Terhadap Usulan Pengabaian Paten atas Vaksin Covid-19, Uni Eropa Belum Satu Suara

Jumat, 07 Mei 2021 | 22:38 WIB
Terhadap Usulan Pengabaian Paten atas Vaksin Covid-19, Uni Eropa Belum Satu Suara
[ILUSTRASI. Pemandu wisata dan operator perjalanan antre untuk menerima vaksin penyakit virus korona (COVID-19) AstraZeneca/Oxford dalam program COVAX, di Nairobi, Kenya, Selasa (27/4/2021). REUTERS/Monicah Mwangi]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  PORTO. Uni Eropa belum satu suara terhadap usulan pengabaian hak paten untuk vaksin Covid-19. Banyak pemimpin negara Eropa yang menilai usulan yang telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS) itu memerlukan waktu pembahasan selama bertahun-tahun. Jadi, usulan itu tidak membantu mempercepat proses vaksinasi yang dibutuhkan dunia untuk mengakhiri pandemi.

Para pemimpin dari blok yang beranggotakan 27 negara itu, akan membahas usul pengabaian paten dalam pertemuan selama dua hari di Porto. Namun pertemuan yang dimulai sejak Jumat (7/5), diperkirakan tidak akan menghasilkan pernyataan sikap yang bulat dari blok tersebut.

Beberapa pejabat Uni Eropa berpendapat, proses pengabaian hak kekayaan intelektual atas vaksin Covid-19 di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membutuhkan waktu hingga dua tahun. Jadi, pengabaian itu tidak relevan untuk mengendalikan pandemi dengan cepat.

Baca Juga: Pemerintah India dituntut untuk mempercepat vaksinasi Covid-19

Para ahli hukum perdagangan menyebut, jangka waktu melepaskan hak paten bisa bervariasi, tergantung pada metode yang digunakan dalam pengembangan vaksin. Bahkan, vaksin yang dikembangkan dengan mRNA, yang merupakan teknologi terbaru, sangat kecil kemungkinannya untuk dibebaskan dari paten.

Para pemimpin Uni Eropa kemungkinan akan mendengar nasihat dari komisi eksekutif blok itu bahwa pengabaian tidak akan membantu peningkatan produksi vaksin, terutama di negara-negara miskin. Alasannya, peningkatan produksi membutuhkan teknologi dan fasilitas canggih, yang tidak tersedia di negara-negara berpendapatan rendah.

"Kami membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi di Uni Eropa. Kami tidak yakin apakah pembebasan paten akan efektif membantu meningkatkan dosis vaksinasi, karena hambatan utama saat ini adalah kapasitas produksi," kata seorang pejabat dari sebuah negara UE.

"Produksi perlu ditingkatkan. Paten saat ini bukan hambatan utama. Namun kami terbuka untuk membahas semua solusi yang mungkin," ujar pejabat itu.

Baca Juga: Rusia rilis vaksin Covid-19 Sputnik Light, kemanjurannya 79,4% dengan satu dosis

Jerman diketahui menentang pengabaian hak paten, sementara Italia mendukungnya, tutur seorang pejabat Uni Eropa. Jerman merupakan negeri asal BionTech, yang memiliki paten atas vaksin yang dikembangkan dengan teknologi mRNA bersama dengan Pfizer.

Pejabat Uni Eropa percaya bahwa cara terbaik untuk mengakhiri pandemi dengan cepat adalah mencegah munculnya varian baru virus korona. Dan itu bisa tercapai dengan meningkatkan produksi suntikan di dunia, dengan cara menjual atau menyumbangkan vaksin ke negara-negara di seluruh dunia.

"Kami terbuka untuk membahas gagasan, opsi mengenai paten, untuk melihat bagaimana hal ini dapat membantu kami mencapai tujuan percepatan produksi dan pengiriman di seluruh dunia," kata seorang juru bicara Komisi dalam jumpa pers reguler.

Uni Eropa merupakan produsen vaksin terbesar di dunia, sekaligus pengekspor utama suntikan. Sebanyak 200 juta dosis sudah dikirim Uni Eropa ke luar wilayahnya. Sedang AS atau Inggris, tidak mengekspor vaksin yang dibuat di dalam negerinya.

Selanjutnya: Ekspektasi Investor Tinggi, The Fed Peringatkan Kemungkinan Peningkatan RIsiko di AS

 

Bagikan

Berita Terbaru

Haji Isam dan Oscar Darmawan Dikabarkan Tertarik Garap Bursa Kripto
| Sabtu, 15 November 2025 | 08:16 WIB

Haji Isam dan Oscar Darmawan Dikabarkan Tertarik Garap Bursa Kripto

Pengelola bursa kripto di Indonesia, PT Central Finansial X (CFX), bakal kedatangan pesaing tangguh.

Redenominasi Rupiah dan Kesiapan Sistem
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:46 WIB

Redenominasi Rupiah dan Kesiapan Sistem

Redenominasi bukan sekadar menghapus nol di atas kertas, melainkan membangun kepercayaan baru terhadap nilai ekonomi Indonesia.

Keadilan Iklim COP30
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:31 WIB

Keadilan Iklim COP30

COP 30 harus kembali ke akarnya, memastikan rakyat yang paling terdampak mendapatkan perlindungan utama.

Waspada Lonjakan Inflasi Pangan Berlanjut
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:26 WIB

Waspada Lonjakan Inflasi Pangan Berlanjut

BI mewaspadai pergerakan inflasi kelompok pangan alias volatile food yang mulai meningkat beberapa waktu terakhir.

Cerita Direktur Sreeya Sewu Indonesia Mengadopsi Strategi Value Investing
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:15 WIB

Cerita Direktur Sreeya Sewu Indonesia Mengadopsi Strategi Value Investing

Mengupas strategi berinvestasi Natanael Yuyun Suryadi, Direktur PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk (SPID) 

 Membentuk Ulang Industri Lelang
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:06 WIB

Membentuk Ulang Industri Lelang

Menyusuri perjalanan karier Deny Gunawan hingga menjabat Chief Operating Officer (COO) PT JBA Indonesia

Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) Merambah Bisnis Susu Untuk MBG
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:00 WIB

Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) Merambah Bisnis Susu Untuk MBG

Mengupas profil dan strategi bisnis baru PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) di sektor susu sapi perah dan turunannya

KRAS Berpeluang Dapat Suntikan Dana Danantara
| Sabtu, 15 November 2025 | 07:00 WIB

KRAS Berpeluang Dapat Suntikan Dana Danantara

Industri baja dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan berkeahlian tinggi.

Sanksi Tegas Bagi Importir Pakaian Bekas
| Sabtu, 15 November 2025 | 06:56 WIB

Sanksi Tegas Bagi Importir Pakaian Bekas

Total nilai impor pakai bekas itu sebesar Rp 112,35 miliar atau setara 19.391 balpres yang dimusnahkan.

Pesangon dan Uang Pensiun Tetap Kena Pajak
| Sabtu, 15 November 2025 | 06:54 WIB

Pesangon dan Uang Pensiun Tetap Kena Pajak

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil pajak atas pesangon pensiun                     

INDEKS BERITA

Terpopuler