Yield Obligasi Korporasi Naik, Tren Penerbitan Bakal Menurun

Rabu, 21 Desember 2022 | 04:15 WIB
Yield Obligasi Korporasi Naik, Tren Penerbitan Bakal Menurun
[]
Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tren bunga tinggi mengerek yield atau imbal hasil obligasi korporasi. Kondisi ini membuat penerbit obligasi menahan pendanaan menggunakan surat utang.

Direktur PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Hendro Utomo bahkan memperkirakan, jumlah penerbitan obligasi korporasi tahun depan akan lebih rendah dari tahun ini. Suku bunga tinggi menyebabkan peningkatan leverage dan risiko keuangan, sehingga memaksa investor meminta premi yang lebih tinggi ketika membeli surat utang korporasi. 

Baca Juga: Era Suku Bunga Tinggi Belum Usai, Simak Instrumen Investasi yang Tepat Tahun Depan

"Faktor tersebut mengakibatkan peningkatan biaya dana yang bisa menghambat penerbitan surat utang korporasi" ujar Hendro, kemarin. Dia mengharapkan, kenaikan premi tidak terlalu agresif, karena pertumbuhan ekonomi mulai bergerak naik di tahun depan. 

Meski begitu, emiten perlu memiliki arus kas masuk yang solid. "Pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi sejatinya bisa menjadi katalis positif bagi penerbitan surat utang korporasi tahun depan, karena kebutuhan investasi tinggi," kata Hendro. 

Tapi, Hendro bilang, kebutuhan refinancing di tahun depan akan jauh lebih rendah dibanding 2022. Ini karena surat utang jatuh tempo di tahun 2023 hanya Rp 126,3 triliun, lebih rendah dibandingkan obligasi jatuh tempo di 2022 sebesar Rp 157 triliun. 

Karena itu, Hendro melihat penerbitan obligasi korporasi tahun depan sedikit lebih rendah jika dibandingkan penerbitan di 2022 yang diproyeksi mencapai Rp 160 triliun. 

Baca Juga: Tren Bunga Tinggi, Penerbitan Obligasi Korporasi Tahun Depan Tak Akan Semarak

Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro juga memperkirakan total penerbitan obligasi korporasi bakal menurun di tahun depan. Hitungan dia, potensi penerbitan Rp 120 triliun-Rp 150 triliun. 

Hingga 19 Desember 2022, nilai penerbitan obligasi korporasi telah mencapai Rp 151 triliun. Di tahun depan, Nicodimus memperkirakan, sektor yang berpotensi menerbitkan obligasi korporasi terbesar adalah multifinance dan perbankan. Alasannya, kedua sektor ini mendominasi kebutuhan dana refinancing. 

Imbal hasil obligasi korporasi tahun depan juga dinilai akan naik, seiring dengan kondisi bunga yang tinggi.  Hendro bilang, dengan asumsi yield SUN lima tahun berada di 7,15%, maka kupon obligasi korporasi tenor lima tahun dengan rating AAA akan mencapai 7,73%-8,12%.

Nicodimus juga memperkirakan ada kenaikan yield, khususnya pada semester I-2023. Ini seiring masih adanya kenaikan suku bunga acuan The Fed dan Bank Indonesia. "Biasanya yield obligasi korporasi akan terdorong naik dari yield obligasi negara, namun dengan besaran yang tidak signifikan," kata dia. 

Nicodimus memprediksi semester II-2023 akan menjadi titik balik surat utang korporasi. Syaratnya, tidak ada kenaikan suku bunga lagi.

Baca Juga: Pefindo Masih Pegang Mandat Obligasi Rp 11,16 Triliun Per November 2022

Bagikan

Berita Terbaru

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati
| Selasa, 21 April 2026 | 15:50 WIB

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati

Berakhirnya gencatan senjata antara AS dan Iran pada 22 April 2026 berpotensi menjadi game changer arah sektoral di pasar saham.

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?
| Selasa, 21 April 2026 | 09:35 WIB

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?

IHSG Belum berpijak pada fondasi yang kokoh, melainkan masih rentan karena sekadar bergantung pada perputaran likuiditas yang tersisa.

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat
| Selasa, 21 April 2026 | 08:31 WIB

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat

Pemegang saham mayoritas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) punya track record buruk di saham MENN.

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!
| Selasa, 21 April 2026 | 08:05 WIB

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!

Jerat PKPU yang membelit anak usaha ADHI merupakan manifestasi dari tekanan likuiditas sistemik yang menghantui BUMN Karya.

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela
| Selasa, 21 April 2026 | 07:43 WIB

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela

Harga penawaran tender sukarela Rp 11.500 per saham. Nilai ini mencerminkan premi 141,2%, di atas rata-rata harga tertinggi selama 90 hari.

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue
| Selasa, 21 April 2026 | 07:38 WIB

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue

Aksi rights issue akan digelar COCO usai mengantongi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat, (17/4).​

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit
| Selasa, 21 April 2026 | 07:32 WIB

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mulai mengeksekusi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4.

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi
| Selasa, 21 April 2026 | 07:26 WIB

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi

Jika ditelisik, kinerja emiten konstruksi swasta, baik dari sisi top line maupun bottom line lebih unggul dibandingkan emiten BUMN karya.

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas
| Selasa, 21 April 2026 | 07:06 WIB

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas

BEI mengklaim, liquidity provider dapat meningkatkan kualitas perdagangan melalui penyempitan bid-ask spread.

 Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN
| Selasa, 21 April 2026 | 07:05 WIB

Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN

​Wacana pendanaan OJK dari APBN menggantikan iuran industri menuai sorotan, dinilai berisiko memicu intervensi politik 

INDEKS BERITA

Terpopuler