Beijing Cemaskan Outflow dan Keamanan Data, Pengetatan Aturan Membayangi Broker Saham

Sabtu, 18 Desember 2021 | 06:58 WIB
Beijing Cemaskan Outflow dan Keamanan Data, Pengetatan Aturan Membayangi Broker Saham
[ILUSTRASI. Pejalan kaki menggunakan masker di depan papan display indeks Hang Seng di Hong Kong, China, 13 Maret 2020. REUTERS/Tyrone Siu]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONGKONG. Pejabat China berencana melarang broker online seperti Futu Holdings Ltd dan UP Fintech Holding Ltd menawarkan layanan perdagangan saham di luar negeri ke pelanggan di dalam negeri. Ini akan menjadi kiprah terbaru Beijing dalam mengambil tindakan keras yang mengguncang berbagai sektor selama setahun terakhir.

Dua perusahaan yang terdaftar di Nasdaq itu merupakan dua pemain terbesar di sektor brokerage online di China. Dan, larangan akan menghambat jutaan investor ritel di daratan China untuk memperdagangkan efek-efek yang ditawarkan di berbagai bursa, seperti bursa di Amerika Serikat (AS) dan Hong Kong.

Kekhawatiran atas keamanan data dan arus keluar modal merupakan pemicu regulator merancang larangan tersebut, kata sumber.

Ancaman pembatasan di perdagangan sekuritas online muncul setelah pihak berwenang melakukan berbagai pembatasan di berbagai sektor, mulai teknologi hingga pendidikan, selama setahun terakhir.

Baca Juga: Pakai Sinovac, China menghadapi ancaman terbesar dari varian baru Omicron

Perusahaan yang terkena dampak dari tindakan keras terbaru kemungkinan akan diberitahu tentang larangan dalam "beberapa bulan mendatang", kata seorang dari empat sumber yang berbicara dengan Reuters. Semua sumber menolak untuk diidentifikasi karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Futu dan UP Fintech sama-sama terdaftar di Securities and Futures Commission di Hong Kong tetapi izin itu tidak berlaku ke daratan China. Tidak ada lisensi daratan untuk broker online yang mengkhususkan diri dalam perdagangan lintas negara, kata sumber tersebut.

Melalui pernyataan tertulis, Futu mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak berwenang di China, tetapi belum mendapatkan arahan, seperti yang tersebut dalam laporan Reuters. Perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar senilai US$ 5,5 miliar itu menambahkan bahwa kegiatan operasinya masih berlangsung normal.

Baca Juga: Taipan Properti di China Telah Kehilangan Kekayaan Rp 611,8 Triliun Tahun Ini

Prospektus untuk penawaran saham lanjutan yang terbit bulan April lalu, perusahaan menyatakan bahwa bisnisnya dapat dipengaruhi oleh perubahan sikap pihak berwenang yang memiliki kebijaksanaan luas dalam menafsirkan peraturan.

UP Fintech, yang bernilai US$ 737 juta, mengatakan telah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh regulator global, serta akan mematuhi dan menerapkan aturan baru.

Saham Futu dan UP Fintech baru-baru ini turun sekitar 9% dan 11% dalam perdagangan premarket pada hari Jumat, mengikuti laporan Reuters.

Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC), Administrasi Valuta Asing Negara (SAFE) dan bank sentral tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pihak berwenang China mengangkat kekhawatiran tentang pialang "lintas batas" pada Oktober, memperburuk penurunan saham di kedua perusahaan yang telah jatuh lebih dari 80% sejak puncak tahun ini pada Februari. 

Pihak berwenang telah menekan berbagai sektor selama setahun terakhir dan keamanan data telah muncul sebagai perhatian utama.

Pada bulan Oktober, People's Daily resmi memperingatkan bahwa sejumlah besar informasi yang dikumpulkan oleh pialang ini berisiko jika data diperlukan oleh otoritas seperti Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

Baca Juga: Alibaba Menetapkan Target US$100 Miliar untuk Divisi E-Commerce Asia Tenggara

Pihak berwenang juga khawatir tentang arus keluar modal dan khawatir bahwa bisnis perusahaan yang berkembang pesat dapat bertentangan dengan agenda China dalam pengendalian valuta asing, kata tiga sumber.

Eksekutif Futu telah melobi pihak berwenang termasuk CSRC, SAFE dan bank sentral tetapi belum menerima umpan balik positif, menurut dua sumber.

Larangan akan mempengaruhi sebagian besar bisnis di perusahaan seperti Futu, kata kedua sumber tersebut. Sekitar 40% klien Futu telah membuka akun perdagangan mereka dengan kartu ID China, kata salah satu dari mereka. Sebagian besar akun lain telah dibuka oleh mereka yang memiliki ID AS, Singapura, dan Hong Kong.

Didukung oleh raksasa game dan media sosial Tencent Holdings, Futu memiliki 2,6 juta klien pada akhir September yang telah membuka satu atau lebih akun perdagangan.

