Biden Teken Instruksi untuk Mempelajari Dolar Digital dan Risiko Uang Kripto

Kamis, 10 Maret 2022 | 12:48 WIB
Biden Teken Instruksi untuk Mempelajari Dolar Digital dan Risiko Uang Kripto
[ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berpidato di Roosevelt Room, Gedung Putih, di Washington, AS, 8 Maret 2022. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) semakin mencermati perkembangan aset berbasis digital. Presiden AS Joe Biden pada Rabu (9/3) menandatangani perintah eksekutif yang mengharuskan pemerintah untuk menilai risiko dan manfaat dari menciptakan dolar digital bank sentral, serta masalah cryptocurrency lain, demikian pernyataan Gedung Putih.

Pendekatan hati-hati, dan bukan pelarangan, yang dipilih Pemerintah AS terhadap perkembangan aset digital mengangkat nilai tukar bitcoin. Dalam perdagangan tengah hari, bitcoin berada di jalur untuk mencetak persentase kenaikan harian terbesar sejak 28 Februari. Bitcoin menguat 9,1% menjadi US$ 42.280.  

Perintah Biden mengharuskan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan lembaga utama Pemerintah AS lain untuk menyiapkan laporan tentang “masa depan uang” serta peran yang akan dimainkan cryptocurrency.

 Baca Juga: Segera Mengalir, IMF Setujui Bantuan US$ 1,4 miliar untuk Ukraina

Pengawasan luas terhadap pasar cryptocurrency, yang melonjak melewati US$ 3 triliun pada bulan November, sangat penting untuk memastikan keamanan nasional AS, stabilitas keuangan dan daya saing AS. Pengawasan juga perlu untuk mencegah meningkatnya ancaman kejahatan dunia maya, demikian pernyataan pejabat administrasi Biden.

Analis memandang perintah eksekutif yang telah lama ditunggu-tunggu itu sebagai pengakuan nyata terhadap semakin pentingnya cryptocurrency dan konsekuensi potensialnya bagi AS dan sistem keuangan global. “Pertumbuhan cryptocurrency sangat eksplosif,” tutur Daleep Singh, wakil penasihat keamanan nasional untuk ekonomi dalam wawancara dengan CNN.

Cryptocurrency dan aset digital dapat memengaruhi cara orang mengakses perbankan, apakah konsumen aman dan terlindungi dari volatilitas, dan keunggulan dolar AS dalam ekonomi global, katanya.

Perintah eksekutif tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan inovasi yang bertanggung jawab sekaligus mengurangi risiko bagi konsumen, investor dan bisnis, tutur Brian Deese, direktur Dewan Ekonomi Nasional, dan Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Gedung Putih, yang dikutip dalam pernyataan tertulis.

Baca Juga: Survei: Aset Kripto Masuk Lima Instrumen Investasi Teratas di Indonesia

"Kami melihat dengan jelas bahwa 'inovasi keuangan' di masa lalu terlalu sering tidak menguntungkan keluarga pekerja, sementara memperburuk ketidaksetaraan dan meningkatkan risiko keuangan sistemik," kata mereka.

Salah satu tujuan utama adalah untuk memperbaiki inefisiensi dalam sistem pembayaran AS saat ini dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama orang miskin Amerika, sekitar 5% di antaranya saat ini tidak memiliki rekening bank karena biaya tinggi, kata seorang pejabat.

Ukuran penting lainnya mengarahkan pemerintah untuk menilai infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk potensi uang digital bank sentral (CBDC). Istilah ini merujuk ke uang resmi yang diterbitkan bank sentral dalam versi elektronik.

Pengembangan dan pengenalan dolar dalam platform digital bisa memakan waktu bertahun-tahun, demikian pernyataan pejabat pemerintahan Biden pada Rabu. Gedung Putih juga mencatat bahwa Federal Reserve pada bulan Januari telah merujuk masalah ini ke Kongres.

Pejabat administrasi mengatakan AS akan sangat berhati-hati untuk memutuskan apakah - dan bagaimana menggulirkan upaya pengembangan dolar digital. Mengingat, dolar memainkan peran sebagai mata uang cadangan utama dunia.

"Kami harus sangat, sangat berhati-hati tentang analisis itu karena implikasi dari pergerakan kami ke arah ini sangat besar bagi negara yang mengeluarkan mata uang cadangan utama dunia," kata salah satu pejabat.

Perintah itu juga mendorong Federal Reserve untuk melanjutkan upaya penelitian dan pengembangan.

Baca Juga: Rekening Bank Diblokir, Turis Rusia di Indonesia Tak Dapat Menarik Uang

Sembilan negara telah meluncurkan uang digital bank sentral. Sedang 16 negara lainnya, termasuk China, telah memulai upaya pengembangan aset digital tersebut, menurut Dewan Atlantik. Kondisi ini membuat beberapa orang di Washington khawatir bahwa dolar dapat kehilangan sebagian dari dominasinya di dunia ke yuan China.

Dolar AS tetap didukung oleh fundamental utama, termasuk komitmen terhadap transparansi, supremasi hukum dan independensi penuh Federal Reserve, kata pejabat itu.

"Peran dolar telah dan akan terus menjadi penting bagi stabilitas sistem moneter internasional secara keseluruhan. Uang digital bank sentral asing dan pengenalannya sendiri tidak mengancam dominasi ini," kata pejabat itu.

Ditanya apakah China dapat mengembangkan keunggulan kompetitif jika bergerak lebih cepat, seorang pejabat pemerintah mengatakan pejabat AS akan memantau perkembangan dengan tujuan untuk mempertahankan sentralitas dolar dalam ekonomi global.

