Terhadap Usulan Pengabaian Paten atas Vaksin Covid-19, Uni Eropa Belum Satu Suara

Jumat, 07 Mei 2021 | 22:38 WIB
Terhadap Usulan Pengabaian Paten atas Vaksin Covid-19, Uni Eropa Belum Satu Suara
[ILUSTRASI. Pemandu wisata dan operator perjalanan antre untuk menerima vaksin penyakit virus korona (COVID-19) AstraZeneca/Oxford dalam program COVAX, di Nairobi, Kenya, Selasa (27/4/2021). REUTERS/Monicah Mwangi]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  PORTO. Uni Eropa belum satu suara terhadap usulan pengabaian hak paten untuk vaksin Covid-19. Banyak pemimpin negara Eropa yang menilai usulan yang telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS) itu memerlukan waktu pembahasan selama bertahun-tahun. Jadi, usulan itu tidak membantu mempercepat proses vaksinasi yang dibutuhkan dunia untuk mengakhiri pandemi.

Para pemimpin dari blok yang beranggotakan 27 negara itu, akan membahas usul pengabaian paten dalam pertemuan selama dua hari di Porto. Namun pertemuan yang dimulai sejak Jumat (7/5), diperkirakan tidak akan menghasilkan pernyataan sikap yang bulat dari blok tersebut.

Beberapa pejabat Uni Eropa berpendapat, proses pengabaian hak kekayaan intelektual atas vaksin Covid-19 di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membutuhkan waktu hingga dua tahun. Jadi, pengabaian itu tidak relevan untuk mengendalikan pandemi dengan cepat.

Baca Juga: Pemerintah India dituntut untuk mempercepat vaksinasi Covid-19

Para ahli hukum perdagangan menyebut, jangka waktu melepaskan hak paten bisa bervariasi, tergantung pada metode yang digunakan dalam pengembangan vaksin. Bahkan, vaksin yang dikembangkan dengan mRNA, yang merupakan teknologi terbaru, sangat kecil kemungkinannya untuk dibebaskan dari paten.

Para pemimpin Uni Eropa kemungkinan akan mendengar nasihat dari komisi eksekutif blok itu bahwa pengabaian tidak akan membantu peningkatan produksi vaksin, terutama di negara-negara miskin. Alasannya, peningkatan produksi membutuhkan teknologi dan fasilitas canggih, yang tidak tersedia di negara-negara berpendapatan rendah.

"Kami membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi di Uni Eropa. Kami tidak yakin apakah pembebasan paten akan efektif membantu meningkatkan dosis vaksinasi, karena hambatan utama saat ini adalah kapasitas produksi," kata seorang pejabat dari sebuah negara UE.

"Produksi perlu ditingkatkan. Paten saat ini bukan hambatan utama. Namun kami terbuka untuk membahas semua solusi yang mungkin," ujar pejabat itu.

Baca Juga: Rusia rilis vaksin Covid-19 Sputnik Light, kemanjurannya 79,4% dengan satu dosis

Jerman diketahui menentang pengabaian hak paten, sementara Italia mendukungnya, tutur seorang pejabat Uni Eropa. Jerman merupakan negeri asal BionTech, yang memiliki paten atas vaksin yang dikembangkan dengan teknologi mRNA bersama dengan Pfizer.

Pejabat Uni Eropa percaya bahwa cara terbaik untuk mengakhiri pandemi dengan cepat adalah mencegah munculnya varian baru virus korona. Dan itu bisa tercapai dengan meningkatkan produksi suntikan di dunia, dengan cara menjual atau menyumbangkan vaksin ke negara-negara di seluruh dunia.

"Kami terbuka untuk membahas gagasan, opsi mengenai paten, untuk melihat bagaimana hal ini dapat membantu kami mencapai tujuan percepatan produksi dan pengiriman di seluruh dunia," kata seorang juru bicara Komisi dalam jumpa pers reguler.

Uni Eropa merupakan produsen vaksin terbesar di dunia, sekaligus pengekspor utama suntikan. Sebanyak 200 juta dosis sudah dikirim Uni Eropa ke luar wilayahnya. Sedang AS atau Inggris, tidak mengekspor vaksin yang dibuat di dalam negerinya.

Selanjutnya: Ekspektasi Investor Tinggi, The Fed Peringatkan Kemungkinan Peningkatan RIsiko di AS

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:04 WIB

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya

Rupiah masih sulit diprediksi karena liburan. "Namun dengan indeks dolar AS yang masih naik, rupiah berpotensi tertekan,

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:00 WIB

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban

Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor fundamental dalam negeri. Maka, rupiah masih dalam tren pelemahan.

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:42 WIB

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang berpotensi mempengaruhi arah IHSG ke depan.

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:38 WIB

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi

Permintaan kredit untuk jangka panjang memberi sinyal masih ada ruang pertumbuhan.                        

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:35 WIB

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura

Perusahaan akan terus mengejar peluang pertumbuhan yang sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:21 WIB

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta

Sejak H-7 (18 Desember) hingga H+5 Natal (30 Desember), total pergerakan penumpang mencapai 14.951.649 orang.

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:20 WIB

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen

Saham emiten berkapitalisasi besar atau blue chip cenderung menawarkan yield dividen rendah sekitar 2% bahkan di bawah level tersebut. ​

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:17 WIB

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat

Kuota haji khusus 2026 ditetapkan sebanyak 17.680 jemaah. Dari jumlah itu, 16.396 merupakan jemaah berdasarkan urut nomor porsi

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:14 WIB

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025

Pekerja swasta masih mendominasi penyerapan dengan total 205.311 unit (73,63%), kemudian diikuti kelompok wiraswasta sebanyak 39.218 unit

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:09 WIB

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK

Pemutusan hubungan kerja akan berlanjut akibat kelesuan daya beli dan ketidakpastian ekonomi dimestik dan global

INDEKS BERITA

Terpopuler