Wajib Pajak Tajir Belum Ikut Program Tax Amnesty II

Rabu, 05 Januari 2022 | 05:05 WIB
Wajib Pajak Tajir Belum Ikut Program Tax Amnesty II
[]
Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau biasa disebut tax amnesty jilid II telah bergulir. Program pengungkapan harta benda wajib pajak (WP) ini mulai berlangsung sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Perkembangan terakhir, dalam empat hari sejak dibuka, Selasa (4/1), pukul 18.30 ada 752 wajib pajak (WP) yang mengikuti tax amnesty dengan hasil penerimaan negara Rp 46,11 miliar.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Rupiah Kian Loyo, Kini Dihantam Langkah MSCI
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:50 WIB

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Rupiah Kian Loyo, Kini Dihantam Langkah MSCI

Langkah MSCI membuka ruang konsultasi untuk menurunkan status pasar modal Indonesia menjadi Standalone Market membuat posisi rupiah kian tertekan.

Prospek Penerbitan Obligasi Korporasi oleh Emiten Masih Terbuka Hingga Akhir Tahun
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 11:00 WIB

Prospek Penerbitan Obligasi Korporasi oleh Emiten Masih Terbuka Hingga Akhir Tahun

Di tengah suku bunga tinggi dan persaingan imbal hasil dengan SBN, investor cenderung menuntut kompensasi risiko yang lebih besar.

Manuver Maxglory di Balik Saham SQMI: Bayang Utang, Valuasi, dan Proyek Ciemas
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 09:30 WIB

Manuver Maxglory di Balik Saham SQMI: Bayang Utang, Valuasi, dan Proyek Ciemas

Masalah paling mendasar yang dihadapi SQMI sejatinya terletak pada macetnya pengembangan pabrik pengolahan emas Ciemas.

Terbitkan 170 Juta Saham Baru, PTRO Siap Menggelar Rights Issue
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 09:04 WIB

Terbitkan 170 Juta Saham Baru, PTRO Siap Menggelar Rights Issue

Emiten kontraktor pertambangan batubara milik taipan Prajogo Pangestu itu akan menerbitkan maksimal 170 juta saham baru atau setara 1,69%.

Danantara, INA, dan TPIA Tuntaskan Investasi Strategis
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 08:58 WIB

Danantara, INA, dan TPIA Tuntaskan Investasi Strategis

Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas industri soda kaustik dan ethylene dichloride (EDC) di pasar domestik.

Inflasi AS Melejit, Pasar Keuangan Asia Menjerit
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 08:52 WIB

Inflasi AS Melejit, Pasar Keuangan Asia Menjerit

Kenaikan data inflasi Amerika Serikat bulan September 2026 mengguncang bursa saham dan mata uang di Asia.

Kebakaran Hutan Berpotensi Membakar Kinerja Emiten CPO
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 08:26 WIB

Kebakaran Hutan Berpotensi Membakar Kinerja Emiten CPO

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjadi risiko operasional bagi sejumlah emiten perkebunan kelapa sawit. 

Tantangan Saham Telekomunikasi
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 08:24 WIB

Tantangan Saham Telekomunikasi

Tekanan di Bursa Efek Indonesia (BEI) turut membuat saham-saham telekomunikasi dan infrastruktur pendukungnya berguguran.

MSCI Berpotensi Downgrade Indonesia, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Jumat (16/10)
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 08:24 WIB

MSCI Berpotensi Downgrade Indonesia, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Jumat (16/10)

Penyedia layanan indeks global, MSCI yang mengumumkan dimulainya konsultasi untuk mengklasifikasikan ulang Indeks MSCI Indonesia.

Emiten Keluar HSC di Saat Pasar Penuh Tekanan, Apa Dampaknya ke Harga Saham?
| Jumat, 16 Oktober 2026 | 08:00 WIB

Emiten Keluar HSC di Saat Pasar Penuh Tekanan, Apa Dampaknya ke Harga Saham?

Cara paling cepat untuk mengurangi konsentrasi kepemilikan adalah dengan mengurangi kepemilikan pengendali secara langsung di pasar.

INDEKS BERITA

Terpopuler