BEI Selidiki Emiten Merugi, Krakatau Steel Fokus Restrukturisasi

Senin, 15 April 2019 | 06:08 WIB
BEI Selidiki Emiten Merugi, Krakatau Steel Fokus Restrukturisasi
[]
Reporter: Agung Hidayat, Harry Muthahhari, Nur Qolbi | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengirim sinyal waspada: kinerja keuangannya berdarah-darah. Otoritas BEI akan memanggil dan minta klarifikasi emiten yang terus menderita kerugian.

Berdasarkan penelusuran KONTAN, enam emiten dari berbagai sektor di BEI mencatatkan kinerja minus dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Bahkan dua emiten, yakni PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA), menderita kerugian selama tujuh tahun berturut-turut.

Bentoel International Investama, misalnya, tahun lalu mencatatkan kerugian bersih senilai Rp 608,46 miliar, membesar 26,74% dibandingkan kerugian bersih 2017 senilai Rp 480,06 miliar.

Alhasil, BEI akan memanggil manajemen RMBA. Sejatinya, tidak hanya ke manajemen Bentoel, Direktur BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, BEI juga akan minta penjelasan ke perusahaan lain terkait kinerja yang buruk. “Sekalian beberapa perusahaan lain yang layak kami pertanyakan kinerjanya,” kata dia, Jumat (12/4) pekan lalu.

Emiten yang dimaksud adalah Krakatau Steel. Maklumlah, perusahaan baja pelat merah ini bernasib sama dengan RMBA, yakni menderita kerugian sejak 2012.

Hingga tahun lalu, Krakatau Steel masih mencatatkan kerugian bersih US$ 74,82 juta atau Rp 1,05 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS). Bahkan, perusahaan ini juga menanggung total utang US$ 2,50 miliar tahun lalu. Jumlah ini naik 10,62% dibandingkan total utang di akhir tahun 2017.

Dengan kondisi keuangan yang cukup berat, manajemen Krakatau Steel berupaya merestrukturisasi utang tersebut. Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk Silmy Karim bercerita, ketika baru dilantik September tahun lalu, dia sudah mengirim surat ke Menteri BUMN Rini Soemarno. "Saya kirim surat bahwa utang terlalu besar dan perlu restrukturisasi," ungkap dia ke KONTAN, kemarin.

Silmy menargetkan, negosiasi restrukturisasi utang perusahaan ini bakal kelar pada akhir April tahun ini. Selain beban utang, Krakatau Steel juga tersandera proyek internal yang berlarut-larut sehingga investasi membengkak.

Oleh sebab itu, salah satu upaya memperbaiki keuangan adalah dengan efisiensi secara ketat. "Organisasi, struktural, standard operating procedure (SOP), ini disederhanakan. KRAS perusahaan besar dengan karyawan di atas 10.000, jadi restrukturisasi harus cermat," tandas dia.

Atas dasar itu, Silmy bakal menerapkan manajemen yang menekankan pada anti-bribery. Artinya, tidak ada toleransi bagi karyawan yang melakukan praktik korupsi atau penyogokan. Selain itu, manajemen bakal terus melakukan pendekatan ke pemerintah agar mau menolong kesulitan yang dihadapi, termasuk industri baja nasional secara umum lewat regulasi tepat.

Sepanjang tahun lalu, industri baja nasional menghadapi tekanan menyusul banjir impor baja terutama dari China akibat penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendang) Nomor 22/ 2018.

Tak ayal, persaingan dengan produk impor yang lebih murah menghantam produsen baja lokal. "Bukan karena produk kita kalah, tapi banyak importir nakal yang tidak fair. Misalnya, mengaku baja alloy steel padahal carbon steel untuk pengalihan bea masuk," ungkap Silmy yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Indonesian Iron and Steel Association (IISIA).

Bagikan

Berita Terbaru

Reli TRIN Mulai Patah, Analis: Kenaikan Masih Didominasi Sentimen Non Fundamental
| Senin, 15 Desember 2025 | 10:00 WIB

Reli TRIN Mulai Patah, Analis: Kenaikan Masih Didominasi Sentimen Non Fundamental

Reli saham TRIN terpicu kehadiran Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai calon pemegang saham strategis dan Komisaris Utama.

Bencana Sumatra dan Peran Investor Dalam Menjaga Lingkungan
| Senin, 15 Desember 2025 | 09:12 WIB

Bencana Sumatra dan Peran Investor Dalam Menjaga Lingkungan

Sebagai investor dan pengelola dana yang rasional maka konsep ESG investing akan sangat penting diperhatikan.

Ramai Penerbitan Obligasi ESG Sampai Akhir Tahun
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:49 WIB

Ramai Penerbitan Obligasi ESG Sampai Akhir Tahun

Korporasi getol meluncurkan obligasi bertema ESG di tahun ini. Nilai penerbitannya melampaui tahun 2024 lalu.

Mencari Reksadana Terbaik Tahun 2025 dengan Jensen Alpha
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:36 WIB

Mencari Reksadana Terbaik Tahun 2025 dengan Jensen Alpha

Namun dalam pemilihan investasi, investor hendaknya tetap memperhatikan faktor risiko yang harus ditanggung. 

ESG & Keberlanjutan HMSP:  Mengepul Dengan Produk Bebas Asap
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:32 WIB

ESG & Keberlanjutan HMSP: Mengepul Dengan Produk Bebas Asap

Isu kesehatan dan dampak sosial melekat di perusahaan rokok. PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) terus bertransisi untuk mengatasi isu tersebut.

Cadangan Devisa Akhir Tahun Berpotensi Menguat
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:23 WIB

Cadangan Devisa Akhir Tahun Berpotensi Menguat

BI mencatat, pada periode 8 hingga 11 Desember 2025, nonresiden beli neto sebesar Rp 1,14 triliun di pasar saham dan Rp 2,85 triliun di pasar SBN

Nataru Jadi Momentum Bagi Industri Ritel, Cek Target Harga Saham AMRT, ACES, dan MAPI
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:17 WIB

Nataru Jadi Momentum Bagi Industri Ritel, Cek Target Harga Saham AMRT, ACES, dan MAPI

Kinerja keuangan emiten peritel seperti AMRT, ACES, dan MAPI diprediksi bisa membaik di kuartal IV-2025.

Panca Anugrah Wisesa (MGLV) Siap Menambah Lini Produk Baru
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:05 WIB

Panca Anugrah Wisesa (MGLV) Siap Menambah Lini Produk Baru

Perusahaan akan menambah lini produk baru berupa outdoor furnitur dari salah satu nama beken asal Italia.

Manuver Keluarga Presiden Prabowo: Arsari Caplok COIN, Rahayu Saraswati Borong TRIN
| Senin, 15 Desember 2025 | 07:55 WIB

Manuver Keluarga Presiden Prabowo: Arsari Caplok COIN, Rahayu Saraswati Borong TRIN

Ekspansi bisnis keluarga Prabowo diterjemahkan pasar sebagai sinyal arah kebijakan ekonomi masa depan.

Pajak Bisa Pantau Properti WNI di Luar Negeri
| Senin, 15 Desember 2025 | 07:48 WIB

Pajak Bisa Pantau Properti WNI di Luar Negeri

Pertukaran data properti dengan negara-negara OECD ditargetkan mulai berlaku di 2030                

INDEKS BERITA

Terpopuler