Tren Bunga KPR di 2022 Ikuti Tren Bunga Acuan

Rabu, 08 Desember 2021 | 05:25 WIB
Tren Bunga KPR di 2022 Ikuti Tren Bunga Acuan
[]
Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Rizki Caturini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana bank sentral global mengerek bunga acuan bakal berpengaruh pada bunga perbankan di dalam negeri. Tak terkecuali bunga untuk kredit pemilikan rumah (KPR).

Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyatakan, selain bunga acuan Bank Indonesia (BI), bunga KPR akan dipengaruhi oleh biaya dana atau cost of fund perbankan sebagai sumber likuiditas. 

“Kami harap bunga KPR bisa stabil rendah seperti saat ini. Tergantung dari pergerakan cost of fund dan BI rate juga. Namun saat ini merupakan era bunga rendah,” ujar Lani, Selasa (7/12).

Ia mengaku bunga KPR CIMB Niaga telah turun sekitar 250 basis poin (bps) dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Bahkan, saat ini, CIMB Niaga tengah memberikan promosi akhir tahun dengan bunga KPR 2,2% tetap dalam satu tahun. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) KPR CIMB Niaga per Oktober sebesar Rp 7,25%. 
Lani mengaku bisnis KPR CIMB Niaga tumbuh 8% year on year (yoy) per Oktober 2021. Ia memprediksi hingga akhir tahun masih akan tumbuh dalam persentase yang sama. “Kami harap KPR bisa tumbuh 9%-10% di  2022,” jelasnya. 

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga masih optimistis dengan prospek KPR pada kuartal IV-2021. BBRI ini mampu mencatatkan pertumbuhan KPR per September 2021 lebih dari 10% secara yoy.

Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto menyatakan, momentum harga properti yang turun ini justru menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan investasi di sektor ini.

Digitalisasi KPR

BRI tengah menggelar KPR BRI Virtual Expo hingga 15 Januari 2022 dengan bekerjasama dengan lebih dari 500 developer untuk menggenjot KPR. "Untuk penyaluran tahun 2022, diproyeksikan akan meningkat sebesar 11% yoy," papar Aestika, Selasa (7/12).

SBDK BRI per Oktober 2021 sebesar 7,25% atau turun dari Desember yang masih 9,90%. BRI juga alam terus melakukan inovasi digital untuk mempercepat dan mempermudah proses pengajuan KPR.

Adapun Hirwandi Gafar Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menyatakan selama tahun 2021, pertumbuhan penyaluran kredit stabil dan berkelanjutan kendati pertumbuhan kredit industri cenderung melambat. Untuk kinerja pembiayaan tahun 2021, per Oktober 2021  pertumbuhan kredit Bank BTN  menembus  6% yoy. 

“Ini didorong pertumbuhan KPR subsidi dan KPR non subsidi. Pertumbuhan yang cenderung stabil pada tahun ini dukung oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah lewat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bank Indonesia melakukan penyesuaian pengaturan batasan Rasio Loan to Value (LTV) untuk kredit properti,” jelas Hirwandi, kemarin (7/12).

Sementara dari faktor internal, Bank BTN terus melakukan transformasi, memperkuat jaringan stakeholder properti, aktif bekerjasama dengan komunitas dan instansi. SBDK KPR BTN per Oktober 2021 sebesar 7,25% turun dari Desember 2020 yang di level 10,50%. 

Hirwandi memproyeksikan pembiayaan perumahan di 2022 dapat tumbuh di atas pertumbuhan tahun 2021 yang bertumpu pada pertumbuhan KPR subsidi maupun non subsidi.   

Bagikan

Berita Terbaru

ESG Chandra Asri (TPIA): Meninggalkan Jejak Hijau Gaya Hidup Berkelanjutan
| Senin, 09 Maret 2026 | 11:01 WIB

ESG Chandra Asri (TPIA): Meninggalkan Jejak Hijau Gaya Hidup Berkelanjutan

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyiapkan langkah keberlanjutan. Bukan hanya dengan strategi besar korporasi, tetapi juga l

Lonjakan Harga Komoditas dan Kebijakan Angkutan Batubara Bikin Saham RMKE Memesona
| Senin, 09 Maret 2026 | 09:15 WIB

Lonjakan Harga Komoditas dan Kebijakan Angkutan Batubara Bikin Saham RMKE Memesona

Aturan larangan truk angkutan batubara melintasi jalan umum milik provinsi menjadi katalis positif bagi RMKE.

Menakar Potensi Rebound Saham BBCA di Tengah Gencarnya Aksi Jual Investor Asing
| Senin, 09 Maret 2026 | 08:00 WIB

Menakar Potensi Rebound Saham BBCA di Tengah Gencarnya Aksi Jual Investor Asing

Sejumlah investor asing institusi menerapkan strategi averaging down seiring koreksi harga saham BBCA.

Free Float 15% dan Disclosure 1% Menjawab MSCI?
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:46 WIB

Free Float 15% dan Disclosure 1% Menjawab MSCI?

Menjadikan batasan free float sebagai target tunggal berisiko membawa investor ke fetisisme angka.​ 

Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Serpong Damai (BSDE) Kompak Turun Pada 2025
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:37 WIB

Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Serpong Damai (BSDE) Kompak Turun Pada 2025

Seiring turunnya pendapatan, laba bersih PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)  ikut tergerus 41,6% secara tahunan menjadi Rp 2,54 triliun di 2025

Beban Pendapatan Membengkak Laba Bersih PGAS Terpangkas
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:32 WIB

Beban Pendapatan Membengkak Laba Bersih PGAS Terpangkas

Laba bersih PGAS anjlok 36,54% (YoY) ke US$ 215,4 juta pada 2025, seiring beban pokok pendapatan bengkak 10% (YoY) jadi US$ 3,3 miliar pada 2025. 

Harga Nikel Anjlok, Saham Emiten Jeblok
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:27 WIB

Harga Nikel Anjlok, Saham Emiten Jeblok

Seiring loyonya harga komoditas di pasar global, mayoritas harga saham emiten nikel di Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut terkoreksi​.

Harga Minyak Dunia Melonjak, Margin Emiten Consumer Staples Berisiko Tergerus
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:25 WIB

Harga Minyak Dunia Melonjak, Margin Emiten Consumer Staples Berisiko Tergerus

Lonjakan harga minyak dunia berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap emiten sektor barang konsumsi.

Implikasi Aturan Pungutan Ekspor Sawit
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:21 WIB

Implikasi Aturan Pungutan Ekspor Sawit

Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah memperkuat sumber pendanaan sektor kelapa sawit sekaligus menjaga keberlanjutan program strategis

Isi Portofolio Tersangkut di Papan Pemantauan Khusus
| Senin, 09 Maret 2026 | 05:59 WIB

Isi Portofolio Tersangkut di Papan Pemantauan Khusus

Dari total 33 saham yang digenggam Asabri merujuk ke data KSEI, 20 saham atau sekitar 2/3 diantaranya menghuni Papan Pemantauan Khusus (PPK).

INDEKS BERITA

Terpopuler