Bea Meterai Naik, Perbankan Kaji Efek ke Bisnis

Sabtu, 06 Juli 2019 | 08:37 WIB
Bea Meterai Naik, Perbankan Kaji Efek ke Bisnis
[]
Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berupaya meningkatkan pemasukan negara melalui rencana penerapan kebijakan satu tarif sekaligus kenaikan tarif meterai menjadi Rp 10.000. Kebijakan baru ini akan tercantum dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang tengah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Beleid ini mendapatkan banyak respons, termasuk dari kalangan industri perbankan yang memang paling banyak menggunakan meterai sebagai pengabsahan surat maupun dokumen yang berkaitan dengan layanan keuangan. Sejumlah bankir menyebut, tetap akan mematuhi seluruh aturan yang berlaku. Kendati demikian, bankir tak menampik akan ada penambahan beban dari sisi operasional perbankan.

Apalagi, ada pula usulan yang mengatakan bea meterai untuk keperluan kartu kredit bakal dibebankan ke pihak perbankan dari sebelumnya oleh nasabah. Dalam praktiknya, setiap transaksi ritel (kartu kredit) dengan nilai di atas Rp 250.000 hingga Rp 1 juta nasabah dikenakan biaya meterai sebesar Rp 3.000. Sedangkan untuk transaksi di atas Rp 1 juta, biaya meterai ke nasabah yakni Rp 6.000.

Selain itu, pada dasarnya seluruh transaksi atau layanan keuangan bank seperti cek, bilyet dan giro memang diharuskan menggunakan meterai sebesar Rp 3.000. "Selama ini pajak (bea) ditanggung oleh masyarakat pengguna kartu kredit," kata Lani Darmawan, Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, Kamis (4/7) .

Kepala Divisi Kartu Kredit Bank BNI (BBNI) Okki Rushartomo, mengatakan, bila nantinya bea tersebut diubah menjadi beban bank, praktis akan menambah biaya operasional. Sebab, jumlah meterai yang harus digunakan bank dalam setiap transaksi lumayan besar.

Menurut hitung-hitungan kasar Okki, setidaknya ada penggunaan meterai sebesar Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar per bulan di BNI untuk seluruh tagihan BNI. "Namun, dalam usulannya (pengenaan bea meterai) hanya dikenakan untuk Rp 5 juta ke atas. Jadi kami masih mengkaji hal tersebut," kata Okki.

Dalam beleid tentang bea meterai itu, yang muncul juga terkait konsep meterai digital yang dikenakan untuk dokumen digital. Direktur Operasi dan Informasi Teknologi PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rico Usthavia Frans berpendapat, hal tersebut belum bisa diimplementasikan di perbankan karena aturan yang berlaku saat ini harus menggunakan tanda tangan basah.

Bagikan

Berita Terbaru

Merdeka Gold Resources Jadi IPO Terbesar 2025, Simak Profil Hingga Valuasinya
| Senin, 08 September 2025 | 17:56 WIB

Merdeka Gold Resources Jadi IPO Terbesar 2025, Simak Profil Hingga Valuasinya

Harga penawaran awal (bookbuilding) berada di rentang Rp 1.800-Rp 3.020, sehingga EMAS bepotensi meraup dana segar Rp 2,91 triliun-Rp 4,89 triliun

Andalkan Proyek Pipanisasi Jargas, Saham PGAS Masih Bisa Ngegas
| Senin, 08 September 2025 | 17:27 WIB

Andalkan Proyek Pipanisasi Jargas, Saham PGAS Masih Bisa Ngegas

Salah satu proyek besar PGAS adalah pembangunan jalur pipa minyak Cikampek-Plumpang sepanjang 96 km dengan kapasitas 79,8 ribu barel per hari.

Saham RAJA Diramal Naik Dua Kali Lipat, Efek Ekspansi Hingga Kontrak Bisnis Panjang
| Senin, 08 September 2025 | 17:02 WIB

Saham RAJA Diramal Naik Dua Kali Lipat, Efek Ekspansi Hingga Kontrak Bisnis Panjang

Selain dengan PTRO, RAJA juga telah menjalin aliansi dengan para pemimpin industri global seperti ExxonMobil, PetroChina, dan Tokyo Gas.

Kupas Bisnis Produsen Semen Mortar Unimix yang Menggadang Rencana IPO
| Senin, 08 September 2025 | 16:01 WIB

Kupas Bisnis Produsen Semen Mortar Unimix yang Menggadang Rencana IPO

Saat ini semen mortar semakin banyak digunakan untuk proyek besar seperti apartemen, hotel, gedung tinggi, hingga kawasan industri.

Cadangan Devisa Terendah Dalam 9 Bulan, Termasuk Untuk Intervensi Rupiah
| Senin, 08 September 2025 | 14:39 WIB

Cadangan Devisa Terendah Dalam 9 Bulan, Termasuk Untuk Intervensi Rupiah

Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2025 sebesar US$ 150,7 miliar.

Sri Mulyani Rombak Struktur Sekretariat KSSK
| Senin, 08 September 2025 | 09:10 WIB

Sri Mulyani Rombak Struktur Sekretariat KSSK

Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 4 September 2025

Cadangan Devisa Diramal Menyusut
| Senin, 08 September 2025 | 08:51 WIB

Cadangan Devisa Diramal Menyusut

Cadangan devisa akhir Agustus diperkirakan turun karena untuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan intervensi rupiah 

Waskita Karya (WSKT) Kebut Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B
| Senin, 08 September 2025 | 08:45 WIB

Waskita Karya (WSKT) Kebut Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

Saat ini pengerjaan LRT Jakarta Fase 1B dalam tahap pemasangan komponen struktur atas (slab deck) dan jalur rel (trackwork rail).

Target Penerimaan Dikerek Lagi di Anggaran 2026
| Senin, 08 September 2025 | 08:41 WIB

Target Penerimaan Dikerek Lagi di Anggaran 2026

Kementerian Keuangan dan Banggar DPR sepakat untuk menaikkan target penerimaan bea cukai dan PNBP   

Phapros (PEHA) Bidik Pertumbuhan Pasar Ekspor
| Senin, 08 September 2025 | 08:20 WIB

Phapros (PEHA) Bidik Pertumbuhan Pasar Ekspor

Ke depan, Phapros akan terus menjajaki peluang pasar baru, menjalin kemitraan dengan beberapa partner strategis.

INDEKS BERITA

Terpopuler