AFPI: Ada 14 fintech peer to peer lending baru mendapatkan tanda daftar dari OJK

Senin, 12 Agustus 2019 | 20:14 WIB
AFPI: Ada 14 fintech peer to peer lending baru mendapatkan tanda daftar dari OJK
[ILUSTRASI. AFPI menyebut ada 14 fintech peer to peer lending yang baru mendapatkan tanda daftar dari OJK.]
Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri fintech peer to peer lending bakal kedatangan pemain baru. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut sudah ada belasan entitas fintech peer to peer lending baru yang sudah mendapatkan tanda daftar atau berstatus legal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sudah ada tambahan 14 fintech peer to peer lending yang mendapatan izin dari OJK. Jadi total yang sudah mendapatkan daftar ada 127 fintech per Kamis lalu. Mungkin OJK belum umumkan, tapi coba konfirmasi lagi ke OJK,” ujar Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede kepada Kontan.co.id akhir pekan lalu.

Namun, Tumbur tidak memegang daftar nama keempat belas fintech yang baru saja mendapatkan tanda daftar ini dari regulator. Namun yang pasti, keempat belas fintech ini juga harus terdaftar sebagai anggota AFPI.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi belum menjawab pesan yang Kontan.co.id lakukan untuk konfirmasi terkait 14 fintech yang baru terdaftar ini.

Hingga saat 31 Mei 2019 lalu, sudah ada 113 entitas fintech P2P lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bila benar ada 14 fintech P2P lending yang baru terdaftar, berarti sudah ada 127 fintech P2P lending berstatus legal.

Namun baru terdapat tujuh entitas yang mendapatkan izin dari regulator. Ketujuh fintech P2P lending berizin itu adalah Danamas, Investree, Amartha, Dompet Kita, KIMO, Tokomodal, dan UangTeman.

Memang bisnis perusahaan fintech peer to peer lending semakin menanjak. Merujuk data OJK per Juni 2019, akumulasi reasiliasi pinjaman yang telah disalurkan oleh fintech lending sebesar Rp 44,8 triliun hingga paruh pertama 2019. Nilai ini tumbuh 97,68% year to date (ytd) dari posisi akhir Desember 2018 sebesar Rp 22,66 triliun.

AFPI melihat pesatnya pertumbuhan pembiayaan lantaran semakin bertambahnya pemain fintech P2P lending beserta semakin bertambahnya literasi masyarakat.

“Dari awal industri ini berdiri, kami memiliki inovasi dan strategi yang berbeda dari institusi keuangan konvensional. Kami menyasar ke market unbanked dan underserved yang tingkat inklusi keuangannya masih cukup rendah. Kini masyarakat mulai mendapat kemudahan akses permodalan yang selama ini sulit karena persyaratan jaminan atau kolateral,” jelas Tumbur.

Padahal Tumbur menyebut, sejak diperkenalkan secara legal pada 2016, fintech P2P lending mendapat sambutan positif di kota-kota pulau jawa. Kini di luar pulau jawa pun mulai menunjukkan permintaan pinjaman. Ia menyebut kedepannya, para penyelenggara akan terus ekspansi ke daerah-daerah di luar pulau Jawa.

“Ke depannya, para penyelenggara akan berinovasi untuk ekspansi ke daerah-daerah di luar pulau Jawa seiring dengan pemerataan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil. Pasar di luar pulau Jawa akan didominasi oleh sektor peoduktif UMKM,” tutur Tumbur.

Bila dirinci lebih jauh, pinjaman yang disalurkan kepada peminjam yang berasal dari pulau jawa tumbuh 66,2% ytd menjadi Rp 38,48 triliun pada paruh pertama 2019. Sedangkan pembiayaan yang diterima oleh peminjam dari luar pulau jawa tumbuh 107,19% ytd menjadi Ep 6,31 triliun.

“Dengan kolaborasi dengan pihak ketiga di daerah tersebut, kami optimis dengan menggunakan teknologi terkini mampu berekspansi di luar pulau Jawa dengan cepat. Secara keseluruhan, target kami di akhir tahun ini secara optimis akan terlewati dari angka target sekitar Rp 50 triliun dan per Juni 2019, telah melewati angka Rp 40 triliun lebih,” kata Tumbur.

Sedangkan outstanding pinjaman fintech lending hingga semester 1-2019 sebesar Rp 8,5 triliun. Nilai ini tumbuh 68,53% ytd dari posisi akhir 2018 senilai Rp 5,04 triliun.

Pinjaman ini dihimpun dari dana pemberi pinjaman atau lender yang terus bertumbuh. Hingga Juni 2019, jumlah rekening lender sebanyak 498.824 rekening. Jumlah ini naik 140,39% ytd dari posisi akhir tahun lalu sebanyak 207.507 rekening.

Begitupun dengan penerima pinjaman (borrower) semakin meluas dan tersebar. Bila pada penghujung 2018 pinjaman disalurkan kepada 4,35 juta rekening borrower, tumbuh 123,51% ytd menjadi 9,74 juta rekening pada paruh pertama 2019.

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler