Upaya Tiga Pilar (AISA) Merebut Kendali Entitas Anak Mulai Membuahkan Hasil

Jumat, 28 Juni 2019 | 12:27 WIB
Upaya Tiga Pilar (AISA) Merebut Kendali Entitas Anak Mulai Membuahkan Hasil
[]
Reporter: Herry Prasetyo | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai menyelesaikan persoalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) kini tengah fokus untuk menggelar pergantian manajemen entitas anak yang selama ini belum berada di bawah kendali manajemen induk.

Dalam waktu dekat, upaya manajemen Tiga Pilar untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di entitas anak dalam rangka pergantian direksi dan komisaris akhirnya bakal terwujud.

Seperti diketahui, manajemen baru Tiga Pilar hasil RUPSLB Tiga Pilar pada 28 Oktober 2018 lalu belum bisa mengambil alih pengelolaan seluruh anak usaha.

Manajemen baru Tiga Pilar baru menguasai PT Balaraja Bisco Paloma, PT Putra Taro Paloma, dan PT Subafood pangan Jaya. Pada 28 November 2018, masing-masing entitas anak Tiga Pilar itu telah menggelar RUPSLB dan mengangkat Hengky Koestanto sebagai direktur sedangkan Kang Hongkie Widjaja sebagai komisaris.

Sementara pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Patra Power Nusantara, dan PT Poly Meditra Indonesia masih di luar kendali manajemen baru Tiga Pilar. Begitu juga dengan PT Dunia Pangan beserta entitas anaknya tidak berada di bawah pengelolaan manajemen induk hingga diputus pailit pada 6 Mei lalu.

Manajemen Tiga Pilar telah mengirimkan permintaan kepada direksi masing-masing entitas anak untuk menggelar RUPSLB dengan agenda perubahan susunan direksi dan komisaris. Namun, permintaan tersebut tak kunjung memperoleh tanggapan.

Akhirnya, pada Desember 2018 lalu, Tiga Pilar juga telah mengajukan permohonan penetapan RUPSLB pada Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Negeri Karanganyar terhadap ketiga anak usahanya.

Sayang, keberuntungan belum berpihak kepada manajemen Tiga Pilar. Pada Februari lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Sragen menolak tiga permohonan yang diajukan oleh Tiga Pilar. Ketiganya adalah permohonan untuk mengadakan RUPSLB di di Tiga Pilar Sejahtera, Patra Power, dan Dunia Pangan.

Begitu pula dengan permohonan Tiga Pilar untuk mengadakan RUPSLB di Poly Meditra. Tak berselang lama setelah putusan PN Sragen, giliran majelis hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menolak permohonan Tiga Pilar.

Penolakan manajemen entitas anak dan majelis hakim terhadap permohonan manajemen Tiga Pilar memperumit persoalan yang Tiga Pilar hadapi. Sebab, baik Tiga Pilar maupun entitas anak saat itu tengah menghadapi empat perkara PKPU.

Keempat perkara itu melibatkan Tiga Pilar Sejahtera dan Poly Meditra, Dunia Pangan dan ketiga anak usahanya, Putra Paloma dan Balaraja Bisco, serta Tiga Pilar sendiri sebagai entitas induk.

Saat itu, Tiga Pilar telah merancang usulan perdamaian yang mencakup seluruh PKPU yang dihadapi Tiga Pilar dan anak usahanya. Karena itulah, meski belum memperoleh kendali atas beberapa anak usahanya, manajemen Tiga Pilar meminta persetujuan manajemen entitas anak untuk menge

Pada Maret 2019, Direksi Tiga Pilar Sejahtera dan Poly Meditra meneken perjanjian yang pada intinya menyerahkan sepenuhnya penyusunan, isi, materi, dan penyampaian rencana perdamaian kepada Tiga Pilar dan Deloitte sebagai penasihat keuangan.

Sementara direksi Dunia Pangan, meski telah meneken perjanjian, tidak juga kunjung menyerahkan surat perjanjian tersebut kepada manajemen Tiga Pilar. Alhasil, Dunia Pangan berjalan sendiri dalam mengajukan rencana perdamaian.

Seperti diketahui, Tiga Pilar dan Poly Meditra berhasil lolos dari jerat pailit setelah para kreditur menyetuji rencana perdamaian secara aklamasi.

