Biden Teken Instruksi untuk Mempelajari Dolar Digital dan Risiko Uang Kripto

Kamis, 10 Maret 2022 | 12:48 WIB
Biden Teken Instruksi untuk Mempelajari Dolar Digital dan Risiko Uang Kripto
[ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berpidato di Roosevelt Room, Gedung Putih, di Washington, AS, 8 Maret 2022. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) semakin mencermati perkembangan aset berbasis digital. Presiden AS Joe Biden pada Rabu (9/3) menandatangani perintah eksekutif yang mengharuskan pemerintah untuk menilai risiko dan manfaat dari menciptakan dolar digital bank sentral, serta masalah cryptocurrency lain, demikian pernyataan Gedung Putih.

Pendekatan hati-hati, dan bukan pelarangan, yang dipilih Pemerintah AS terhadap perkembangan aset digital mengangkat nilai tukar bitcoin. Dalam perdagangan tengah hari, bitcoin berada di jalur untuk mencetak persentase kenaikan harian terbesar sejak 28 Februari. Bitcoin menguat 9,1% menjadi US$ 42.280.  

Perintah Biden mengharuskan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan lembaga utama Pemerintah AS lain untuk menyiapkan laporan tentang “masa depan uang” serta peran yang akan dimainkan cryptocurrency.

 Baca Juga: Segera Mengalir, IMF Setujui Bantuan US$ 1,4 miliar untuk Ukraina

Pengawasan luas terhadap pasar cryptocurrency, yang melonjak melewati US$ 3 triliun pada bulan November, sangat penting untuk memastikan keamanan nasional AS, stabilitas keuangan dan daya saing AS. Pengawasan juga perlu untuk mencegah meningkatnya ancaman kejahatan dunia maya, demikian pernyataan pejabat administrasi Biden.

Analis memandang perintah eksekutif yang telah lama ditunggu-tunggu itu sebagai pengakuan nyata terhadap semakin pentingnya cryptocurrency dan konsekuensi potensialnya bagi AS dan sistem keuangan global. “Pertumbuhan cryptocurrency sangat eksplosif,” tutur Daleep Singh, wakil penasihat keamanan nasional untuk ekonomi dalam wawancara dengan CNN.

Cryptocurrency dan aset digital dapat memengaruhi cara orang mengakses perbankan, apakah konsumen aman dan terlindungi dari volatilitas, dan keunggulan dolar AS dalam ekonomi global, katanya.

Perintah eksekutif tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan inovasi yang bertanggung jawab sekaligus mengurangi risiko bagi konsumen, investor dan bisnis, tutur Brian Deese, direktur Dewan Ekonomi Nasional, dan Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Gedung Putih, yang dikutip dalam pernyataan tertulis.

Baca Juga: Survei: Aset Kripto Masuk Lima Instrumen Investasi Teratas di Indonesia

"Kami melihat dengan jelas bahwa 'inovasi keuangan' di masa lalu terlalu sering tidak menguntungkan keluarga pekerja, sementara memperburuk ketidaksetaraan dan meningkatkan risiko keuangan sistemik," kata mereka.

Salah satu tujuan utama adalah untuk memperbaiki inefisiensi dalam sistem pembayaran AS saat ini dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama orang miskin Amerika, sekitar 5% di antaranya saat ini tidak memiliki rekening bank karena biaya tinggi, kata seorang pejabat.

Ukuran penting lainnya mengarahkan pemerintah untuk menilai infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk potensi uang digital bank sentral (CBDC). Istilah ini merujuk ke uang resmi yang diterbitkan bank sentral dalam versi elektronik.

Pengembangan dan pengenalan dolar dalam platform digital bisa memakan waktu bertahun-tahun, demikian pernyataan pejabat pemerintahan Biden pada Rabu. Gedung Putih juga mencatat bahwa Federal Reserve pada bulan Januari telah merujuk masalah ini ke Kongres.

Pejabat administrasi mengatakan AS akan sangat berhati-hati untuk memutuskan apakah - dan bagaimana menggulirkan upaya pengembangan dolar digital. Mengingat, dolar memainkan peran sebagai mata uang cadangan utama dunia.

"Kami harus sangat, sangat berhati-hati tentang analisis itu karena implikasi dari pergerakan kami ke arah ini sangat besar bagi negara yang mengeluarkan mata uang cadangan utama dunia," kata salah satu pejabat.

Perintah itu juga mendorong Federal Reserve untuk melanjutkan upaya penelitian dan pengembangan.

Baca Juga: Rekening Bank Diblokir, Turis Rusia di Indonesia Tak Dapat Menarik Uang

Sembilan negara telah meluncurkan uang digital bank sentral. Sedang 16 negara lainnya, termasuk China, telah memulai upaya pengembangan aset digital tersebut, menurut Dewan Atlantik. Kondisi ini membuat beberapa orang di Washington khawatir bahwa dolar dapat kehilangan sebagian dari dominasinya di dunia ke yuan China.

Dolar AS tetap didukung oleh fundamental utama, termasuk komitmen terhadap transparansi, supremasi hukum dan independensi penuh Federal Reserve, kata pejabat itu.

"Peran dolar telah dan akan terus menjadi penting bagi stabilitas sistem moneter internasional secara keseluruhan. Uang digital bank sentral asing dan pengenalannya sendiri tidak mengancam dominasi ini," kata pejabat itu.

Ditanya apakah China dapat mengembangkan keunggulan kompetitif jika bergerak lebih cepat, seorang pejabat pemerintah mengatakan pejabat AS akan memantau perkembangan dengan tujuan untuk mempertahankan sentralitas dolar dalam ekonomi global.

