Biden Teken Instruksi untuk Mempelajari Dolar Digital dan Risiko Uang Kripto

Kamis, 10 Maret 2022 | 12:48 WIB
Biden Teken Instruksi untuk Mempelajari Dolar Digital dan Risiko Uang Kripto
[ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berpidato di Roosevelt Room, Gedung Putih, di Washington, AS, 8 Maret 2022. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) semakin mencermati perkembangan aset berbasis digital. Presiden AS Joe Biden pada Rabu (9/3) menandatangani perintah eksekutif yang mengharuskan pemerintah untuk menilai risiko dan manfaat dari menciptakan dolar digital bank sentral, serta masalah cryptocurrency lain, demikian pernyataan Gedung Putih.

Pendekatan hati-hati, dan bukan pelarangan, yang dipilih Pemerintah AS terhadap perkembangan aset digital mengangkat nilai tukar bitcoin. Dalam perdagangan tengah hari, bitcoin berada di jalur untuk mencetak persentase kenaikan harian terbesar sejak 28 Februari. Bitcoin menguat 9,1% menjadi US$ 42.280.  

Perintah Biden mengharuskan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan lembaga utama Pemerintah AS lain untuk menyiapkan laporan tentang “masa depan uang” serta peran yang akan dimainkan cryptocurrency.

 Baca Juga: Segera Mengalir, IMF Setujui Bantuan US$ 1,4 miliar untuk Ukraina

Pengawasan luas terhadap pasar cryptocurrency, yang melonjak melewati US$ 3 triliun pada bulan November, sangat penting untuk memastikan keamanan nasional AS, stabilitas keuangan dan daya saing AS. Pengawasan juga perlu untuk mencegah meningkatnya ancaman kejahatan dunia maya, demikian pernyataan pejabat administrasi Biden.

Analis memandang perintah eksekutif yang telah lama ditunggu-tunggu itu sebagai pengakuan nyata terhadap semakin pentingnya cryptocurrency dan konsekuensi potensialnya bagi AS dan sistem keuangan global. “Pertumbuhan cryptocurrency sangat eksplosif,” tutur Daleep Singh, wakil penasihat keamanan nasional untuk ekonomi dalam wawancara dengan CNN.

Cryptocurrency dan aset digital dapat memengaruhi cara orang mengakses perbankan, apakah konsumen aman dan terlindungi dari volatilitas, dan keunggulan dolar AS dalam ekonomi global, katanya.

Perintah eksekutif tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan inovasi yang bertanggung jawab sekaligus mengurangi risiko bagi konsumen, investor dan bisnis, tutur Brian Deese, direktur Dewan Ekonomi Nasional, dan Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Gedung Putih, yang dikutip dalam pernyataan tertulis.

Baca Juga: Survei: Aset Kripto Masuk Lima Instrumen Investasi Teratas di Indonesia

"Kami melihat dengan jelas bahwa 'inovasi keuangan' di masa lalu terlalu sering tidak menguntungkan keluarga pekerja, sementara memperburuk ketidaksetaraan dan meningkatkan risiko keuangan sistemik," kata mereka.

Salah satu tujuan utama adalah untuk memperbaiki inefisiensi dalam sistem pembayaran AS saat ini dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama orang miskin Amerika, sekitar 5% di antaranya saat ini tidak memiliki rekening bank karena biaya tinggi, kata seorang pejabat.

Ukuran penting lainnya mengarahkan pemerintah untuk menilai infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk potensi uang digital bank sentral (CBDC). Istilah ini merujuk ke uang resmi yang diterbitkan bank sentral dalam versi elektronik.

Pengembangan dan pengenalan dolar dalam platform digital bisa memakan waktu bertahun-tahun, demikian pernyataan pejabat pemerintahan Biden pada Rabu. Gedung Putih juga mencatat bahwa Federal Reserve pada bulan Januari telah merujuk masalah ini ke Kongres.