Baca Juga: Jika Aturan Baru Terbit, Pencatatan Saham Perusahaan China Bakal Semarak Lagi

Omset perdagangan Futu naik menjadi HK$1,4 triliun ($179 miliar) pada kuartal Juli-September dari HK$1,01 triliun pada periode yang sama tahun lalu, dengan perdagangan saham AS dan Hong Kong menyumbang lebih dari 90%.

Individu masih dapat membuka rekening baru di Futu dengan kartu pengenal identitas yang berlaku di daratan. Tetapi perusahaan sekarang meminta klien untuk memiliki rekening bank di luar negeri, menurut satu sumber.

Terlepas dari layanan yang ditawarkan oleh pialang seperti Futu dan UP Fintech, investor daratan hanya dapat berinvestasi di sekuritas di luar China melalui apa yang disebut skema investor institusi domestik yang memenuhi syarat (QDII) serta skema penghubung yang menghubungkan pasar saham Hong Kong dan daratan. Kedua skema diatur dengan ketat.

Bagikan

Berita Terbaru

Pasar Modal Indonesia 2025 Didominasi Investor Muda dan Ritel
| Rabu, 31 Desember 2025 | 20:14 WIB

Pasar Modal Indonesia 2025 Didominasi Investor Muda dan Ritel

Hingga 24 Desember 2025, KSEI mencatat jumlah investor pasar modal telah menembus 20,32 juta Single Investor Identification (SID).

Produsen Menahan Diri, Konsumen Mulai Optimistis: Gambaran Ekonomi 2025
| Rabu, 31 Desember 2025 | 19:01 WIB

Produsen Menahan Diri, Konsumen Mulai Optimistis: Gambaran Ekonomi 2025

Ekonomi Indonesia menunjukkan dua wajah yang berbeda. Produsen mulai bersikap lebih hati-hati saat keyakinan konsumen mulai membaik.

IHSG Menguat 22,13%, Asing Net Sell Rp 17,34 Triliun Pada 2025, Prospek 2026 Membaik
| Rabu, 31 Desember 2025 | 17:27 WIB

IHSG Menguat 22,13%, Asing Net Sell Rp 17,34 Triliun Pada 2025, Prospek 2026 Membaik

IHSG menguat 22,13% di 2025, ditutup 8.646,94, didorong investor lokal. Asing net sell Rp 17,34 triliun.

Saham ESSA Terkoreksi ke Area Support, Simak Prospek ke Depan
| Rabu, 31 Desember 2025 | 15:00 WIB

Saham ESSA Terkoreksi ke Area Support, Simak Prospek ke Depan

ESSA mulai menunjukkan sinyal yang semakin konstruktif dan menarik bagi investor dengan profil risiko lebih agresif.

2025, Kesepakatan Merger Akuisisi Sektor Keuangan Indonesia Capai Rp 9,21 triliun
| Rabu, 31 Desember 2025 | 14:05 WIB

2025, Kesepakatan Merger Akuisisi Sektor Keuangan Indonesia Capai Rp 9,21 triliun

Kesepakatan merger dan akuisisi di sektor keuangan melesat 56,3% secara tahunan, di saat total aktivitas merger dan akuisisi turun

Saham-Saham Paling Cuan dan Paling Jeblok Saat IHSG Naik 22% pada 2025
| Rabu, 31 Desember 2025 | 13:50 WIB

Saham-Saham Paling Cuan dan Paling Jeblok Saat IHSG Naik 22% pada 2025

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 22,13% sepanjang tahun 2025. IHSG ditutup pada level 8.646,94 pada perdagangan terakhir.

Nilai Kesepakatan Merger dan Akuisisi di Indonesia Merosot 72,1% di 2025
| Rabu, 31 Desember 2025 | 13:01 WIB

Nilai Kesepakatan Merger dan Akuisisi di Indonesia Merosot 72,1% di 2025

Nilai kesepakatan merger dan akuisisi yang terjadi sepanjang 2025 mencapai US$ 5,3 miliar, atau setara sekitar Rp 88,46 triliun

Berhasil Breakout Resistance, Yuk Intip Prospek Saham Humpuss Maritim (HUMI)
| Rabu, 31 Desember 2025 | 13:00 WIB

Berhasil Breakout Resistance, Yuk Intip Prospek Saham Humpuss Maritim (HUMI)

Kombinasi pola pergerakan harga, indikator teknikal, serta strategi manajemen risiko menjadi faktor kunci yang kini diperhatikan pelaku pasar.

Pendapatan Ritel Diproyeksi Tumbuh 8,7% di Tahun 2026
| Rabu, 31 Desember 2025 | 11:00 WIB

Pendapatan Ritel Diproyeksi Tumbuh 8,7% di Tahun 2026

Fokus pemerintah pada belanja sosial, program gizi, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok diyakini dapat memperbaiki likuiditas masyarakat.

Perketat Peredaran Minuman Beralkohol
| Rabu, 31 Desember 2025 | 09:01 WIB

Perketat Peredaran Minuman Beralkohol

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2025                   

INDEKS BERITA

Terpopuler