dalam program COVAX, di Nairobi, Kenya, Selasa (27/4/2021). REUTERS/Monicah Mwangi]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  PORTO. Uni Eropa belum satu suara terhadap usulan pengabaian hak paten untuk vaksin Covid-19. Banyak pemimpin negara Eropa yang menilai usulan yang telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS) itu memerlukan waktu pembahasan selama bertahun-tahun. Jadi, usulan itu tidak membantu mempercepat proses vaksinasi yang dibutuhkan dunia untuk mengakhiri pandemi.

Para pemimpin dari blok yang beranggotakan 27 negara itu, akan membahas usul pengabaian paten dalam pertemuan selama dua hari di Porto. Namun pertemuan yang dimulai sejak Jumat (7/5), diperkirakan tidak akan menghasilkan pernyataan sikap yang bulat dari blok tersebut.

Beberapa pejabat Uni Eropa berpendapat, proses pengabaian hak kekayaan intelektual atas vaksin Covid-19 di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membutuhkan waktu hingga dua tahun. Jadi, pengabaian itu tidak relevan untuk mengendalikan pandemi dengan cepat.

Baca Juga: Pemerintah India dituntut untuk mempercepat vaksinasi Covid-19

Para ahli hukum perdagangan menyebut, jangka waktu melepaskan hak paten bisa bervariasi, tergantung pada metode yang digunakan dalam pengembangan vaksin. Bahkan, vaksin yang dikembangkan dengan mRNA, yang merupakan teknologi terbaru, sangat kecil kemungkinannya untuk dibebaskan dari paten.

Para pemimpin Uni Eropa kemungkinan akan mendengar nasihat dari komisi eksekutif blok itu bahwa pengabaian tidak akan membantu peningkatan produksi vaksin, terutama di negara-negara miskin. Alasannya, peningkatan produksi membutuhkan teknologi dan fasilitas canggih, yang tidak tersedia di negara-negara berpendapatan rendah.

"Kami membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi di Uni Eropa. Kami tidak yakin apakah pembebasan paten akan efektif membantu meningkatkan dosis vaksinasi, karena hambatan utama saat ini adalah kapasitas produksi," kata seorang pejabat dari sebuah negara UE.

"Produksi perlu ditingkatkan. Paten saat ini bukan hambatan utama. Namun kami terbuka untuk membahas semua solusi yang mungkin," ujar pejabat itu.

Baca Juga: Rusia rilis vaksin Covid-19 Sputnik Light, kemanjurannya 79,4% dengan satu dosis

Jerman diketahui menentang pengabaian hak paten, sementara Italia mendukungnya, tutur seorang pejabat Uni Eropa. Jerman merupakan negeri asal BionTech, yang memiliki paten atas vaksin yang dikembangkan dengan teknologi mRNA bersama dengan Pfizer.

Pejabat Uni Eropa percaya bahwa cara terbaik untuk mengakhiri pandemi dengan cepat adalah mencegah munculnya varian baru virus korona. Dan itu bisa tercapai dengan meningkatkan produksi suntikan di dunia, dengan cara menjual atau menyumbangkan vaksin ke negara-negara di seluruh dunia.

"Kami terbuka untuk membahas gagasan, opsi mengenai paten, untuk melihat bagaimana hal ini dapat membantu kami mencapai tujuan percepatan produksi dan pengiriman di seluruh dunia," kata seorang juru bicara Komisi dalam jumpa pers reguler.

Uni Eropa merupakan produsen vaksin terbesar di dunia, sekaligus pengekspor utama suntikan. Sebanyak 200 juta dosis sudah dikirim Uni Eropa ke luar wilayahnya. Sedang AS atau Inggris, tidak mengekspor vaksin yang dibuat di dalam negerinya.

Selanjutnya: Ekspektasi Investor Tinggi, The Fed Peringatkan Kemungkinan Peningkatan RIsiko di AS

 

Bagikan

Berita Terbaru

Efek Musiman Mendongkrak Likuiditas dan Kredit
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 11:11 WIB

Efek Musiman Mendongkrak Likuiditas dan Kredit

Penguatan dinilai lebih banyak dipengaruhi faktor musiman.                                                 

Cashback Bikin Kaget, Coretax Ubah Peta Pajak
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 11:09 WIB

Cashback Bikin Kaget, Coretax Ubah Peta Pajak

Coretax berlaku, warganet gelisah masih kurang bayar pajak gara-gara menerima cashback.                    

Bangkitnya Investasi Reksadana Syariah di Indonesia
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 09:33 WIB

Bangkitnya Investasi Reksadana Syariah di Indonesia

Reksadana syariah mengikuti prinsip Islam, yaitu menghindari riba gharar dan maysir dengan fokus pada aset halal seperti sukuk dan saham syariah. 

Rama Indonesia Ingin Akuisisi 59,24% Saham Dua Putra Utama Makmur (DPUM)
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 08:17 WIB

Rama Indonesia Ingin Akuisisi 59,24% Saham Dua Putra Utama Makmur (DPUM)

Pada 22 Januari 2026, Rama Indonesia berencana mengakuisisi 59,24% saham PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) dari modal disetor dan ditempatkan.

Erajaya Swasembada (ERAA) Siapkan Dana Rp 150 Miliar untuk Buyback Saham
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 08:09 WIB

Erajaya Swasembada (ERAA) Siapkan Dana Rp 150 Miliar untuk Buyback Saham

Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor. ​

Pelemahan Rupiah Ikut Memicu IHSG Terkoreksi 1,37% Dalam Sepekan
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 08:02 WIB

Pelemahan Rupiah Ikut Memicu IHSG Terkoreksi 1,37% Dalam Sepekan

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), jadi salah satu penahan kinerja IHSG di sepanjang pekan ini. ​

Bayang-Bayang Bubble di Saham Teknologi
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 07:53 WIB

Bayang-Bayang Bubble di Saham Teknologi

Kinerja saham masih loyo di awal tahun 2026, emiten teknologi dibayangi bubble kecerdasan buatan (AI)

Harga Emas Terus Mencetak Rekor Tertinggi, Peluang Investasi Emas Masih Terbuka
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 07:30 WIB

Harga Emas Terus Mencetak Rekor Tertinggi, Peluang Investasi Emas Masih Terbuka

Kondisi geopolitik yang panas dingin membuat harga emas diprediksi bakal terus menanjak di tahun 2026.

Menghadirkan Politik Ekonomi Resilensi
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 07:00 WIB

Menghadirkan Politik Ekonomi Resilensi

Ekonomi resiliensi diperlukan saat ini untuk bisa melindungi rakyat kebanyakan dari tekanan ekonomi.​

Menunggu Bunga Layu
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 07:00 WIB

Menunggu Bunga Layu

Otoritas perlu lebih galak memastikan efisiensi perbankan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk bunga kredit yang rendah.

INDEKS BERITA

Terpopuler