Astrindo Nusantara (BIPI) Bidik Tambahan Modal Rp 1 Triliun

Jumat, 29 Maret 2019 | 21:00 WIB
Astrindo Nusantara (BIPI) Bidik Tambahan Modal Rp 1 Triliun
[]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) mencari pendanaan dari pasar modal. Perusahaan yang sebelumnya bernama PT Benakat Integra itu, akan menerbitkan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). 

BIPI akan rights issue sebanyak 7 miliar saham baru dan maksimal 14 miliar saham hasil eksekusi waran yang menyertai HMETD. "Targetnya, kami ingin cari tambahan modal untuk pengembangan usaha hingga Rp 1 triliun, atau lebih dari itu," ujar Michael Wong, Direktur Keuangan BIPI, kepada KONTAN, Jumat (29/3). 

Dana dari rights issue itu nantinya akan digunakan untuk modal kerja dan ekspansi usaha, serta membiayai belanja modal BIPI ataupun anak usahanya. Aksi korporasi ini memiliki efek dilusi sebesar 14,84% bagi pemegang saham yang tak melaksanakan haknya. BIPI akan meminta restu pemegang saham dalam RUPSLB 2 Mei 2019 mendatang.

Michael mengatakan, tahun ini perusahaan akan fokus menggarap bisnis infrastruktur pertambangan. Sekadar mengingatkan, pertengahan 2018 lalu, BIPI memutuskan beralih dari bisnis minyak dan gas menjadi infrastruktur energi terintegrasi. Alasannya, bisnis infrastruktur lebih prospektif. 

Refinancing utang

Selain menambah modal, BIPI juga menurunkan ongkos pinjaman dengan refinancing utang. Perusahaan ini meraih US$ 235 juta dari kreditur asing yang dipimpin oleh Barossa Assets Ltd dan Goldman Sachs Asia Strategic Pte Ltd. 

Dana itu digunakan untuk membiayai kembali fasilitas pinjaman Credit Suisse di Nixon Investments Pte Ltd pada akhir tahun 2018. Utang itu merupakan utang anak usaha kepada Nixon yang awalnya didapat dari Credit Suisse AG Singapore pada 2012 dan direstrukturisasi pada 2014.

Michael mengatakan, pinjaman baru ini akan menghemat beban bunga sebesar US$ 7 juta hingga US$ 10 juta per tahun. "Jadi refinancing ini sudah selsai semua dan menurunkan cost borrowing," imbuhnya. 

Mengacu laporan keuangan hingga kuartal III 2018, BIPI meraih laba bersih US$ 17,30 juta, turun 52,53% ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya US$ 32,32 juta.

Penurunan laba bersih ini dipengaruhi oleh menyusutnya pendapatan menjadi US$ 354.915 juta pada kuartal III 2018, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 2,70 juta.

Astrindo mengoperasikan infrastruktur pertambangan melalui anak perusahaannya PT Astrindo Mahakarya Indonesia dan PT Mega Abadi Jayatama, yang mencakup aset berupa pelabuhan batubara, crusher, overland conveyor (OLC).

Tahun lalu, BIPI juga menuntaskan pembelian 40,7% saham PT Sumber Energi Andalan Tbk (ITMA). BIPI membeli 276,76 juta saham ITMA dari Trust Energy Resources Pte Ltd, perusahaan yang dimiliki The Tata Power Company Ltd. Nilai pembelian ini sebesar Rp 3.465 per saham, atau total Rp 958,97 miliar. Pembelian saham ITMA dilakukan untuk menguasai 100% aset Mitratama Perkasa.

Saat ini, Mitratama Perkasa dan PT Nusa Tambang Pratama memiliki kontrak jangka panjang dengan produsen batubara besar seperti PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, sementara PT Mega Abadi Jayatama bermitra dengan perusahaan Thailand Italthai, untuk mengoperasikan PT Putra Hulu Lematang.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler