Biden Teken Instruksi untuk Mempelajari Dolar Digital dan Risiko Uang Kripto

Kamis, 10 Maret 2022 | 12:48 WIB
Biden Teken Instruksi untuk Mempelajari Dolar Digital dan Risiko Uang Kripto
[ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berpidato di Roosevelt Room, Gedung Putih, di Washington, AS, 8 Maret 2022. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) semakin mencermati perkembangan aset berbasis digital. Presiden AS Joe Biden pada Rabu (9/3) menandatangani perintah eksekutif yang mengharuskan pemerintah untuk menilai risiko dan manfaat dari menciptakan dolar digital bank sentral, serta masalah cryptocurrency lain, demikian pernyataan Gedung Putih.

Pendekatan hati-hati, dan bukan pelarangan, yang dipilih Pemerintah AS terhadap perkembangan aset digital mengangkat nilai tukar bitcoin. Dalam perdagangan tengah hari, bitcoin berada di jalur untuk mencetak persentase kenaikan harian terbesar sejak 28 Februari. Bitcoin menguat 9,1% menjadi US$ 42.280.  

Perintah Biden mengharuskan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan lembaga utama Pemerintah AS lain untuk menyiapkan laporan tentang “masa depan uang” serta peran yang akan dimainkan cryptocurrency.

 Baca Juga: Segera Mengalir, IMF Setujui Bantuan US$ 1,4 miliar untuk Ukraina

Pengawasan luas terhadap pasar cryptocurrency, yang melonjak melewati US$ 3 triliun pada bulan November, sangat penting untuk memastikan keamanan nasional AS, stabilitas keuangan dan daya saing AS. Pengawasan juga perlu untuk mencegah meningkatnya ancaman kejahatan dunia maya, demikian pernyataan pejabat administrasi Biden.

Analis memandang perintah eksekutif yang telah lama ditunggu-tunggu itu sebagai pengakuan nyata terhadap semakin pentingnya cryptocurrency dan konsekuensi potensialnya bagi AS dan sistem keuangan global. “Pertumbuhan cryptocurrency sangat eksplosif,” tutur Daleep Singh, wakil penasihat keamanan nasional untuk ekonomi dalam wawancara dengan CNN.

Cryptocurrency dan aset digital dapat memengaruhi cara orang mengakses perbankan, apakah konsumen aman dan terlindungi dari volatilitas, dan keunggulan dolar AS dalam ekonomi global, katanya.

Perintah eksekutif tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan inovasi yang bertanggung jawab sekaligus mengurangi risiko bagi konsumen, investor dan bisnis, tutur Brian Deese, direktur Dewan Ekonomi Nasional, dan Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Gedung Putih, yang dikutip dalam pernyataan tertulis.

Baca Juga: Survei: Aset Kripto Masuk Lima Instrumen Investasi Teratas di Indonesia

"Kami melihat dengan jelas bahwa 'inovasi keuangan' di masa lalu terlalu sering tidak menguntungkan keluarga pekerja, sementara memperburuk ketidaksetaraan dan meningkatkan risiko keuangan sistemik," kata mereka.

Salah satu tujuan utama adalah untuk memperbaiki inefisiensi dalam sistem pembayaran AS saat ini dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama orang miskin Amerika, sekitar 5% di antaranya saat ini tidak memiliki rekening bank karena biaya tinggi, kata seorang pejabat.

Ukuran penting lainnya mengarahkan pemerintah untuk menilai infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk potensi uang digital bank sentral (CBDC). Istilah ini merujuk ke uang resmi yang diterbitkan bank sentral dalam versi elektronik.

Pengembangan dan pengenalan dolar dalam platform digital bisa memakan waktu bertahun-tahun, demikian pernyataan pejabat pemerintahan Biden pada Rabu. Gedung Putih juga mencatat bahwa Federal Reserve pada bulan Januari telah merujuk masalah ini ke Kongres.

Pejabat administrasi mengatakan AS akan sangat berhati-hati untuk memutuskan apakah - dan bagaimana menggulirkan upaya pengembangan dolar digital. Mengingat, dolar memainkan peran sebagai mata uang cadangan utama dunia.

"Kami harus sangat, sangat berhati-hati tentang analisis itu karena implikasi dari pergerakan kami ke arah ini sangat besar bagi negara yang mengeluarkan mata uang cadangan utama dunia," kata salah satu pejabat.

Perintah itu juga mendorong Federal Reserve untuk melanjutkan upaya penelitian dan pengembangan.

Baca Juga: Rekening Bank Diblokir, Turis Rusia di Indonesia Tak Dapat Menarik Uang

Sembilan negara telah meluncurkan uang digital bank sentral. Sedang 16 negara lainnya, termasuk China, telah memulai upaya pengembangan aset digital tersebut, menurut Dewan Atlantik. Kondisi ini membuat beberapa orang di Washington khawatir bahwa dolar dapat kehilangan sebagian dari dominasinya di dunia ke yuan China.

Dolar AS tetap didukung oleh fundamental utama, termasuk komitmen terhadap transparansi, supremasi hukum dan independensi penuh Federal Reserve, kata pejabat itu.

"Peran dolar telah dan akan terus menjadi penting bagi stabilitas sistem moneter internasional secara keseluruhan. Uang digital bank sentral asing dan pengenalannya sendiri tidak mengancam dominasi ini," kata pejabat itu.

Ditanya apakah China dapat mengembangkan keunggulan kompetitif jika bergerak lebih cepat, seorang pejabat pemerintah mengatakan pejabat AS akan memantau perkembangan dengan tujuan untuk mempertahankan sentralitas dolar dalam ekonomi global.