Sementara Dunia Pangan beserta ketiga anak usahanya, yakni PT Jatisari Srirejeki, PT Sukses Abadi Karya Inti, dan PT Indo Beras Unggul, gagal memperoleh persetujuan dari kreditur.

Alhasil, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Dunia Pangan dan ketiga anak usahanya berada dalam kondisi pailit.

Direktur Utama Tiga Pilar Sejahtera Food Hengky Koestanto saat itu mengatakan, pailitnya Dunia Pangan membuktikan permohonan Tiga Pilar mengenai RUPSLB untuk pergantian manajemen sangat relevan dan berdasar.

"Semoga saja hal ini mengetuk hati Pengadilan Negeri Sragen dan Karanganyar bahwa pergantian manajemen di tingkat anak-anak perusahaan adalah sebuah urgensi yang sangat beralasan. Taruhannya adalah nasib ribuan karyawan anak perusahaan kami dan kepercayaan para kreditur," ujar Hengky saat itu.

Menggelar RUPSLB dan mengganti manajemen entitas anak, bagi manajemen Tiga Pilar, memang merupakan langkah krusial untuk menyelamatkan seluruh perusahaan. Karena itulah, meski permohonan mengadakan RUPSLB telah ditolak PN Sragen dan PN Karanganyar pada Februari lalu, manajemen Tiga Pilar tak patah arang.

Pada April 2019 lalu, Tiga Pilar kembali mengajukan permohonan yang sama ke PN Sragen dan PN Karanganyar.

Di PN Sragen, Tiga Pilar mengajukan permohonan mengadakan RUPSLB Tiga Pilar Sejahtera dan RUPSLB Patra Power. Kedua permohonan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 134/Pdt.P/2019/PN Sgn dan nomor perkara 136/Pdt.P/2019/PN Sgn.

Sementara di PN Karanganyar, Tiga Pilar kembali mengajukan permohonan mengadakan RUPSLB Poly Meditra. Permohonan itu terdaftar dengan nomor perkara 82/Pdt.P/2019/PN Krg.

Kali ini, keberuntungan untuk sementara berpihak kepada manajemen Tiga Pilar. Keluhan Hengky tampaknya didengar oleh majelis hakim.

Kamis (27/6) kemarin, majelis hakim Pengadilan Negeri Sragen mengabulkan permohonan Tiga Pilar untuk menyelenggarakan RUPSLB Tiga Pilar Sejahtera.

Dalam putusannya, majelis hakim memberikan izin kepada Tiga Pilar untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB dan menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

Majelis hakim juga menetapkan Tiga Pilar sebagai Ketua RUPSLB dan memerintahkan direksi dan komisaris Tiga Pilar Sejahtera saat ini untuk hadir dalam RUPSLB.

Putusan ini jelas melegakan manajemen Tiga Pilar. Harapannya, permohonan untuk mengadakan RUPSLB di Poly Meditra juga akan dikabulkan oleh majelis hakim PN Karanganyar.

Hengky mengatakan, Tiga Pilar saat ini menunggu salinan putusan PN Sragen. Targetnya, setelah menerima salinan, Tiga Pilar akan segara mengadakan RUPSLB Tiga Pilar Sejahtera dalam waktu 16 hari.

Jika RUPSLB dan pergantian manajemen Tiga Pilar Sejahtera berjalan lancar, Tiga Pilar bisa kembali mengelola dan mengendalikan anak usaha yang bergerak di bidang produksi bihun tersebut.

Karena manajemen di bawah pengelolaan induk, Hengky bilang, penarikan data perusahaan pasti akan lebih mudah. Maklum, selama ini, manajemen Tiga Pilar tidak bisa mengakses data kinerja Tiga Pilar Sejahtera.

Hengky mengatakan, pasca pergantian manajemen, manajemen baru nantinya akan melakukan stock opname. Secara umum, yang dimaksud stock opname adalah kegiatan penghitungan secara fisik atas persediaan barang di gudang yang akan dijual untuk mengetahui secara pasti dan akurat mengenai catatan pembukuan. "Kami belum akan melakukan full audit," ujar Hengky.

