Batubara dan Komoditas Perkebunan Tertekan, Tapi Pembiayaan Alat Berat Meningkat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembiayaan alat-alat berat kembali ke jalan yang benar. Sementara ini, pembiayaan alat berat meningkat.
Otoritas Jasa Keuangan mencatat, per Mei 2019 pembiayaan alat berat berjumlah Rp 38,41 triliun. Jumlah tersebut meningkat 10,7% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni Rp 34,68 triliun.
Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W Budiawan mengatakan, peningkatan pembiayaan ini terangkat oleh lonjakan penyaluran pembiayaan alat berat, termasuk dump truck, sejumlah pemain utama multifinance. "Peningkatan terjadi karena perusahaan tambang banyak melakukan refurbishment atas alat-alat mereka yang sudah tua, dan banyak dari mereka sudah lama tidak beli alat karena harga batu bara rendah," ujar Bambang kepada KONTAN, Rabu (10/7).
Bisnis pembiayaan alat berat ini akan tergantung pada pergerakan harga komoditas batubara. Industri pertambangan dan perkebunan tercatat sebagai konsumen utama industri alat berat. Alhasil, naik turunnya bisa mempengaruhi permintaan dan pembiayaan alat berat.
Naik 2.000 unit
Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyebutkan, tahun lalu, perusahaan pembiayaan menyalurkan pembiayaan pengadaan sekitar 17.000 unit alat berat. Tahun ini, jumlah tersebut diperkirakan naik menjadi 19.000 unit. "Tahun ini pembiayaan alat berat setidaknya akan terdongkrak sekitar 2,5% dengan adanya proses konstruksi dari proyek-proyek pemerintah," ujar Suwandi.
Kenaikan pembiayaan alat berat dirasakan PT Buana Finance Tbk (BBLD). Corporate Secretary Buana Finance Ted Suyani mengatakan, per Mei 2019 penyaluran pembiayaan alat berat Buana Finance mencapai Rp 384 miliar, naik 21% dibanding periode yang sama tahun lalu senilai Rp 317 miliar.
Tapi, PT Mandiri Tunas Finance (MTF) tak seberuntung yang lain. Sejak awal tahun hingga Mei 2019, total pembiayaan alat berat perusahaan ini sekitar Rp 535 miliar, turun dibanding periode sama tahun lalu yang senilai Rp 1,2 triliun. "Karena menunggu hasil pemilu," ujar Harjanto Tjitohardjojo, Direktur MTF.