Perintah tersebut meminta lebih dari selusin laporan, termasuk oleh Securities and Exchange Commission dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, untuk menilai masalah yang diangkat cryptocurrency, termasuk risiko sistemik dan perlindungan konsumen.

Salah satu tujuan utama adalah untuk memperbaiki inefisiensi dalam sistem pembayaran AS saat ini dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama orang miskin Amerika, sekitar 5% di antaranya saat ini tidak memiliki rekening bank karena biaya tinggi, kata seorang pejabat.

Eksekutif industri, termasuk kepala Blockchain Intelligence Group Lance Morginn, menyebut perintah itu picik karena menggantikan permintaan industri untuk merangkul crypto AS yang lebih luas dengan lebih banyak analisis dan pelaporan.

Baca Juga: BI dan Pemerintah Jaga Inflasi Tahun Ini di 2%-4%

"Kita berada pada saat yang sangat penting dalam sejarah, di mana dunia menyaksikan bagaimana aset digital digunakan dalam pembangunan bangsa dan bagaimana aset digital menciptakan transparansi dalam transaksi keuangan yang belum pernah terlihat sebelumnya," kata Morginn.

“Jika pemerintah AS membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengadopsi kebijakan terhadap aset digital, mereka berisiko memindahkan industri ke ibu kota keuangan lain yang memprioritaskan teknologi blockchain.”

Ketua badan pengatur keuangan, termasuk CFPB dan SEC, menyambut baik langkah tersebut dan mengatakan mereka akan sepenuhnya mematuhinya.

Bagikan

Berita Terbaru

Saham Semen Mulai Bangkit, INTP dan SMGR Diborong Asing, Ini Katalis serta Risikonya
| Kamis, 09 Juli 2026 | 21:40 WIB

Saham Semen Mulai Bangkit, INTP dan SMGR Diborong Asing, Ini Katalis serta Risikonya

Oversupply membuat persaingan harga antarpelaku usaha tetap ketat sehingga ruang ekspansi margin masih terbatas.

SAME Mengantongi Fasilitas Kredit Hingga Rp 4 Triliun
| Kamis, 09 Juli 2026 | 09:30 WIB

SAME Mengantongi Fasilitas Kredit Hingga Rp 4 Triliun

Fasilitas pinjaman tersebut berasal dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dan PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP).

Resmi Melantai di Bursa, EMMI dan BACH Genjot Kinerja
| Kamis, 09 Juli 2026 | 09:24 WIB

Resmi Melantai di Bursa, EMMI dan BACH Genjot Kinerja

Bursa Efek Indonesia kedatangan dua emiten baru, Rabu (8/7). Mereka adalah PT Bach Multi Global Tbk (BACH) dan PT Esa Medika Mandiri Tbk (EMMI).​

Bursa Saham Indonesia Bisa Turun Kelas, Pantauan S&P DJI Bikin Pasar Semakin Waswas
| Kamis, 09 Juli 2026 | 09:14 WIB

Bursa Saham Indonesia Bisa Turun Kelas, Pantauan S&P DJI Bikin Pasar Semakin Waswas

Ketidakpastian di pasar saham domestik bertambah usai Indeks S&P Dow Jones memasukkan Indonesia ke dalam daftar pantauannya.

Cari Modal untuk Ekspansi Baru, Emiten Menggelar Rights Issue
| Kamis, 09 Juli 2026 | 08:59 WIB

Cari Modal untuk Ekspansi Baru, Emiten Menggelar Rights Issue

Sejumlah emiten merancang rights issue untuk menghimpun dana guna memperkuat ekspansi baru hingga memperbaiki struktur permodalan.​

Di Balik KMK dan Permendag Batubara, Tekanan Buat Perusahaan Pertambangan Kian Nyata
| Kamis, 09 Juli 2026 | 08:54 WIB

Di Balik KMK dan Permendag Batubara, Tekanan Buat Perusahaan Pertambangan Kian Nyata

DSI diberi kewenangan menentukan margin keuntungan dari proses ekspor tunggal, dengan mengacu pada prinsip kewajaran.

Yield SBN Berpotensi Terus Mendaki di Semester II, APBN Bersiap Tanggung Ongkosnya
| Kamis, 09 Juli 2026 | 07:54 WIB

Yield SBN Berpotensi Terus Mendaki di Semester II, APBN Bersiap Tanggung Ongkosnya

Persaingan SBN dengan instrumen moneter BI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) belum reda.

Muncul Lagi Sentimen Terjerembab ke Frontier Market, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 09 Juli 2026 | 07:52 WIB

Muncul Lagi Sentimen Terjerembab ke Frontier Market, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

S&P DJI sebut Indonesia dalam status pemantauan, sehingga berpotensi melorot dari kelompok emerging market menjadi frontier market. ​

Okupansi Hotel Naik 30% di Momen Libur Sekolah
| Kamis, 09 Juli 2026 | 07:44 WIB

Okupansi Hotel Naik 30% di Momen Libur Sekolah

Momentum libur sekolah tahun ini diperkirakan mampu mendongkrak pendapatan dan tingkat hunian hotel lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Aturan Kemasan Rokok Polos Terus Menuai Polemik
| Kamis, 09 Juli 2026 | 07:36 WIB

Aturan Kemasan Rokok Polos Terus Menuai Polemik

Pelaku usaha menilai proses penyusunan aturan tersebut belum mengakomodasi masukan para pemangku kepentingan.

INDEKS BERITA

Terpopuler