UU Cipta Kerja Pangkas Jumlah Pesangon, Pekerja Perlu Susun Kembali Strategi Keuangan

Kamis, 08 Oktober 2020 | 07:49 WIB
UU Cipta Kerja Pangkas Jumlah Pesangon, Pekerja Perlu Susun Kembali Strategi Keuangan
[ILUSTRASI. Pekerja perlu memperhitungkan mengerdilnya ketentuan dana pesangon yang bisa diterima]
Reporter: Intan Nirmala Sari | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Seiring pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, para pekerja mungkin perlu melirik kembali strategi perencanaan keuangannya. Pekerja perlu memperhitungkan mengerdilnya ketentuan dana pesangon yang bisa diterima.

Sebelumnya, jumlah maksimal pesangon bisa mencapai 32 kali gaji. Tapi bila menilik ketentuan UU Cipta Kerja, jumlah pesangon menjadi 25 kali gaji dengan pembagian 19 kali gaji dibayar pemberi kerja dan sebesar enam kali dibayar melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Penawaran SR024 Tutup Besok, Tenor Pendek Jadi Incaran Investor
| Selasa, 14 April 2026 | 07:00 WIB

Penawaran SR024 Tutup Besok, Tenor Pendek Jadi Incaran Investor

SR024 akan ditutup besok! Membeli sukuk ritel ini ternyata memberi keuntungan lebih dibanding seri sebelumnya. 

Strategi Menyulap Kinerja Tahun 2026, Indika Energy (INDY) Mengandalkan Bisnis Ini
| Selasa, 14 April 2026 | 06:59 WIB

Strategi Menyulap Kinerja Tahun 2026, Indika Energy (INDY) Mengandalkan Bisnis Ini

Kami terus fokus pada efisiensi operasional dan optimalisasi biaya, serta mendorong peningkatan kontribusi dari portofolio non-batubara.

Saatnya Menadah Peluang dari Saham-Saham Lapis Kedua
| Selasa, 14 April 2026 | 06:50 WIB

Saatnya Menadah Peluang dari Saham-Saham Lapis Kedua

Sentimen negatif di pasar lebih banyak berpengaruh terhadap saham-saham berkapitalisasi besar (big caps), ditandai outflow asing.

Gencatan Senjata AS-Iran Terancam Bubar, Hari Ini IHSG Mekar Atau Ambyar?
| Selasa, 14 April 2026 | 06:36 WIB

Gencatan Senjata AS-Iran Terancam Bubar, Hari Ini IHSG Mekar Atau Ambyar?

Kenaikan harga energi, khususnya minyak mentah yang menembus level US$ 102 per barel berkorelasi positif pada emiten energi.

Aturan Bank Diotak-atik demi Program Negara
| Selasa, 14 April 2026 | 06:20 WIB

Aturan Bank Diotak-atik demi Program Negara

OJK merombak aturan RBB dengan menambahkan sejumlah ketentuan baru. ​Alasannya, agar bank lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi

Rupiah Melemah: Konflik Timur Tengah Bikin Nilai Tukar Tertekan!
| Selasa, 14 April 2026 | 06:15 WIB

Rupiah Melemah: Konflik Timur Tengah Bikin Nilai Tukar Tertekan!

Nilai tukar rupiah kembali melemah tajam, dipicu ketegangan geopolitik Timur Tengah. Konflik AS-Iran kini bayangi pasokan energi global

Duit Masyarakat
| Selasa, 14 April 2026 | 06:10 WIB

Duit Masyarakat

Di masa lalu, status sebagai agen pembangunan menjadi pembenaran bankir untuk mengucurkan dana masyarakat menjadi pinjaman.

Bukan Cuma Ponsel, ERAA Kini Jualan Mobil Listrik dan Teh Premium
| Selasa, 14 April 2026 | 06:00 WIB

Bukan Cuma Ponsel, ERAA Kini Jualan Mobil Listrik dan Teh Premium

Kinerja ERAA diprediksi melesat di 2026 berkat Lebaran dan ekspansi agresif. Cek rekomendasi 'buy' analis

BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2026 Lampaui 5,2%
| Selasa, 14 April 2026 | 05:40 WIB

BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2026 Lampaui 5,2%

Konsumsi diperkirakan masih kuat, tercermin dari Indeks Penghasilan Saat Ini berdasarkan Survei Konsumen

Investasi di Kawasan Industri Perlu Dipercepat
| Selasa, 14 April 2026 | 05:35 WIB

Investasi di Kawasan Industri Perlu Dipercepat

Himpunan Kawasan Industri (HKI) mendorong pemerintah segera membentuk Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi.

INDEKS BERITA

Terpopuler