Timbang Matang Kebijakan Pajak Pro Konglomerat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Rumor penggantian Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menguat. Dirjen Pajak baru diminta tidak memuluskan kebijakan yang pro konglomerat, seperti pengampunan pajak alias tax amnesty dan pembentukan family office.
Sebagaimana diketahui, DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025, setelah pemerintah dua kali melaksanakan program ini. Adapun RUU tersebut diinisiasi oleh Komisi XI DPR.
