Tiga Risiko Masih Membayangi Stabilitas Sistem Keuangan

Sabtu, 04 Mei 2019 | 09:04 WIB
Tiga Risiko Masih Membayangi Stabilitas Sistem Keuangan
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Stabilitas sistem keuangan domestik masih terjaga di tengah ketidakpastian global sepanjang 2018. Tahun ini, Bank Indonesia (BI) menilai masih ada sejumlah risiko atas stabilitas sistem keuangan yang perlu dicermati. Terutama, terkait perkembangan ekonomi Amerika Serikat (AS) terbaru.

Secara mengejutkan, pertumbuhan ekonomi AS selama kuartal I-2019 mencapai 3,2%, lebih tinggi dari perkiraan Federal Reserve (The Fed) yang hanya 2,4%. Angka itu juga melebihi ekspektasi ekonom di kisaran 2,2%.

Pertumbuhan ekonomi AS yang pesat menimbulkan sentimen baru. Suku bunga The Fed bisa saja naik jika ekonomi negeri uak Sam terus tumbuh positif. Walhasil, dana asing yang selama ini masuk ke pasar Indonesia akan kembali ke negara maju.

Pada perdagangan Jumat (3/5), investor asing mencatatkan penjualan bersih (net sell) di pasar saham sebesar Rp 967,33 miliar. Dalam sepekan, total net sell asing mencapai Rp 1,6 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan, risiko pertama yang harus diwaspadai adalah cross section risk. "Kita perlu memperhatikan, bagaimana pembalikan modal asing tidak menimbulkan risiko likuiditas di sektor keuangan," ujarnya saat peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan Semester II-2018 kemarin.

Risiko yang kedua adalah market risk. Risiko ini terkait kebijakan kenaikan suku bunga acuan BI yang tidak berdampak pada kenaikan suku bunga kredit bank.

Ketiga, credit risk. Ini mengenai pengelolaan berbagai aspek yang meliputi perlambatan ekonomi dunia, serta upaya mendorong ekspor dan permintaan domestik.

Untuk memitigasi ketiga risiko tersebut, bank sentral perlu memastikan kebijakannya masih sejalan dengan stabilitas sistem keuangan. "Bagaimana kebijakan moneter masih in line dengan stabilitas sistem keuangan, baik mikro maupun makro. Nah, ini tantangan yang harus dicermati," jelas Perry.

Meski demikian, Perry belum membeberkan rencana kebijakan moneter ke depan. Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pekan lalu memutuskan, masih menjaga suku bunga acuan di level 6%.

Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto menambahkan, ada risiko stabilitas sistem keuangan lainnya pasca data ekonomi AS. "Risiko ketergantungan bank pada retail funding," ujar Rijanto.

Di tengah ekspansi kredit, retail fiunding menimbulkan risiko likuiditas. Dalam tren jangka panjang, alat likuid perbankan makin menipis karena peningkatan funding gap. Ini menaikkan harga dana pihak ketiga, khususnya pada bank yang punya akses ke wholesale funding.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, perekonomian domestik saat ini dalam kondisi yang kondusif. "BI seharusnya inisiatif menurunkan bunga acuan, misalnya, 0,25%0,5% untuk meningkatkan optimisme pengusaha," imbuhnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler