Beijing Cemaskan Outflow dan Keamanan Data, Pengetatan Aturan Membayangi Broker Saham

Sabtu, 18 Desember 2021 | 06:58 WIB
Beijing Cemaskan Outflow dan Keamanan Data, Pengetatan Aturan Membayangi Broker Saham
[ILUSTRASI. Pejalan kaki menggunakan masker di depan papan display indeks Hang Seng di Hong Kong, China, 13 Maret 2020. REUTERS/Tyrone Siu]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONGKONG. Pejabat China berencana melarang broker online seperti Futu Holdings Ltd dan UP Fintech Holding Ltd menawarkan layanan perdagangan saham di luar negeri ke pelanggan di dalam negeri. Ini akan menjadi kiprah terbaru Beijing dalam mengambil tindakan keras yang mengguncang berbagai sektor selama setahun terakhir.

Dua perusahaan yang terdaftar di Nasdaq itu merupakan dua pemain terbesar di sektor brokerage online di China. Dan, larangan akan menghambat jutaan investor ritel di daratan China untuk memperdagangkan efek-efek yang ditawarkan di berbagai bursa, seperti bursa di Amerika Serikat (AS) dan Hong Kong.

Kekhawatiran atas keamanan data dan arus keluar modal merupakan pemicu regulator merancang larangan tersebut, kata sumber.

Ancaman pembatasan di perdagangan sekuritas online muncul setelah pihak berwenang melakukan berbagai pembatasan di berbagai sektor, mulai teknologi hingga pendidikan, selama setahun terakhir.

Baca Juga: Pakai Sinovac, China menghadapi ancaman terbesar dari varian baru Omicron

Perusahaan yang terkena dampak dari tindakan keras terbaru kemungkinan akan diberitahu tentang larangan dalam "beberapa bulan mendatang", kata seorang dari empat sumber yang berbicara dengan Reuters. Semua sumber menolak untuk diidentifikasi karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Futu dan UP Fintech sama-sama terdaftar di Securities and Futures Commission di Hong Kong tetapi izin itu tidak berlaku ke daratan China. Tidak ada lisensi daratan untuk broker online yang mengkhususkan diri dalam perdagangan lintas negara, kata sumber tersebut.

Melalui pernyataan tertulis, Futu mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak berwenang di China, tetapi belum mendapatkan arahan, seperti yang tersebut dalam laporan Reuters. Perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar senilai US$ 5,5 miliar itu menambahkan bahwa kegiatan operasinya masih berlangsung normal.

Baca Juga: Taipan Properti di China Telah Kehilangan Kekayaan Rp 611,8 Triliun Tahun Ini

Prospektus untuk penawaran saham lanjutan yang terbit bulan April lalu, perusahaan menyatakan bahwa bisnisnya dapat dipengaruhi oleh perubahan sikap pihak berwenang yang memiliki kebijaksanaan luas dalam menafsirkan peraturan.

UP Fintech, yang bernilai US$ 737 juta, mengatakan telah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh regulator global, serta akan mematuhi dan menerapkan aturan baru.

Saham Futu dan UP Fintech baru-baru ini turun sekitar 9% dan 11% dalam perdagangan premarket pada hari Jumat, mengikuti laporan Reuters.

Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC), Administrasi Valuta Asing Negara (SAFE) dan bank sentral tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pihak berwenang China mengangkat kekhawatiran tentang pialang "lintas batas" pada Oktober, memperburuk penurunan saham di kedua perusahaan yang telah jatuh lebih dari 80% sejak puncak tahun ini pada Februari. 

Pihak berwenang telah menekan berbagai sektor selama setahun terakhir dan keamanan data telah muncul sebagai perhatian utama.

Pada bulan Oktober, People's Daily resmi memperingatkan bahwa sejumlah besar informasi yang dikumpulkan oleh pialang ini berisiko jika data diperlukan oleh otoritas seperti Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

Baca Juga: Alibaba Menetapkan Target US$100 Miliar untuk Divisi E-Commerce Asia Tenggara

Pihak berwenang juga khawatir tentang arus keluar modal dan khawatir bahwa bisnis perusahaan yang berkembang pesat dapat bertentangan dengan agenda China dalam pengendalian valuta asing, kata tiga sumber.

Eksekutif Futu telah melobi pihak berwenang termasuk CSRC, SAFE dan bank sentral tetapi belum menerima umpan balik positif, menurut dua sumber.

Larangan akan mempengaruhi sebagian besar bisnis di perusahaan seperti Futu, kata kedua sumber tersebut. Sekitar 40% klien Futu telah membuka akun perdagangan mereka dengan kartu ID China, kata salah satu dari mereka. Sebagian besar akun lain telah dibuka oleh mereka yang memiliki ID AS, Singapura, dan Hong Kong.