Yang paling penting, manajemen baru nantinya akan fokus untuk menormalisasi operasi Tiga Pilar Sejahtera. Ini penting dilakukan karena Tiga Pilar Sejahtera merupakan kontributor terbesar bagi Tiga Pilar.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Menakar Prospek Saham BBCA di Tengah Penurunan BI Rate
| Kamis, 18 September 2025 | 18:03 WIB

Menakar Prospek Saham BBCA di Tengah Penurunan BI Rate

Fundamental yang kuat disertai dengan tata kelola perusahaan yang baik, menyebabkan banyak investor masih meyakini saham BBCA cukup baik ke depan.

Pemerintah Siap Kucuri Dana Ke Koperasi Merah Putih, 20.000 Koperasi Bakal Kebagian
| Kamis, 18 September 2025 | 16:23 WIB

Pemerintah Siap Kucuri Dana Ke Koperasi Merah Putih, 20.000 Koperasi Bakal Kebagian

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan saat ini sudah terdapat 1.064 Kopdes Merah Putih yang telah menyerahkan proposal pinjaman.

Beleid Co-Payment Siap Rilis Lagi, Besarnya 5% dan Ganti Nama Jadi Re-Sharing
| Kamis, 18 September 2025 | 15:30 WIB

Beleid Co-Payment Siap Rilis Lagi, Besarnya 5% dan Ganti Nama Jadi Re-Sharing

Perusahaan asuransi wajib menyediakan produk tanpa fitur pembagian risiko, tapi juga diperbolehkan menawarkan produk dengan skema re-sharing.

Pemerintah Mengubah Postur Anggaran, Defisit Kian Lebar dan Transfer ke Daerah Naik
| Kamis, 18 September 2025 | 15:19 WIB

Pemerintah Mengubah Postur Anggaran, Defisit Kian Lebar dan Transfer ke Daerah Naik

Banggar DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui perubahan postur RAPBN 2026. Pendapatan, belanja, dan defisit disesuaikan.

Harga Saham BBRI Kembali ke Jalur Menanjak Seiring Akumulasi Blackrock dan JP Morgan
| Kamis, 18 September 2025 | 08:38 WIB

Harga Saham BBRI Kembali ke Jalur Menanjak Seiring Akumulasi Blackrock dan JP Morgan

Pertumbuhan kredit Bank BRI (BBRI) diproyeksikan lebih bertumpu ke segmen konsumer dan korporasi, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan. 

Investor Asing Pandang Netral ke Perbankan Indonesia, BBCA, BMRI, & BBRI Jadi Jagoan
| Kamis, 18 September 2025 | 07:55 WIB

Investor Asing Pandang Netral ke Perbankan Indonesia, BBCA, BMRI, & BBRI Jadi Jagoan

Likuiditas simpanan dan penyaluran kredit perbankan yang berpotensi lebih rendah sepanjang tahun ini jadi catatan investor asing.

Menanti Tuah Stimulus Saat Ekonomi Masih Lemah
| Kamis, 18 September 2025 | 07:19 WIB

Menanti Tuah Stimulus Saat Ekonomi Masih Lemah

Meski berisiko, penempatan dana ini bisa jadi sentimen positif bagi saham perbankan, karena ada potensi perbaikan likuiditas dan kualitas aset.

JITEX Bidik Transaksi Rp 14,9 Triliun
| Kamis, 18 September 2025 | 07:15 WIB

JITEX Bidik Transaksi Rp 14,9 Triliun

JITEX 2025 diikuti  335 eksibitor dan 258 buyer. Tahun ini kami menghadirkan buyer internasional dari sembilan negara dan lebih banyak investor

 Pengusaha Minta Setop Impor Baki Makan Bergizi
| Kamis, 18 September 2025 | 07:12 WIB

Pengusaha Minta Setop Impor Baki Makan Bergizi

Kapasitas produksi dalam negeri dinilai mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG. sehingga tidak perlu impor

Progres Proyek LRT  Fase 1B Capai 69,88%
| Kamis, 18 September 2025 | 07:00 WIB

Progres Proyek LRT Fase 1B Capai 69,88%

Pada Zona 1, yakni Jl. Pemuda Rawamangun dan Jl. Pramuka Raya, progres pembangunan telah mencapai 69,06%

INDEKS BERITA

Terpopuler