Adaro Ingin diperlakukan Seperti Freeport

Rabu, 29 Mei 2019 | 07:20 WIB
Adaro Ingin diperlakukan Seperti Freeport
[]
Reporter: Azis Husaini | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan aturan tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Beleid yang merupakan revisi keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ini penting bagi kelangsungan bisnis pertambangan minerba.

Adaro Energy meyakini aturan yang berisi antara lain tentang pengajuan perpanjangan izin usaha itu merupakan bentuk kepastian dalam berinvestasi. Bahkan manajemen ADRO mengharapkan isi peraturan yang nanti terbit setidaknya sama dengan aturan untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) yang ramah akan investasi. Aturan yang diinginkan antara lain terkait waktu perpanjangan operasi yang sudah disetujui sebelum kontrak berakhir serta perpajakan yang tidak memberatkan.

Kontrak tambang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) emiten anggota indeks Kompas100 ini, akan berakhir pada 2022. Berdasar aturan yang berlaku saat ini, pengajuan kontrak paling lambat dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.

ADRO menganggap aturan tersebut tidak menarik bagi kepastian investasi dan meminta pengajuan perpanjangan izin usaha bisa dilakukan saat ini atau lima tahun sebelum masa kontrak berakhir. "Dalam dokumen PKP2B tahun 1981, sudah ada hak kami untuk mendapatkan perpanjangan operasi," ungkap Direktur dan Kepala Bagian Hukum Adaro Energy, Moh. Syah Indra Aman, Selasa (28/5).

Isi PKP2B itu diperkuat PP No. 77/2014 Pasal 112 Poin 2 yang menyebutkan, PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK OP perpanjangan pertama sebagaimana kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya PKP2B. Hal inilah, kata Indra, yang tak bisa dikesampingkan Menteri BUMN soal permintaannya agar BUMN bisa mengelola lahan tambang PKP2B yang kontraknya berakhir.

Sebab, ada hak PKP2B mengelola kembali atau mendapatkan perpanjangan operasi setelah kontrak berakhir sesuai peraturan yang ada.

Selaku PKP2B generasi pertama, ADRO sudah meneken amendemen kontrak yang menjadi program dari Kementerian ESDM. "Salah satu isinya, soal penerimaan untuk negara. Penjualan setiap 1 ton dipungut sampai 85%. Jika harga batubara US$ 85 per ton, maka 85% dari harga itu untuk negara," kata dia.

Prioritas BUMN

Seperti diketahui, dalam surat resmi yang didapatkan Kontan.co.id, pada 1 Maret 2019, Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan permintaan agar revisi PP No 23/2010 ditangguhkan. Permintaan tersebut merupakan respons atas surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Nomor B-01/M.Sesneg/D-1`/HK.02.02/01/2019 tanggal 2 Januari 2019. Mensesneg meminta paraf pada naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (RPP Minerba).

Nah, dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara, itu Rini ingin BUMN mendapatkan prioritas hak kelola pada tambang yang habis kontrak. Kementerian BUMN menyampaikan, bahwa sebagaimana dimaklumi kekayaan sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara merupakan kekayaan negara yang penguasahaannya harus dilakukan secara optimal untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

"Dalam hal ini, BUMN sebagai kepanjangan tangan negara perlu diberikan peran yang lebih besar sebagai bentuk penguasaan negara atas kekayaan sumber daya alam," tulis Rini dalam suratnya.

Kementerian ESDM sebelumnya mengeluarkan data bahwa ada 9 PKP2B Generasi I yang kontraknya akan habis. Yakni, PT Tanito Harum yang habis ditahun 2019 dan sudah diperpanjang operasinya, PT PT Kaltim Prima Coal (KPC) di tahun 2021 dan PT Arutmin Indonesia di tahun 2020. Lalu, PT Adaro Energy Tbk tahun 2022, PT Kideco Jaya Agung tahun 2023 dan PT Berau Coal Energy tahun 2025.

