Biden Teken Instruksi untuk Mempelajari Dolar Digital dan Risiko Uang Kripto

Kamis, 10 Maret 2022 | 12:48 WIB
Biden Teken Instruksi untuk Mempelajari Dolar Digital dan Risiko Uang Kripto
[ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berpidato di Roosevelt Room, Gedung Putih, di Washington, AS, 8 Maret 2022. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) semakin mencermati perkembangan aset berbasis digital. Presiden AS Joe Biden pada Rabu (9/3) menandatangani perintah eksekutif yang mengharuskan pemerintah untuk menilai risiko dan manfaat dari menciptakan dolar digital bank sentral, serta masalah cryptocurrency lain, demikian pernyataan Gedung Putih.

Pendekatan hati-hati, dan bukan pelarangan, yang dipilih Pemerintah AS terhadap perkembangan aset digital mengangkat nilai tukar bitcoin. Dalam perdagangan tengah hari, bitcoin berada di jalur untuk mencetak persentase kenaikan harian terbesar sejak 28 Februari. Bitcoin menguat 9,1% menjadi US$ 42.280.  

Perintah Biden mengharuskan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan lembaga utama Pemerintah AS lain untuk menyiapkan laporan tentang “masa depan uang” serta peran yang akan dimainkan cryptocurrency.

 Baca Juga: Segera Mengalir, IMF Setujui Bantuan US$ 1,4 miliar untuk Ukraina

Pengawasan luas terhadap pasar cryptocurrency, yang melonjak melewati US$ 3 triliun pada bulan November, sangat penting untuk memastikan keamanan nasional AS, stabilitas keuangan dan daya saing AS. Pengawasan juga perlu untuk mencegah meningkatnya ancaman kejahatan dunia maya, demikian pernyataan pejabat administrasi Biden.

Analis memandang perintah eksekutif yang telah lama ditunggu-tunggu itu sebagai pengakuan nyata terhadap semakin pentingnya cryptocurrency dan konsekuensi potensialnya bagi AS dan sistem keuangan global. “Pertumbuhan cryptocurrency sangat eksplosif,” tutur Daleep Singh, wakil penasihat keamanan nasional untuk ekonomi dalam wawancara dengan CNN.

Cryptocurrency dan aset digital dapat memengaruhi cara orang mengakses perbankan, apakah konsumen aman dan terlindungi dari volatilitas, dan keunggulan dolar AS dalam ekonomi global, katanya.

Perintah eksekutif tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan inovasi yang bertanggung jawab sekaligus mengurangi risiko bagi konsumen, investor dan bisnis, tutur Brian Deese, direktur Dewan Ekonomi Nasional, dan Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Gedung Putih, yang dikutip dalam pernyataan tertulis.

Baca Juga: Survei: Aset Kripto Masuk Lima Instrumen Investasi Teratas di Indonesia

"Kami melihat dengan jelas bahwa 'inovasi keuangan' di masa lalu terlalu sering tidak menguntungkan keluarga pekerja, sementara memperburuk ketidaksetaraan dan meningkatkan risiko keuangan sistemik," kata mereka.

Salah satu tujuan utama adalah untuk memperbaiki inefisiensi dalam sistem pembayaran AS saat ini dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama orang miskin Amerika, sekitar 5% di antaranya saat ini tidak memiliki rekening bank karena biaya tinggi, kata seorang pejabat.

Ukuran penting lainnya mengarahkan pemerintah untuk menilai infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk potensi uang digital bank sentral (CBDC). Istilah ini merujuk ke uang resmi yang diterbitkan bank sentral dalam versi elektronik.

Pengembangan dan pengenalan dolar dalam platform digital bisa memakan waktu bertahun-tahun, demikian pernyataan pejabat pemerintahan Biden pada Rabu. Gedung Putih juga mencatat bahwa Federal Reserve pada bulan Januari telah merujuk masalah ini ke Kongres.

Pejabat administrasi mengatakan AS akan sangat berhati-hati untuk memutuskan apakah - dan bagaimana menggulirkan upaya pengembangan dolar digital. Mengingat, dolar memainkan peran sebagai mata uang cadangan utama dunia.

"Kami harus sangat, sangat berhati-hati tentang analisis itu karena implikasi dari pergerakan kami ke arah ini sangat besar bagi negara yang mengeluarkan mata uang cadangan utama dunia," kata salah satu pejabat.

Perintah itu juga mendorong Federal Reserve untuk melanjutkan upaya penelitian dan pengembangan.

Baca Juga: Rekening Bank Diblokir, Turis Rusia di Indonesia Tak Dapat Menarik Uang

Sembilan negara telah meluncurkan uang digital bank sentral. Sedang 16 negara lainnya, termasuk China, telah memulai upaya pengembangan aset digital tersebut, menurut Dewan Atlantik. Kondisi ini membuat beberapa orang di Washington khawatir bahwa dolar dapat kehilangan sebagian dari dominasinya di dunia ke yuan China.

Dolar AS tetap didukung oleh fundamental utama, termasuk komitmen terhadap transparansi, supremasi hukum dan independensi penuh Federal Reserve, kata pejabat itu.

"Peran dolar telah dan akan terus menjadi penting bagi stabilitas sistem moneter internasional secara keseluruhan. Uang digital bank sentral asing dan pengenalannya sendiri tidak mengancam dominasi ini," kata pejabat itu.

Ditanya apakah China dapat mengembangkan keunggulan kompetitif jika bergerak lebih cepat, seorang pejabat pemerintah mengatakan pejabat AS akan memantau perkembangan dengan tujuan untuk mempertahankan sentralitas dolar dalam ekonomi global.

