Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi belanja negara masih tumbuh positif sepanjang Februari 2019. Di bulan tersebut belanja negara tumbuh 9,15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 271,83 triliun. Angka itu setara dengan 11,04% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 2.461,1 triliun.
Di sisi penerimaan anggaraan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat pendapatan negara dan hibah hingga 28 Februari 2019 mencapai Rp 217,21 triliun atau tumbuh 8,21% year-on-year. Realisasi pendapatan negara ini setara dengan 10,03% dari target APBN.
Peningkatan belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan, menyebabkan defisit anggaran meningkat menjadi Rp 54,61 triliun. Dua bulan pertama tahun 2018, defisit anggaran hanya Rp 48,31 triliun.
Pertumbuhan belanja negara sejalan dengan penyerapan belanja pemerintah pusat (BPP) yang mencapai Rp 145,68 triliun, naik 14,19% yoy. Jumlah ini setara 8,91% dari pagu. Belanja pemerintah pusat terdiri belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 71,23 triliun dan belanja non K/L, Rp 74,46 triliun.
Secara penggunaan, pendorong belanja K/L adalah belanja sosial yang mencapai Rp 23,6 triliun tumbuh 70,10%. Lalu belanja barang Rp 15,21 triliun, naik 32,41%, dan belanja pegawai Rp 28,14 triliun tumbuh 10,97%. Hanya belanja modal yang susut sebesar 4,33% dengan realisasi Rp 4,27 triliun.
"Kami terus mendorong belanja sosial, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan penjelasan realisasi APBN 2019, Selasa (19/3).
Sementara belanja modal, meski mencatatkan pertumbuhan negatif, tapi persentase realisasi terhadap pagu di APBN meningkat dari 2,19% menjadi 2,26%. Sri Mulyani menegaskan, peningkatan penggunaan belanja barang dan belanja modal masih sesuai dengan kebijakan pemerintah agar realisasi belanja pemerintah pusat tidak menumpuk triwulan III dan IV. Tujuannya, agar APBN efektif mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.
Tak heran, pemerintah pun berusaha mempercepat belanja untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang mencapai Rp 126,14 triliun . Angka ini naik 3,86% dibandingkan dengan 2018.
Realisasi TKDD meliputi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 121,15 triliun atau 16,01% dari target. Adapun penyaluran dana desa sebesar Rp 5 triliun atau 7,14% dari target dalam APBN 2019.
Pemerintah memacu penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, karena menginginkan belanja negara bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2019.
Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah Redjalam menganalisa kinerja realisasi APBN sudah cukup baik untuk dua bulan pertama tahun ini. Namun, optimalisasi belanja negara belum tentu mendorong pertumbuhan ekonomi. "Anggaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, saya pikir korelasinya tidak signifikan," ujar Piter.
Apalagi, kalau lihat komponennya, pengeluaran pemerintah awal tahun banyak di bantuan sosial yang mana diharapkan bisa bantu mendorong konsumsi rumah tangga.
Sementara, pengeluaran pemerintah untuk mendorong investasi belum begitu banyak dan di sisi lain geliat investasi masih tertahan menunggu hasil pemilu alias wait and see.
"Belanja bantuan sosial juga belum menstimulus konsumsi rumah tangga, terlihat dari deflasi Februari 0,08%. Lalu, Indeks Penjualan Riil Januari 2019 juga terlihat melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya (7,2% dari sebelumnya 7,7%) ," terang Piter.
Menurut Piter, konsumsi rumah tangga pada kuartal awal masih tertahan. Walhasil, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2019 tidak akan tinggi. "Perkiraan saya di kisaran 4,95%–5,05% karena investasi juga belum cukup tinggi," jelas Piter.