Perintah tersebut meminta lebih dari selusin laporan, termasuk oleh Securities and Exchange Commission dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, untuk menilai masalah yang diangkat cryptocurrency, termasuk risiko sistemik dan perlindungan konsumen.

Salah satu tujuan utama adalah untuk memperbaiki inefisiensi dalam sistem pembayaran AS saat ini dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama orang miskin Amerika, sekitar 5% di antaranya saat ini tidak memiliki rekening bank karena biaya tinggi, kata seorang pejabat.

Eksekutif industri, termasuk kepala Blockchain Intelligence Group Lance Morginn, menyebut perintah itu picik karena menggantikan permintaan industri untuk merangkul crypto AS yang lebih luas dengan lebih banyak analisis dan pelaporan.

Baca Juga: BI dan Pemerintah Jaga Inflasi Tahun Ini di 2%-4%

"Kita berada pada saat yang sangat penting dalam sejarah, di mana dunia menyaksikan bagaimana aset digital digunakan dalam pembangunan bangsa dan bagaimana aset digital menciptakan transparansi dalam transaksi keuangan yang belum pernah terlihat sebelumnya," kata Morginn.

“Jika pemerintah AS membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengadopsi kebijakan terhadap aset digital, mereka berisiko memindahkan industri ke ibu kota keuangan lain yang memprioritaskan teknologi blockchain.”

Ketua badan pengatur keuangan, termasuk CFPB dan SEC, menyambut baik langkah tersebut dan mengatakan mereka akan sepenuhnya mematuhinya.

Bagikan

Berita Terbaru

Sudah Masuk Pasar Modal, Danantara Atur Ulang Portofolio Investasi Pasca Putusan MSCI
| Kamis, 29 Januari 2026 | 14:01 WIB

Sudah Masuk Pasar Modal, Danantara Atur Ulang Portofolio Investasi Pasca Putusan MSCI

CIO Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir merespons keputusan MSCI sudah sangat tepat menekankan pada transparansi, keterbukaan, dan likuiditas.

Perubahan Batas Minimum Free Float, Simak Kata Emiten dan Pelaku Pasar
| Kamis, 29 Januari 2026 | 11:00 WIB

Perubahan Batas Minimum Free Float, Simak Kata Emiten dan Pelaku Pasar

Investor global tidak percaya pada data kepemilikan saham yang tertera dalam Laporan Komposisi Kepemilikan Bulanan KSEI maupun BEI.

Sebanyak 43 Saham LQ45 Berdarah-darah, DSSA dan EXCL Pimpin Kejatuhan
| Kamis, 29 Januari 2026 | 08:50 WIB

Sebanyak 43 Saham LQ45 Berdarah-darah, DSSA dan EXCL Pimpin Kejatuhan

Hanya ada dua emiten LQ45 yang mampu menghijau kala efek keputusan MSCI menghantam IHSG: INDF dan MDKA.

Efek Pembekuan MSCI, Investor Disarankan Fokus ke Saham Penyebar Dividen
| Kamis, 29 Januari 2026 | 08:28 WIB

Efek Pembekuan MSCI, Investor Disarankan Fokus ke Saham Penyebar Dividen

Keputusan MSCI bikin Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambruk dan asing net sell Rp 6,17 triliun sehari.

Menakar Prospek Saham HRTA di Tengah Ambruknya IHSG & Rekor All Time High Harga Emas
| Kamis, 29 Januari 2026 | 08:23 WIB

Menakar Prospek Saham HRTA di Tengah Ambruknya IHSG & Rekor All Time High Harga Emas

Pada 2026 volume penjualan emas HRTA diperkirakan naik menjadi 20,6 ton atau tumbuh 5% secara tahunan.

Tugas 22 Pejabat Baru Bea Cukai di Depan Mata
| Kamis, 29 Januari 2026 | 08:16 WIB

Tugas 22 Pejabat Baru Bea Cukai di Depan Mata

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 22 pejabat baru Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rabu (28/1)

Chandra Asri Pacific (TPIA) Operasikan Anak Usaha Untuk Layanan Back Office
| Kamis, 29 Januari 2026 | 08:14 WIB

Chandra Asri Pacific (TPIA) Operasikan Anak Usaha Untuk Layanan Back Office

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) resmi mengoperasikan PT Chandra Asri Sentral Solusi (CASS) sebagai shared service center (SSC).

Pengendali Techno9 Indonesia (NINE) Tuntaskan Penawaran Tender Wajib
| Kamis, 29 Januari 2026 | 08:11 WIB

Pengendali Techno9 Indonesia (NINE) Tuntaskan Penawaran Tender Wajib

PT Techno9 Indonesia Tbk (NINE) resmi mengumumkan hasil akhir dari proses penawaran tender wajib yang dilakukan oleh PT Poh Investments Indonesia.

Sinyal Ketergantungan Pemerintah kepada BI?
| Kamis, 29 Januari 2026 | 08:08 WIB

Sinyal Ketergantungan Pemerintah kepada BI?

Penukaran SBN dinilai membantu fiskal jangka pendek, tetapi berisiko membebani biaya utang          

Investor Asing Borong Jutaan Saham MDKA Saat Emas All Time High, Blackrock Ikut Masuk
| Kamis, 29 Januari 2026 | 08:06 WIB

Investor Asing Borong Jutaan Saham MDKA Saat Emas All Time High, Blackrock Ikut Masuk

Momentum rekor harga emas yang kembali pecah bukan lampu hijau untuk aksi beli MDKA secara membabi buta.

INDEKS BERITA

Terpopuler