ILUSTRASI. Warga berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (16/2/2024). Dalam aksinya mereka meminta KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak melakukan kecurangan pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.
Reporter: Lailatul Anisah, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Sandy Baskoro
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana penggunaan Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pemilu 2024 terus bergulir. Koalisi Perubahan: Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut wacana Hak Angket yang diinisiasi Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 03 yang diusung PDI Perjuangan.
Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota DPR Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menegaskan, hak angket adalah salah satu hak DPR yang dijamin konstitusi. Menurut dia, ada kejanggalan dalam Pemilu 2024, mulai dari ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) hingga presiden.
Baca Juga: Sikap China dan AS, Ujian bagi Nasib Logam Industri di 2024
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? Masuk
Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
