Terhadap Usulan Pengabaian Paten atas Vaksin Covid-19, Uni Eropa Belum Satu Suara

Jumat, 07 Mei 2021 | 22:38 WIB
Terhadap Usulan Pengabaian Paten atas Vaksin Covid-19, Uni Eropa Belum Satu Suara
[ILUSTRASI. Pemandu wisata dan operator perjalanan antre untuk menerima vaksin penyakit virus korona (COVID-19) AstraZeneca/Oxford dalam program COVAX, di Nairobi, Kenya, Selasa (27/4/2021). REUTERS/Monicah Mwangi]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  PORTO. Uni Eropa belum satu suara terhadap usulan pengabaian hak paten untuk vaksin Covid-19. Banyak pemimpin negara Eropa yang menilai usulan yang telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS) itu memerlukan waktu pembahasan selama bertahun-tahun. Jadi, usulan itu tidak membantu mempercepat proses vaksinasi yang dibutuhkan dunia untuk mengakhiri pandemi.

Para pemimpin dari blok yang beranggotakan 27 negara itu, akan membahas usul pengabaian paten dalam pertemuan selama dua hari di Porto. Namun pertemuan yang dimulai sejak Jumat (7/5), diperkirakan tidak akan menghasilkan pernyataan sikap yang bulat dari blok tersebut.

Beberapa pejabat Uni Eropa berpendapat, proses pengabaian hak kekayaan intelektual atas vaksin Covid-19 di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membutuhkan waktu hingga dua tahun. Jadi, pengabaian itu tidak relevan untuk mengendalikan pandemi dengan cepat.

Baca Juga: Pemerintah India dituntut untuk mempercepat vaksinasi Covid-19

Para ahli hukum perdagangan menyebut, jangka waktu melepaskan hak paten bisa bervariasi, tergantung pada metode yang digunakan dalam pengembangan vaksin. Bahkan, vaksin yang dikembangkan dengan mRNA, yang merupakan teknologi terbaru, sangat kecil kemungkinannya untuk dibebaskan dari paten.

Para pemimpin Uni Eropa kemungkinan akan mendengar nasihat dari komisi eksekutif blok itu bahwa pengabaian tidak akan membantu peningkatan produksi vaksin, terutama di negara-negara miskin. Alasannya, peningkatan produksi membutuhkan teknologi dan fasilitas canggih, yang tidak tersedia di negara-negara berpendapatan rendah.

"Kami membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi di Uni Eropa. Kami tidak yakin apakah pembebasan paten akan efektif membantu meningkatkan dosis vaksinasi, karena hambatan utama saat ini adalah kapasitas produksi," kata seorang pejabat dari sebuah negara UE.

"Produksi perlu ditingkatkan. Paten saat ini bukan hambatan utama. Namun kami terbuka untuk membahas semua solusi yang mungkin," ujar pejabat itu.

Baca Juga: Rusia rilis vaksin Covid-19 Sputnik Light, kemanjurannya 79,4% dengan satu dosis

Jerman diketahui menentang pengabaian hak paten, sementara Italia mendukungnya, tutur seorang pejabat Uni Eropa. Jerman merupakan negeri asal BionTech, yang memiliki paten atas vaksin yang dikembangkan dengan teknologi mRNA bersama dengan Pfizer.

Pejabat Uni Eropa percaya bahwa cara terbaik untuk mengakhiri pandemi dengan cepat adalah mencegah munculnya varian baru virus korona. Dan itu bisa tercapai dengan meningkatkan produksi suntikan di dunia, dengan cara menjual atau menyumbangkan vaksin ke negara-negara di seluruh dunia.

"Kami terbuka untuk membahas gagasan, opsi mengenai paten, untuk melihat bagaimana hal ini dapat membantu kami mencapai tujuan percepatan produksi dan pengiriman di seluruh dunia," kata seorang juru bicara Komisi dalam jumpa pers reguler.