Perintah tersebut meminta lebih dari selusin laporan, termasuk oleh Securities and Exchange Commission dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, untuk menilai masalah yang diangkat cryptocurrency, termasuk risiko sistemik dan perlindungan konsumen.

Salah satu tujuan utama adalah untuk memperbaiki inefisiensi dalam sistem pembayaran AS saat ini dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama orang miskin Amerika, sekitar 5% di antaranya saat ini tidak memiliki rekening bank karena biaya tinggi, kata seorang pejabat.

Eksekutif industri, termasuk kepala Blockchain Intelligence Group Lance Morginn, menyebut perintah itu picik karena menggantikan permintaan industri untuk merangkul crypto AS yang lebih luas dengan lebih banyak analisis dan pelaporan.

Baca Juga: BI dan Pemerintah Jaga Inflasi Tahun Ini di 2%-4%

"Kita berada pada saat yang sangat penting dalam sejarah, di mana dunia menyaksikan bagaimana aset digital digunakan dalam pembangunan bangsa dan bagaimana aset digital menciptakan transparansi dalam transaksi keuangan yang belum pernah terlihat sebelumnya," kata Morginn.

“Jika pemerintah AS membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengadopsi kebijakan terhadap aset digital, mereka berisiko memindahkan industri ke ibu kota keuangan lain yang memprioritaskan teknologi blockchain.”

Ketua badan pengatur keuangan, termasuk CFPB dan SEC, menyambut baik langkah tersebut dan mengatakan mereka akan sepenuhnya mematuhinya.

Bagikan

Berita Terbaru

Literasi Masih Rendah, Peran Agen Tetap Krusial
| Rabu, 15 April 2026 | 04:35 WIB

Literasi Masih Rendah, Peran Agen Tetap Krusial

Penetrasi digital di industri asuransi semakin kuat untuk memperbesar kontribusi bisnis dari segmen ritel. 

Incar Pertumbuhan Kinerja 10% Tahun Ini, Ancol (PJAA) Getol Menggaet Mitra Bisnis
| Rabu, 15 April 2026 | 04:19 WIB

Incar Pertumbuhan Kinerja 10% Tahun Ini, Ancol (PJAA) Getol Menggaet Mitra Bisnis

Salah satu rencana PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) adalah mengaktivasi kembali hiburan malam hari (night entertainment).

Asing Akumulasi ASII, Tekanan Otomotif Dinilai Masih Wajar
| Selasa, 14 April 2026 | 22:38 WIB

Asing Akumulasi ASII, Tekanan Otomotif Dinilai Masih Wajar

Penurunan market share otomotif ASII menjadi 49% memang memberi tekanan terhadap volume penjualan, tapi dampaknya terhadap laba relatif terbatas.

Harga Amonia serta Proyek SAF dan Blue Amonia Menyengat Saham ESSA
| Selasa, 14 April 2026 | 18:52 WIB

Harga Amonia serta Proyek SAF dan Blue Amonia Menyengat Saham ESSA

Proyeksi harga rata-rata amonia tahun ini pun diprediksi masih akan tinggi mengingat konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum usai.

SRBI Makin Menarik di 2026: Yield Naik, Asing Masuk Agresif
| Selasa, 14 April 2026 | 14:06 WIB

SRBI Makin Menarik di 2026: Yield Naik, Asing Masuk Agresif

Imbal hasil SRBI melesat hingga 5,76%, tertinggi sejak Agustus 2025. Waspada dampak pada suku bunga bank dan harga obligasi.

Mekar Sejak Juli, Kini Dana Kelolaan Reksadana Layu pada Maret 2026
| Selasa, 14 April 2026 | 12:00 WIB

Mekar Sejak Juli, Kini Dana Kelolaan Reksadana Layu pada Maret 2026

Penurunan tajam harga saham dan obligasi, menjegal tren pertumbuhan dana kelolaan industri. Masih bisa mekar di tengah dinamika pasar?

Jaga Pengeluaran biar WFH Tak Bikin Boncos
| Selasa, 14 April 2026 | 11:24 WIB

Jaga Pengeluaran biar WFH Tak Bikin Boncos

Kebijakan WFH bisa mengurangi berbagai pengeluaran. Bagaimana cara agar pengeluaran tak jebol saat WFH? 

Menelisik Dana Kelolaan Reksadana Kuartal Pertama Tahun 2026
| Selasa, 14 April 2026 | 10:33 WIB

Menelisik Dana Kelolaan Reksadana Kuartal Pertama Tahun 2026

Penyebab utama koreksi tentu saja perang Iran yang memicu kenaikan harga energi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) koreksi 15% di  Maret 2026.

Daya Beli Tercekik, Emiten Consumer Staples Dihantui Ancaman Pertumbuhan Semu!
| Selasa, 14 April 2026 | 09:30 WIB

Daya Beli Tercekik, Emiten Consumer Staples Dihantui Ancaman Pertumbuhan Semu!

Fokus utama emiten saat ini bukan lagi memburu pertumbuhan yang meroket, melainkan mempertahankan pangsa pasar.

Kinerja Tahun 2025 Menguat, Prospek Darya-Varia (DVLA) Pada 2026 Masih Sehat
| Selasa, 14 April 2026 | 08:29 WIB

Kinerja Tahun 2025 Menguat, Prospek Darya-Varia (DVLA) Pada 2026 Masih Sehat

Prospek PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) diproyeksi masih sehat, meski ada potensi kenaikan harga bahan baku akibat konflik di Timur Tengah.​

INDEKS BERITA

Terpopuler