Pejabat administrasi mengatakan AS akan sangat berhati-hati untuk memutuskan apakah - dan bagaimana menggulirkan upaya pengembangan dolar digital. Mengingat, dolar memainkan peran sebagai mata uang cadangan utama dunia.

"Kami harus sangat, sangat berhati-hati tentang analisis itu karena implikasi dari pergerakan kami ke arah ini sangat besar bagi negara yang mengeluarkan mata uang cadangan utama dunia," kata salah satu pejabat.

Perintah itu juga mendorong Federal Reserve untuk melanjutkan upaya penelitian dan pengembangan.

Baca Juga: Rekening Bank Diblokir, Turis Rusia di Indonesia Tak Dapat Menarik Uang

Sembilan negara telah meluncurkan uang digital bank sentral. Sedang 16 negara lainnya, termasuk China, telah memulai upaya pengembangan aset digital tersebut, menurut Dewan Atlantik. Kondisi ini membuat beberapa orang di Washington khawatir bahwa dolar dapat kehilangan sebagian dari dominasinya di dunia ke yuan China.

Dolar AS tetap didukung oleh fundamental utama, termasuk komitmen terhadap transparansi, supremasi hukum dan independensi penuh Federal Reserve, kata pejabat itu.

"Peran dolar telah dan akan terus menjadi penting bagi stabilitas sistem moneter internasional secara keseluruhan. Uang digital bank sentral asing dan pengenalannya sendiri tidak mengancam dominasi ini," kata pejabat itu.

Ditanya apakah China dapat mengembangkan keunggulan kompetitif jika bergerak lebih cepat, seorang pejabat pemerintah mengatakan pejabat AS akan memantau perkembangan dengan tujuan untuk mempertahankan sentralitas dolar dalam ekonomi global.

Perintah tersebut meminta lebih dari selusin laporan, termasuk oleh Securities and Exchange Commission dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, untuk menilai masalah yang diangkat cryptocurrency, termasuk risiko sistemik dan perlindungan konsumen.

Salah satu tujuan utama adalah untuk memperbaiki inefisiensi dalam sistem pembayaran AS saat ini dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama orang miskin Amerika, sekitar 5% di antaranya saat ini tidak memiliki rekening bank karena biaya tinggi, kata seorang pejabat.

Eksekutif industri, termasuk kepala Blockchain Intelligence Group Lance Morginn, menyebut perintah itu picik karena menggantikan permintaan industri untuk merangkul crypto AS yang lebih luas dengan lebih banyak analisis dan pelaporan.

Baca Juga: BI dan Pemerintah Jaga Inflasi Tahun Ini di 2%-4%

"Kita berada pada saat yang sangat penting dalam sejarah, di mana dunia menyaksikan bagaimana aset digital digunakan dalam pembangunan bangsa dan bagaimana aset digital menciptakan transparansi dalam transaksi keuangan yang belum pernah terlihat sebelumnya," kata Morginn.

“Jika pemerintah AS membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengadopsi kebijakan terhadap aset digital, mereka berisiko memindahkan industri ke ibu kota keuangan lain yang memprioritaskan teknologi blockchain.”

Ketua badan pengatur keuangan, termasuk CFPB dan SEC, menyambut baik langkah tersebut dan mengatakan mereka akan sepenuhnya mematuhinya.

Bagikan

Berita Terbaru

MLPL Menguat Usai Trijaya Borong 9,90% Saham
| Kamis, 15 Januari 2026 | 14:32 WIB

MLPL Menguat Usai Trijaya Borong 9,90% Saham

Saham MLPL menguat didorong pembelian 1,55 miliar saham oleh PT Trijaya Anugerah Pratama (9,90%). BRI Danareksa memberi target harga Rp 172.

