ILUSTRASI. Relawan menyelamatkan korban banjir yang terdampar dari rumah mereka yang terendam banjir bandang akibat hujan deras di Shah Alam, negara bagian Selangor, Malaysia, Minggu (19/12/2021). REUTERS/Rozanna Latiff
Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia mengajukan permohonan dana US$ 3 juta, atau setara Rp 42,7 miliar dari Green Climate Fund (GCF) milik PBB. Kementerian Lingkungan Malaysia menyatakan dana itu untuk pengembangan rencana nasional untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, menyusul musibah banjir yang melanda negara itu, dan menelantarkan hampir 70.000 orang di bulan ini.
Nilai dana yang diminta tidak seberapa dibandingkan dengan anggaran yang telah dijanjikan Negeri Jiran itu untuk dialokasikan ke upaya mitigasi banjir. Para ahli menyebut implementasi rencana tersebut kemungkinan akan memakan biaya lebih besar lagi.
Hujan deras yang melanda negeri itu sejak 18 Desember lalu menyebabkan banjir parah yang menewaskan sedikitnya 48 orang di delapan negara bagian Malaysia. Musibah itu meningkatkan seruan kepada Pemerintah Malaysia untuk meningkatkan kesiapsiagaannya terhadap perubahan cuaca yang ekstrem.
Baca Juga: PM Malaysia Minta Menteri Kabinet Batalkan Liburan, Fokus Pemulihan Pasca Banjir
Menanggapi pertanyaan yang dikirim ke pada 20 Desember tentang pendekatan Malaysia terhadap perubahan iklim, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan dan Air Zaini Ujang menyatakan, kementeriannya akan meminta dana GCF untuk membantu mengembangkan Rencana Adaptasi Nasional pada akhir tahun depan.
Rencana tersebut akan fokus ke bidang-bidang seperti air, pertanian, dan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, kehutanan, dan infrastruktur, kata Zaini dalam tanggapan tertulis.
"Kementerian juga memiliki rencana jangka panjang untuk meminta dana iklim yang dapat membantu pelaksanaan program-program mengatasi dampak perubahan iklim,” katanya.
Zaini tidak memberikan rincian spesifik tentang rencana adaptasi, atau berapa banyak yang dibutuhkan pemerintah untuk mengimplementasikannya.
Ini merupakan pertama kalinya Pemerintah Malaysia mencari uang untuk menyiapkan agenda perubahan iklim, yang merupakan kebijakan yang diterapkan suatu negara untuk menangani dampak perubahan iklim.
Dana tersebut tidak seberapa dibandingkan anggaran senilai 9,8 miliar ringgit (Rp 33,3 triliun) yang disiapkan Pemerintah Malaysia untuk proyek-proyek mitigasi banjir seperti membangun penghalang air, membangun daerah tangkapan air, serta memperdalam sungai.
"Adaptasi akan membutuhkan lebih banyak dana dibandingkan dengan mitigasi karena kita perlu merombak perencanaan kota kita, semua proyek infrastruktur yang mahal ini,” kata Ili Nadiah Dzulfakar, seorang pendiri dari organisasi perubahan iklim, Klima Action Malaysia.
Baca Juga: Malaysian floods death toll rises to 46
Rencana adaptasi iklim dirancang untuk menelusuri sebab akibat banjir atau kekeringan terhadap ketahanan pangan dan hasil panen dan kebutuhan akan layanan kesehatan yang hemat energi dengan sistem komunikasi yang kuat, katanya.
Pada tahun 2018, Yeo Bee Yin, menteri lingkungan hidup Malaysia saat itu, mengusulkan apa yang disebut Undang-Undang Perubahan Iklim bersama dengan strategi adaptasi. Namun, rencana formal tidak pernah diajukan ke parlemen dan kemajuannya tersendat di tengah gejolak politik yang terjadi di tahun 2020.
Banjir lazimnya melanda kawasan pantai timur Malaysia, yang terdampak oleh angin muson timur laut sepanjang Oktober hingga Maret.
Tetapi pihak berwenang tidak mewaspadai curah hujan yang luar biasa deras yang menimpa daerah perkotaan berpenduduk padat di wilayah barat dan tengahnya. Banjir yang melanda bulan ini, menurut beberapa ahli, diperburuk oleh sistim pembuangan air yang buruk serta pembangunan yang berlebihan.
