Aliansi LSM Global minta Bank of China Menyetop Pendanaan Proyek Pembangkit Batubara

Selasa, 14 September 2021 | 12:27 WIB
Aliansi LSM Global minta Bank of China Menyetop Pendanaan Proyek Pembangkit Batubara
[ILUSTRASI. Kantor cabang Bank of China di Nanyou, Shenzhen, China, 29 November 2017. REUTERS/Staff/File Photo ]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Tuntutan agar lembaga keuangan menghentikan pendanaan ke proyek yang terkait dengan batubara semakin nyaring terdengar. Aliansi dari 35 lembaga swadaya masyarakat (LSM), Selasa (14/9), mendesak Bank of China (BoC) mengakhiri pembiayaan proyek pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU) di luar China. Tak cuma itu, bank yang kini tercatat sebagai pemodal terbesar PLTU diminta mendukung energi bersih dan terbarukan.

Tuntutan semacam itu termuat dalam surat terbuka aliansi kepada ketua Dewan Komisaris BoC, Liu Liange. Surat kepada bank milik Pemerintah China itu ditandatangani oleh LSM dari 13 negara di Asia, Afrika dan Eropa, menambah kecaman terhadap China karena mendanai pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, terutama sebagai bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan atau One Belt, One Road (OBOR).

Kendati China telah mengatakan bahwa mereka akan menghormati hak masyarakat lokal untuk memutuskan jenis energi apa yang mereka butuhkan, surat yang telah ditandatangani oleh organisasi dari beberapa negara OBOR, menunjukkan penentangan yang meningkat terhadap batubara bahkan di negara-negara berkembang.

Baca Juga: Rupiah menguat tipis ke Rp 14.250 per dolar ditopang rencana penerbitan global bond

Total pembiayaan luar negeri Bank of China untuk proyek pembangkit listrik berbasis batu bara sejak perjanjian iklim Paris pada 2015 mencapai lebih dari US$ 35 miliar. Nilai itu melampaui pendanaan yang dilakukan oleh investor mana pun secara global, dan "tidak sesuai dengan ambisi perubahan iklim China", kata surat itu.

Dikatakan lebih dari 130 lembaga keuangan telah memutuskan untuk membatasi investasi bahan bakar fosil, dan mendesak Bank of China untuk mengikutinya.

Bank of China tidak segera menanggapi permintaan komentar. Presidennya Liu Jin mengatakan pada akhir Agustus bahwa bank akan "secara bertahap mengurangi" bagian dari total kredit yang diberikan untuk proyek-proyek batubara selama periode 2021-2025. Namun, bank juga akan mengeluarkan lebih banyak pinjaman untuk peningkatan teknis di sektor ini.

Baca Juga: Lonjakan Harga Komoditas Mineral Membayangi Industri Manufaktur

Julien Vincent, Direktur Eksekutif Market Forces, organisasi di Australia yang berkampanye menentang pembiayaan bahan bakar fosil, mengatakan, lusinan pembangkit listrik tenaga batu bara di seluruh dunia tidak akan berjalan tanpa dukungan bank.

"Narasi tentang batubara dari para pemimpin bisnis dan keuangan China jelas berubah, tetapi yang benar-benar penting adalah tindakan," katanya kepada Reuters.

Lembaga keuangan China secara bertahap telah beralih dari batu bara. Industrial and Commercial Bank of China, bank terbesar di dunia berdasarkan aset, telah berjanji untuk menyusun "peta jalan" untuk menarik diri dari batu bara.

Dalam rekomendasi yang diterbitkan pekan lalu, sebuah badan penasihat pemerintah juga meminta China untuk "membatasi dan secara bertahap menghentikan" penggunaan dana publik dalam investasi pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, dan mendorong bank-bank pemerintah untuk membuat komitmen serupa. 

Selanjutnya: Salah Gunakan Dominasinya di Pasar, Google Didenda di Korea Selatan

 

Bagikan

Berita Terbaru

Mengekor Emas, Perak Menuju US$ 100 per troi ons
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 22:59 WIB

Mengekor Emas, Perak Menuju US$ 100 per troi ons

Harga logam putih ini naik tajam demi mengejar ketertinggalan rasio terhadap emas akibat lonjakan permintaan industri yang masif.

Strategi Samator Indo Gas Tbk (AGII) Ekspansi Sektor Pasar Gas
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 22:56 WIB

Strategi Samator Indo Gas Tbk (AGII) Ekspansi Sektor Pasar Gas

Mengupas profil dan strategi bisnis PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) untuk menggenjot kinerja pada tahun depan 

Penetapan UMP 2026: Pengusaha Teriak, Buruh Menggugat
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 19:15 WIB

Penetapan UMP 2026: Pengusaha Teriak, Buruh Menggugat

Serikat pekerja akan menggugat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 di DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kewajiban B50 Menjadi Dasar Ekspansi Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 19:05 WIB

Kewajiban B50 Menjadi Dasar Ekspansi Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit

Sawit Watch mencium aroma ekspansi lahan secara massif, di balik ambisi pemerintah membidik implementasi B50 pada pertengahan 2026.

Kisah Sukes Danang Setyawan Berbisnis Wedangan
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 18:41 WIB

Kisah Sukes Danang Setyawan Berbisnis Wedangan

Profil tempat kongkow Jahe Rempah Mbah Tolok, kedai minuman tradisional berbasis jahe asal Kudus, Jawa Tengah.

Peluang serta Tantangan Bisnis Waralaba Tanpa Gerai Fisik
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 18:10 WIB

Peluang serta Tantangan Bisnis Waralaba Tanpa Gerai Fisik

Peluang utama dari waralaba tanpa outlet terletak pada pengelolaan struktur biaya. Tanpa biaya sewa yang mahal, titik impas bergeser lebih cepat.

Pemerintah Cairkan Rapel THR dan Gaji ke-13 Bagi Guru dan ASN di Daerah
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:54 WIB

Pemerintah Cairkan Rapel THR dan Gaji ke-13 Bagi Guru dan ASN di Daerah

Menkeu menetapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) demi menuntaskan pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru ASN daerah.

Lonjakan Investor Dorong Perkembangan Bisnis Kustodian Bank
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:36 WIB

Lonjakan Investor Dorong Perkembangan Bisnis Kustodian Bank

BCA menilai, pertumbuhan asset under custody (AUC) mencerminkan prospek positif bisnis bank kustodian didorong kesadaran masyarakat berinvestasi.

MPX Logistics (MPXL) Diversifikasi Bisnis di Tahun Depan
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:10 WIB

MPX Logistics (MPXL) Diversifikasi Bisnis di Tahun Depan

MPXL bakal mengoptimalkan strategi diversifikasi bisnis, termasuk dengan pengembangan angkutan komoditas.

Lanjutkan Pengejaran Pajak Kelas Kakap
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:09 WIB

Lanjutkan Pengejaran Pajak Kelas Kakap

Kanwil LTO membidik 35 wajib pajak konglomerat dengan tunggakan Rp 7,52 triliun​                    

INDEKS BERITA

Terpopuler