KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung yang terjadi sehari setelah pergantian pimpinan lembaga tersebut memunculkan pertanyaan besar di ruang publik. Terlepas dari belum adanya penjelasan resmi mengenai tujuan penggeledahan itu, rangkaian peristiwa ini menegaskan satu hal: program strategis negara sebesar apa pun tidak boleh berada di luar jangkauan akuntabilitas.
BGN bukan lembaga biasa. Di pundaknya melekat salah satu program prioritas pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, yakni pemenuhan gizi. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut tata kelola, kualitas layanan, maupun disiplin organisasi di dalamnya tidak dapat dipandang sebagai urusan administratif semata. Dampaknya bisa menjalar hingga ke kepercayaan publik terhadap program yang selama ini digadang-gadang menjadi investasi masa depan bangsa.
Alasan pencopotan pimpinan BGN yang disampaikan pemerintah, mulai dari kedisiplinan menjalankan standar operasional hingga tata kelola dan pengawasan kualitas makanan, menunjukkan bahwa tantangan terbesar sebuah program nasional bukan hanya soal anggaran. Tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan membangun sistem yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks ini, penggeledahan oleh aparat penegak hukum semestinya tidak dilihat sebagai ancaman bagi program, melainkan sebagai bagian dari mekanisme koreksi dalam negara demokratis. Justru yang berbahaya adalah apabila lembaga yang mengelola anggaran besar dan menyentuh kepentingan publik dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat.
Publik tentu berharap proses hukum berjalan objektif dan bebas dari spekulasi. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga harus memastikan bahwa pergantian pejabat dan proses penegakan hukum tidak mengganggu pelayanan serta pelaksanaan program yang telah berjalan.
Kepercayaan masyarakat tidak dibangun oleh slogan atau target ambisius. Kepercayaan lahir dari keterbukaan, integritas, dan keberanian menindak setiap penyimpangan. Jika BGN ingin tetap menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia yang kredibel, maka akuntabilitas harus ditempatkan setinggi-tingginya. Sebab dalam program publik, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, melainkan juga kepercayaan rakyat.