Bagikan

Berita Terbaru

Kinerja Semester II SMBR Bakal Terkerek Kenaikan Permintaan di Pasar Sumatra
| Kamis, 04 September 2025 | 17:13 WIB

Kinerja Semester II SMBR Bakal Terkerek Kenaikan Permintaan di Pasar Sumatra

Untuk menjaga momentum, strategi utama yang ditempuh SMBR adalah melakukan efisiensi biaya melalui konsolidasi logistik bersama SIG​.

Berupaya Perbaiki Kinerja, Begini Rekomendasi Saham Krakatau Steel (KRAS)
| Kamis, 04 September 2025 | 12:00 WIB

Berupaya Perbaiki Kinerja, Begini Rekomendasi Saham Krakatau Steel (KRAS)

Dengan utilisasi yang lebih tinggi, efisiensi produksi diproyeksikan meningkat signifikan, sehingga mendorong kenaikan penjualan.

Cadangan Devisa Bank Sentral Dunia Berbentuk Emas Cetak Rekor, Melampaui US Treasury
| Kamis, 04 September 2025 | 10:03 WIB

Cadangan Devisa Bank Sentral Dunia Berbentuk Emas Cetak Rekor, Melampaui US Treasury

Hingga beberapa bulan mendatang, hampir seluruh bank sentral di dunia menyebut akan menambah cadangan emasnya.

Kerap Bikin IHSG Bergerak Semu, Bobot Saham DCII dan DSSA Sebaiknya Dipangkas
| Kamis, 04 September 2025 | 09:26 WIB

Kerap Bikin IHSG Bergerak Semu, Bobot Saham DCII dan DSSA Sebaiknya Dipangkas

IHSG bergerak menguat di tengah aksi jual investor asing yang selama ini dikenal lebih banyak berinvestasi di saham-saham big caps.

Perbankan Menggenjot Penyaluran Kredit ke Sektor Manufaktur
| Kamis, 04 September 2025 | 07:53 WIB

Perbankan Menggenjot Penyaluran Kredit ke Sektor Manufaktur

PT Bank Maybank Indonesia Tbk menyebut penyaluran kredit di sektor manufaktur masih berjalan normal dan terus tumbuh selama semester I 2025. 

Dorong Kinerja, JPFA Menggenjot Kontribusi di Program Makan Bergizi Gratis
| Kamis, 04 September 2025 | 07:53 WIB

Dorong Kinerja, JPFA Menggenjot Kontribusi di Program Makan Bergizi Gratis

JPFA berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam program MBG. Ada yang langsung ke dapur umum, ada juga yang melalui pihak lain.

Jual Sebagian Kepemilikan di Saham LINK, Begini Penjelasan Resmi Axiata Group Berhad
| Kamis, 04 September 2025 | 07:46 WIB

Jual Sebagian Kepemilikan di Saham LINK, Begini Penjelasan Resmi Axiata Group Berhad

Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., telah menjual sebagian saham LINK dengan banderol jauh di bawah harga saat akuisisi 2022 lalu.

Kondisi Industri Media Menantang, Begini Strategi Duet VIVA dan MDIA
| Kamis, 04 September 2025 | 07:35 WIB

Kondisi Industri Media Menantang, Begini Strategi Duet VIVA dan MDIA

Tahun lalu pihaknya fokus pada restrukturisasi utang perusahaan yang dilanjutkan dengan optimalisasi strategi efisiensi pada tahun ini. 

Melihat Akar Masalah
| Kamis, 04 September 2025 | 07:20 WIB

Melihat Akar Masalah

Perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja, gelombang PHK belum berhenti, pengangguran naik, daya beli melemah.

Libur Panjang Akhir Pekan, Tiket Whoosh Laris
| Kamis, 04 September 2025 | 07:11 WIB

Libur Panjang Akhir Pekan, Tiket Whoosh Laris

Setiap hari, KCIC mengoperasikan 62 perjalanan Whoosh dengan headway setiap 30 menit sekali untuk rute Jakarta-Bandung PP

INDEKS BERITA