Dilema Kebijakan Nikel, Antara Ambisi Mengendalikan Harga dan Risiko Smelter Mangkrak
| Kamis, 15 Januari 2026 | 10:00 WIB

Dilema Kebijakan Nikel, Antara Ambisi Mengendalikan Harga dan Risiko Smelter Mangkrak

Demi bisa bertahan di tengah pemangkasan produksi bijih nikel, impor terutama dari Filipina bakal melonjak.

Saat Dolar Amerika Perkasa, Mata Uang Kawasan Asia Merana
| Kamis, 15 Januari 2026 | 08:13 WIB

Saat Dolar Amerika Perkasa, Mata Uang Kawasan Asia Merana

Pergerakan valas Asia 2026 sangat dipengaruhi prospek kebijakan suku bunga Fed, geopolitik, kebijakan tarif dan arah kebijakan luar negeri AS.

Lagi, Intervensi BI Selamatkan Rupiah dari Rp 17.000, Hari Ini Melemah Atau Menguat?
| Kamis, 15 Januari 2026 | 08:02 WIB

Lagi, Intervensi BI Selamatkan Rupiah dari Rp 17.000, Hari Ini Melemah Atau Menguat?

Intervensi Bank Indonesia (BI) menahan pelemahan lanjutan rupiah. Aksi intervensi setelah pelemahan mendekati level psikologis Rp 17.000.

Harga Saham Emiten Kawasan Industri Kompak Menguat, Pilih KIJA, DMAS atau SSIA?
| Kamis, 15 Januari 2026 | 08:00 WIB

Harga Saham Emiten Kawasan Industri Kompak Menguat, Pilih KIJA, DMAS atau SSIA?

Relokasi industri dari Asia Timur serta meningkatnya permintaan terhadap produk manufaktur bernilai tambah tinggi membuka peluang bagi Indonesia.

Masa Rawan Tiba, Long Weekend Setelah ATH Berpotensi Terjadi Profit Taking
| Kamis, 15 Januari 2026 | 07:52 WIB

Masa Rawan Tiba, Long Weekend Setelah ATH Berpotensi Terjadi Profit Taking

 Namun perlu diwaspadai terjadinya aksi profit taking pada perdagangan Kamis (15/1), menjelang long weekend.

Setelah Menyerap Hampir Rp 2 Triliun, ASII Stop Buyback, Apa Dampaknya ke Harga?
| Kamis, 15 Januari 2026 | 07:37 WIB

Setelah Menyerap Hampir Rp 2 Triliun, ASII Stop Buyback, Apa Dampaknya ke Harga?

Jika mengacu  jadwal awal, periode pembelian kembali saham berakhir pada 30 Januari 2026. ASII melaksanakan buyback sejak 3 November 2025.  

Hore, Bank Mandiri Siap Bagi Dividen Interim, Jumlahnya Mendekati Rp 10 Triliun
| Kamis, 15 Januari 2026 | 07:14 WIB

Hore, Bank Mandiri Siap Bagi Dividen Interim, Jumlahnya Mendekati Rp 10 Triliun

Pembagian dividen interim ini konsistensi Bank Mandiri dalam memberikan nilai optimal bagi para pemegang saham. 

Bayer Indonesia Investasi Fasilitas Produksi dan R&D
| Kamis, 15 Januari 2026 | 07:12 WIB

Bayer Indonesia Investasi Fasilitas Produksi dan R&D

Bayer meresmikan peningkatan fasilitas produksi Multiple Micronutrient Supplement (MMS) dan pengembangan fasilitas R&D dengan investasi € 5 juta.

Menimbang Risiko dan Peluang EXCL Mengarungi Tahun 2026 Pasca Merger
| Kamis, 15 Januari 2026 | 07:01 WIB

Menimbang Risiko dan Peluang EXCL Mengarungi Tahun 2026 Pasca Merger

Memasuki tahun 2026, ketika biaya integrasi mulai berkurang, kinerja EXCL diperkirakan akan kembali positif.

INDEKS BERITA

Terpopuler