Didukung oleh raksasa game dan media sosial Tencent Holdings, Futu memiliki 2,6 juta klien pada akhir September yang telah membuka satu atau lebih akun perdagangan.

Baca Juga: Jika Aturan Baru Terbit, Pencatatan Saham Perusahaan China Bakal Semarak Lagi

Omset perdagangan Futu naik menjadi HK$1,4 triliun ($179 miliar) pada kuartal Juli-September dari HK$1,01 triliun pada periode yang sama tahun lalu, dengan perdagangan saham AS dan Hong Kong menyumbang lebih dari 90%.

Individu masih dapat membuka rekening baru di Futu dengan kartu pengenal identitas yang berlaku di daratan. Tetapi perusahaan sekarang meminta klien untuk memiliki rekening bank di luar negeri, menurut satu sumber.

Terlepas dari layanan yang ditawarkan oleh pialang seperti Futu dan UP Fintech, investor daratan hanya dapat berinvestasi di sekuritas di luar China melalui apa yang disebut skema investor institusi domestik yang memenuhi syarat (QDII) serta skema penghubung yang menghubungkan pasar saham Hong Kong dan daratan. Kedua skema diatur dengan ketat.

Bagikan

Berita Terbaru

Industri Penjaminan Berharap Bisa Bangkit Lewat Kredit Produktif
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:15 WIB

Industri Penjaminan Berharap Bisa Bangkit Lewat Kredit Produktif

Kredit produktif dan UMKM diharapkan bisa mengalir lebih deras seiring upaya pemerintah mendorong sektor tersebut. 

Reli Usai Pengendali Jual Habis Kepemilikan, KETR Dibayangi Aksi Backdoor Listing
| Kamis, 11 Desember 2025 | 19:52 WIB

Reli Usai Pengendali Jual Habis Kepemilikan, KETR Dibayangi Aksi Backdoor Listing

PT Bahtera Bintang Nusantara menjual seluruh 64.425.000 saham KETR yang dimilikinya pada periode 3–8 Desember 2025.

Diskon Tarif Tol Jelang Libur Nataru Tidak Menjadi Beban Bagi JSMR dan CMNP
| Kamis, 11 Desember 2025 | 11:00 WIB

Diskon Tarif Tol Jelang Libur Nataru Tidak Menjadi Beban Bagi JSMR dan CMNP

Kebijakan pemberian diskon tarif tol di momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diproyeksi menyumbang kenaikan volume atau trafik.

Industri Semen Tertekan, Menakar Prospek Saham Semen Baturaja (SMBR)
| Kamis, 11 Desember 2025 | 10:00 WIB

Industri Semen Tertekan, Menakar Prospek Saham Semen Baturaja (SMBR)

Kinerja industri semen yang lesu, dipengaruhi oleh lemahnya permintaan pasar domestik, terutama penyelesaian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Agar Nonkaryawan Patuh Urusan Pajak
| Kamis, 11 Desember 2025 | 08:34 WIB

Agar Nonkaryawan Patuh Urusan Pajak

Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan merosot ke 27,96%, terendah dalam lima tahun terakhir

Perusahaan Milik Hashim Djojohadikusumo Mengungkap Motif di Balik Pencaplokan COIN
| Kamis, 11 Desember 2025 | 08:10 WIB

Perusahaan Milik Hashim Djojohadikusumo Mengungkap Motif di Balik Pencaplokan COIN

Investasi ini bukan hanya nilai ekonomi, tapi membangun kedaulatan digital Indonesia yang menghasilkan inovasi dan nilai tambah ekonomi nasional.

Bahaya Batalnya Tarif Resiprokal AS terhadap RI
| Kamis, 11 Desember 2025 | 08:09 WIB

Bahaya Batalnya Tarif Resiprokal AS terhadap RI

AS tuding Indonesia mengingkari komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian tarif Juli          

Sah, The Fed Pangkas Suku Bunga 25 bps, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 11 Desember 2025 | 07:29 WIB

Sah, The Fed Pangkas Suku Bunga 25 bps, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Analis memperkirakan, pasar mulai priced in terhadap pemangkasan suku bunga The Fed. Dari domestik, pasar berharap pada momentum akhir tahun.

AGII Menanti Kenaikan Permintaan Gas Industri di 2026
| Kamis, 11 Desember 2025 | 07:07 WIB

AGII Menanti Kenaikan Permintaan Gas Industri di 2026

AGII memproyeksikan bakal menyediakan capital expenditure (capex) atau belanja modal sekitar Rp 350 miliar pada 2026. 

Dana Kelolaan Reksadana Bisa Tembus Rp 800 Triliun di 2026
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:45 WIB

Dana Kelolaan Reksadana Bisa Tembus Rp 800 Triliun di 2026

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total dana kelolaan reksadana mencapai Rp 656,96 triliun per November 2025. 

INDEKS BERITA

Terpopuler