Toyota Dikritik Investor Karena Melobi Pemerintah Jepang Minta Dukungan Mobil Hibrida

Jumat, 24 Juni 2022 | 18:16 WIB
Toyota Dikritik Investor Karena Melobi Pemerintah Jepang Minta Dukungan Mobil Hibrida
[ILUSTRASI. Eksekutitf Toyota mengatakan tidak dapat mendukung Pemerintah Jepang yang menolak kendaraan hibrida. REUTERS/Pierre Albouy]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Toyota Motor Corp melobi Pemerintah Jepang supaya kendaraan hibrida didukung seperti kendaraan baterai listrik. Perusahaan yang tergabung dalam asosiasi industri otomotif Jepang itu mengatakan tidak dapat mendukung pemerintah yang menolak kendaraan hibrida. Aksi lobi tersebut dikecam banyak pihak.

Lobi oleh Akio Toyoda yang merupakan Presiden Toyota Motor Corp dan Ketua The Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), datang ketika Toyota telah menghadapi peningkatan pengawasan dari para investor hijau. Para investor mengatakan Toyota lamban dalam merangkul kendaraan baterai listrik dan justru menekan pemerintah untuk memperlambat transisi ke mobil EV.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Operator Jalan Tol Mengalap Berkah Nataru
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:25 WIB

Operator Jalan Tol Mengalap Berkah Nataru

Banyak masyarakat memakai kendaraan pribadi maupun angkutan umum menggunakan layanan jalan bebas hambatan ini.​

TPIA Menjual Peralatan ke Anak Usaha Rp 84 Miliar
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:15 WIB

TPIA Menjual Peralatan ke Anak Usaha Rp 84 Miliar

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menjual sejumlah peralatan berupa tangki dan kapal, mesin, SKIDS, dan peralatan lainnya ke entitas anak usaha.

Hari Perdana Tahun 2026, Transaksi di ICDX Rp 130 Triliun
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:12 WIB

Hari Perdana Tahun 2026, Transaksi di ICDX Rp 130 Triliun

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) mencatat, pada transaksi perdana di 2 Januari 2026, total volume mencapai 28.621 lot. 

Dapat Pinjaman Jumbo, Kimia Farma (KAEF) Berharap Kinerja Tak Lagi Loyo
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:06 WIB

Dapat Pinjaman Jumbo, Kimia Farma (KAEF) Berharap Kinerja Tak Lagi Loyo

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) siap memperbaiki kinerjanya di tahun 2026. Ini setelah KAEF mendapatkan dana pinjaman Rp 846 miliar dari Bio Farma.​

Ganti Pengendali, Austindo Nusantara (ANJT) Kejar Efisiensi Lewat Aksi Korporasi
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:01 WIB

Ganti Pengendali, Austindo Nusantara (ANJT) Kejar Efisiensi Lewat Aksi Korporasi

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) melakukan sejumlah aksi korporasi usai ganti pengendali saham. Apa saja?

Poles-poles Produksi Keramik Nasional
| Rabu, 07 Januari 2026 | 07:00 WIB

Poles-poles Produksi Keramik Nasional

Rata-rata utilisasi meningkat dari 66% pada 2024 menjadi 73% di tahun 2025. Peningkatan utilisasi ini mendongkrak produksi sekitar 62 juta m²

Menakar Potensi Rotasi Sektor Saham di Tahun 2026
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:53 WIB

Menakar Potensi Rotasi Sektor Saham di Tahun 2026

Sejumlah analis menilai, rotasi pemuncak indeks sektor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih terbuka pada tahun 2026​.

DPK Valas Tumbuh Tipis, Tekanan Likuiditas Perbankan Kian Terasa
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:49 WIB

DPK Valas Tumbuh Tipis, Tekanan Likuiditas Perbankan Kian Terasa

Bank Indonesia (BI) mencatat, dana pihak ketiga (DPK) valas per November 2025 mencapai Rp 1.357 triliun.

Tahun Kuda Api Jadi Pembuktian Target BEI
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:42 WIB

Tahun Kuda Api Jadi Pembuktian Target BEI

Meskipun euforia pasar terus muncul, risiko koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetap terbuka.​

Insentif Pajak Properti Perlu Lebih Lentur
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:35 WIB

Insentif Pajak Properti Perlu Lebih Lentur

Kebijakan tersebut diperpanjang hingga Desember 2026. Adapun ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 

INDEKS BERITA

Terpopuler