Aliansi LSM Global minta Bank of China Menyetop Pendanaan Proyek Pembangkit Batubara

Selasa, 14 September 2021 | 12:27 WIB
Aliansi LSM Global minta Bank of China Menyetop Pendanaan Proyek Pembangkit Batubara
[ILUSTRASI. Kantor cabang Bank of China di Nanyou, Shenzhen, China, 29 November 2017. REUTERS/Staff/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Tuntutan agar lembaga keuangan menghentikan pendanaan ke proyek yang terkait dengan batubara semakin nyaring terdengar. Aliansi dari 35 lembaga swadaya masyarakat (LSM), Selasa (14/9), mendesak Bank of China (BoC) mengakhiri pembiayaan proyek pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU) di luar China. Tak cuma itu, bank yang kini tercatat sebagai pemodal terbesar PLTU diminta mendukung energi bersih dan terbarukan.

Tuntutan semacam itu termuat dalam surat terbuka aliansi kepada ketua Dewan Komisaris BoC, Liu Liange. Surat kepada bank milik Pemerintah China itu ditandatangani oleh LSM dari 13 negara di Asia, Afrika dan Eropa, menambah kecaman terhadap China karena mendanai pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, terutama sebagai bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan atau One Belt, One Road (OBOR).

Kendati China telah mengatakan bahwa mereka akan menghormati hak masyarakat lokal untuk memutuskan jenis energi apa yang mereka butuhkan, surat yang telah ditandatangani oleh organisasi dari beberapa negara OBOR, menunjukkan penentangan yang meningkat terhadap batubara bahkan di negara-negara berkembang.

Baca Juga: Rupiah menguat tipis ke Rp 14.250 per dolar ditopang rencana penerbitan global bond

Total pembiayaan luar negeri Bank of China untuk proyek pembangkit listrik berbasis batu bara sejak perjanjian iklim Paris pada 2015 mencapai lebih dari US$ 35 miliar. Nilai itu melampaui pendanaan yang dilakukan oleh investor mana pun secara global, dan "tidak sesuai dengan ambisi perubahan iklim China", kata surat itu.

Dikatakan lebih dari 130 lembaga keuangan telah memutuskan untuk membatasi investasi bahan bakar fosil, dan mendesak Bank of China untuk mengikutinya.

Bank of China tidak segera menanggapi permintaan komentar. Presidennya Liu Jin mengatakan pada akhir Agustus bahwa bank akan "secara bertahap mengurangi" bagian dari total kredit yang diberikan untuk proyek-proyek batubara selama periode 2021-2025. Namun, bank juga akan mengeluarkan lebih banyak pinjaman untuk peningkatan teknis di sektor ini.

Baca Juga: Lonjakan Harga Komoditas Mineral Membayangi Industri Manufaktur

Julien Vincent, Direktur Eksekutif Market Forces, organisasi di Australia yang berkampanye menentang pembiayaan bahan bakar fosil, mengatakan, lusinan pembangkit listrik tenaga batu bara di seluruh dunia tidak akan berjalan tanpa dukungan bank.

"Narasi tentang batubara dari para pemimpin bisnis dan keuangan China jelas berubah, tetapi yang benar-benar penting adalah tindakan," katanya kepada Reuters.

Lembaga keuangan China secara bertahap telah beralih dari batu bara. Industrial and Commercial Bank of China, bank terbesar di dunia berdasarkan aset, telah berjanji untuk menyusun "peta jalan" untuk menarik diri dari batu bara.

Dalam rekomendasi yang diterbitkan pekan lalu, sebuah badan penasihat pemerintah juga meminta China untuk "membatasi dan secara bertahap menghentikan" penggunaan dana publik dalam investasi pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, dan mendorong bank-bank pemerintah untuk membuat komitmen serupa. 

Selanjutnya: Salah Gunakan Dominasinya di Pasar, Google Didenda di Korea Selatan

 

Bagikan

Berita Terbaru

Trump Pro Energi Fosil, Simak Prospek Sektoralnya yang Unggul Empat Tahun Terakhir
| Jumat, 24 Januari 2025 | 11:18 WIB

Trump Pro Energi Fosil, Simak Prospek Sektoralnya yang Unggul Empat Tahun Terakhir

Langkah Trump yang jor-joran mendorong industri migas, ditambah permintaan China yang melambat bakal menekan harga komoditas minyak.

Layanan JKN Memoles Prospek Kinerja RS Hermina (HEAL)
| Jumat, 24 Januari 2025 | 10:03 WIB

Layanan JKN Memoles Prospek Kinerja RS Hermina (HEAL)

PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) akan mendapat keuntungan dari sejumlah kebijakan baru pemerintah pada tahun ini. 

Harapan Cuan Menebal di Tahun Ular Kayu
| Jumat, 24 Januari 2025 | 09:45 WIB

Harapan Cuan Menebal di Tahun Ular Kayu

Sektor bisnis yang berhubungan dengan elemen kayu, api dan air dinilai lebih hoki di tahun Ular Kayu

Tunggu Arahan Presiden Terkait Tax Amnesty III
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:32 WIB

Tunggu Arahan Presiden Terkait Tax Amnesty III

Keputusan kebijakan tersebut sepenuhnya berada di ranah Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan

Kemampuan Bayar Utang Indonesia Rentan
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:24 WIB

Kemampuan Bayar Utang Indonesia Rentan

Debt service ratio (DSR) Indonesia berpotensi meningkat mencapai 45% pada tahun ini dan 40% pada 2026 mendatang 

Menakar Arah Saham Japfa (JPFA) di Tengah Kabar Divestasi Induk Usahanya
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:17 WIB

Menakar Arah Saham Japfa (JPFA) di Tengah Kabar Divestasi Induk Usahanya

Saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) yang sudah melejit 73,97% dalam setahun terakhir, kini menghadapi tekanan jual.

Makan Lebih Bergizi dari Penghematan Rp 300 Triliun
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:17 WIB

Makan Lebih Bergizi dari Penghematan Rp 300 Triliun

Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan anggaran belanja negara dari pusat (anggaran K/L) hingga daerah (anggaran transfer ke daerah)

Menakar Efek Trump 2.0, India Paling Optimistis tapi Indonesia Hadapi Ketidakpastian
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:05 WIB

Menakar Efek Trump 2.0, India Paling Optimistis tapi Indonesia Hadapi Ketidakpastian

Indonesia diperkirakan tidak mampu menyerap relokasi perusahaan China seiring potensi perang dagang di masa Jabatan Trump yang kedua.

Dana Pensiun Lokal Banyak Koleksi Saham Gocap
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:47 WIB

Dana Pensiun Lokal Banyak Koleksi Saham Gocap

Dari 20 besar saham berdasarkan volume terbanyak per akhir tahun 2024, lima diantaranya disuspensi dan masuk Papan Pemantauan Khusus.

Kemenhub Usul 24-27 Maret Diberlakukan WFA
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:37 WIB

Kemenhub Usul 24-27 Maret Diberlakukan WFA

Kemenhub akan mengusulkan dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait usulan WFA.untuk antisipasi kemacetan

INDEKS BERITA

Terpopuler