Aliansi LSM Global minta Bank of China Menyetop Pendanaan Proyek Pembangkit Batubara

Selasa, 14 September 2021 | 12:27 WIB
Aliansi LSM Global minta Bank of China Menyetop Pendanaan Proyek Pembangkit Batubara
[ILUSTRASI. Kantor cabang Bank of China di Nanyou, Shenzhen, China, 29 November 2017. REUTERS/Staff/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Tuntutan agar lembaga keuangan menghentikan pendanaan ke proyek yang terkait dengan batubara semakin nyaring terdengar. Aliansi dari 35 lembaga swadaya masyarakat (LSM), Selasa (14/9), mendesak Bank of China (BoC) mengakhiri pembiayaan proyek pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU) di luar China. Tak cuma itu, bank yang kini tercatat sebagai pemodal terbesar PLTU diminta mendukung energi bersih dan terbarukan.

Tuntutan semacam itu termuat dalam surat terbuka aliansi kepada ketua Dewan Komisaris BoC, Liu Liange. Surat kepada bank milik Pemerintah China itu ditandatangani oleh LSM dari 13 negara di Asia, Afrika dan Eropa, menambah kecaman terhadap China karena mendanai pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, terutama sebagai bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan atau One Belt, One Road (OBOR).

Kendati China telah mengatakan bahwa mereka akan menghormati hak masyarakat lokal untuk memutuskan jenis energi apa yang mereka butuhkan, surat yang telah ditandatangani oleh organisasi dari beberapa negara OBOR, menunjukkan penentangan yang meningkat terhadap batubara bahkan di negara-negara berkembang.

Baca Juga: Rupiah menguat tipis ke Rp 14.250 per dolar ditopang rencana penerbitan global bond

Total pembiayaan luar negeri Bank of China untuk proyek pembangkit listrik berbasis batu bara sejak perjanjian iklim Paris pada 2015 mencapai lebih dari US$ 35 miliar. Nilai itu melampaui pendanaan yang dilakukan oleh investor mana pun secara global, dan "tidak sesuai dengan ambisi perubahan iklim China", kata surat itu.

Dikatakan lebih dari 130 lembaga keuangan telah memutuskan untuk membatasi investasi bahan bakar fosil, dan mendesak Bank of China untuk mengikutinya.

Bank of China tidak segera menanggapi permintaan komentar. Presidennya Liu Jin mengatakan pada akhir Agustus bahwa bank akan "secara bertahap mengurangi" bagian dari total kredit yang diberikan untuk proyek-proyek batubara selama periode 2021-2025. Namun, bank juga akan mengeluarkan lebih banyak pinjaman untuk peningkatan teknis di sektor ini.

Baca Juga: Lonjakan Harga Komoditas Mineral Membayangi Industri Manufaktur

Julien Vincent, Direktur Eksekutif Market Forces, organisasi di Australia yang berkampanye menentang pembiayaan bahan bakar fosil, mengatakan, lusinan pembangkit listrik tenaga batu bara di seluruh dunia tidak akan berjalan tanpa dukungan bank.

"Narasi tentang batubara dari para pemimpin bisnis dan keuangan China jelas berubah, tetapi yang benar-benar penting adalah tindakan," katanya kepada Reuters.

Lembaga keuangan China secara bertahap telah beralih dari batu bara. Industrial and Commercial Bank of China, bank terbesar di dunia berdasarkan aset, telah berjanji untuk menyusun "peta jalan" untuk menarik diri dari batu bara.

Dalam rekomendasi yang diterbitkan pekan lalu, sebuah badan penasihat pemerintah juga meminta China untuk "membatasi dan secara bertahap menghentikan" penggunaan dana publik dalam investasi pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, dan mendorong bank-bank pemerintah untuk membuat komitmen serupa. 

Selanjutnya: Salah Gunakan Dominasinya di Pasar, Google Didenda di Korea Selatan

 

Bagikan

Berita Terbaru

Permintaan Wisata Panorama Sentrawisata (PANR) Mulai Tumbuh
| Selasa, 25 Februari 2025 | 06:10 WIB

Permintaan Wisata Panorama Sentrawisata (PANR) Mulai Tumbuh

Secara umum tren wisata ke luar negeri (outbound) masih bergerak ke destinasi populer seperti Jepang, Korea Selatan hingga Eropa.

Intip Kinerja 14 Saham yang Berada di Bawah Danantara
| Selasa, 25 Februari 2025 | 06:00 WIB

Intip Kinerja 14 Saham yang Berada di Bawah Danantara

Ada 14 saham BUMN dan anak usahanya yang berada di bawah naungan BPI Danantara. Sebagian besar harga 14 saham BUMN ini masih tertekan.

Uang Beredar Januari 2025 Tumbuh Lebih Tinggi
| Selasa, 25 Februari 2025 | 06:00 WIB

Uang Beredar Januari 2025 Tumbuh Lebih Tinggi

Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2025 mencapai Rp 9.232,8 triliun

Danantara akan Masuk 20 Proyek Hilirisasi
| Selasa, 25 Februari 2025 | 05:35 WIB

Danantara akan Masuk 20 Proyek Hilirisasi

Danantara bersiap investasi US$ 20 miliar ke ragam sektor hilirisasi mulai dari pangan, akuakultur dan energi baru.

Butuh Tambalan Menutup Target PNBP
| Selasa, 25 Februari 2025 | 05:30 WIB

Butuh Tambalan Menutup Target PNBP

Kementerian BUMN sebelumnya menargetkan dividen BUMN Rp 90 triliun di 2025,merupakan target tertinggi dibanding realisasi empat tahun terakhir

Imbas Pemangkasan Anggaran, Proyek Emiten Jalan Tol Terancam Macet
| Selasa, 25 Februari 2025 | 05:30 WIB

Imbas Pemangkasan Anggaran, Proyek Emiten Jalan Tol Terancam Macet

Prospek emiten jalan tol di tahun 2025 dibayangi beragam sentimen negatif. Salah satunya dari efisiensi anggaran pemerintah.

Okupansi Pusat Perbelanjaan Metropolitan Land (MTLA) Capai 90%
| Selasa, 25 Februari 2025 | 05:30 WIB

Okupansi Pusat Perbelanjaan Metropolitan Land (MTLA) Capai 90%

Bahkan untuk unit Metropolitan Mall Bekasi dan Metropolitan Mall Cileungsi okupansinya hampir mencapai 99%.

Dorong Bisnis Paylater, Multifinance Genjot Jumlah Merchant
| Selasa, 25 Februari 2025 | 05:15 WIB

Dorong Bisnis Paylater, Multifinance Genjot Jumlah Merchant

Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) dari perusahaan pembiayaan diyakini masih akan moncer pada tahun ini.

Atur Ulang Strategi Investasi Agar Meraih Rezeki
| Selasa, 25 Februari 2025 | 05:05 WIB

Atur Ulang Strategi Investasi Agar Meraih Rezeki

Merancang strategi investasi di instrumen saham di tengah volatilitas indeks harga saham gabungan (IHSG). 

Musim Semi TUKS-Tersus, Berkah atau Musibah?
| Selasa, 25 Februari 2025 | 05:04 WIB

Musim Semi TUKS-Tersus, Berkah atau Musibah?

Pemerintah perlu mempertimbangkan moratorium izin TUKS-Tersus agar sektor usaha yang satu ini tidak saling mencekik di antara pelakunya.

INDEKS BERITA

Terpopuler