Uni Eropa merupakan produsen vaksin terbesar di dunia, sekaligus pengekspor utama suntikan. Sebanyak 200 juta dosis sudah dikirim Uni Eropa ke luar wilayahnya. Sedang AS atau Inggris, tidak mengekspor vaksin yang dibuat di dalam negerinya.

Selanjutnya: Ekspektasi Investor Tinggi, The Fed Peringatkan Kemungkinan Peningkatan RIsiko di AS

 

Bagikan

Berita Terbaru

Impor BBM Dibuka, AKR Corporindo (AKRA) Ketiban Berkah
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:38 WIB

Impor BBM Dibuka, AKR Corporindo (AKRA) Ketiban Berkah

Pembukaan kembali keran kuota impor BBM untuk badan usaha pengelola SPBU swasta berpotensi mendongkrak kinerja PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). 

Danantara Alihkan 1% Saham BUMN, Prospek Emiten Pelat Merah Bakal Cerah?
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:31 WIB

Danantara Alihkan 1% Saham BUMN, Prospek Emiten Pelat Merah Bakal Cerah?

BPI Danantara melakukan pengalihan saham 12 emiten BUMN kepada Badan Pengaturan (BP) BUMN. Seperti apa dampaknya ke prospek emiten BUMN? 

Industri Tekstil Berupaya Merajut Cuan Tahun Ini
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:30 WIB

Industri Tekstil Berupaya Merajut Cuan Tahun Ini

Industri TPT sedang berada di fase transisi penting setelah menghadapi tekanan, terutama dari melemahnya daya beli global dan impor ilegal.

Rekor Cadangan Devisa Indonesia
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:25 WIB

Rekor Cadangan Devisa Indonesia

Posisi cadangan devisa akhir Desember 2025 yang sebesar US$ 156,5 miliar, tertinggi setelah Maret 2025 yang saat itu tercatat US$ 157,1 miliar

Dana Asing Mengalir Deras ke Pasar Saham Indonesia, Saham-Saham Big Caps Jadi Buruan
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:16 WIB

Dana Asing Mengalir Deras ke Pasar Saham Indonesia, Saham-Saham Big Caps Jadi Buruan

Menelisik saham-saham yang jadi incaran investor asing di tahun 2025. Hingga kemarin, aliran dana asing ke Bursa Efek Indonesia masih deras. 

Swasembada Pangan
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:12 WIB

Swasembada Pangan

Swasembada 2025 adalah sebuah "kebenaran statistik" yang dibangun di atas fondasi definisi bukan hasil transformasi struktural yang kokoh.

Melebarnya Shortfall Pajak Membebani Target 2026
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:11 WIB

Melebarnya Shortfall Pajak Membebani Target 2026

Penerimaan pajak tahun 2025 mengalami shortfall alias selisih realisasi dengan target yang sebesar Rp 271,7 triliun

Kelolaan Reksadana Tumbuh 35%, AUM Pendapatan Tetap Terbesar, Return Saham Tertinggi
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:10 WIB

Kelolaan Reksadana Tumbuh 35%, AUM Pendapatan Tetap Terbesar, Return Saham Tertinggi

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) industri reksadana pada Desember 2025 mencapai Rp 679,24 triliun.

Wijaya Karya (WIKA) Genjot Raihan Nilai Kontrak Baru
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:00 WIB

Wijaya Karya (WIKA) Genjot Raihan Nilai Kontrak Baru

Kontribusi terbesar kontrak baru berasal dari segmen infrastruktur dan building, yang ditopang oleh proyek jalan, jembatan, sumber daya air.

Waspada Ruang Fiskal Kian Sempit Bila Defisit Melebar
| Jumat, 09 Januari 2026 | 05:59 WIB

Waspada Ruang Fiskal Kian Sempit Bila Defisit Melebar

Kemkeu mencatat defisit anggaran sepanjang 2025 mencapai 2,92% dari PDB, setara Rp 695,1 triliun    

INDEKS BERITA

Terpopuler