Perintah tersebut meminta lebih dari selusin laporan, termasuk oleh Securities and Exchange Commission dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, untuk menilai masalah yang diangkat cryptocurrency, termasuk risiko sistemik dan perlindungan konsumen.

Salah satu tujuan utama adalah untuk memperbaiki inefisiensi dalam sistem pembayaran AS saat ini dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama orang miskin Amerika, sekitar 5% di antaranya saat ini tidak memiliki rekening bank karena biaya tinggi, kata seorang pejabat.

Eksekutif industri, termasuk kepala Blockchain Intelligence Group Lance Morginn, menyebut perintah itu picik karena menggantikan permintaan industri untuk merangkul crypto AS yang lebih luas dengan lebih banyak analisis dan pelaporan.

Baca Juga: BI dan Pemerintah Jaga Inflasi Tahun Ini di 2%-4%

"Kita berada pada saat yang sangat penting dalam sejarah, di mana dunia menyaksikan bagaimana aset digital digunakan dalam pembangunan bangsa dan bagaimana aset digital menciptakan transparansi dalam transaksi keuangan yang belum pernah terlihat sebelumnya," kata Morginn.

“Jika pemerintah AS membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengadopsi kebijakan terhadap aset digital, mereka berisiko memindahkan industri ke ibu kota keuangan lain yang memprioritaskan teknologi blockchain.”

Ketua badan pengatur keuangan, termasuk CFPB dan SEC, menyambut baik langkah tersebut dan mengatakan mereka akan sepenuhnya mematuhinya.

Bagikan

Berita Terbaru

Pertaruhan Besar Nikel RI: Banjir Pasokan di Gudang LME, Kalah Saing Lawan LFP
| Minggu, 28 Desember 2025 | 13:00 WIB

Pertaruhan Besar Nikel RI: Banjir Pasokan di Gudang LME, Kalah Saing Lawan LFP

Indonesia mengalami ketergantungan akut pada China di saat minat Negeri Tirai Bambu terhadap baterai nikel justru memudar.

Restrukturisasi Garuda Indonesia Masuk Babak Baru, Simak Prospek GIAA Menuju 2026
| Minggu, 28 Desember 2025 | 11:15 WIB

Restrukturisasi Garuda Indonesia Masuk Babak Baru, Simak Prospek GIAA Menuju 2026

Restrukturisasi finansial saja tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan pasar secara total terhadap GIAA.​

Agar Kinerja Lebih Seksi, TBS Energi Utama (TOBA) Menggelar Aksi Pembelian Kembali
| Minggu, 28 Desember 2025 | 10:27 WIB

Agar Kinerja Lebih Seksi, TBS Energi Utama (TOBA) Menggelar Aksi Pembelian Kembali

Perkiraan dana pembelian kembali menggunakan harga saham perusahaan pada penutupan perdagangan 23 Desember 2025, yaitu Rp 710 per saham.

Provident Investasi Bersama (PALM) Tetap Fokus di Tiga Sektor Investasi di 2026
| Minggu, 28 Desember 2025 | 10:12 WIB

Provident Investasi Bersama (PALM) Tetap Fokus di Tiga Sektor Investasi di 2026

Tahun depan, PALM siap berinvetasi di sektor-sektor baru. Kami juga terbuka terhadap peluang investasi pada perusahaan tertutup.

Melalui Anak Usaha, Emiten Happy Hapsoro Ini Mencaplok Saham Kontraktor Hulu Migas
| Minggu, 28 Desember 2025 | 10:03 WIB

Melalui Anak Usaha, Emiten Happy Hapsoro Ini Mencaplok Saham Kontraktor Hulu Migas

HCM,  kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada Wilayah Kerja Selat Madura berdasarkan production sharing contract dengan SKK Migas.

Okupansi Hotel Fluktuatif, DFAM Tancap Gas Garap Bisnis Katering
| Minggu, 28 Desember 2025 | 10:00 WIB

Okupansi Hotel Fluktuatif, DFAM Tancap Gas Garap Bisnis Katering

Penyesuaian pola belanja pemerintah pasca-efisiensi di tahun 2025 bisa membuat bisnis hotel lebih stabil.

Menjadi Adaptif Melalui Reksadana Campuran
| Minggu, 28 Desember 2025 | 08:20 WIB

Menjadi Adaptif Melalui Reksadana Campuran

Diversifikasi reksadana campuran memungkinkan investor menikmati pertumbuhan saham sekaligus stabilitas dari obligasi dan pasar uang 

Defensif Fondasi Keuangan, Agresif dalam Berinvestasi
| Minggu, 28 Desember 2025 | 08:15 WIB

Defensif Fondasi Keuangan, Agresif dalam Berinvestasi

Ekonomi dan konsumsi masyarakat berpotensi menguat di 2026. Simak strategi yang bisa Anda lakukan supaya keuangan tetap aman.

Cari Dana Modal Kerja dan Refinancing, Emiten Ramai-Ramai Rilis Surat Utang
| Minggu, 28 Desember 2025 | 08:02 WIB

Cari Dana Modal Kerja dan Refinancing, Emiten Ramai-Ramai Rilis Surat Utang

Ramainya rencana penerbitan obligasi yang berlangsung pada awal  tahun 2026 dipengaruhi kebutuhan refinancing dan pendanaan ekspansi.

Catat Perbaikan Kinerja di Kuartal III-2025, PANR Optimis Menatap Bisnis di 2026
| Minggu, 28 Desember 2025 | 08:00 WIB

Catat Perbaikan Kinerja di Kuartal III-2025, PANR Optimis Menatap Bisnis di 2026

Faktor cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah memaksa wisatawan domestik memilih destinasi yang dekat.​

INDEKS BERITA

Terpopuler